Kasus TPPU Mantan Bupati Cirebon, dr.Eni Setor Uang Ke Sunjaya Dari Pemberian Suami

Foto : Sidang Tipikor Sunjaya P.

 Cirebon - Indomedianewsc. 

Agenda pemeriksaan saksi perkara TPPU mantan Bupati Cirebon periode 2014-2019 Sunjaya Purwadisastra di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bandung, Jl LLRE Martadinata, Kota Bandung Jawa Barat, Senin (27/3/2023).

Jaksa KPK sedikitinya  menghadirkan 10 orang  saksi  pejabat Pemkab Cirebon dan 3 diantaranya sudah purna tugas.

Ke 10 orang pejabat dimaksud adalah.

1. Hendra Nirmala mantan kepala Inspektorat kabupaten Cirebon,sekarang jadi kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon.

2. Supadi Priyatna, Mantan Kepala BKPSDM 

3. Sri Darmanto, mantan Kabid Mutasi di BKPSDM yang sekarang menjadi Camat  Gempol.

4. Yayat Ruhiyat, mantan Kabid Jalan Dinas PUPR

5. Encus Suswaningsih, Sekdis Pertanian Kabupaten Cirebon.

6. Pahim, Mantan Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon,sekarang menjabat sebagai Wakil Direktur RSUD Waled Kabupaten Cirebon.

7. Suparman, mantan Kabid Teknik dinas PUPR Kabupaten Cirebon, sekarang jadi Camat  Sedong Kabupaten Cirebon.

8. Hidayat, mantan Kabid Jalan di dinas PUPR, saat ini sudah purna tugas.

9. dr. Hj. Eni Suhaeni, mantan Kadinkes Kabupaten Cirebon, saat ini menjabat sebagai kepala DPPKBP3A kabupaten Cirebon

10. dr. Neneng Hasanah, mantan Sekdis Kesehatan kabupaten Cirebon, jabatan sekarang Kadinkes kabupaten Cirebon.

Sementara itu, dalam fakta persidangan yang digelar di PN  Tipikor Bandung kemarin.

Hanya dua orang saksi, Hendra Nirmala dan Yayat mantan Sekda yang tidak terungkap  menyetorkan sejumlah uang kepada mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

Meski demikian, di persidangan tersebut ada yang menggelitik dan geli saat giliran Jaksa KPK mencecar pertanyaan yang ditujukan kepada mantan Kadinkes kabupaten Cirebon, dr. Hj. Eni Suhaeni.

Pertanyaan jaksa KPK sendiri yakni seputar pemberian uang mulai Rp 10 juta, Rp. 15 juta hingga Rp.20 juta dan Rp.30 juta.Yang diberikan Hj. Eni Suhaeni kepada Sunjaya.

Mendapat pertanyaan jaksa KPK seperti itu, Hj. Eni sepertinya gugup.

Dan ia pun memaparkan bahwa pemberian uang Rp.10 juta dan 2 ekor sapi yang diberikan selama 2 tahun berturut-turut tersebut mulai  2017 dan 2018 tersebut. Sebagai hewan kurban yang diberikan kepada Sunjaya. Dengan harga sapi perekornya mencapai Rp. 24,5 juta.

Sedangkan terkait pemberian uang Rp.10 juta yang diberikannya kepada Sunjaya.

Menurut pengakuan Hj. Eni adalah sebagai kado ulang tahun Sunjaya.

Namun saat ditanya oleh Jaksa KPK sumber dana tersebut dari mana.

Hj.Eni Suhaeni menjelaskan bahwa dana tersebut bersumber dari TPP atau tunjangan kinerja (Tukin). Dan juga dari uang pemberian suami Hj. Eni yang kemudian  diberikan kepada Sunjaya.

Dari pengakuan Hj. Eni seperti itu sontak membuat Jaksa KPK dan pengunjung sidang  senyum-senyum geli.

Bahkan dalam fakta persidangan terungkap bahwa Hj.Eni  menjelaskan adanya setoran yang mengalir setiap bulannya ke Sunjaya. Dari Rp.9 juta hingga Rp.13 juta.

Parahnya sumber dana tersebut merupakan hasil dari karcis atau tiket di Puskesmas sekebupaten  Cirebon.

Menurut Hj. Eni dana yang terkumpul akan dikembalikan lagi kepada dinas secara utuh 100 persen.

Peruntukannya 60 persen untuk kepentingan dinas dan 40 persen nya untuk tenaga kesehatan.

