31 Mar 2023

SMKM Langganan Banjir " Yang mudah jangan dibuat susah "

INDOMEDIANEWSC - Bangunan liar dibiarkan , ditambah minimnya sarana pembuangan air yang memadai, membuat akses jalan dan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan Siswa-siswi SMK Muhammadiyah Lemahabang, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, terganggu.
Ironisnya, acapkali hujan lebat, lokasi di sepanjang jalan Karangsuwung- Lemahabang  terlebih di depan area hingga pekarangan SMKM selalu menjadi langganan banjir.
Hal ini disampaikan salah seorang Kader Muhammadiyah , yang akrab disapa Hadi.

"Banjir ini selalu saja terjadi manakala hujan tiba, selain akibat hujan yang terlalu deras, penyebab lainnya adalah tidak tersedianya fasilitas pembuangan atau saluran air yang memadai, ditambah adanya beberapa bangunan yang mungkin harus dilakukan penertiban secara menyeluruh agar bukan saja bisa meminimalisir terjadinya banjir , tentunya menambah kenyamanan " tuturnya., Jum'at 31/03/2023.

Bahkan dirinya menuturkan, bahwa pihak Muhammadiyah telah melayangkan surat permohonan terkait persoalan tersebut kepada Bupati Cirebon, PUPR ,Pol PP dan Camat Lemahabang.

"Harus segera dilakukan perbaikan, agar proses belajar mengajar berjalan lancar dan tidak terjadi kecelakaan hususnya bagi pelajar yang menggunakan kendaraan roda dua karena jalannya selain berlubang juga tertutup oleh genangan air" jelasnya.

Sementara iru, salah seorang Aktifis Lingkungan, Moh Munif , menjelaskan , bahwa persoalan yang terjadi di Kabupaten Cirebon akibat kurang pekanya para pemanggku kebijakan.

"Kita ini terlalu prosedural dan membuat sesuatu yang mudah dibikin sulit, parahnya lagi pihak terkait selalu menunggu laporan dari bawah , dimana hasil dari laporan itu sendiri terealisasinya tidaklah cepat.salah satunya yang terjadi  di sepanjang jalan Karangsuwung-Lemahabang, tepatnya depan SMKM Lemahabang, di wilayah ini setiap hujan sudah dapat dipastikan akan banjir, dan penyebabnya sangat nyata secara kasat mata, selain memang fasilitas pembuangan air yang tidak atau kurang memadai, juga patut diduga penyebab lainnya adalah berdirinya bangunan yang tidak.sesuai keperuntukannya, hal ini seharusnya memjadi perhatian husus dari pihak terkait, harapan kami tidak muluk, jangan selalu menunggu laporan, turun langsung kelapangan dan cepat tanggap bukan hanya wacana apalagi umbar janji" tegas Munif. (1c)

29 Mar 2023

Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Cirebon, Bakal Gunakan Tanda Tangan Elektronik

INDOMEDIANEWSC- Sejumlah terobosan langsung dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Bambang Sudaryanto, SH. MH. Salah satunya, yaitu terkait penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Diskominfo Kabupaten Cirebon dalam waktu dekat, akan menginisiasi penggunaan dan penerapan TTE di seluruh perangkat daerah Kabupaten Cirebon.

Jika sebelumnya, Kabupaten Cirebon menerapkan TTE Versi 1 yang hanya digunakan di level perangkat daerah saja. Namun kali ini, level TTE-nya meningkat pada Versi 2 yang juga dapat digunakan di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Cirebon

"Jadi, nanti 71 SKPD, 412 desa dan 12 kelurahan, semuanya akan menggunakan TTE," ujar Bambang, Rabu (29/03/2023).

Menurut Bambang, banyak kelebihan dalam menggunakan TTE, salah satunya praktis dan efisiensi waktu. Karena dengan menggunakan TTE, maka penandatanganan bisa dilakukan dimanapun.

Walaupun menggunakan tanda tangan yang berbasis elektronik, Bambang memastikan bahwa kekuatan hukum tanda tangan tersebut sama dengan tanda tangan basah.

"Kekuatan hukumnya, sama dengan tanda tangan basah," jelas Bambang.

Dengan adanya penggunaan TTE Versi 2 ini, diharapkan penilaian tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Cirebon menjadi meningkat.

Pada tahun 2021, SPBE Kabupaten Cirebon berada pada urutan 25 se-Jawa Barat. Kemudian, peringkat SPBE Kabupaten Cirebon mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2022 lalu, yang berada pada 14 terbaik se-Jawa Barat.

"Harapannya, dengan adanya penggunaan TTE Versi 2 ini, bisa mengangkat kembali penilaian SPBE di Kabupaten Cirebon," lanjutnya.

Penerapan TTE di seluruh perangkat daerah Kabupaten Cirebon, rencananya akan dilaunching pada Peringatan Hari Jadi ke-541 Kabupaten Cirebon nanti.

Jika tahapan ini bisa direalisasikan dengan baik, kedepannya Diskominfo Kabupaten Cirebon akan membuat Super Apps, untuk bisa mengakomodir seluruh layanan publik dan portal administrasi pemerintahan.

"Nanti goal akhirnya, yaitu kita akan membuat Super Apps, untuk memudahkan seluruh pelayanan publik dan administrasi pemerintahan," pungkas Bambang. (Lisdis)

Masih banyak yang belum mengajukan " DPMD Jemput Bola"

INDOMEDIANEWSC- Masih banyaknya Desa yang belum melakukan pengajuan Anggaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, melakukan percepatan penyaluran anggaran desa. Salah satunya, dengan mendatangi kantor  Kecamatan Lemahabang untuk melakukan input data.

Dalam keterangannya, Kepala DPMD Kabupaten Cirebon, Nanan Abdul Manan menuturkan, percepatan penyaluran anggaran desa seperti BLT DD, Dana Desa (DD) dan Bantuan Provinsi (Banprov) sangat diperlukan, guna kelangsungan program desa. 

"Istilahnya, jemput bola," katanya, usai acara di pendopo Kecamatan Lemahabang, Rabu 29/3/2023.

Lebih lanjut Nanan menjelaskan, tidak sedikit desa yang kesulitan dalam memenuhi persyaratan penyaluran anggaran desa. Maka dengan percepatan ini, akan memudahkan desa untuk proses pengajuan. 

"Karena banyak terjadi kendala, dengan hadirnya kami Bila ada berkas yang kurang, bisa cepat dipenuhi dan langsung diajukan," jelasnya.

Dirinya mengharapkan, pihak desa untuk berkomunikasi dengan kecamatan maupun dinas, bilamana ada kesulitan dalam pembuatan berkas penyaluran anggaran desa. 

"Masih sedikit desa yang sudah mengajukan,"tuturnya didampingi Sekretaris Camat (Sekcam) Lemahabang, Martin Bhutto.

Martin mengungkapkan, percepatan yang dilakukan pihak dinas sangat membantu desa dalam proses penyaluran anggaran desa. 

"Untuk pemberkasan kali ini meliputi Kecamatan Lemahabang, Karangsembung, Karangwareng dan Kecamatan Susukanlebak," terangnya didampingi Kasi Pemerintahan kecamatan setempat, Mustaqim.

Sementara itu, Kasipem Kec Lemahabang , Mustaqim menambahkan, sudah banyak desa di kecamatan ini yang lengkap dan diajukan untuk penyaluran anggaran desa ke desa masing-masing. 

"Hanya ada beberapa yang belum mengajukan yakni, Desa Asem, Lemahabang, Cipeujeuhkulon dan Desa Sindanglaut," tuturnya. (1c)

Iwapsi dan PSI Kabupaten Cirebon berbagi Takjil

INDOMEDIANEWSC - melaksanakan kegiatan di bulan suci Ramadhan 1444 H, Pejuang Siliwangi Indonesia ( PSI ) dan Ikatan Wanita Pejuang Siliwangi Indonesia ( IWAPSI ) Kabupaten Cirebon. Membagikan ratusan takjil kepada masyarakat di sekitar  blok Pahing RT 01 RW 10 Desa Beber, kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Senin sore 27/3/23 

Dalam pemaparannya, Ketua Pejuang Siliwangi Indonesia (PSI) Kabupaten Cirebon Mustamid, A.M, S.Pd, SH, MH, C.L.A,  menuturkan, bulan Suci Ramadhan ini merupakan bulan yang istimewa,  karena setiap amal yang kita kerjakan akan dibalas dengan yang lebih baik dan pahala berlipat.

”marilah kita berlomba-lomba dalam amal kebaikan di bulan Suci penuh barokah dan maghfirah ini” tuturnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan , dengan adanya pembagian takjil  ini sebagai salah satu wujud  untuk memperkuat hubungan silaturahmi antara PSI dan IWAPSI Kabupaten Cirebon dengan masyarakat disekitar .

“kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT , terlebih dibulan Ramadhan ini,” harap Ketua Pejuang Siliwangi Indonesia (PSI) Kabupaten Cirebon Mustamid, A.M, S.Pd, SH, MH, C.L.A, bersama Ketua Ikatan Wanita Pejuang Siliwangi Indonesia (IWAPSI) Kabupaten Cirebon Marwah, S.ST, MM, beserta pengurus dan anggota.

Ditambahkan Mustamid, dirinya mengajak di bulan suci Ramadhan yang penuh berkah ini, dijadikan kesempatan kita semua untuk meningkatkan kebaikan, keikhlasan, kepedulian dan berbagi rijki kepada sesama guna memperbanyak amal ibadah.

“Kegiatan bagi takjil ini merupakan wujud kepedulian keluarga besar PSI dan IWAPSI Kabupaten Cirebon kepada masyarakat yang menjalankan ibadah puasa terlebih bagi yang berbuka puasa di perjalanan,” pungkas  Ketua Pejuang Siliwangi Indonesia ( PSI ) Kabupaten Cirebon Mustamid, A.M, S.Pd, SH, MH, C.L.A. (1c)

28 Mar 2023

Fortigades tuntut Lelang Limbah Transparan " jangan buat kami kecewa"

INDOMEDIANEWSC- Limbah identiknya adalah barang bekas tidak terpakai.namun pada kenyataannya Limbah kerap menimbulkan persoalan yang dirasa tidak adil bahkan menguntungkan seseorang atau golongan terntentu.
Hal ini pula yang disayangkan oleh warga Masyarakat  yang tergabung dalam Forum Masyarakat Tiga Desa ( Fortigades ) Kanci, Kanci Kulon dan Waruduwur.
Kekecewaan tersebut disampaikan Salah seorang Kordinator Desa Kanci, Muh Alwi, kepada IM, di depan pintu gerbang PLTU unit 2 Cirebon, Selasa, 28/03/2023.

