"Kalau kantornya di Pendopo kan lebih jauh. Kenapa saya beri tempat di lingkungan Pemkab Cirebon, ya karena supaya mempercepat akses koordinasi antara SKPD dengan TAPPD," ungkap Imron.
Menurutnya, tugas dan fungsi TAPPD sebetulnya sudah sangat jelas, mereka memberikan informasi dan laporan kepada Bupati. Hal itu berkaitan dengan kinerja dan jalannya semua SKPD dalam hal penyerapan anggaran, termasuk pelaksanaan kegiatan di lapangan.
"TAPPD itu memberikan saran dan masukan kepada saya. Mereka juga bertugas mengambil anggaran, baik dari pusat maupun provinsi. Jadi tugas dan fungsinya sudah jelas. Mereka memberikan masukan ke saya, dan saya yang memutuskan," jelasnya.
Bupati mencontohkan, selama ini sudah banyak investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Cirebon. Kalau saja birokrasinya lama, maka TAPPD bisa memberikan masukan agar birokrasi bisa dipercepat. Jangan sampai, investor yang sudah semangat, malah balik kanan dan tidak jadi menanamkan modalnya di Kabupaten Cirebon.
"TAPPD itu bisa memberikan masukan ke dinas terkait, kenapa misalnya birokrasi dalam investasi bisa lama. Nah saya bisa mempercepat dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Jadi tugas dan fungsi TAPPD harus sesuai dengan koridor," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris TAPPD Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia menegaskan, tugas dan fungsi TAPPD memang membantu tercapainya visi misi bupati. Salah satunya, membantu SKPD-SKPD melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Jangan sampai, anggaran yang sudah diberikan pusat, malah tidak terserap oleh SKPD itu sendiri.
"Fungsi kami tidak tumpang tindih, tidak juga ikut campur masalah SKPD yang ada saat ini. Kami hanya ikut mengawasi, memberikan saran atau juga membantu berkoordinasi dengan pusat. Intinya, kami dibentuk untuk membantu tercapainya visi misi bupati," tukasnya. (DISKOMINFO)
0 $type={blogger}:
Posting Komentar