Hal ini tersebut menurut Eni sudah sesuai dengan Perbup. (Zeki Mulyadi).

Read More

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon " siap kawal penangan banjir Desa Japurabakti"

Indomedianewsc- Persoalan banjir di Kabupaten Cirebon, khususnya di Kecamatan Astanajapura yang tidak kunjung teratasi mendapat perhatian khusus dari para wakil Rakyat dan pihak BBWS.

Keseriusan wakil Rakyat ini dibuktikan dengan turun langsung kelapangan dan melakukan kajian singkat tentang bagaimana solusi terbaik agar tidak lagi terjadi banjir manakala hujan turun.

Kejadian langganan banjir yang terjadi di Desa Japura Bakti, Kecamatan Astanajapura , kabupaten Cirebon tersebut dikeluhkan Kuwu setempat, Haerudin 

Dirinya menuturkan bahwa salah satu penyebab terjadinya banjir adalah setelah adanya jalan tol (SMR) Tol Kanci pejagan, hal ini disampaikan saat kunjungan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon beserta rombongan di Desanya, Selasa, 29/12/2020

" Banjir yang terjadi di Desa kami ini sudah menjadi langganan, kami memang tidak menyalahkan secara mutlak bahwa penyebabnya adalah keberadaan Tol, namun pada kenyataannya salah satu penyebabnya memang setelah adanya tol Desa kami selalu menjadi langganan banjir, ini kan perlu dilakukan pembahasan yang mendalam" tuturnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan

" Kami sangat berterimakasih atas adanya kunjungan dari para wakil Rakyat beserta Rombongan yang langsung turun kelapangan dan memantau kondisi sungai Singaraja yang selalu meluap jika musim penghujan, oleh karena kami mengharap agar Dinas terkait segera melakukan berbagai cara agar Desa kami tidak lagi terkena banjir, salah satunya melalui normalisasi maupun pembuatan tanggul, termasuk betonisasi jalan, karena jika masih menggunakan aspal hotmik, sudah dipastikan jika musim penghujan jalan tersebut akan terkelupas dan tentunya sangat membahayakan pengguna jalan " tutur Haerudin.

Sementara itu, menanggapi adanya keluhan yang disampaikan Kuwu Desa Japurabakti tersebut,  komisi 1 Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Fraksi PKB, R. Hasan Basori , menuturkan

"Terkait adanya keluhan yang disampaikan Kuwu, bahwa salah satu penyebab terjadinya banjir dikarenakan adanya tol, ini bersifat hipotesis atau pendapat warga yang perlu dilakukan kajian lebih mendalam agar tidak terjadi kesalahan tafsir, dan kami selaku Wakil Rakyat tentunya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusi terbaik agar banjir ini segera bisa ditangani , dan salah satu caranya adalah harus dilakukan duduk bersama antara pihak BBWS maupun  PUPR, termasuk melibatkan pihak terkait lainnya " ujarnya 

Bahkan dirinya menjelaskan, Bahwa yang bertanggungjawab Masalah Sungai adalah pihak BBWS

" Penanganan banjir memang perlu dilakukan pengkajian yang mendalam, selain mencari penyebab utamanya juga hal ini tidak terlepas dari persoalan sampah, dengan adanya persoalan tersebut, kami akan berusaha agar apa yang diharapkan Masyarakat agar tidak lagi terkena banjir bisa segera terealisasi, baik itu dilakukan normalisasi maupun hal lainnya" jelasnya.

Saat disinggung bahwa pihak Kabupaten Selalu beralasan keterbatasan Anggaran , dengan tegas Dirinya menuturkan

" Kalau bicara Anggaran, berapapun Anggaran yang ada tidak akan pernah cukup,namun hal ini bukan menjadi alasan, yang perlu dilakukan adalah penanganan yang terintegrasi" pungkasnya.

Disaat yang bersamaan, Camat Astanajapura, M.Iing Tadjudin , menuturkan

" Salah satu solusi terbaik dalam penangan banjir yang kerap terjadi di Japura Bakti ini adalah memfungsikan kembali tempat penampungan air yang ada di Desa tuk atau membangun tempat penampungan air baru, baik berupa waduk atau yang lebih besar dari embung, jika ini bisa terealisasi, selain bisa menampung air tatkala hujan tiba, juga bisa menyimpan air jika datang musim kemarau" jelasnya. (1c)

Read More