"Kami sangat menyayangkan pelaksanaan lelang limbah yang patut diduga hanya permainan saja, mengapa demikian, dugaan kami , pelaksanaan lelang limbah scrap kabel sudah diatur siapa pesertanya dan siapa pemenangnya, karena terkesan dilakukan secara tertutup,,dengan adanya hal tersebut, kami meminta kepada PT. Hyundai agar terbuka dan transparan dalam melaksanakan kegiatan lelang limbah, jika ketidak transparanan ini dibiarkan akan menimbulkan gejolak di Masyarakat, intinya kami masyarakat penyangga memiliki hak akan limbah yang dikeluarkan PLTU, dan semuanya ada aturan mainya" tuturnya.

Senada hal tersebut disampaikan Dewan Penasehat Fortigades, Moh Jaenudin, yang akrab disapa Ending.

"Kami sangat kecewa terkait tata kelola limbah Scrap PLTU Unit 2, kalau memang ada lelang, lakukan lelang sesuai aturan, terbuka dan transparan, ini yang terjadi seolah ditutup tutupi dan ada oknum yang diuntungkan, bahkan seharusnya limbah itu diserahkan sepenuhnya kepada tiga Desa Penyangga, yaitu, Kanci Kecamatan Astanajapura, Kanci Kulon Kecamatan Astanajapura dan Desa Waruduwur Kecamatan Mundu. Kami menduga pelaksanaan lelang limbah scrap ini dilakukan tidak sesuai aturan atau cacad Hukum, oleh karenanya Fortigades mendesak agar lelang limbah  scrap digagalkan, mari kita bersama- sama mengutamakan kondusifitas lingkungan, dan lakukan segala sesuatunya secara transparan dan terbuka" jelasnya.

Hal seperti ini seharusnya menjadi refleksi bagi seluruh pihak untuk senantiasa mengedepankan serta mengutamakan kepentingan lingkungan diatas kepentingan golongan. 

"Kami mengutuk keras perilaku para oknum stakeholder dengan sadar menutup mata dan telinga atas suara rakyat yang berjuang melawan kesewenangan oknum PT Hyundai E &C. Kami meminta dan percaya bahwa PT CEPR sebagai perusahaan yang pro terhadap lingkungan dapat menegur keras kesewenangan oknum PT Hyundai E&C, karena atas kesewenangan itu masyarakat sangat dirugikan" pungkas Ending. (1)

Kasus TPPU Mantan Bupati Cirebon, dr.Eni Setor Uang Ke Sunjaya Dari Pemberian Suami

Foto : Sidang Tipikor Sunjaya P.


 Cirebon - Indomedianewsc. 

Agenda pemeriksaan saksi perkara TPPU mantan Bupati Cirebon periode 2014-2019 Sunjaya Purwadisastra di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bandung, Jl LLRE Martadinata, Kota Bandung Jawa Barat, Senin (27/3/2023).

Jaksa KPK sedikitinya  menghadirkan 10 orang  saksi  pejabat Pemkab Cirebon dan 3 diantaranya sudah purna tugas.

Ke 10 orang pejabat dimaksud adalah.

1. Hendra Nirmala mantan kepala Inspektorat kabupaten Cirebon,sekarang jadi kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon.

2. Supadi Priyatna, Mantan Kepala BKPSDM 

3. Sri Darmanto, mantan Kabid Mutasi di BKPSDM yang sekarang menjadi Camat  Gempol.

4. Yayat Ruhiyat, mantan Kabid Jalan Dinas PUPR

5. Encus Suswaningsih, Sekdis Pertanian Kabupaten Cirebon.

6. Pahim, Mantan Sekertaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon,sekarang menjabat sebagai Wakil Direktur RSUD Waled Kabupaten Cirebon.

7. Suparman, mantan Kabid Teknik dinas PUPR Kabupaten Cirebon, sekarang jadi Camat  Sedong Kabupaten Cirebon.

8. Hidayat, mantan Kabid Jalan di dinas PUPR, saat ini sudah purna tugas.

9. dr. Hj. Eni Suhaeni, mantan Kadinkes Kabupaten Cirebon, saat ini menjabat sebagai kepala DPPKBP3A kabupaten Cirebon

10. dr. Neneng Hasanah, mantan Sekdis Kesehatan kabupaten Cirebon, jabatan sekarang Kadinkes kabupaten Cirebon.


Sementara itu, dalam fakta persidangan yang digelar di PN  Tipikor Bandung kemarin.

Hanya dua orang saksi, Hendra Nirmala dan Yayat mantan Sekda yang tidak terungkap  menyetorkan sejumlah uang kepada mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

Meski demikian, di persidangan tersebut ada yang menggelitik dan geli saat giliran Jaksa KPK mencecar pertanyaan yang ditujukan kepada mantan Kadinkes kabupaten Cirebon, dr. Hj. Eni Suhaeni.

Pertanyaan jaksa KPK sendiri yakni seputar pemberian uang mulai Rp 10 juta, Rp. 15 juta hingga Rp.20 juta dan Rp.30 juta.Yang diberikan Hj. Eni Suhaeni kepada Sunjaya.

Mendapat pertanyaan jaksa KPK seperti itu, Hj. Eni sepertinya gugup.

Dan ia pun memaparkan bahwa pemberian uang Rp.10 juta dan 2 ekor sapi yang diberikan selama 2 tahun berturut-turut tersebut mulai  2017 dan 2018 tersebut. Sebagai hewan kurban yang diberikan kepada Sunjaya. Dengan harga sapi perekornya mencapai Rp. 24,5 juta.

Sedangkan terkait pemberian uang Rp.10 juta yang diberikannya kepada Sunjaya.

Menurut pengakuan Hj. Eni adalah sebagai kado ulang tahun Sunjaya.

Namun saat ditanya oleh Jaksa KPK sumber dana tersebut dari mana.

Hj.Eni Suhaeni menjelaskan bahwa dana tersebut bersumber dari TPP atau tunjangan kinerja (Tukin). Dan juga dari uang pemberian suami Hj. Eni yang kemudian  diberikan kepada Sunjaya.

Dari pengakuan Hj. Eni seperti itu sontak membuat Jaksa KPK dan pengunjung sidang  senyum-senyum geli.

Bahkan dalam fakta persidangan terungkap bahwa Hj.Eni  menjelaskan adanya setoran yang mengalir setiap bulannya ke Sunjaya. Dari Rp.9 juta hingga Rp.13 juta.

Parahnya sumber dana tersebut merupakan hasil dari karcis atau tiket di Puskesmas sekebupaten  Cirebon.

Menurut Hj. Eni dana yang terkumpul akan dikembalikan lagi kepada dinas secara utuh 100 persen.

Peruntukannya 60 persen untuk kepentingan dinas dan 40 persen nya untuk tenaga kesehatan.

Hal ini tersebut menurut Eni sudah sesuai dengan Perbup. (Zeki Mulyadi).

Tinggal 30 % Warga Desa Buntet yang belum memiliki sertifikat tanah

INDOMEDIANEWSC- Hanya tersisa 30 % dari keseluruhan warga Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, yang belum memiliki sertifikat Tanah.
Disaat Pemerintah menggulirkan Prona PTSL ( Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ) tidak semua warga bersedia mendaftarkan tanah atau tempat tinggalnya untuk dijadikan serrifikat, hal ini dituturkan Kuwu Desa  Buntet, Edi Suhaedi kepada IM diruang kerjanya, Selasa, 28/03/2023.

" dari data yang kami terima, hanya tinggal 30 % warga yang belum memiliki sertifikat tanah, dimana kebanyakan dari mereka adalah yang memiliki lahan berupa tanah pertanian, alasan mereka enggan untuk mengikuti program PTSL dikarenakan jika sudah di sertifikatkan , akan kesulitan  untuk di split atau dibagi-bagi ( waris-red) kalaupun bisa harus di urus langsung ke pihak BPN yang tentunya dengan biaya yang tidak murah" tuturnya.

Dilakukannya program PTSL adalah sebagai cara mudah dalam melakukan pendataan bagi warga yang belum memiliki Sertifikat Tanah untuk segera menserifikatkan tanah miliknnya untuk menghindari silang sengketa yang kerap terjadi selama ini.

"Hakekatnya PTSL ini diperuntukan bagi warga yang tanahnya belum bersertifikat, namun bagi yang sudah memiliki dan ingin menyeplit atau membagi-bagikan tanahnya berupa waris, tentunya tidak bisa diikut sertakan dalam program PTSL, warga bisa mengurusnya sendiri ke pihak BPN,  jadi salah satu alasan mengapa tidak semua warga ikut dalam program PTSL adalah kehawatiran jika tanahnya sudah bersertifikat  akan kesulitan apabila terjadi bagi waris, namun demikian kami dari pihak Pemdes menyambut baik adanya program PTSL, ini tentunya sangat membantu warga, walaupun diperlukan tenaga ekstra untuk mencapai target, karena bukan saja memakan waktu lama, seluruh lahan warga yang sudah memiliki sertifikat maupun belum dilakukan pematokan,,ini jelas menguras tenaga kami" pungkasnya. (1c)

27 Mar 2023

Biaya PTSL tidak boleh lebih dari Rp.150.000 " Sesuai SKB Tiga Mentri"

INDOMEDIANEWSC- Salah satu upaya Pemerintah dalam melakukan penertiban data pertanahan sekaligus memberikan kemudahan bagi Rakyat untuk kepengurusan kepemilikan Sertifikat tanah dengan peroses cepat dan biaya murah, maka diterbitkanlah keputusan tiga meneteri, dalam hal ini adalah Menteri ATR/BPN, Mendagri dan Mentri PDTT , melalui Prona PTSL ( Program Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)

Dengan hadirnya prona PTSL, diharapkan seluruh Rakyat Indonesia memiliki Sertifikat tanah secara legal, yang mana kerap kali sengketa tanah menjadi pemicu terjadinya perselisihan antar warga bahkan kerabat.
Salah satu Prona PTSL,  saat ini tengah dilakukan Pemerintah Desa Kanci, Kecamatan Astanajapura,Kabupaten Cirebon.
Dalam keterangannya, Sekretaris Desa Kanci, Didit Supriadi, menuturkan tentang Biaya pembuatan kepemilikan Sertifikat Tanah melaluu Program PTSL.

