Tampilkan postingan dengan label dana Bos. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label dana Bos. Tampilkan semua postingan

28 Feb 2023

Ada Apa,Fast Respon dan Aktivis Anti Korupsi Cirebon Raya Minta Audensi Dengan Disdik Kota Cirebon

Foto: Istimewa

Indomedianewsc.com-Organisasi kewartawanan yang tergabung di Fast Respon Cirebon Raya Provinsi Jawa Barat bersama aktivis anti korupsi Zeki Mulyadi. Senin (27/2/2023) menggelar audensi dengan DPRD Kota Cirebon Komisi 3 dan  Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon juga Inspektorat.

Sebelumnya Fast Respon  berkirim surat ke DPRD Kota Cirebon untuk minta audensi dengan Disdik kota Cirebon. Untuk membahas tidak transfarannya penggunaan dana BOS disekolah SD dan SMP. Dan maraknya penjualan buku LKS disekolah serta persoalan lainnya yang terjadi dilingkungan Disdik kota Cirebon.

Hadir dalam acara tersebut ketua komisi 3 DPRD kota Cirebon Beni dan wakilnya DR.Tresna.

Sementara dari pihak Disdik kota Cirebon Kabid Dikdas Handi Sogiyanti  serta Kasi peserta didik Ade Cahyaningsih serta staffnya.Sedangkan dari pihak Inspektorat kota Cirebon sendiri yakni Maman Arcmanuddin dan Irwan Adi Riyanto.

Namun disayangkan diacara audensi tersebut Kadisdik kota Cirebon Kadini  tidak hadir.

Didalam audensi tersebut mengemuka sejumlah persoalan yang terjadi dilingkungan Disdik kota Cirebon.

Salah satunya yakni tidak transfarannya penggunaan dan BOS oleh pihak sekolah. Dan masih maraknya penjualan buku LKS disekolah.

Menurut ketua Fast Respon Cirebon Raya Wahid mengatakan selama ini pihak sekolah tidak  terbuka dalam penggunaan dan BOS  kepada masyarakat.

"Terbukti hampir sekolah mulai SD dan SMP mereka tidak memasang penggunaan BOS secara global di spanduk informasi. Sebagai transfaransi kepada publik. Sehingga hal inj menyulitkan masyarakat untuk ikut serta  dalam pengawasan penggunaan dan BOS" Ungkap Wahid.

Hal senada disampaikan aktivis anti korupsi Zeki Mulyadi yang mengatakan.Masih banyaknya sekolah yang tidak melakukan perawatan lingkungan sekolah.

Seperti kata Zeki, pihak sekolah  membiarkan adanya kerusakan pada pintu dan jendela serta ubin dan genteng yang rusak dan bocor.

"Padahal anggaran dari BOS kan ada untuk memperbaikinya. Tapi pihak sekolah sepertinya membiarkan dan mereka hanya berharap dapat anggaran besar saja untuk memperbaikinya." Terang Zeki.

Ditambahkan Zeki, selain persoalan tidak transfarannya penggunaan dana BOS.

Saat ini masih maraknya jual beli buku LKS yang dibebankan kepada siswa oleh pihak sekolah.

Padahal kata Zeki, penjualan buku LKS dilingkungan sekolah jelas-jelas dilarang.

"Kami minta pihak Disdik dan juga Inspektorat agar memaksimalkan lagi pengawasan dan juga pemeriksaan terhadap sekolah." Tegas aktivis anti korupsi ini.

Selain dua permasalahan diatas, Zeki juga minta agar pihak Disdik kota Cirebon. Agar memberikan arahanya kepada seluruh komite SD dan SMP.

Apabila melakukan rapat kerja komite terkait dengan adanya perubahan anggaran dan kebutuhan dana dilingkungan sekolah.


"Hasil rapat komite sekolah harus dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada orantua siswa. Hal ini supaya tidak terjadi kesalah pahaman dengan masyarakat" Kata Zeki.


Ia pun meminta agar pihak Inspektorat melakukan investigasi ke seluruh sekolah dan tidak melakukan pemeriksaan secara digital dan sistem saja.

Sebab menurut Zeki, jika pemeriksaan hanya secara digital dan sistem hal tersebut sangat mudah untuk diotak-atik.

Sementara itu pihak Inspektorat sendiri mengakui,investigasi dilakukan jika sebelumnya pihaknya menerima laporan dari masyarakat.


"Kami melakukan investigasi jika kami menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat." Jelas Maman Arcmanuddin.


Sementara menurut Kabid Dikdas Handi Sogiyanto mengatakan "Penggunaan dana BOS disekolah dilingkungan Disdik kota Cirebon menurutnya sudah sesuai aturan."

Terlebih sistem pembelanjaan barang dan jasa yang dilakukan sekolah menurutnya harus melalui sistem Siplah.

'Jika pembelanjaan dibawah Rp.1 juta itu bisa tidak harus ke Siplah Yang penting bukti pembelian atau pembelanjaannya ada dan jelas ".Ujar Kabid Dikdas Disdik kota Cirebon ini.


Dikatakannya, untuk penjualan buku LKS menurutnya tidak masalah. Sepanjang ada kesepakatan antara orangtua siswa dengan komite sekolah.


Sementara menurut Kasi Peseta Didik, Ade Wahyuningsih mengatakan. Jika buku LKS ada yang dibiayai oleh BOS daerah dan ada yang tidak.


"Kalau dulu buku LKS ada yang dibiayai dari BOS daerah. Namun sekarang tidak dan sekolah boleh mengadakan buku LKS sepanjang diperlukan dan dibutuhkan sekolah. Karena sekolah itu perlu branding supaya  lebih maju pendidikannya. Yang penting  tidak ada pemaksaan dari pihak sekolah untuk membeli LKS."Papar perempuan asal kota kembang Bandung ini.

Pihak Disdik sendiri sepakat masukan dari pihak Fast Respon dan aktivis anti korupsi.Akan dijadikan pembelajaran dan pembenahan bagi pihak Disdik kota Cirebon agar lebih baik lagi.

Diakhir  audensi, ketua Fast Respon Wahid dan  Zeki Mulyadi selaku aktivis anti korupsi keduanya  menegaskan.

Pihaknya tidak akan segan-segan melaporkan ke pihak Aparat Penegak Hukum (APH). Jika  ditemukan adanya dugaan penyelewengan anggaran  BOS disekolah.(Bisri).