Tampilkan postingan dengan label pembangunan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label pembangunan. Tampilkan semua postingan

9 Mar 2023

Ruas Jalan Pabedilan Pelayangan Parah. Bupati Imron ke mana?

Foto : Kondisi Ruas Jalan Pabedilan-Pelayangan

Indomedianewsc.com, Warga masyarakat pabedilan kecamatan pabedilan kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, kecewa terhadap kinerja Bupati Cirebon Imron Rosadi yang tidak memperhatikan fasilitas umum seperti halnya,Ruas Jalan Pabedilan Pelayangan Cirebon.

Kondisi jalan tersebut saat ini mengalami kerusakan cukup parah, berlubang di sana-sini kerusakan Ruas Jalan hampir 1 km Pabedilan Pelayangan hingga saat ini belum mendapatkan penanganan dari pihak PUTR Kabupaten Cirebon.

Bahkan lubang di jalan tersebut kedalaman mencapai 20 hingga 30 cm dengan lebar menganga hampir satu sampai satu setengah meter hal ini tentu sangat membahayakan mengingat Ruas jalan tersebut sering dilalui anak-anak sekolah dan Karyawan Pabrik yang mau bekerja.

Bahkan menurut salah satu warga Pabedilan,pernah ada kejadian kecelakaan di Ruas jalan tersebut dan korbannya mengalami luka berat akibat terjatuh dari Sepeda motor yang terperosok ke dalam lubang jalan itu ungkap Dedi kepada wartawan pada Rabu 9 Februari 2023 lalu.

Menurut Dedi selama ini Bupati Cirebon ke mana sehingga tidak pernah mengetahui kondisi fasilitas umum,Seperti jalan-jalan di Kabupaten Cirebon banyak yang rusak contoh di wilayah Kecamatan Pabedilan.

Diharapkannya ruas jalan tersebut segera mendapatkan Penanganan perbaikan karena Ruas jalan Pelayangan pambedilan merupakan akses utama warga Pabedilan dan sekitarnya untuk menuju Kota Cirebon atupun menuju Kecamatan Ciledug.

Foto : Kondisi Ruas Jalan Pabedilan-Pelayangan

Sedangkan Aktivis Anti Korupsi Cirebon Bang Zeki menyikapi banyanya Ruas jalan di Wilayah Cirebon Timur dan sekitarnya yang mengalami kerusakan, Pihaknya menilai bahwa Kinerja Bupati yang tidak cakap dalam mengatur anggaran di Dinas PUTR sehingga untuk pemeliharaan jalan utama saja tidak terkontrol kata zeki.

Disampikan pula Bupati Cirebon Mestinya lebih memperjuangkan kepentingan Masyarakat secara umum terutama soal Jalan Kabupaten karena fasilitas Jalan yang Bagus pasti yang dapat acungan jempol adalah Bupati bukan para Dewan yang terhormat.

Yang terjadi di masyarakat bawah tahunya Pemeliharaan Jalan itu merupakan tanggung jawab Bupati melalui Dinas PUTR Kabupaten yang harus memperhatikan Jalan mana saja yang harus mendapat Prioritas utama.

Apabila Bupati Cirebon Imron Rosadi tidak segera melakukan Perbaikan seluruh Ruas jalan Utama di Kabupaten Cirebon, dapat dipastikan berat untuk terpilih lagi di 2024 karena masyarakat sudah merasa kecewa dengan fasilitas umum yang tidak diperhatikan,jelas Bang Zeki saat dimintai Komentarnya.(TIM/1d)

25 Apr 2022

Dirjen Otda Minta Sinergitas Pusat dan Daerah Terbangun

INDOMEDIANEWSC- Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda), Akmal Malik, meminta supaya sinergitas pusat dan daerah semakin terbangun. Tujuannya agar program Indonesia Emas tahun 2045, bisa terbangun. 

Demikian disampaikan Akmal saat memberikan sambutan secara virtual dalam rangka   Peringatan ke-XXVI Hari Otda Tahun 2022. Acara peringatan tersebut, di Kabupaten Cirebon bertempat di Ruang Rapat Paseban, Senin (25/4/2022).

Dalam pesannya yang disaksikan langsung oleh Sekda Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno dan Forkopimda setempat, Dirjen Otda mengatakan, kegiatan ini mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah. Setiap Pemerintah Daerah, akan  memperingati Hari Otonomi Daerah setiap tanggal 25 April.