"Sesuai keputusan tiga mentri, maka warga yang mengajukan program PTSL dikenakan biaya perbidang sebesar RP.150.000 dan itu berlaku bagi calon pengaju yang telah memiliki Segel/AJB atau yang belum memiliki keduanya,,artinya seluruh warga yang mengajukan akan dikenakan biaya yang sama, ini kami lakukan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, sementara untuk target yang ditentukan adalah sebanyak 1604 bidang, yang sudah terealisasi terhitung Bulan januari  2023 hingga saat ini sudah sekitar 500 bidang yang telah dilakukan pengukuran" tuturnya, Senin 27/03/2023.

Senada hal tersebut disampaikan Kuwu Desa Kanci Sunaryo.

"Kami melaksanakan Program PTSL sesuai aturan, seluruh warga Masyarakat Kanci, yang hanya memiliki segel atau hanya memiliki AJB dikenakan biaya sebesar RP.150.000 per bidang, dalam pengertian jika tidak memiliki AJB tidak, harus membuat AJB terlebih dahulu, ini perlu dilakukan selain untuk mempermudah juga meringankan biaya pembuatan Sertifikat tanah, namun demikian jika ada warga yang memberi uang lebih, semisal sebagai ucapan terimakasih, itu hak mereka, yang pasti kami tegaskan untuk biaya pembuatan sertifikat melalui prona PTSL hanya dikenakan biaya Rp.150.000 perbidang" tegas Sunaryo.

Upaya yang sama dilakukan Pemerintah Desa Kanci Kulon, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon. Untuk Desa Kanci Kulon sendiri ditargetkan 2200 sertifikat , sementara yang sudah dilakukan pengukuran hingga saat ini telah mencapai 500 bidang tanah.seperti.disampaikan Kesra Kanci Kulon, Suherman, melaui Kuwu Kanci Kulon, Subandi, 27/03/2023.

"Kami tetap mengedepankan kepentingan warga untuk memiliki sertifikat tanah dengan Biaya Ringan dan proses yang mudah, oleh karenanya, untuk warga kami yang ingin memiliki sertifikat, silahkan manfaatkan program PTSL, tentunya sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, biaya pembuatan Sertifikat tanah hanya sebesar Rp.150.000, ini berlaku bagi seluruh warga Masyarakat Kanci Kulon yang ingin membuat Sertifikat tanah" jelas Kuwu Subandi (1c)



KONI AWARD 2023 "Berikan Bonus Kepada Para Atlet Berprestasi"

INDOMEDIANEWSC – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Cirebon menggelar acara Malam Prestasi KONI Award 2023 yang bertempat di Hotel Apita Cirebon, Minggu (26/03/2023).

Dalam acara yang berlangsung meriah tersebut, sekaligus memberikan penghargaan dan bonus kepada para atlet yang telah berhasil meraih medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2022 lalu.

Penghargaan dan bonus tersebut diberikan sebagai bentuk ucapan terima kasih atas prestasi yang telah ditorehkan para atlet. Penyerahan bonus tersebut, diberikan langsung oleh Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag didampingi Wakil Bupati Cirebon Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si dan sejumlah pejabat lainnya.

"Ini merupakan tanda terima kasih kepada para atlet yang sudah berprestasi," ujar Imron, 

Imron menyebutkan, bonus yang diberikan untuk juara perorangan dan beregu, memiliki nominal yang berbeda. Untuk kategori perorangan, peraih medali emas mendapatkan bonus Rp100 juta, medali perak Rp35 juta dan medali perunggu Rp15 juta.

Sedangkan untuk kategori beregu, peraih medali emas mendapatkan bonus Rp125 juta, medali perak Rp50 juta dan medali perunggu Rp25 juta.

Ia berharap, nominal bonus untuk para atlet tersebut bisa diberikan lebih besar lagi, jika kondisi perekonomian di Kabupaten Cirebon sudah benar-benar pulih.

Imron juga mendorong kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon untuk bisa lebih meningkatkan lagi prestasi atlet di Kabupaten Cirebon. Karena menurutnya, potensi atlet yang berprestasi cukup banyak.

"Tinggal kerjasama antara pelatih, atlet, manager dan lainnya yang ditingkatkan," tutur Imron.

Sementara itu, Hengky Choernia, Ketua KONI Kabupaten Cirebon mengungkapkan bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap olahraga di Kabupaten Cirebon sudah sangat maksimal. Namun, ia tetap berharap adanya anggaran yang bisa lebih besar lagi, untuk meningkatkan prestasi olahraga dan atlet di Kabupaten Cirebon. 

“Untuk peraih medali pada Porprov Jawa Barat tahun 2022 lalu, ada sebanyak 18 cabang olahraga (cabor) dari Kabupaten Cirebon yang meraih medali,” ujar Hengky.

“Untuk cabor unggulan Kabupaten Cirebon, masih dipegang oleh atletik, bilyar dan menembak. Hal tersebut, karena ketiganya sudah memiliki lapangan untuk berlatih,” paparnya.

Dalam kesempatan itu pula, ia juga berharap, Sport Center Watubelah Sumber bisa segera diselesaikan proses pembangunannya. Jika pembangunannya sudah selesai, maka diharapkan beberapa cabor bisa berlatih di tempat tersebut. (Lisdis)

BIJB KERTAJATI HARGA MATI

oleh , Daddy Rohanady
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat


Pemberitaan tentang Bandara Internasional jawa Barat (BIJB Kertajati) ramai lagi akhir-akhir ini. Aneka pendapat pun marak menyeruak, baik via media mainstream maupun via media online. 

Saham BIJB Kertajati rencananya akan dijual ke luar negeri Sejumlah perusahaan dari Arab Saudi, India, dan Singapura pun konon akan ditawari bandara yang lahan eksistingnya 1.040 hektare tersebut. 

Setelah menerima laporan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Presiden Joko Widodo dikabarkan memerintahkan untuk segera merealisasi rencana tersebut. Namun, Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa ada regulasi yang harus ditaati.

Lantas, banyak pihak pun melontarkan pendapat. Ada yang pro dan ada pula yang kontra atas rencana Pemerintah Pusat tersebut. Masing-masing menyampaikan argumen atas pendapatnya itu.

Terlepas dari rencana apapun, yang penting adalah mau dibawa ke mana BIJB Kertajati ke depannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memang menyatakan kewenangan terkait kebandarudaraan menjadi ranah kewenangan Pemerintah Pusat. Namun, masyarakat Jawa Barat juga memiliki harapan yang tak boleh dinafikan. 

Pembangunan BIJB Kertajati relatif lebih lama jika dibandingkan dengan pembangunan beberapa bandara lain di Pulau Jawa. Jangan sampai uang yang jumlahnya tidak sedikit yang telah digelontorkan manfaatnya tidak maksimal.

Memang pendapat tersebut sepertinya agak terlalu jauh. Bisa jadi, itu dianggap kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Padahal, kekhawatiran tersebut didasari bahwa BIJB Kertajati belum beroperasi seperti harapan masyarakat Jawa Barat. Salah satu masalahnya memang terkait aksesibilitas, khususnya pembangunan Tol Cisumdawu yang juga sepertinya maju tapi tersendat-sendat.

Faktanya hari ini penyelesaian Tol Cisumdawu terus digencarkan untuk menjadi salah satu akses utama. Tol Cisumdawu memang menjadi masalah serius dan dikebut untuk selesai 2023 ini, kalau tidak boleh disebut "kejar tayang".

Tol Cisumdawu memang menjadi salah satu kendala utama. Mengapa? Tol yang menghubungkan Cileunyi-Sumedang-Dawuan itu memang menjadi aksesibilitas yang dianggap kendala untuk beroperasinya BIJB Kertajati secara penuh. 

Tol Cisumdawu menjadi kunci penting untuk akses dari dan ke selatan. Artinya, Tol Cisumdawu menjadi kunci penting untuk calon pengguna jasa BIJB Kertajati semisal dari Bandung dan sekitarnya. Bahkan, tol spanjang 60 kilometer lebih itu sangat dibutuhkan mereka yang berada di Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.

Itu hanya dari segi aksesibilitas. Padahal, untuk menunjang BIJB Kertajati sebagai bandara internasional seperti tersemat dalam namanya, dibutuhkan pula sarana dan prasarana lain. Sebut saja misalnya, hotel, rumah sakit, dan stasiun pengisian bahan bakar yang memadai. Bahkan, dibutuhkan pula hanggar yang representatif.

Apalagi jika kita berpikir soal status bandara itu yang oleh Presiden Joko Widodo ditetapkan sebagai salah satu bandara pemberangkatan haji dan umrah. Konsekwensinya, harus pula ada asrama haji yang memadai. Ini berkaitan dengan jumlah jamaah yang tidak sedikit. 

Pemberangkatan ibadah haji memang hanya setahun sekali. Namun, jamaah umrah bisa berangkat setiap waktu. Apalagi jika dikaitkan dengan waktu tunggu giliran berhaji yang begitu panjang. Umat muslim lebih memilih umrah (haji kecil) daripada tidak dapat giliran berhaji.

Terlepas dari berbagai hal yang melingkupinya, masyarakat Jawa Barat tetap menginginkan BIJB Kertajati segera beroperasi secara penuh. Keinginan tersebut kiranya dapat dimengerti mengingat selama ini perjalanan via udara selalu ditempuh melalui Bandara Soekarno-Hatta atau Halim Perdana Kusuma. 

