Hal ini dituturkan Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE., M.Si , yang menjelaskan angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Cirebon merupakan yang terbesar di Jawa Barat.
Untuk di tingkat kecamatan sendiri, urutan pertama, yaitu Kecamatan Greged, Kecamatan Depok dan urutan ketiga, yaitu Kecamatan Lemahabang.
"Yang masuk kategori kemiskinan ekstrem ini, yaitu warga yang pengeluarannya Rp11.500/kapita/hari," tutur Ayu saat melakukan Monitoring dan Evaluasi TKPKD di Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Selasa 26/9/2023.
Ayu mengatakan, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, kemiskinan ekstrem di Indonesia harus bisa dihapuskan pada tahun 2024 nanti, karena targetnya bukan lagi penurunan, melainkan penghapusan kemiskinan ekstrem.
"Tahun 2024 harus zero kemiskinan ekstrem," kata Ayu optimis..
Untuk menangani masalah tersebut, Pemkab Cirebon telah berupaya mengkolaborasikan dan mensinergikan upaya penanganan kemiskinan ekstrem secara lintas sektor.
Melalui sejumlah perangkat daerah bersama-sama menjalankan program yang arahnya sama, yaitu penanganan kemiskinan ekstrem.
Menurut Ayu, kemiskinan ekstrem bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti pendidikan, tempat tinggal, sanitasi kesehatan dan lainnya.
Untuk warga yang tidak produktif, pihaknya akan memberikan bantuan sembako. Sedangkan untuk warga miskin yang produktif, diarahkan melalui pemberdayaan, pelatihan kerja sesuai bakat dan minatnya, sehingga nantinya bisa bekerja atau berwirausaha.
"Nanti, kita akan dorong juga dari segi pendidikannya, yaitu melalui kejar paket," tambahnya.
Ia menambahkan, bahwa pihaknya akan melakukan verifikasi dan validasi data. Nantinya, data tersebut akan digunakan sebagai acuan dari program-program intervensi yang perlu dilakukan untuk bisa menangani kemiskinan ekstrem ini.
"Oleh karena itu, kami mohon dukungannya dari para kuwu dan Puskesos untuk bisa melakukan validasi data ini,"jelasnya.
Sementara itu, salah seorang aktifis Cirebon timur, M.Amak Jaenudin, ditempat berbeda menilai tentang data kemiskinan yang ada.
"Jika memang akan dilakukan validasi data, itu sangat bagus, yang penting dilakukan dengan cara yang benar dan tidak cukup hanya melibatkan pihak pemdes, karena selama ini para penerima bantuan banyak yang tidak tepat sasaran, kalau data miskin hanya berdasar pada penerima bansos atau sejenisnya, jelas ini terjadi banyak kesalahan, sementara banyak mereka yang benar-benar miskin malah tidak mendapatkan bantuan, ironisnya lagi Kecamatan Lemahabang yang bisa dikategorikan kota kecil, peringkat kemiskinannya ada di posisi ketiga, ini kan sangat menyedihkan" jelasnya( 1c)
0 $type={blogger}:
Posting Komentar