Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Cirebon, Wahyu Tjiptaningsih (Ayu) saat melakukan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan TKPD di Kecamatan Pasaleman, Rabu (25/5/2022). Ayu berjanji, Pemkab Cirebon akan terus melakukan intervensi program penanggulangan kemiskinan, supaya benar-benar tahu secara pasti masyarakat mana yang membutuhkan.
"Pemkab akan terus melakukan intervensi untuk program penanggulangan kemiskinan ini. Kalau tidak intervensi, berarti kami tidak serius dalam penanggulangan program kemiskinan ini," kata Ayu.
Ayu menyinggung, tentang masih banyaknya warga di Kabupaten Cirebon yang belum mempunyai KTP. Untuk itu, dirinya meminta kepada seluruh Camat untuk mempercepat program pembuatan KTP. Dia meminta bagi lansia yang belum mempunyai KTP, agar disediakan sarana supaya mereka bisa datang untuk melakukan perekaman.
"Bagi yang sehat, ya silakan datang sendiri ke kecamatan. Pelayanan KTP harus dipercepat, karena ini bagian dari pelayanan umum," ungkap Ayu.
Disisi lain, pemerintah setempat juga harus memperhatikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Untuk itu, harus ada data valid berapa sebetulnya jumlah pengangguran pada masing-masing kecamatan. Hal tersebut untuk mempermudah Pemkab menyediakan lapangan pekerjaan.
"Cirebon timur itu banyak pabrik, kalau masyarakat butuh pekerjaan, ya harus kita berikan. Jadi mengentaskan program kemiskinan itu bukan melulu diberikan bantuan uang, tapi lebih baik diberikan sarana untuk menghasilkan uang," papar Ayu.
Hal senada dikatakan Sekda Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno. Dari catatan yang ada, Kecamatan Pasaleman membutuhkan alat perekam KTP. Ditambah lagi, dengan kondisi wilayah yang cukup terpencil. Hal tersebut diperparah dengan data DTKS awal yang tembus diangka 14 ribu jiwa lebih.
"Kecamatan Pasaleman yang menarik adalah data DTKS. Setelah pemutakhiran bertambah menjadi 23 ribu jiwa lebih, namun KPM-nya ko bisa turun. Ini kan menarik sekali, dan tolong verval ulang datanya," ucap Sekda.
Rahmat juga memerintahkan, bagi yang sudah meninggal dan pindah daerah, segera datanya dicoret dari DTKS. Ini nantinya akan menjadi beban APBD Kabupaten. Sementara Kecamatan Pasaleman yang mendapatkan KIS jumlahnya 17 ribu jiwa lebih.
"Sedangkan jumlah penduduk Pasaleman yang dijamin pemerintah sebanyak 62 persen. Ini juga menjadi beban kabupaten. Saya harap semua data bisa diverval supaya semua valid," pintanya.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Suhartono, cukup paham dengan semua persoalan yang dikeluhkan Camat Pasaleman. Dirinya meminta supaya verval data segera dilengkapi, agar semua persoalan sosial bisa tertangani.
"Intinya, banyak sekali persoalan sosial yang terjadi di Kecamatan Pasaleman. Dengan adanya verval yang sedang Dinsos lakukan, diharapkan persoalan bisa segera selesai." tukasnya. (Lisdis)
0 $type={blogger}:
Posting Komentar