Banyak hal akan dirasakan Jawa Barat jika bandara yang terletak di Kabupaten Majalengka itu sudah beroperasi. Jika jarak menunju bandara lebih dekat, waktu tempuh menjadi lebih singkat. Selain itu, biaya yang dikeluarkan pun pasti menjadi lebih murah. 

Satu hal yang pasti jika itu semua terjadi: perekonomian Jawa Barat pun akan meningkat. Akhirnya, kesejahteraan masyarakat Jawa Barat pun meningkat pula. Oleh karena itu, wajar jika kami berpikir: Kertajati Harga Mati.

26 Mar 2023

Andai kasih tak hanya di Bulan Ramadhan

Penulis : R.Agus Syaefuddin

Seluruh Ummat Muslim tentunya sangat berharap dengan datangnya Bulan Ramadhan, yang mana merupakan salah satu Bulan yang penuh berkah dan ampunan.
Datangnya Bulan Ramadhan dijadikan sebuah momen bagi seluruh Ummat untuk berlomba dalam berbuat kebaikan.

Ramadhan , adalah bulan yang mulia dan penuh berkah, dengan Ramadhan kita dapat berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ibarat lahan yang subur akan senantiasa tumbuh, berkembang, dan menghasilkan jika kita bercocok tanam. 

Begitulah Ramadhan, amal ibadahnya dilipat gandakan, kebaikannya membawa keberkahan, keikhlasannya mendapatkan kemuliaan. 

Ramadhan adalah bulan yang merindukan, sehingga kebahagiaan akan datangnya bulan Ramadhan telah dicatat sebagai ampunan atas dosa yang telah lalu dan masa depan. 

Amal ibadahnya mencerminkan keimanan, tarawihnya melatih kekompakan, dan tadarusnya melatih kita untuk senantiasa mempelajari ayat demi ayat Al-Qur'an.

Kemudian lailatul qadar pada malam-malam ganjil di sepuluh hari terakhir, merupakan keistimewaan yang senantiasa dikejar dan dicari oleh setiap hamba sebagai bukti keimanan dan ketakwaan. 

Puasa yang merupakan kewajiban, akan terasa ringan karena dijalankan oleh setiap insan dari awal hingga akhir Ramadhan. Dzikir, tafakur, dan tadabbur atas kebesaran Allah menjadi hal yang damai dan menyejukkan.

Kedamaian senantiasa kita rasakan, tidak hanya di rumah ibadah, melainkan di setiap tempat bahkan ramainya jalanan, senantiasa dapat dilintasi dengan penuh kesabaran.

17 Mar 2023

Tanah kurang pruduktif " Lahan Transmigran seuseupan dijual belikan"

INDOMEDIANEWSC - Akibat tanah tidak produktif, Perumahan transmigrasi seuseupan, Kecamatan Karangwareng, Kabupaten Cirebon, dijual belikan.
Hal tersebut disampaikan salah seorang warga penghuni Transmigran yang tidak bersedia namanya dicantumkan.

"Banyak dari pemilik Rumah transmigran yang menjualnya kepada warga pribumi ( seuseupan-red)  dengan kisaran harga Rp.25.000.000 sampai Rp.30.000.000 per bidang, karena alasan mereka menjualnya adalah tanah yang disediakan oleh pemerintah( Lahan Transmigran-red) tidak profuktif, selain gersang juga karena lahan  tadah hujan, jadi sangat kesulitan air jika musim kemarau" tuturnya.

Dari berbagai informasi yang didapat, persoalan lainnya yang hingga saat ini belum terpecahkan adalah kepemilikan tanah yang belum bersertifikat.

Terkait adanya informasi tersebut, IM mengkonfirmasi kepada Kuwu Desa Seusepan, Sukiya, yang membenarkan persoalan yang terjadi pada warga transmigran.

"Memang benar, keabsahan tanah yang ada di transmigram hingga saat ini sifatnya masih Hak Guna Pakai, ada beberapa informasi yang mengatakan bahwa Sertifikatnya sudah ada, namun kami sendiri tidak tahu ada di mana sertifikat tersebut, namun demikian kami akan terus berupaya agar tanah atau tempat tinggal warga transmigran bisa bersertifikat" jelasnya

Lebih lanjut dirinya menuturkan, transmigran 70 persennya adalah eksudus dari Aceh dan wilayah lainnya.

"70 % adalah eksudus Aceh dan wilayah lainnya, seperti Palimanan hingga mundu dan 30 % diperuntukan warga sekitar, saat ini ada sekitar 51 KK yang tinggal di Lahan transmigran dengan luas lahan keseluhan sebanyak 4 hektar, yang mana 2 hektar husus untuk perumahan dan 2 hektar sisanya untuk lahan garapan, sementara terjadinya penjualan rumah oleh penghuni lama ke penghuni baru diakibatkan lahannya tidak produktif dan sulitnya air jika musim kemarau, yang pasti kami tegaskan, akan mengupayakan agar sertifikat tanah bisa diperoleh warga yang tinggal di transmigran" pungkasnya. (1c)

16 Mar 2023

Kuwu Tambelang bermasalah " Listrik Desa di segel"

INDOMEDIANEWSC - Adanya desakan Masyarakat Tambelang, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, Agar Kuwu Desa setempat segera lengser, mendapat perhatian Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Cirebon, Sofwan.saat kunjungan kerja di Desa setempat, Kamis, 16/03/2023.

"Terkait adanya tuntutan warga Masyarakat Tambelang agar Kuwu setempat segera mengundurkan diri, tentunya menjadi perhatian kami, oleh karenanya kami meminta kepada instansi terkait untuk segera menyikapi hal tersebut, namun tentunya segala sesuatunya harus dilakukan secara prosedur, namun demikian kami sangat mendukung keinginan warga Tambelang, ini dikarenakan setelah kami menggelar gelar pendapat dengan Masyarakat yang ternyata banyak segali persoalan yang dialukan oleh Kuwu, bahkan yang kami dengar, pihak kecamatan pun telah melayangkang Surat Peringatan kepada Kuwu Gustiawan, namun demikian kami tetap.berharap pada pihak Pemdes yang ada untuk tetap memberikan pelayanan terhadap warga Masyarakat, untuk proses adanya keinginan warga, kami meminta kepada BPD untuk segera menjalankan segala proses maupun kelengkapannya maksimal satu bulan, agar sesegera mungkin persoalan yang ada di Tambelang segera dapat terselesaikan" tuturnya.

Sementara itu, Ketua BPD Tambelang, Castalim, menjelaskan adanya desakan dari warga agar Kuwu segera mundur.

"Sebebarnya secara lisan Kuwu sudah mengatakan dirinya mau mengundurkan diri, tetapi tentu semuanya harus sesuai prosedur, tuntutan atau mosi tidak percaya terhadap kuwu ini sudah final, bukan hanya terhadap adanya  penyalah gunaan anggaran juga termasuk pelayanan terhadap Warga Masyarakat, bahkan sudah lima bulan kuwu sudah tidak masuk kantor, hal ini lah yang membuat kami miris dan tentunya akan segera menyusun segala sesuatunya agar proses mundurnya kuwu ini sesuai aturan, intinya kami mendukung penuh keinginan warga" jelasnya.

Hal senada disampaikan ketua PABPDSI ( persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia) Kecamatan Karangsembung, Toat.

"Kami mendesak instansi terkait untuk segera memperoses persoalan tuntutan warga agar Kuwu mundur, apalagi didukung oleh Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, bahkan dalam keterangan yang kami peroleh, Anggota Dewan memberi batas waktu satu bulan untuk memperoses persoalan mundurnya Kuwu Tambelang, jelas hal ini harus didukung oleh semua pihak, intinya keinginan warga harus diprioritaskan, jika dalam kurun waktu satu bulan belum ada kepastian, maka kami akan melakukan audensi dengan instansi terkait" jelasnya.

Dari pantauan IM , sangat disayangkan dengan adanya persoalan terkait Kuwu Tambelang berdampak pada tidak terawatnya mobil siaga Desa, bahkan listrik desa pun telah dilakukan penyegelan oleh PLN (1c)


BLT tidak disalurkan " Kuwu Karangsuwung harus tanggungjawab"

INDOMEDIANEWSC- 4 Bulan BLT ( Bantuan Langsung Tunai ) warga Desa Karangsuwung, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon, tidak disalurkan, membuat gemas berbagai pihak.

Kegemasan tersebut berahir dengan digelarnya Audensi oleh Lembaga Swada Masyarakat Cisiber dan Kampak, diaula Kantor Desa setempat, Kamis,  16/03/2023.
Dalam keterangan yang disampaikan ketua  Umum LSM kampak, Satori,  usai acara menjelaskan, bahwa dalam pencairan BLT melibatkan banyak pihak.

"Terkait pencairan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang saja, tentu melibatkan beberapa Orang, dan itu diketahui oleh BPD maupun Kuwu itu sendiri, jadi jika terjadi penyelewengan atau apapun jenisnya, itu merupakan tanggung jawab pihak Pemdes maupun BPD, sementara dalam keterangan yang disampaikan Kuwu, bahwa uang BLT yang merupakan Hak warga digondol oleh dua oknum bawahannya, ini kan ironis, terlepas dari semua itu, pada prinsipnya kami akan kawal persoalan ini hingga ke ranah hukum, semuanya kami lakukan karena BLT itu Hak Rakyat dan siapapun pelakunya harus bertanggungjawab, karena total uang yang tidak disalurkan mencapai angka Rp.159 juta, ini bukan nilai yang sedikit" tuturnya.

Lebih lanjut Satori menuturkan, bahwa pihak terkait jangan berdiam diri

"Ispektorat jangan tinggal diam melihat kenyataan yang terjadi di Pemdes Karangsuwung, karena selama september sampai Desember 2022 uang Hak Rakyat tidak disalurkan, ini jelas melanggar aturan yang mana bisa masuk dalam ranah korupsi pasal 374, makanya keterbukaan informasi publik itu harus diterapkan, karena itu merupakan Hak Rakyat, jangan sampai menutupi kesalahan dengan dalih tidak semua informasi bisa diketahui oleh umum" jelasnya.

Senada hal tersebut disampaikan Panglima DPP Cisiber, yang akrab disapa Boy, pihaknya akan mengawal persoalan tersebut hingga ke ranah hukum.

