Wabup mengatakan, beberapa waktu lalu Pronangkis ini mengalami kendala besar, yakni pandemi Covid-19. Oleh karena itu, wabup meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap patuhi protokol kesehatan.
"Tujuannya agar angka Covid-19 di Kabupaten Cirebon tidak naik lagi. Sudah cukup kemarin-kemarin pandemi merusak seluruh tatanan termasuk ekonomi," ujar Ayu, sapaan akrab wabup.
Ayu menyebutkan, kondisi ekonomi masyarakat tentunya berbanding lurus dengan angka kemiskinan. Dengan kata lain, program penanggulangan kemiskinan ini juga akan berpangkal pada tingkat kesejahteraan masyarakat.
Lebih jauh, Ayu mengakui pemerintah daerah tidak bisa secara sendiri dalam mengentaskan angka kemiskinan. Dia mengajak seluruh elemen untuk sama-sama membantu menghilangkan angka kemiskinan.
"Oleh sebab itu, monev pronangkis ini juga sekaligus menyelaraskan program pemerintah daerah dengan pemerintah dibawahnya, yaitu kecamatan dan desa. Termasuk juga warga, kita harapkan peran sertanya membantu kami untuk menangulangi kemiskinan," tambahnya.
Disamping itu, Ayu juga menyoroti data kemiskinan yang harus selaras. Dengan banyaknya data, maka program tidak akan fokus karena data yang berbeda.
"Datanya harus single dan tidak boleh beda-beda. Masalah kemiskinan ini juga, sifatnya multisektoral yang saling berkaitan. Makanya, diperlukan data yang akurat agar semua pihak bisa fokus untuk mengeksekusi sesuai bidangnya," tutupnya.
Sekretaris Daerah, Drs. H. Rahmat Sutrisno M.Si juga menegaskan, semangat gotong royong di masyarakat harus tetap dijaga. Dirinya meyakini, jika rasa kebersamaan yang ada dimasyarakat tinggi, maka akan lebih mudah dalam mengatasi kemiskinan.
"Jika ada tetangga atau saudara yang membutuhkan, silakan bantu sebisanya. Dengan rasa persaudaraan, maka kemiskinan ini lebih cepat dihilangkan," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda menyampaikan beberapa program yang sudah dirancang pemerintah daerah, lebih baik diikuti oleh program yang akan dijalankan kecamatan maupun desa. "Seperti program rembuk stunting, maka kita minta kecamatan dan desa juga ikut menganggarkan. Regulasi memang sudah ada yang mengatur, seperti bantuan sosial dari Kementrian Sosial. Tetapi, tekad dan dukungan semua pihak lebih penting agar rasa memiliki program itu tetap ada," singkatnya. (Lisdis)
0 $type={blogger}:
Posting Komentar