"Sejak dibentuk sampai sekarang, otonomi daerah sudah berusia 26 tahun. Sebuah usia yang cukup matang dalam sebuah otonomi daerah," ungkapnya.

Menurut Dirjen, maksud dari kegiatan tersebut adalah sebagai wadah pertemuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuannya, untuk melakukan refleksi pencapaian terhadap pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Selain itu, tujuan kegiatan ini adalah untuk mengingatkan kembali atas komitmen mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel dalam memberi pelayanan kepada masyarakat," jelasnya. 

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri yang diwakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro mengatakan, secara filosofis tujuan diadakannya otonomi daerah dengan mendelegasikan sebagian kewenangan dan juga sebagian urusan pemerintahan.

Harusnya, hal itu bisa  menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping itu, dapat memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan.

Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada daerah-daerah otonomi baru. Kemendagri menilai, daerah tersebut telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya. Dia berharap, peningkatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk program-program pembangunan dan kesejahteraan rakyat.  

"Nantinya dapat meningkatkan angka indeks pembangunan manusia dan menurunkan angka kemiskinan. Disamping itu, dapat meningkatkan konektivitas, serta akses infrastruktur yang baik. Ini harus dipertahankan dan terus dikelola secara profesional," tukasnya. (Lisdis)

9 Des 2021

Diskusi Publik " Kuwu Cipeujehkulon siapkan lahan 15 H untuk tangani sampah"

INDOMEDIANEWSC - Diskusi publik di Kecamatan Lemahabang Cirebon diisi dengan dialog interaktif bersama para kuwu dan beberapa pihak terkait se-kecamatan setempat.

Dalam dialog tersebut, berbagai persoalan disampaikan pada ketua dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, untuk mendapatkan solusi terbaik. Antara lain mengenai bangunan liar di sepadan saluran irigasi, Bumdes yang terkesan mati suri dan keinginan adanya Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPASa) di kecamatan setempat.

Seperti dituturkan Kuwu Desa Picungpugur, Dwi Saki. Dirinya menginginkan anggaran Bumdes dapat dialokasikan untuk usaha di luar desa. 

"Tidak sedikit Bumdes terkesan mati suri, maka alangkah baiknya bila angggaran untuk Bumdes dapat digunakan untuk usaha di luar desa," tuturnya Rabu , 08/12/2021.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, tidak sedikit anggaran desa yang dialokasi untuk Bumdes. Namun usaha tersebut sepertinya kurang maksimal, sehingga perlu adanya solusi terbaik dari pihak terkait.

 "Anggaran untuk Bumdes terkesan dipaksakan harus ada, akan tetapi usaha yang dijalankan kurang maksimal,ole karena itu perlu adanya terobosan dan kebijakan yang kewenangannya diserahkan kepada pihak Desa, yang penting tidak menyalahi aturan dan tetap bisa dipertanggungjawabkan" jelasnya

Hal lainnya disampaikan  Kuwu Desa Wangkelang, H Eman Sudirman. Yang lebih menyoroti persoalan  Penanganan sampah menjadi tanggung jawab seluruh pihak dan adanya lahan yang luas di kecamatan ini, bisa dijadikan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPASa). 

"Lokasi tanah ada di Desa Cipeujeuhkulon, untuk akses jalan pengangkutan sampah cukup memadai. Bila Pemkab berkenan, bisa dibangun TPASa, ini harus jadi pertimbangan serius karena masalah sampah merupakan salah satu persoalan yang harus ditanggapi dengan serius" jelasnya

Sementara itu , BPD Sigong, Maman mengeluhkan, banyaknya bangunan liar (bangli) yang ada di sepadan irigasi, akan berdampak buruk  terhadap wilayah sekitar.

 "Mengingat saat ini musim penghujan, perlu adanya penertiban bangli yang ada di sepadan saluran tersebut, karena selama ini terkesan sangat sulit untuk dilakukan pebertiban, yang salah satu akibatnya selain menimbulkan banjir juga terampasnya Hak pejalan kaki" tutur Maman.

Menanggapi keluhan dan keinginan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H.M Luthfi menuturkan, diskusi publik ini sebagai upaya untuk menampung aspirasi masyarakat, khususnya pihak desa. 