"Kami akan melaporkan secara Hukum persoalan yang terjadi di Desa Karangsuwung, ini perlu dilakukan agar tidak terjadi hal serupa di Desa lainnya, kasihan Warga Masyarakat yang seharusnya memperoleh Hak nya malah dikebiri, intinya kami selaku Lembaga Sosial Masyarakat akan melaksanakan tugas kami sesuai tupoksi demi kemaslahatan Ummat" jelasnya.

Sementara itu, Kuwu Desa Karangsuwung , Ida Farida, saat dikonfirmasi terkait persoalan BLT yang belum disalurkan, mengakui telah terjadi keteledoran.

"Kami merasa kecolongan dan teledor atas peristiwa ini, yang pasti Uang BLT itu sudah cair namun belum disalurkan, dan uangnya ada di dua oknum perangkat Desa kami, sebagai upaya yang dilakukan adalah kami memberikan batas waktu kepada oknum yang membawa uang tersebut sampai tanggal 30 Maret 2023, semoga yang bersangkutan bisa mengembalikan uang tersebut tepat waktu" jelasnya. (1c)


15 Mar 2023

Vendor perlihatkan bukti " Jangan permainkan Aturan "

INDOMEDIANEWSC - Pihak vendor menyikapi adanya surat somasi dari Kuwu Astanajapura, Kec Astanajapura, Kabupaten Cirebon, dengan keanehan atas surat yang dilayangkan tentang adanya dugaan telah terjadi pencurian sehubungan persoalan limbah pokhpand.

Mewakili Orang tuanya ( pardi-red) Agus Supardi sangat menyayangkan adanya surat somasi dari Kuwu Astanajapura yang tidak sesuai dengan fakta. 
Dalam isi surat tersebut dituliskan bahwa atas nama Pardi telah melakukan perbuatan melawan Hukum, patut diduga perbuatan pidana penggelapan dan atau pencurian berupa limbah tumpi milik pemdes yang bersumber dari pemberian hibah oleh PT. Charoen pokhpand Indonesia. Tbk Cabang Cirebon.

"Ini yang sangat kami sayangkan, dalam isi surat tersebut jelas memojokan pihak keluarga kami, dan yang pasti perbuatan tersebut sangat merendahkan dan mencemarkan nama baik, mengapa kami katakan demikian, karena pada kenyataannya terkait limbah atau tumpi semuanya sudah sesuai, ada penjualnya dan kami hanya membeli, dan itu ada bukti jual belinya, jika kami dituduh mencuri, pertanyaannya siapa dan apa yang dicuri, toh faktanya kami sifatnya pembeli, dan bukti penjualnya pun ada pada kami, jelas ini sebuah perbuatan yang sangat tidak menyenangkan" tuturnya.

Bahkan Agus Supardi menjelaskan, jika ada dana limbah yang dipertabyakan, itu bukan kewenangannya untuk menjelaskan.

"Jika ada yang mempertanyakan persoalan anggaran limbah, silahkan tanya ke kuwu, dan kuwu pun harus menjelaskannya kepada Masyarakat, sekali lagi kami tegaskan, bahwa bapak pardi sifatnya hanya sebagai pembeli, selebihnya bukan menjadi ranah kami, andai kuwu  mau melaporkan kami, silahkan saja, kita buktikan di hadapan Hukum dengan bukti bukan opini" pungkas Agus.
Sementara ketidak hadiran ayahnya ( Pak Pardi -red) dalam undangan yang dilayangkan Kuwu Fathurocman, dikarenakan yang bersangkutan sedang sakit, dan itu dibuktikan dengan diterbitkannya surat dokter.(1c)

Monev Panongan Lor " berawal dari Kelurga "

INDOMEDIANEWSC - Monev ( monitoring dan evaluasi ) Desa panongan lor, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, diharapkan mampu menjadi motor pembangunan dan kesetaraan menuju sebuah Desa yang  berkembang ke arah yang lebih baik.
Pelaksanaan Monev PKK menjadi salah satu tolak ukur sebuah pengembangan Desa yang mensetarakan anatara kaum perempuan dan pria dalam mengisi pembangunan dan berlandasan keadilan dan kesejahteraan yang berkesinambungan.
Hal ini disampaikan Kuwu Panongan Lor, Agus Syamsah disela sambutan dalam acara yang digelar dihalaman kantor Desa setempat, Rabu, 15/03/2023.

"Kami bersyukur bisa melaksanakan acara monev  2023, khususnya dalam hal 10 program PKK , dimana keberadaan PKK sangatlah berperan dalam menciptakan Masyarakat yang bertabat dan turut mengembangkan kehidupan secara menyeluruh " tuturnya

Lebih lanjut Agus menjelaskan, peran perempuan dalam pembangunan sangatlah berpengaruh, oleh karenanya dukungan dari seluruh elemen sangat diperlukan.

"PKK merupakan salah satu wadah dan kelompok yang mampu memberikan pemahaman tentang bagaimana tata kelola keluarga, karena melalaui keluargalah akan mencerminkan bagaimana maju mundurnya sebuah kehiidupan, diharapkan melalui langkah awal ini bisa menjadikan kehidupan Bermasyarakat yang adil dan sejahtera bisa terealisasi, harapan kami melalui monev ini sumberdaya Warga Masyarakat Panongan lor bisa semakin meningkat, baik sosial , Budaya , Kemasyarakatan dan hal positif lainnya, melalui monev ini Pihak luar bisa melihat segala karya dan kreasi yang dimiliki warga Masyarakat panongan lor" pungkasnya.
Acara yang dihadiri seluruh unsur muspika dan para kuwu sekecamatan Sedong tersebut, menandakan dukungan penuh dari berbagai elemen demi terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera dalam berbagai hal.
Sayangnya dalam acara yang dihadiri oleh Istri Bupati Cirebon, sekaligus Ketua PKK Kabupaten Cirebon tidak bersediia untuk dilakukan wawancara.(1c)

Somasi Limbah Pokhpand " kuwu dan pembeli saling adu bukti"

INDOMEDIANEWSC - Diduga menyalahi aturan, Pemerintah Desa Astanajapura, Kabupaten Cirebon, melakukan Somasi terhadap pembeli Tumpi ( limbah pokhpand) atas nama Supardi, warga Desa Japura Bakti, kecamatan Astanajapura, Selasa, 14/03/2023.
Somasi yang dilakukan Di Kantor Desa setempat dengan dihadiri oleh Kuwu,  unsur Lembaga Desa (BPD) termasuk pihak pembeli limbah yang diwakili oleh Putra dari  pihak yang diundang ( Agus Supardi)
Munculnya persoalan somasi tersebut karena adanya dugaan, bahwa pihak pembeli tidak melakukan pembelian limbah melalui pihak Pemdes.
Hal tersebut disampaikan Kuwu Desa Astananajapura, Fathurocman, saat menggelar Somasi kepada pihak pembeli limbah di Aula Desa setempat.

"Kami mengundang dan menggelar somasi ini merupakan upaya klarifikasi kepada pihak pembeli limbah, dalam hal ini pak pardi, mengapa hal ini kami lakukan, karena pihak pembeli  tidak melalui Desa dan itu diluar nota kesepakatan,oleh karenanya kami meminta penjelasan, jika hal ini tidak diundahkan atau diabaikan, maka dengan terpaksa akan kami tindak lanjuti keranah Hukum, karena Dana limbah itu sangat berarti bagi kami, jangan sampai ada penilaian negatif dari warga tentang tata kelola uang limbah" tuturnya.

Sementara itu, pihak dari perwakilan Pardi, dalam hal ini putranya, (Agus Supardi ) menganggap bahwa yang dilakukan oleh Kuwu Astanajapura ini sesuatu yang janggal 

"Kami ini hanya pembeli, jika harganya cocok dan sesuai, tentu jual beli ini bisa terjadi, pertanyaan kami kepada Kuwu sangat mudah, apakah salah jika kami membeli tumpi ( limbah jagung) toh semuanya sudah sesuai, bukti jual belinyapun kami punya, kami hanya sebatas membeli, dan yang menjualnyapun ada, lantas dimana letak salahnya,,jika ada persoalan kemana Anggaran limbah tersebut, silahkan kuwu jelaskan kepada Masyarakat, intinya dalam jual beli yang kami lakukan sudah sesuai dan ada buktinya semua, jika kuwu ingin melaporkan ke ranah Hukum, silahkan itu Hak mereka, dan kamipun sudah siap dengan segala bukti yang kami miliki" tuturnya.(1c)

14 Mar 2023

PUSAT DISTRIBUSI PROVINSI " JAGA INFLASI DAN KESEJAHTERAAN PETANI"

INDOMEDIANEWSC- Anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady menyatakan bahwa Pusat Distribusi Provinsi semestinya mampu menjaga inflasi meningkatkan kesejahteraan petani. Hal itu disampaikannya kepada media Senin, 13 Maret 2023.

Menurut Daddy, Provinsi Jawa Barat telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi. Perda yang terdiri dari 13 bab dan 39 pasal tersebut merupakan payung hukum yang bertujuan untuk mengendalikan harga serta meminimalisir terjadinya inflasi di Jawa Barat. Dengan demikian, petani diharapkan akan menjadi lebih sejahtera.

Penyebarluasan perda ini dilakukan dalam rangka memberitahukan kepada masyarakat bahwa Pemerintah Provinsi Jabar sudah membuat perda tentang pengendalian sembilan bahan pokok. Tentunya perda ini sangat berguna bagi masyarakat.

Sebetulnya perda Pusat Distribusi Provinsi (PDP) pernah disosialisasikan terlebih dahulu pada saat masih menjadi rancangan perda. Tanggapan masyarakat waktu itu juga bagus, tetapi memang dibutuhkan penyempurnaan di sana-sini.

Perda tersebut mengatur pusat distribusi yang dimiliki oleh BUMD Provinsi Jawa Barat. BuMD tersebut nantinya akan menampung seluruh hasil pertanian di Jawa Barat. Tujuannya tentu saja untuk mengendalikan harga pasar.

