Ratusan warga yang melakukan Demo dengan tuntutan diberikannya kesempatan kerja tersebut mengharapkan agar pihak PLTU lebih memperioritaskan warga sekitar, hususnya yang terdampak langsung dengan adanya Perusahaan Listrik Tenaga uap dengan mentaati aturan yang telah disepakati bersama, hal ini disampaikan Ketua Karangtaruna Desa kanci Kulon, Suwarta, kepada IM, usai menggelar aksi Demo.
" kami menuntut kepada pihak PLTU untuk mentaati aturan yang telah disepaki bersama, yaitu setiap siapapun yang akan masuk bekerja di PLTU harus melalui Komite, sementara pada kenyataannya banyak warga kami yang tidak bisa bekerja di PLTU , sedangkan warga dari luar Daerah bisa bekerja, yang kami sayangkan mereka masuk kerja tidak melalui komite, ini tentunya sangat kami sayangkan, sedangkan terbentuknya komite atas dasar keinginan dari pihak PLTU itu sendiri, ini jelas pelanggaran, dan kami akan terus menggelar aksi jika tuntutan kami belum terpenuhi" tutur Suwarta.
Senada hal tersebut disampaikan Komite Desa Kanci Kulon, Riko, yang mengharapkan agar kesepakatan yang telah dibuat dilaksanakan dengan baik
"Komite ini dibuat atas kesepakan beberapa Desa dengan PLTU, yang salah satu poin nya adalah setiap pelamar kerja harus melalui Komite, tidak boleh ada pihak lain yang melaksanakan rekrutmen, namun pada kenyataannya banyak warga yang dari luar Daerah yang masuk kerja tidak melalui komite, yang lebih parah lagi, warga luar Daerah seakan diutamakan dan warga lokal terkesan diabaikan, ini jelas membuat kami kecewa, yang pasti tuntutan kami adalah agar pihak PLTU lebih memperioritaskan warga lokal, dan semuanya harus melalui komite, jangan sampai timbul kesan ada pihak lain yang bermain" tuturnya,
Saat ditanya apakah kemungkinan ada oknum yang bermain dan meminta imbalan kepada calon pekerja, Riko, hanya menjawab diplomatis
" biarkan publik dan warga yang menilai" jelasnya.
Sementara itu, Kuwu Desa Kanci Kulon, Subandi yang turun langsung dan menyaksikan aksi warga tersebut, menegaskan.
" Kami pasti mendukung kepentingan warga, hususnya untuk mendapatkan Hak bekerja, karena mereka adalah warga pribumi, oleh karenanya ada beberapa tuntutan warga, diantaranya adalah.
1. Hilangkan pola premanisme yg sudah membunuh karakter sosial masyarakat pribumi yg baik di lingkungan PLTU
2. Copot oknum2 PLTU yg tdk berpihak dg pemdes dan lebih berpihak kepada preman dengan pola kolonialisme
3. Bersinergis lah dengan masyarakat untuk menerima pemberdayaan tenaga warga pribumi dalam perekrutan penerimaan pekerjaan yg ada di PLTU ini.
dan semuanya sudah disepakati harus melalui Komite yang telah dibentuk, kami patut menduga ada oknum atau pihak lain yang melaksanakan rekrutmen dengan menarik upeti atau imbalan, ini jelas merugikan warga yang ingin bekerja tapi tidak memeliki rupiah" jelas Bandi. (1c)
0 $type={blogger}:
Posting Komentar