"Akan kami sampaikan ke dinas terkait, agar segera direalisasikan. Hal ini bertujuan, demi kemajuan dan kebaikan bersama," tutur politisi PKB ini.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Syahril Romadhony menjelaskan, berbagai permasalahan yang terjadi ada kewenangan masing-masing. Misalnya, penanganan sampah kewenangan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan penertiban bangli, kewenangan Satpol PP. 

"Untuk Bumdes, bisa saja dialokasikan bidang usaha lain di luar desa. Asalkan laporan pertanggung jawaban anggaran, benar adanya. Untuk lebih jelasnya mengenai Bumdes, silahkan ke dinas terkait," tuturnya

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, mengenai lahan untuk TPASa mesti dilihat dulu status tanahnya dan perlu adanya kajian dari dinas terkait. 

"Untuk TPASa memerlukan kajian yang mendalam dan saat ini sedang fokus rencana pembangunan TPASa di Desa Kubangdeleg, Kecamatan Karangwareng," prinsipnya kami tidak bisa berkata mendukung atau tidak, karena bukan kewenangan kami, namun demikian jika memang Kuwu Cipeujeh kulon menginginkan adanya pembangunan TPA sampah, silahkan kordinasikan dengan Dinas terkait" tuturnya.

Hal lain sebelumnya disampaikan salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, dari fraksi Gerindra, Nana Kencanawati,,dalam pertemuan diskusi publik di Aula Kantor Kecamatan Lemahabang, beberapa hari yang lalu, dirinya dengan tegas akan berupaya maksimal agar TPA sampah bisa dibangun di Desa Cipeujeh kulon.

" Kuwu Cipeujeh kulon telah menyediakan lahan pribadinya seluas 15 Hektar untuk pembangunan TPA sampah, ini tentunya sesuatu hal yang sangat baik, kami prinsipnya sangat mendukung dan akan coba diskusikan dengan Anggota Dewan lainnya, semoga keinginan tersebut bisa terealisasi, ini perlu dukungan dari semua pihak, karena persoalan sampah harus segera diakhiri" tegas Nana Kencanawati.

Senada disampaikan Kuwu Desa Cipeujeh kulon. H.Lli Mashuri.

" tanah seluas 15 Hektar merupakan tanah milik pribadi saya, jika memang bisa digunakan untuk pembangunan TPA sampah, silahkan, saya sangat mendukung, karena ini untuk kepentingan bersama, namun teknis dan segala sesuatunya kami serahkan kepada Pihak atau Dinas yang berwenang, prinsipnya kami hanya berharap masalah sampah bisa segera terselesaikan" tuturnya (1c)


2 Agu 2021

Proyek mulai dilaksanakan " jalan ditutup " warga harus maklum

Indomedianewsc- Mulai direalisasikannya  proyek perbaikan jalan, Anggota DPRD Kabupaten Cirebon tekankan Dinas PUPR untuk memperhatikan kualitas, peningkatan jalan Kanci-Sindanglaut.

Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, R. Cakra Suseno, jalan Kanci-Sindanglaut ini merupakan urat nadi masyarakat, sehingga harus diperhatikan kualitas jalan. 

"Kondisi jalan yang selama ini  sangat memprihatinkan, maka dengan adanya perbaikan jalan yang saat ini dilaksanakan  harus memperhatikan kualitas. Mengingat, kendaraan besar  kerap kali melintasi jalan tersebut," tuturnya,  Senin (2/8/2021).

Politisi Gerindra ini menjelaskan, peningkatan jalan Kanci-Sindanglaut dengan betonisasi besar kemungkinan lebih awet daripada aspal. Sehingga, perlu untuk direalisasikan secepatnya. 

"Meski dipercepat, tetap harus memperhatikan kualitas jalan. Jangan sampai beberapa lama kemudian, jalan yang baru dibeton, rusak. Sebagai anggota dewan Dapil ini, saya akan mengawasi dan monitor pengerjaan, agar sesuai RAB dan aturan," jelasnya.

Dirinya mengharapkan, Dinas PUPR mengawasi ketat pelaksana proyek, guna minimalisasi penyimpangan anggaran maupun RAB. 

"Diharapkan, masyarakat turut mengawasi dan mendukung pengerjaan ini. Karena, sebagai jalur vital lalu lintas harus segera dibenahi dan dengan diperbaikinya jalan ini, semoga aktivitas masyarakat lebih cepat dan roda ekonomi meningkat, yang utama lagi bisa meminimalisir terjadinya banjir langganan" harap anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon ini.

Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR (Kabid PJJ DPUPR) Kabupaten Cirebon, H Tomy Hendrawan mengungkapkan, peningkatan jalan Kanci-Sindanglaut saat ini sedang tahap pengerukan jalan. 

"Direncanakan, jalan Kanci-Sindanglaut dilakukan penutupan selama 45 hari sejak Senin (2/8/2021)," ungkapnya, disela mengawasi pengerjaan.

Tommy memaparkan, ada tiga rute pengalihan arus lalu lintas Kanci-Sindanglaut. "Yang pertama, Mertapada-Japura-Lemahabang, kedua, Pengarengan-Lemahabang,  serta yang ketiga Gebang Ilir-Pabuaran. Perbaikkan jalan underpass Mertapada akan dilakukan dengan betonisasi sepanjang kisaran 100 meter, lebar jalan 5-6 meter. Nilai anggaran sekitar Rp 800 juta," paparnya.

Masih dikatakan Tommy, dalam melaksanakan perbaikkan jalan underpass Mertapada nanti, tentunya akses jalan Kanci-Sindanglaut dilakukan penutupan. "Karena lebar jalan yang terlalu sempit, maka dengan terpaksa, dilakukan penutupan jalan," jelasnya. 

Ketika ditanya, apakah mencukupi waktu 45 hari pengerjaan, Tomi menjawab, kemungkinan besar mencukupi, bila tak terkendala faktor alam.

 "Setelah dilakukan penjadwalan ulang, 45 hari kerja, pengerjaan akan selesai, tanpa mengesampingkan kualitas jalan yang diperbaiki," tuturnya.

Tomy menambahkan, berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait sebelum pengerjaan, sepakat ada pengalihan arus lalu lintas Kanci-Sindanglaut.

 "akan ada tiga jalur pengalihan arus lalu lintas, namun untuk bus dan kendaraan besar lainnya dialihkan melalui jalan nasional, masuknya jalur Gebang Ilir-Pabuaran. 
Sedangkan, saat koordinasi dengan PT KAI Daops III, tidak meninggikan jalan meskipun dilakukan betonisasi, namun hanya akan mengeruk jalan saja, sehingga ketinggian jalan tetap," imbuhnya. Bahkan saat proyek jalan ini mulai dilakukan, pihaknya memohon maaf kepada seluruh warga Masyarakat khususnya para pengguna kendaraan atas ketidaknyamanan yang diakibatkan pelaksanaan perbaikan jalan" pungkasnya. (1c)

1 Jul 2021

Desa Belender tidak masuk Zona GI" Anggota DPRD minta Amdal direvisi"

Indomedianewsc –Berawal dari  Tidak transparan  akan adanya pembangunan Gardu Induk,  warga desa Blender, Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon. Dan  Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI)  melakukan audiensi di Aula Kecamatan Karangwareng. Rabu (30/6/2021).

Audensi berjalan saling adu argumentasi dengan Muspika Kecamatan Karangwareng bersama perwakilan masyarakat Desa Blender yang merasa tidak puas dan tidak menyetujui dengan adanya pembangunan Gardu Induk di desanya. Akan tetapi audiensi tersebut berjalan kondusif.

Disampaikan Doni selaku aktifis KCBI, bahwa ada beberapa permasalahan dalam rencana pembangunan Gardu Induk dan jaringan Transmisi 500 KV oleh PT. Tanjung Jati Power. Salah satunya adalah mengenai fatwa Desa Blender bukan termasuk Desa yang di zonakan pembangunan. Menurutnya perijinan AMDAL ada yang dirasa janggal dan bertabrakan.

Doni menegaskan, aspirasi dan keluhan masyarakat Desa Blender terkait rencana pembangunan Gardu Induk ini, pihaknya menginginkan adanya tranparansi dari berbagai pihak yang ikut berperan dalam proses pembangunan gardu induk tersebut. “Desa Blender harus di masukkan dalam administrasi atau MOU yang tertuang di dalam kegiatannya.” ujarnya.


Sedangkan  salah seorang warga desa Blender, Agus, menginginkan adanya transpansi dan sosialisasi terkait rencana pembangunan Gardu Induk seluas 5,3 Ha oleh PT. Tanjung Jari Power. 