"Saat panen tiba, BUMD ini wajib membeli hasil pertanian di Jawa Barat ketika harga jual anjlok dengan harga lanyak. Bukan rahasia lagi biasanya ketika masa panen harganya anjlok. Pada saat seperti itu pusat distribusi wajib membeli dari petani. Ketika terjadi kekurangan bahan pertanian yang dibutuhkan masyarakat, BUMD wajib menjual kembali dengan harga yang wajar," tegas Daddy yang merupakan Wakil Ketua Fraksi Gerindra itu

Dengan demikian, PDP diharapkan akan memberi rasa aman bagi petani dan seluruh masyarakat Jawa Barat. Satu hal yang pasti: saat paren tiba petani tidak perlu lagi takut hasil pertaniannya tidak laku atau harganya anjlok. Mereka bisa menjualnya ke Pusat Distribusi Provinsi.

Pusat distribusi sudah ada di Kabupaten Purwakarta. Namun, tentu harus memiliki cabang yang ada di kabupaten/kota lainnya. Tidak mungkin juga petani dari 27 kabupaten/kota se-Jabar semuanya secara langsung mengirimkan produksi pertaniannya ke sana.

Secara keseluruhan, tanggapan masyarakat tentang perda ini cukup baik. Pada saat masa-masa sulit untuk menjual hasil pertaniannya dengan harga layak, pemerintah menyediakan pusat distribusi agar petani tidak merugi.

Ini merupakan salah satu ikhtiar agar di Provinsi Jawa Barat masalah harga dan distribusi barang lebih terkendali. Dengan demikian, tidak akan terjadi kelangkaan barang di pasar serta inflasi lebih bisa dikendalikan. Perda ini harus segera ditindaklanjuti oleh eksekutif dan segera dilakukan penyempurnaan Pusat Distribusi Provinsi di Kabupaten Purwakarta. 

"DPRD Provinsi Jabar harus terus melakukan fungsi pengawasan terkait perda ini secara kontinyu. Selain itu, secara teknis, DPRD Provinsi Jabar harus secara intens berkomunikasi dengan semua stakeholders terkait agar implementasi perda Pusat Distribusi Provinsi lebih maksimal," pungkas Daddy yang merupakan satu dari 12 perwakilan daerah pemilihan Jabar XII itu. (1c)

Bupati Cirebon Gelar Monitoring Penerapan UMK 2023

INDOMEDIANEWSC  -- Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag didampingi beberapa kepala perangkat daerah beserta jajaran melakukan monitoring pemberlakuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2023, Struktur Skala Upah dan Jaminan Sosial Pekerja di beberapa perusahaan di Kabupaten Cirebon, Senin (13/3/2023). 

Selain memastikan upah yang diterima pekerja sudah sesuai UMK terbaru, Imron juga ingin memastikan semua ketentuan terkait pekerja dipenuhi oleh pihak perusahaan saat ia mendatangi beberapa perusahaan, seperti PT. Embee Plumbon Textile di Kecamatan Plumbon, PT. Hi Lex Cirebon di Kecamatan Plered, PT. Long Rich Indonesia di Kecamatan Pabedilan dan PT. Smart Techtex di Kecamatan Pangenan.

"Tadi kita sudah cek soal penerapan UMK, kita bahkan uji petik langsung dan menanyakan ke perwakilan buruh. Intinya, UMK 2023 sudah diterapkan,"ujar Imron.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga ingin mendengar langsung masukan, kritik maupun saran dari para pelaku usaha di Kabupaten Cirebon, untuk mengetahui hal-hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki. 

"Kita kan baru melewati Pandemi Covid-19, kita ingin tahu dampak real ke perusahaan seperti apa dan bagaimana dalam menghadapi situasi tersebut," lanjutnya.

Sementara itu, Kadisnaker Kabupaten Cirebon Novi Hendrianto mengatakan, bahwa dari uji petik saat monitoring tersebut, aturan terkait regulasi UMK 2023 dan beberapa regulasi lainnya sudah dilaksanakan.

"Tadi kita lihat langsung dari uji petik yang dilakukan, penerapan regulasi sudah dilakukan dan diterapkan,"katanya.

Menurutnya, kondisi saat ini terkait iklim investasi, Pemerintah Kabupaten Cirebon sangat terbuka dengan iklim investasi yang positif. Angka pengangguran terbuka di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 lalu. Penurunan tersebut, merupakan salah satu efek positif dari banyaknya investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Cirebon.

"Angka pengangguran terbuka di tahun 2021 sebesar 11,3 persen. Di tahun 2022 mengalami penurunan secara signifikan diangka 8,5 persen. Ini menunjukkan, serapan tenaga kerja juga berjalan dengan baik di Kabupaten Cirebon,"ungkapnya.

"Perlindungan kesehatan maupun ketenagakerjaan adalah hal yang wajib diterima oleh pekerja. Sudah kita sampaikan ke pihak perusahaan, dan Alhamdulillah terlaksana dengan baik,"pungkas Novi. (Lisdis)

13 Mar 2023

Ketua Cakra Rayon Lemahabang " jangan malu untuk berkarya"

INDOMEDIANEWSC - Lembaga Swadaya Masyarakat adalah sebuah Organisasi kelembagaan yang salah satu fungsinya adalah melakukan sosial kontrol dan memberikan pemahaman kepada Masyarakat tentang keterbukaan informasi publik.
Namun untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya diperlukan kekaryaan yang bersifat berkesinambungan.
Salah satunya yang dilakukan Ketua LSM Cakra ( Cahaya Satya Karya ) Rayon Lemahabang,Kabupaten Cirebon,  yang akrab disapa Iduy.
Dirinya menuturkan, menjadi Anggota LSM merupakan sebuah panggilan yang berdasarkan pada kebersamaan dan saling bahu dalam menegakan kebenaran.namun bukan berarti berdiam dalam menggapapai sesuatu yang sifatnya peribadi.

"Menjadi Anggota Cakra adalah sesuatu yang membanggakan, selain kami bisa melakukan sosial kontrol, tentunya berupaya untuk meningkatkan taraf perekonomian seluruh Anggota melalui karya atau kemampuan yang dimiliki, salah satunya adalah mengoptimalkan peran serta Anggota yang diarahkan kepada hal-hal yang positif, seperti yang saat ini sedang saya lakukan adalah melakukan dekor seni lukis pada salah satu Rumah Makan yang ada di wilayah Kecamatan Lemahabang" tutur pria yang mahir melakukan olah seni dan rupa, kepada IM disela kegiatan lukis taman, Senin, 13/03/2023.

Lebih lanjut dirinya menuturkan, dibawah kepemimpinan Ketua DPC Resort Kabupaten Cirebon, Moh.Arifin, meyakini Cakra akan menjadi salah satu Lembaga yang patut dibangggakan.

"Kami tidak hanya menjadi sebuah Lembaga yang hanya mampu melakukan sosial kontrol maupun hal lainnya, namun yang terpenting adalah bagaimana memberikan tempat atau kesempatan bagi seluruh Anggotanya dalam berkarya sebagai upaya untuk menghidupi pribadi maupun Lembaga, yang terpenting adalah bagaimana caranya membangun Bangsa melalui karya dan kreasi sebagai Anak Negeri, oleh karenanya kami selalu menekankan jangan malu untuk melakukan apapun yang sifatnya positif, walaupun harus ditimpa hujan dan terik matahari, jika bisa melukis, jadilah pelukis yang baik, jika jadi pengembala, jadilah pengembala yang baik, ingat, karya kita akan dihargai bukan dari busana atau atribut yang kita pakai, namun dari hasil yang kita perbuat" pungkasnya. (1c)






Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat Sangat Strategi

INDOMEDIANEWSC- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady memberi komentar singkat tentang Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat.

"Sangat Stategis," ujar Daddy usai melakukan sosialisasi perda tersebut kepada wartawan pada Senin, 13 Maret 2023. 

Menurut Wakil Ketua Fraksi Gerindra itu, Provinsi Jawa Barat sangat beruntung karena telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat. Perda tersebut sangat strategis karena banyaknya pekerja migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Provinsi Jawa Barat.

Perda tersebut dilahirkan dengan pertimbangan bahwa pekerja migran Indonesia dan calon pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat harus dilindungi dari perdagangan orang, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Sebenarnya, lanjut Daddy, sudah ada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat. Namun, perda ini dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, dibutuhkan perda baru sebagai gantinya.

Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari 42 Pasal 17 Bab. Isinya adalah Ketentuan Umum, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi, Kewajiban Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia, Perencanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Pelaksanaan Pelindungan, Fasilitasi Terhadap Pekerja Migran Indonesia Dalam Hal Tertentu, Perizinan, Sinergitas, Kerja Sama Dan Kemitraan, Sistem Informasi, Kelembagaan Non Struktural, Penyelesaian Perselisihan, Sanksi Administratif, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.

"Perda tersebut sangat dibutuhkan oleh kabupaten kota. Betapa tidak, pada tahun 2022 saja Kabupaten Cirebon mengirim 10.185 PMI dan Kabupaten Indramayu mengirim 17.658 PMI," ujar Daddy terkait perda tersebut untuk daerah pemilihannya.

Total jumlah penempatan PMI asal Jabar tahun 2022 adalah 33.285 orang. Dalam 6 tahun terakhir saja Kabupaten Indramayu sebagai pengirim terbanyak telah mengirimkan 112.794 PMI. Sedangkan Kota Tasikmalaya menjadi pengirim terendah, yakni sebanyak 33 orang.

Jumlah penduduk Jabar sampai tahun 2021 sebanyak 48.220.094. Luas wilayah Provinsi Jabar adalah 37.164,6 km2. Dengan begitum kepadatan penduduk jabar adalah 1.297,47 jiwa per km2.

Di sisi lain, Angka Harapan Hidup (AHH) 73,38 tahun, sedangkan rata-rata nasional 70,33 tahun. Jabar berada di peringkat 4 secara nasional.

Indeks Pendidikan Jabar 64,32 poin, indeks kesehatan 82,34. Indeks pendidikan Kabupaten Cirebon 58,78, Indeks kesehatan 80,72. Indeks pendidikan Kabupaten Indramayu 56,85, Indeks kesehatan 80,23. 

