Dalam keterangannya, dirinya menuturkan, bahwa Dumas yang dilakukannya sebagai upaya agar ada pembenahan terhadap tata kelola Pemerintahan Desa.
"Ada kejanggalan terkait kepengurusan Bumdes Kanci, selain adanya 3 SK juga ada keanehan, Bumdes itu sudah dibekukan oleh Kuwu Kanci, Sunaryo, tertanggal 18 Juli 2023, namun pada tanggal, 21 Juli 2023 keluar surat tugas kepada pengurus yang sudah dibekukan, inikan jelas ada sesuatu, dengan adanya hal tersebut, maka kami melaporan ke aparat penegak Hukum, dalam hal ini Polres Kota Cirebon ( Dumas) dengan nomor pengaduan B/537/VIII/Res.3.1/2023/Satreskrim" tuturnya, Kamis, 05/10/2023.
Lebih lanjut Sa'adi menjelaskan, banyak dugaan yang merugikan Masyarakat dan menguntungkan pihak tertentu.
"Dana CSR dan Limbah Scrap PLTU 2 yang seharusnya diperuntukan bagi kepentingan masyarakat nyatanya dimanfaatkan bagi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, jika ditanya bagaimana kronologis tepatnya, semuanya sudah kami buat laporan, oleh karenanya kami meminta kepada penegak hukum agar memprosesnya dengan cepat, panggil semua pihak yang ada didalamnya dan tegakkan hukum sebaik-baiknya, mereka yang memang terbukti melanggar Hukum, harus bertanggung jawab dan di proses sesuai Hukum yang berlaku di Republik Indonesia, karena yang dirugikan jelas Masyarakat setempat" tegasnya.
Sementara itu, Kuwu Desa Kanci, Sunaryo, saat dikonfirmasi terkait adanya pelaporan tentang polemik Bumdes, membenarkan.
"Memang benar ada laporan mengenai Bumdes, saya selaku kuwu dan warga yang taat Hukum, tentunya akan mamatuhi Hukum, siap dipanggil jika ada panggilan dari penegak Hukum, namun saya pastikan, persoalan bumdes itu sebetulnya tidak ada yang salah, semuanya sudah sesuai aturan, dan saya tidak menerima apapun dari Bumdes" ucapnya saat ditemui di kantornya. (1c)
0 $type={blogger}:
Posting Komentar