” Kami kaget adanya informasi akan dilaksanakannya proyek pembangunan Gardu Induk di atas lahan Desa Blender seluas 5,3 Ha.” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Kami warga desa Blender mempertegas bahwa warga sudah membuat petisi serta menyatakan sikap untuk menolak perizinan sepihak dari dinas-dinas terkait yang sudah ditempuh oleh pemrakarsa.

Disaat bersamaan pihak DPRD Kab.Cirebon melakukan  kunjungan ke Pemdes Blender, Kec. Karangwareng, Kab. Cirebon sejakigus  melihat lokasi dan proses perijinan dari PT. Tanjung Jati Power yang sudah ditempuh. Tandasnya.

Pada kesempatan itu, agenda kunjungan kerja (Kunker) anggota komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R. Cakra Suseno, SH melihat adanya kesalahan dari sisi proses administrasi yang telah ditempuh oleh pemrakarsa.

“Kita melihat hanya adanya dua Desa yg sudah penerbitan. Sedangkan lahan yang masuk di wilayah Pemerintahan Desa Blender belum dipenuhi. Oleh karena itu, DPRD Kab. Cirebon mendesak kepada Dinas LH untuk segera melakukan addendum. Dan Dinas terkait harus lakukan revisi dalam pemberian rekomendasinya,” kata R. Cakra.

Bahkan Cakra Suseno SH berjanji akan mengawal sampai semua proses berjalan sesuai harapan

"proyek nasional berjalan masyarakat sekitar aman dan sejahtera. Dan, saya berharap kepada PT. Tanjung Jati Power untuk segera mungkin berkomunikasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Blender terkait AMDAL. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi mis dan dampaknya Masyarakat juga  yang akan dirugikan, mungkin salah satu penyebabnya adalah konsultannya bukan dari Cirebon, jadi kurang memahami lapangan, nanun demikian hal itu tidak terlalu dipersoalkan, yang terprnting adalah segera dilakukan revisi dan senuanya harus terbuka " pungkas Cakra (1c)

1 Feb 2021

Pra Musrembang Kec. Astanajapura " Anggota Dewan minta E-KTP dibuat di Kecamatan"

Indomedianewsc- Pra musyawarah perencanaan pembangunan ( pra Musrenbang ) tingkat Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon , diselenggarakan dan bertempat di Kantor Kecamatan Astanajapura, Senin, 01/02/2021.

Dalam pelaksanaan Pra Musrembang tersebut, Camat Astanajapura, M.Iing Tadjudin, memaparkan berbagai hal yang memang diperlukan oleh Masyarakat Astanajapura secara menyeluruh.

" Diharapkan dengan adanya pelaksanaan Pra Musrembang ini bisa bermanfaat bagi semua pihak, baik dalam segi perekonomian, Pemberdayaan , infrastruktur maupun hal lainnya " tuturnya 
Lebih lanjut dirinya menuturkan

" Ada hal yang perlu dijadikan skala prioritas yaitu terkait persoalan banjir dan penanganan sampah yang sampai saat ini belum ada hasil yang memuaskan, namun diharapkan tidak lama lagi persoalan sampah maupun banjir bisa segera diselesaikan, ini tentunya diperlukan adanya peran maksimal dari para pemangku dan pemilik Kebijakan, termasuk para Anggota Dewan" ujar Iing.

Hadir pula dalam Acara tersebut Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Davil 7.  R. Cakra Suseno .

Dalam sambutan dan pemaparannya, Cakra Suseno , menuturkan

" Selama Pandemi ini memang banyak Anggaran yang terkikis dan dialokasikan khusus dalam penanganan Pandemi Covid-19. Dan hal ini tentunya berpengaruh pada berbagai program yang telah tersusun sebelumnya, namun demikian diharapkan dengan diselenggarakannya Pra Musrembang Kecamatan ini bisa tetap melaksanakan berbagai program yang sekiranya sekala prioritas" ujarnya.

Sementara itu, saat disinggung terkait sulitnya Masyarakat untuk membuat administrasi kependudukan (KTP)  diakibatkan seringnya terjadi fasilitas yang eror ditambah peroses online ,, Cakra menegaskan.