Tidak mengherankan maka secara kumulatif Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Indramayu memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang cukup rendah. Jadi, sangat wajar jika kemudian kedua wilayah itu menjadi pengirim PMI terbesar di Jawa Barat. Hal ini berkaitan dengan _life skill_ yang mereka miliki.

"Namun, sebagai 'pahlawan devisa', wajar jika mereka dilindungi 'dari ujung kaki hingga ke ujung rambut'. Dengan demikian, Perda Nomor 2 Tahun 2021 semestinya sangat bermanfaat," pungkas Daddy Rohanady yang merupakan perwakilan daerah pemilihan Jabar XII (Cirebon-Indramayu tersebut).(1c)

11 Mar 2023

Warga dan pemdes Cipeujeh Kulon perbaiki jalan " Kuwu" Bupati jangan tutup mata"

INDOMEDIANEWSC- Tidak kunjung di perbaiki dan ada kesan dibiarkan, Warga Masyarakat bersama Pemerintah Desa Ciprujeuh kulon, Kecamatan Lemahabang,,Kabupaten Cirebon,,secara swadaya dan gotong royong melakukan perbaikan jalan yang berlubang dengan menggunakan adukan semen dan pasir.
Hal tersebut dikarenakan jalan berlubang  sangat membahayakan para pengguna jalan.

Kegiatan yang didasari kepedulian tersebut disampaikan Sekretsris Desa setempat  yang akrab disapa Ayo, menuturkan.

"Sepanjang jalan masuk Desa Cipeujeuh wetan hingga belawa,,hususnya jalan Cipeujeh-  kamarang, tepatnya di jembatan Binong, kondisinya sangat memperhatikan, selain berlubang juga bergelombang, ini tentunya sangat membahayakan para pengguna jalan, hususnya lagi pengendara roda dua yang kebanyakan para pelajar yang setiap hari melintasi jalan dan jembatan binong, karena kami merasa hawatir dan peduli, akhirnya secara gotong royong dan swadaya antara Masyarakat dan Pemdes Cipeujeh kulon melakukan perbaikan seadanya, minimal apa yang kami lakukan bisa mengurangi kerawanan dalam berlalulintas" tuturnya.Sabtu, 11/03/2023.

Senada hal tersebut disampaikan Kuwu Desa Cipeujeh kulon, H.Lili.S, dirinya mengharapkan agar Dinas terkait segera melakukan perbaikan jalan, demi keselamatan bersama.

"Kami meminta Dinas terkait, hususnya Bupati dan wakil Bupati Cirebon agar segera melakukan perbaikan jalan-jalan yang rusak, jangan hanya mengedepankan kepentingan untuk masalah pencalonan semata, Rakyat perlu kenyamanan dan keamanan dalam menikmati fasilitas umum, hususnya jalan, yang kami tahu jalan Cipeujeuh -kamarang adalah tanggungjawab Pemda, tapi karena sampai saat ini dibiarkan rusak, kami pemdes dan Masyarakat sepakat bergotong royong dan swadaya melakukan perbaikan, walaupun hasilnya tidak maksimal, tapi ini merupakan bentuk kepeduliaan kami" tegasnya. (1c)


Jalan Desa dihiasi tumpukan sampah

INDOMEDIANEWSC - Tidak selalu Masyarakat yang salah, begitupun Pemerintahan Desa dalam menangani persolan sampah yang hingga saat ini terkesan hanya bersifat obrolan maupun seminar tanpa hasil maksimal.
Salah satunya yang terlihat nyata di sebuah jalan yang menghubungkan antara kecamatan Astanajapura dan Kecamatan Lemahabang, tepatnya dijalan Desa Japura Bakti menuju pasar Desa Lemahabang kulon, Kecamata  Lemahabang, Kabupaten Cirebon.

Entah sudah berapa kali tumpukan sampah tersebut di bersihkan, namun tidak lama kemudian tumpukan sampah kembali terlihat dengan aroma yang menyengat.

Kondisi sampah yang kian menumpuk dikeluhkan salah seorang warga, kusyadi,  pengguna jalan yang setiap hari melintasi jalanan tersebut.

"Setiap hari sampah disini semakin menumpuk, entah siapa yang membuang sampah disini, yang pasti walaupun dipasang tulisan dilarang membuang sampah disini, toh pada kenyataannya makin hari sampahnya semakin banyak " tuturnya.Sabtu, 11/03/2023.

Lebih lanhut dirinya menuturkan, bahwa adanya tumpukan sampah tersebut akibat minimnya lahan untuk pembuangan sampah.

"Mungkin Masyarakat kebingungan untuk membuang sampah, akhirnya terpaksa membuang sampah sembarangan, kalau saja setiap Desa menyediakan tempat pembuangan sampah yang memadai, hal ini kiranya tidak terjadi, selain itu juga kemungkinan kesadaran Masyarkat untuk membiasakan hidup bersih dan sehat belum begitu tinggi, jadi ya wajar jika banyak terlihat sampah berserakan di pinggir jalan, dan ini terlihat tidak saja di sini, tapi di banyak jalan lainnya, namun demikian kami meminta kepada pihak yang berwenang, entah Pemdes maupun Pemkab untuk segera menangani persoalan sampah ini dengan serius, tidak cukup dengan wacana maupun simposium belaka" harapnya.(1c)

Berkas TPPU Sunjaya dilimpahkan, Aktivis Minta Oknum ASN yang Terlibat Siap-Siap


Foto : Zeki Mulyadi Aktifis anti korupsi cirebon


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI sudah melimpahkan berkas, tersangka, dan barang bukti kasus suap, gratifikasi, serta TPPU mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, pada jumat kemarin.  Melalui Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, penyerahan dari tim penyidik kepada Jaksa KPK tersebut dilaksanakan di Lapas Sukamiskin, Bandung.

Tentu kabar tersebut menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan, termasuk kalangan aktivis anti korupsi di Kabupaten Cirebon. Salah satu aktivis, Zeki Mulyadi memberikan aspresiasi kepada pihak KPK. Menurutnya, tudingan miring kepada KPK dari sebagian masyarakat bahwa kasus TPPU akan berhenti, tidak terbukti.

"Banyak yang menduga kasus TPPU  Sunjaya tidak akan dilanjut oleh KPK. Tapi semua kekhawatiran saat ini terbantahkan," kata Zeki, Minggu ini.

Zeki menjelaskan, pihaknya dan beberapa aktivis anti korupsi lainnya berharap, Saat sidang TPPU nanti, Sunjaya akan "bernyanyi" dipersidangan.  Masalahnya, TPPU diduga melibatkan banyak orang. termasuk dugaan kalangan ASN terutama Pemkab Cirebon.

"Bukan rahasia umum lagi lah. Masyarakat sudah banyak tahu siapa ASN yang diduga terlibat dalam TPPU ini. Saya harap Sunjaya buka bukaan dan mereka juga ikut diseret," jelas Zeki.

Zeki juga mengaku kaget dengan pernyataan jaksa yang menyebutkan kasus suap, gratifikasi, serta TPPU Sunjaya mencapai nilsi Rp. 64 milliar. Ini membuktikan, selama menjabat keserakahan Sunjaya sangat luar biasa. Namun Zeki menduga, dalam melakukan kejahatannya, Sunjaya pasti tidak sendirian.

"Kami sebetulnya sudah punya data tentang siapa siapa yang diduga terlibat dalam kasus TPPU Sunjaya.  Siap siap saja, yang merasa terlibat jangan duduk manis. Saya berharap mereka bisa satu sel dengan Sunjaya nanti," jelas Zeki.

Zeki menambahkan, pihaknya sangat berharap besar kepada KPK. Pasalnya, saat ini dirinya menilai hanya KPK garda terakhir yang bisa mengungkap kasus kasus korupsi. Sedangkan sampai saat ini, dirinya menduga masih banyak oknum pejabat Pemkab Cirebon yang korupsi, namun belum terungkap.

"Datanya sudah kami pegang semua. Pejabat mana saja yang terindikasi korupsi, kami punya. Kami akan terus intens berkomunikasi dengan KPK," tukas Zeki.

9 Mar 2023

Ruas Jalan Pabedilan Pelayangan Parah. Bupati Imron ke mana?

Foto : Kondisi Ruas Jalan Pabedilan-Pelayangan

Indomedianewsc.com, Warga masyarakat pabedilan kecamatan pabedilan kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, kecewa terhadap kinerja Bupati Cirebon Imron Rosadi yang tidak memperhatikan fasilitas umum seperti halnya,Ruas Jalan Pabedilan Pelayangan Cirebon.

Kondisi jalan tersebut saat ini mengalami kerusakan cukup parah, berlubang di sana-sini kerusakan Ruas Jalan hampir 1 km Pabedilan Pelayangan hingga saat ini belum mendapatkan penanganan dari pihak PUTR Kabupaten Cirebon.

Bahkan lubang di jalan tersebut kedalaman mencapai 20 hingga 30 cm dengan lebar menganga hampir satu sampai satu setengah meter hal ini tentu sangat membahayakan mengingat Ruas jalan tersebut sering dilalui anak-anak sekolah dan Karyawan Pabrik yang mau bekerja.

Bahkan menurut salah satu warga Pabedilan,pernah ada kejadian kecelakaan di Ruas jalan tersebut dan korbannya mengalami luka berat akibat terjatuh dari Sepeda motor yang terperosok ke dalam lubang jalan itu ungkap Dedi kepada wartawan pada Rabu 9 Februari 2023 lalu.

Menurut Dedi selama ini Bupati Cirebon ke mana sehingga tidak pernah mengetahui kondisi fasilitas umum,Seperti jalan-jalan di Kabupaten Cirebon banyak yang rusak contoh di wilayah Kecamatan Pabedilan.

Diharapkannya ruas jalan tersebut segera mendapatkan Penanganan perbaikan karena Ruas jalan Pelayangan pambedilan merupakan akses utama warga Pabedilan dan sekitarnya untuk menuju Kota Cirebon atupun menuju Kecamatan Ciledug.

