INDOMEDIANEWS - Reses wakil ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Teguh Rusiana Merdeka dengan masyarakat di wilayah timur Kabupaten Cirebon banyak dipertanyakan soal penanganan kerusakan jalan, hal itu akan menjadi dasar usulan skala prioritas pembangunan dalam rapat pembahasan APBD Kabupaten Cirebon mendatang.
Dalam keterangannya, dijelaskan ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cirebon, bahwa usulan masyarakat yang hampir semua tempat pelaksanaan reses dirinya, warga selalu mempertanyakan soal jalan rusak dan upaya pemkab Cirebon dalam penanganan perbaikannya, hal itu menjadi persoalan utama hasil serap aspirasi masyarakat khususnya di wilayah dapil 5 Kabupaten Cirebon.
Beberapa titik jalan rusak diminta masyarakat untuk segera dilakukan perbaikan diantaranya, di Kecamatan Losari dari mulai jalan poros Desa Ambulu-Kalisari-Kalurahayu-Losari Lor dan Tawangsari, kemudian jalan poros Desa Panggangsari-Losari Kidul dan jalan poros Astanalanggar-Barisan, di Kecamatan Pabedilan jalan poros Desa Pasuruan-Pabedilan Wetan, jalan poros Desa Pabedilan Kidul -Silihasih, jalan poros Desa Kali mukti, Dukuhwidara dan Kalibuntu, di Kecamatan Gebang yang sangat viral jalan akses utama Gebang-Waled, Kali pasung - Kalimaro- Kalimekar-Dompyong Wetan - Karang wangun, Kecamatan Babakan di jalan pasar Babakan, jalan poros Babakan-Cibogo serta Gembingan-Cibogo dan jalan serang Wetan- Gembinganmekar-Tambelang, kemudian di Kecamatan Pangenan di jalan poros Desa Beringin-Astanajapura serta hampir semua jalan poros desa di Kecamatan Pangenan dan masih banyak lagi yg menjadi PR pemerintah kabupaten cirebon.
"Banyak diantaranya yang sampai dilakukan perbaikan swadaya lantaran keterlambatan penanganan, Terima kasih ini akan kita jadikan laporan dasar yang akan kita perjuangkan, " Tuturnya.
Lebih lanjut disampaikan Teguh, diakuinya dari beberapa jalan rusak yang dikeluhkan masyarakat tersebut beberapa diantaranya sudah teranggarkan dalam APBD Kabupaten Cirebon tahun 2025, namun pelaksanaan nya apakah akan di lakukan atau tidak karena ada efesiensi anggaran dan pemerintah daerah belum menginfokan mana saja yg masuk daftar efisiensi. DPRD di rencanakan akan meminta keterangan dari pemerintah daerah di minggu kedua bulan april
"Kami berharap pemerintah daerah mengutamakan skala prioritas salah satunya infrastruktur, karena hal ini sangat berdampak pada perkembangan perekonomian dan kenyamanan dalam berlalulintas" Pungkasnya. (1c)