" Yang perlu dicatat adalah tidak semua Masyarakat mengerti tentang penggunaan smarfon ataupun pengurusan dengan cara online, sementara KTP itu sangat diperlukan, apalagi kerap terjadi adanya gangguan hingga pelayanan kependudukan terhambat, dengan adanya beberapa persoalan tersebut, seharusnya perlu adanya solusi yang terbaik, selain memaksimalkan sosialisasi kepada Masyarakat, juga ada satu hal yang paling tepat, yaitu pengurusan dan pembuatan KTP tidak lagi difokuskan di Kabupaten, akan lebih baik dibuat di setiap Kecamatan, itu akan lebih mudah dan cepat"  pungkas Cakra (1c)





22 Jan 2021

Kecamatan Astanajapura " salah satu Kecamatan ber SK Paten '

Indomedianewsc- Dengan moto berpacu kebaikan dalam pelayanan, diharapkan akan mampu meningkatkan pelayanan secera cepat dan tepat.

Hal ini seperti yang dilakukan pihak Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, sebagai salah satu Kecamatan yang telah memiliki SK Paten, dimana konsep kerjanya adalah adanya keterpaduan dan keterbukaan informasi publik , transparansi dan pelayanan yang secepat-cepatnya.

Diharapkan konsep tersebut mampu memaksimalkan kinerja jajaranya dalam memberikan pelayanan terhadap Masyarakat, seperti yang disampaikan Camat Astanajapura, M.Iing Tadjudin, diruang kerjanya, Jum'at 22/01/2021.

" Kecamatan yang telah memiliki SK Paten, atau Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, diharapkan bisa menjadi salah satu upaya untuk memberikan pelayanan secara tepat, terpadu, cepat dan tidak bertele-tele, dalam pengertian , jika bisa dibuat cepat mengapa harus lambat" ujarnya.

Lebih lanjut Iing menjelaskan

" Sebenarnya memang ada satu persoalan yang terkait Anggaran, karena untuk perlengkapan sarana atau penunjang realisasi paten ini tidak ada anggarannya dalam DPA ( Daftar Pelaksana Anggaran ) tetapi jika kita selalu berpatok pada DPA, ya mungkin apa yang diharapkan tidak akan terwujud, jadi biarlah bekerja apa adanya, oleh karenanya seorang pimpinan dituntut untuk mampu berinovasi dan mencari solusi bagai mana caranya agar program yang diharapkan bisa terealisasi tanpa harus terkendala hanya alasan Anggaran " jelasnya.

Bahkan lebih lanjut Iing , menuturkan

" Setelah terealisasinya Paten ini, Masyarakat jika ingin melakuan pengurusan surat-surat atau keperluan lainnya tidak perlu lagi mencari-cari pada siapa yang bersangkutan harus mengurusnya, karena mereka bisa bertanya kepada bagian informasi dan nantinya langsung diarahkan kepada staf atau bagian yang bertugas menangani dan memberikan pelayanan terhadap warga, intinya kami ingin semuanya dilakukan transparan, hingga minimalnya selain bisa meminimalisir terjadinya kesalahan secara administrasi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa apabila mengurus sesuatu sesuai prosedur dan kelengkapan data, maka tidak ada yang sulit dan secepatnya bisa diselesaikan " pungkas Iing. (1c)

25 Sep 2020

peresmian lampu taman hias bentuk kerjasama Kecamatan dan PT. SMR

Indomedianewsc -Peresmian Taman lampu hias kecamatan Astanajapura , kabupaten Cirebon,  dilaksanakan pada Jum'at 25/09/2020.                               Camat Astanajapura, M.Mahmud Iing Tajudin. Dalam sambutannya menuturkan rasa terimakasihnya atas terealisasinya jalinan kerjasama bersama PT Semesta Marga Raya.  " Ini merupakan bentuk kerjasama yang sangat luar biasa antara pihak Kecamatan dan PT. SMR tol kanci Pejagan,  tentunya terimakasih pun kami haturkan kepada seluruh Pegawai Kecamatan yang telah berhasil dalam berkarya hingga menyuguhkan sesuatu yang sangat membanggakan, dengan adanya Lampu Taman Hias Kecamatan ini diharapkan akan mampu menciptakan sesuatu yang berkesan dan dikenang oleh seluruh pihak, khususnya warga Kecamatan Astanajapura " ujarnya.                                                  Sementara itu, Kepala cabang SMR Tol Kanci Pejagan,  Erwan, menuturkan.   " Kami sangat mengapresiasi dengan terjalinnya kerjasama yang dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pembangunan monumen atau taman lampu dengan memunculkan nama SMR di bagian kemudi lampu hias yang berbentuk kapal layar, dan harapannya apa yang telah ada ini menjadi sesuatu yang sangat berarti dan bisa dikenang selamanya , apresiasi pun kami haturkan kepada semua pihak yang telah bekerja keras hingga terwujudnya sesuatu yang patut untuk dibanggakan dan dijadikan sebuah foto abadi bagi terciptanya kembali karya karya selanjutnya ' tuturnya bangga.          Dalam acara peresmian lampu taman hias tersebut banyak warga sekitar yang memanfaatkan untuk bersua foto. (1c)