Foto : Kondisi Ruas Jalan Pabedilan-Pelayangan

Sedangkan Aktivis Anti Korupsi Cirebon Bang Zeki menyikapi banyanya Ruas jalan di Wilayah Cirebon Timur dan sekitarnya yang mengalami kerusakan, Pihaknya menilai bahwa Kinerja Bupati yang tidak cakap dalam mengatur anggaran di Dinas PUTR sehingga untuk pemeliharaan jalan utama saja tidak terkontrol kata zeki.

Disampikan pula Bupati Cirebon Mestinya lebih memperjuangkan kepentingan Masyarakat secara umum terutama soal Jalan Kabupaten karena fasilitas Jalan yang Bagus pasti yang dapat acungan jempol adalah Bupati bukan para Dewan yang terhormat.

Yang terjadi di masyarakat bawah tahunya Pemeliharaan Jalan itu merupakan tanggung jawab Bupati melalui Dinas PUTR Kabupaten yang harus memperhatikan Jalan mana saja yang harus mendapat Prioritas utama.

Apabila Bupati Cirebon Imron Rosadi tidak segera melakukan Perbaikan seluruh Ruas jalan Utama di Kabupaten Cirebon, dapat dipastikan berat untuk terpilih lagi di 2024 karena masyarakat sudah merasa kecewa dengan fasilitas umum yang tidak diperhatikan,jelas Bang Zeki saat dimintai Komentarnya.(TIM/1d)

Tebing Kedung Maung Longsor " Perlu perbaikan segera"

INDOMEDIANEWSC - Akibat hujan lebat yang terjadi pada siang hingga malam, pada Rabu 08/03/2023, tebing penyangga jembatan kedung maung , Kali Cikamci, Desa Gumulung tonggoh, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon, Longsor.

Peristiwa tersebut disampaikan Kepala Dusun Rambut kasih, Kusnadi, kepada IM dilokasi longsor.

"Kejadiannya pada hari Rabu sekitar pukul 16.00 wib, kebetulan sore itu hujan sangat lebat, yang berakibat pada longsornya tebing pinggir jembatan yang letaknya sangat berdekatan dengan rumah penduduk, bahkan longsor ini merupakan kali kedua, dimana sebelumnya tebing sebelah kiri yang longsor dan sekarang tebing sebelah kanan, ini harus segera dulakukan perbaikan, karena hawatir akan ada longsor berikutnya yang berdampak pada rumah warga" tuturnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa jembatan tersebut merupakan jalan utama yang menghubungkan  tiga Desa.

" jembatan ini menghubungkan antara Desa Gumulung tonggoh,Munjul dan Desa Buntet, sebelumnya kami pun melakukan penutupan jalan karena hawatiir terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, tapi warga kembali membukanya, oleh karenanya kami mengharapkan segera dilakukan perbaikan" tutur Kusnadi.

Sementara itu, saat ditemui diruang kerjanya, Kuwu Gumulung tonggoh, Agus Saepudin menjelaskan, bahwa pihaknya telah melaporkan longsornya tebing tersebut kepada pihak terkait.

"Kami semalam hingga pagi terus memantau di lokasi longsornya tebing tersebut, bahkan telah kami laporkan ke  pihak PUPR maupun BBWS, tentunya besar harapan  kami agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, segera dilakukan perbaikan, selain menjadi salah satu jalan utama, letaknya pun sangat berdekatan dengan rumah penduduk" tuturnya, Kamis,09/03/2023. (1c)

8 Mar 2023

Saluran air minim " Jalan Karangsuwung-Lemahabang " langganan banjir

INDOMEDIANEWSC- Akibat minimnya sarana saluran pembuangan air, ditambah adanya beberapa bangunan yang tidak menyediakan sarana pembuangan air atau solokan yang memadai, membuat Jalan Raya Karangsuwung-sigong, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, menjadi langganan banjir jika hujan turun
Bahkan berdampak pada kegiatan belajar mengajar Siswa-siswi SMK/SMA Muhamadiyah Lemahabang, akibat banjir yang masuk hingga pekarangan Sekolah.

Hal tersebut disampaikan salah seorang aktifis pemerhati lingkungan, Moh Munif AR, kepada IM, Rabu, 08/03/2023.

"Kami kerap melihat sepanjang jalan Lemahabang- Karangsuwung, tepatnya di Jalan Raya Karangsuwung-sigong, yang posisinya sangat dekat dengan fasilitas Sekolah ( SMA/SMK Muhamadiyyah -red) acapkali banjir hingga masuk ke halaman Sekolah, ini jelas mengganggu kelancaran belajar mengajar termasuk para pengendara kendaraan bermotor, karena selain banjir juga jalanan tersebut banyak yang berlubang, jika hal ini dibiarkan tentu sangat merugikan banyak pihak, oleh karenanya kami mengharap adanya perhatian dari Instansi terkait untuk segera mengatasi hal tersebut, mungkin langkah awalnya adalah segera dibuatkan pembangunan pembuangan air yang memadai" tuturnya.

Senada hal tersebut disampaikan salah seorang warga sekitar yang tidak bersedia dicantumkan identitasnya.

"Kayaknya sih pembuangan air yang kecil ditambah berdirinya beberapa  bangunan salah satu penyebab terjadinya air tersendat, seharusnya gorong-gorong atau pembuangan airnya berukuran besar, jadi airnya bisa lancar, harapan kami segera dilakukan pembangunan pembuangan air sekaligus perbaikan jalan, kasihan banyak yang jatuh karena jalan berlubang dan tertutup air" harapnya.(1c)

7 Anggota BPD Sarajaya diambil Sumpah

INDOMEDIANEWSC- Pengambilan sumpah dan pelantikan Anggota BPD Sarajaya, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, dilaksanakan di Aula Kantor Desa setempat, Rabu, 08/03/2023.

Pengambilan sumpah yang dilakukan Camat Lemahabang dengan disaksikan para Tokoh dan unsur terkait lainnya berjalan dengan penuh hikmat.

Dalam pemaparannya,  Plt Camat Lemahabang Wawan Arif Gunawan , menuturkan harapannya Anggota BPD yang baru dilantikan mampu bersinergi dengan pihak Pemdes dan Lembaga lainnya untuk mampu membangun Desa agar lebih maju.

"Kami berharap adanya sinergitas antara Lembaga Desa dan Pemdes maupun unsur Lembaga lainnya untuk bersatu padu membangun dan merealisasikan program Desa ke arah yang lebih baik, diharapkan dengan adanya sinergitas yang terbangun bersama mampu merealisasikan berbagai program yang bermuara untuk kepentingan Masyarakat secara menyeluruh" tuturnya

Senada hal tersebut disampaikan Kuwu Desa Sarajaya, Rudiana, dengan pelantikan Anggota BPD diharapkan mampu meningkatkan berbagai program kerja.

"Harus sejalan antara Lembaga Desa dan Pemdes, ini perlu dilakukan demi terwujudnya harapan bersama menjadikan Desa Sarajaya lebih baik dan lebih maju lagi, baik dalam segi perekonomian, Sosial , Budaya dan segi positif lainnya, kami berharap semua elemen mampu bersatu padu membangun Desa demi kesejahteraan Warga Desa Sarajaya" jelasnya.

Sementara itu, usai pelantikan dan dilaksanakan Musyawarah, terpilih menjadi Ketua BPD masa Bakti 2023/2029 , H.Asnawi, hal tersebut disampaikan Sekretaris BPD 2023/2029, Nurilham.

"Alkhamdulillah,,Pelantikan dan pengambilan sumpah Anggota BPD masa bakti 2023/2029 berjalan dengan baik, dan berdasarkan Musyawah, maka tersusun struktur Kepengurusan yang diketuai H.Asnawi, Wakil Ketua Suwarna, Sekretaris, Nurilham, Anggota Ria Agustina, Ahmad Zajuli, Agus Cahyono dan Suhadi, semoga kami mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi yang diemban" tutur Nurilham. (1c)


Peringati Hari Jadi ke-541 Kabupaten Cirebon, Bupati Cirebon Buka Secara Resmi Grebeg Cirebon Katon

INDOMEDIANEWSC - Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag bersama Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si, Forkopimda beserta perwakilan perangkat daerah Kabupaten Cirebon membuka secara resmi Grebeg Cirebon Katon yang merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi ke-541 Kabupaten Cirebon di Stadion Watubelah Sumber, Senin malam (6/3/2023).

Grebeg Cirebon Katon sesi pertama ini dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 19 Maret 2023 dengan berbagai kegiatan. Mulai dari pameran multi produk, tenan UMKM, pasar rakyat, berbagai perlombaan, penampilan seni budaya hingga konser band lokal dan nasional.

Dalam sambutannya, Imron menyampaikan bahwa diadakannya Grebeg Cirebon Katon tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. 

"Grebeg Cirebon Katon yang terpusat di Stadion Watubelah Sumber ini bertujuan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat, dengan menghadirkan Cirebon Expo, beragam kuliner, UMKM dan lain-lain," ujar Imron.

"Peringatan Hari Jadi ke-541 Kabupaten Cirebon tahun ini mengangkat tema Cirebon Ning Kene Kih, yang artinya Cirebon itu di sini," lanjut Imron.

Selain itu, pada Grebeg Cirebon Katon ini juga menampilkan kebudayaan dan kesenian Kabupaten Cirebon.

"Pada acara Grebeg Cirebon Katon ini, kita tampilkan juga budaya-budaya Cirebon, dengan tujuan agar budaya Cirebon tetap lestari. Mari kita lestarikan nilai-nilai yang baik dan kita gali nilai baru yang lebih baik," pungkas Imron.

Selaras dengan Imron, Ketua Panitia Hari Jadi ke-541 Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva'i yang juga merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, mengungkapkan bahwa Grebeg Cirebon Katon ini menjadi momentum untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan.

"Momentum saat ini, dalam rangka meningkatkan ekonomi kerakyatan, sehingga diadakanlah Grebeg Cirebon Katon," ujar Hilmy.

Ia pun berharap, agar kedepan kegiatan Grebeg Cirebon Katon ini bisa diselenggarakan setiap tahunnya. “Mudah-mudahan acara Grebeg Cirebon Katon ini bisa diselenggarakan setiap tahun sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Cirebon," pungkasnya. (Lisdis)