15 Sep 2020

Danrem 063/SGJ Meninjau Lokasi Rumah Salah Satu Sasaran Serbuan Teritorial

Indomedianewsc -Serbuan Teritorial di wilayah Kodim 0616/Indramayu yang dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu dan meningkatkan sinergitas TNI dengan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui bentuk kegiatan karya bakti yang bersifat fisik dan non fisik, demikian yang disampaikan Danrem 063/Sunan Gunung Jati Kolonel Inf Elkines Villando Dewangga K, S.A.P pada saat peninjauan lokasi rumah milik Casman, rumah salah satu sasaran serbuan teritorial yang berlokasi di RT/RW 13/07 blok Balong Desa. Drunten wetan Kec. Gabus wetan Kab. Indramayu, Selasa (15/09/2020). Danrem 063/SGJ Meninjau Lokasi Rumah Salah Satu Sasaran Serbuan Teritorial Danrem 063/Sunan Gunung Jati Kolonel Inf Elkines Villando Dewangga K, S.A.P menambahkan Serbuan Teritorial yang pelaksanaanya melibatkan unsur TNI, Polri, Pemerintah Daerah, dan warga masyarakat merupakan media untuk lebih mempererat jalinan kemanunggalan antara TNI dan Rakyat yang selama ini terbangun. Cerdas,Sehat, produktif dan Beraklakul karimah.

Serbuan teritorial merupakan salah satu program yang sengaja digagas oleh pihak TNI-AD dalam upaya meningkatkan, sekaligus memberikan pemahaman serta meningkatkan kesejateraan Rakyat. Dalam pengecekan kesiapan program Serbuan Teritorial di Desa Drunten wetan Kec. Gabus wetan Kab. Indramayu, Danrem 063/Sunan Gunung Jati Kolonel Inf Elkines Villando Dewangga K, S.A.P tinjau langung lokasi, dalam kunjungan itu Danrem didampingi oleh Kasilog Rem 063/Sunan Gunung Jati Letkol Inf Tanri, Pasi Bhakti Sterem 063/Sunan Gunung Jati Mayor Inf Zarkoni, Ws. Dandim 0616/Indramayu Mayor Inf Ruhiyat, Danramil 1601, 1602, 1607 dan 1609 Jajaran Kodim 0616/Indramayu, Pasilog Dim 0616/Indramayu Kapten Arh Asep Suherdin, Camat Gabuswetan Drs. Masroni, M.Si, Kuwu Desa. Drunten Wetan H. Abdul Rohim, S.Ag., M.Pd dan Kepala Sekolah SDN Druntenwetan Sudarto, S.Pd. Serbuan Teritorial diwilayah Kodim 0616/Indramayu yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 September 2020 dan di buka oleh Pangdam III/Siliwangi. ( 2a )

14 Sep 2020

Penuhi Kebutuhan Air Bersih, Babinsa Koramil 1514/Mandirancan Bersama Warga buat bak penampungan air.

Indomedianewsc - Guna memenuhi kebutuhan air bersih di desa Rajawetan kecamatan Pancalang, Koramil 1514/Mandirancan melaksanakan karya bakti pembuatan bak air dan penggalian pipa air bersama masyarakat desa Rajawetan, Senin (14/9/2020). Menurut Babinsa Rajawetan, Sertu Sujadi, bak dan pipa air ini rencananya akan disalurkan ke rumah-rumah peduduk untuk mengatasi kesulitan warga dalam mendapatkan air bersih, terutama saat terjadi kemarau panjang. "Pentingnya air bersih dalam kehidupan sehari-hari bagi warga Rajawetan sangat menjadi perhatian, sehingga pada karya bakti ini dibangun bak penampungan beserta pemasangan jaringan pipa untuk saluran air bersih menuju ke rumah-rumah penduduk," ungkapnya. Terkait kegiatan tersebut, sambung Sertu Sujadi bahwa keberadaan Babinsa diwilayah memang harus bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. "Kami harus membantu kesulitan masyarakat, hal ini tentunya dalam rangka mendukung tugas pokok kami dalam pembinaan teritorial, dengan selalu dekat bersama masyarakat sehingga memantapkan kemanunggalan TNI- Rakyat," imbuhnya. ( 2a )

Pelaku UMKM perlu sentuhan semua pihak

Indomedianewsc -Indonesia telah merdeka 75 tahun lamanya dan masih meninggalkan segudang persoalan kebangsaan yang hingga kini belum selesai. Mulai dari persoalan konflik horizontal, persoalan pendidikan, sosial ekonomi, hukum politik serta kesehatan. Hal yang paling penting untuk diselesaikan hari ini adalah pandemi covid-19 beserta dampaknya terhadap bangsa, sebab pandemi ini sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat Indonesia.

Sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan, Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional Indonesia (AMAN Indonesia) dengan slogannya "RAKYAT CERDAS, INDONESIA AMAN" menggelar acara FunBike, gelar Kuliner Nusantara dan Edukasi Praktik Physical Distancing New Normal Skala Besar, yang dihadiri oleh komunitas sepeda, pelaku UMKM, Mahasiswa dan Aktivis lintas daerah, di Galabo Gladak, Solo (13/9).

"Masyarakat diharapkan agar tetep fokus pada persatuan indonesia, pemulihan ekonomi, serta menerapkan protokol kesehatan guna untuk memutus penyebaran mata rantai covid 19. Melalui acara ini, kita mengadakan penjualan kuliner murah dengan harga Rp. 2.000, untuk setiap makanan yang ada di booth kuliner, yang mana hasil dari dana yang terkumpul akan di serahkan kepada Gugus Tugas Covid-19 di kota Solo, sebagai bentuk dukungan dan kontribusi kita untuk pemulihan kesehatan," papar Ginka Ginting, Koordinator AMAN Indonesia, dalam kata sambutannya. 

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi bangsa hari ini, AMAN Indonesia hadir merangkul masyarakat kecil yang terkena dampak covid-19. Dengan memberikan semangat kepada mereka, bahwa Indonesia akan segera pulih apabila kita semua bersama bahu membahu, saling membantu dalam berjuang di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya adalah berwirausaha dengan tetap menjaga protokol kesehatan dalam setiap aktivitas setiap harinya.

"Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional Indonesia (AMAN Indonesia) hadir guna memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia, dimulai dari kota solo. AMAN Indonesia hadir membawa rasa persatuan dan kesatuan guna untuk memulihkan ekonomi nasional dan memutus mata rantai penyebaran covid-19, daripada masyarakat disibukan dgn isu politik yang tujuannya hanya untuk mengkritik, tanpa memberi solusi, namun kita hadir sebagai pemersatu dan pembangkit semangat di tengah-tengah masyarakat," tutur Ginka.

Adapun dampak dari wabah ini meliputi berbagai sektor kehidupan, baik sektor pendidikan, keamanan, kebutuhan ekonomi dan serta sosial kemasyarakatan. Hal ini semakin kompleks ketika ditambah lagi dengan adanya kepentingan golongan atau kelompok tertentu, yang berusaha untuk memecah belah persatuan anak bangsa.

Dalam kesempatan ini Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional Indonesia menyatakan deklarasi bersama, sebagai berikut :

1. Dengan ini Aliansi mahasiswa dan aktivis nasional Indonesia mengajak dan menghimbau pada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga bangsa Indonesia dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19. 

2. Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional Indonesia menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia agar tetap menjaga kerukunan dan persatuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional Indonesia mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk secara sadar dan bertanggung jawab serta berkolabarasi dalam memulihkan dan meningkatkan kondisi ekonomi nasional di tengah covid-19. 

4. Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Nasional Indonesia menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya warga Kota Solo agar tidak mudah terprovokasi oleh oknum atau kelompok-kelompok tertentu yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

AMAN Indonesia akan terus bergerak dan hadir di kota lainnya, untuk mengedukasi masyarakat, melalui gerakan bersama demi terwujudnya Indonesia maju dan aman (Red)