Banjir menenggelamkan ratusan rumah warga Tuk karangsuwung " BBWS lambat"

INDOMEDIANEWSC - Akibat hujan deras dan tersumbatnya aliran air sungai singaraja, sebanyak 160 rumah warga Desa Tuk Karangsuwung, Kecamatan Lemahabang, kabupaten Cirebon, terendam banjir, minggu malam, 30/01/2022.

Dalam keterangannya, Kuwu Desa Tuk Karangsuwung, Azis, menuturkan, bahwa hujan deras terjadi sekitar pukul 19.00 sampai 23.00.

" hujan yang terjadi sekitar pukul 19.00 hingga 23.00 tersebut salah satu penyebab terjadinya banjir yang merendam rumah warga , dari data yang kami miliki, sekitar 160 rumah warga terendam banjir, khususnya yang berdekatan dengan pinggiran kali singaraja" tuturnya, senin, 31/01/2022.

Lebih lanjut Aziz, menjelaskan, bahwa penyebab banjir bukan saja dikarenakan terjadinya hujan, namun penyebab utamanya adalah pendangkalan sungai

" Sungai singaraja seharusnya segera dilakukan normalisasi atau pengerukan, jika ini dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan jika hujan turun banjir akan kembali terjadi, akibat adanya pendangkalan tersebut air sungai meluap dan merendam ratusan rumah warga hingga mencapai ketinggian 2, 2 meter, terlebih yang rumahnya berdekatan dengan pinggiran sungai" tuturnya.

Paska banjir, ratusan warga bersama pihak pemdes dan TNI, melakukan bersih-bersih, termasuk pengangkatan sampah yang berada tepat dibawah jembatan pulo undrus yang berlokasi di blok puloundrus,  bahkan jembatan tersebut terendam hingga ketinggian 1 meter.

Ironisnya pengajuan pihak pemdes kepada Dinas terkait untuk pengerukan maupun normalisasi  hingga saat ini tidak ada realisasi

" kami sudah berulangkali mengajukan kepada Dinas terkait untuk melakukan normalisaai maupun pengerukan sungai singaraja, sayangnya hingga saat ini belum terealisasi hingga banjir terus datang berulang" jelasnya.

Ironisnya, saat Kuwu berkomunikasi lewat telfon, dan mengeluh kepada pihak BBWS ( Ismail- red) mendapat sambutan kurang baik

" saya mengeluh kepada pak Ismail (BBWS- red) malah jawabannya tidak mengenakan ( anda ini sedang berhadapan dengan pejabat)  ini jawaban yang saya rasa kurang elok, sementara saya sebagai Kuwu yang berhadapan langsung dengan warga, menurut hemat saya keluhan yang saya sampaikan merupakan sesuatu yang wajar " jelas Aziz.

Bahkan saat ada Dinas terkait yang memberikan bantuan, Kuwu menolaknya.

" saya menolak karena bantuan tersebut sifatnya hanya transit dan jumlah yang diturunkan tidak sesuai, masa bawa bantuan satu mobil, yang diturunkan hanya dua box, daripada jadi rebutan warga lebih baik saya tolak" pungkasnya. (1c)

Read More

RTRW JABAR BISA DITANGANI PUSAT ?

oleh 

Daddy Rohanady

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat _ 

Provinsi Jawa Barat memiliki Perda Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029. Melihat "usia dan jangkauannya", tentu saja perda tersebut sudah harus di-up date. Perda tersebut pernah dibahas oleh Pansus VII di DPRD selama 11 bulan. Namun, hingga DPRD periode 2014--2019 berakhir, Pemerintah Pusat tak kunjung memberikan persetujuan. 

Dalam perkembangannya, banyak produk perundang-undangan yang telah lahir pasca terbitnya Perda tersebut. Misalnya saja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK). Undang-Undang tersebut lebih dikenal sebagai omnibus law dan sederet aturan yang menyertainya semisal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 

Selain itu, ada pula Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan. Bahkan, sebelumnya, ada Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. 

UUCK juga mengamanatkan penggabungan Perda RTRW dan Perda Rencana Zonasi dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Jawa Barat juga sudah memiliki Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang RZWP3K. Dengan amanat UUCK, berarti Perda Jabar Nomor 10/2010 tentang RTRW dan Perda Nomor 5/2019 tentang RZWP3K harus digabungkan. Mempertimbangkan hal itu, Jabar pun akan membuat perda baru. 

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang RTRW dilakukan oleh Panitia Khusus VI. Kurun waktu jangkauan perdanya pun berubah menjadi 2022-2042.

Banyak hal lain yang harus dibahas dengan penggabungan dua perda tersebut. Mengapa demikian? 

Banyak isu strategis yang memang harus mendapat perhatian karena menyangkut perencanaan tata ruang wilayah dan prencanaan zonasi wilayah pulau-pulau kecil dan pesisir 0--12 mil dari bibir pantai Provinsi Jawa Barat. 

Isu lain yang tak kalah menarik, misalnya bagaimana dengan rencana bandara Cikembar di Kabupaten Sukabumi. Pada pembahasan Raperda RTRW tahun 2019, ada pertanyaan yang belum terjawab. Mengapa bergeser dari Citarate? Padahal Jabar sudah memutuskan bandara di Sukabumi itu ada di Citarate. Lagipula, bagaimana penanganan obstacle yang ada? 

Cikembar berada di antara menara sutet dan bukit. Celah untuk melakukan manuver hanya sekitar 150 meter saja. Jika sayap pesawat rentangnya mencapai 60 meter, berarti hanya ada celah kiri-kanan 45 meter saja. Itu berarti, pilot yang mendarat atau terbang dari bandara Cikembar nantinya hanyalah mereka yang "bernyali". 

Bagaimana pula nasib Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)? Bagaimana menentukan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)? Bagaimana kaitannya dengan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD)? 

Rekapitulasi Pemprov Jabar hanya 730.898,31 hektare, itu pun baru 2 kabupaten saja yang sudah ada SK kepala daerahnya. Padahal Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1589/2021 menyebutkan bahwa LSD Jabar sekitar 878.587,73 hektare. Ada perbedaan sekitar 140.000 hektare. Padahal dengan KP2B tersebut, Jabar baru memiliki sekitar 21% dari target kewajiban 30%. 

Sebenarnya masih banyak isu lain yang harus dibahas oleh Pansus RTRW. Masih ada soal-soal yang berkaitan dengan  Transit Oriented Development (TOD) Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Ini berkaitan dengan difungsikannya TOD Padalarang. Di sisi lain TOD Walini ditunda lebih dahulu pembangunannya. TOD Tegalluar juga penyelesaiannya dilakukan paralel, tetapi belum difungsikan. 

Ada pula pembahasan seputar rencana pembangunan beberapa ruas jalan tol. Selain itu, ada isu seputar tanah timbul dan lahan yang justru hilang akibat abrasi. Lahan-lahan seperti itu juga, karena jumlahnya tidak sedikit, butuh penyikapan. 

Ini semua nantinya pasti akan berkaitan dengan indikasi arahan zonasi serta berpengaruh pada rencana struktur dan rencana pola ruang dalam RTRW Provinsi Jabar yang sedang disusun. Padahal kita semua juga tahu bahwa ketika ada proyek strategis nasional (PSN), semua harus diakomodir. Itu juga pasti akan menggerus angka-angka tersebut. 

Dalam salah satu konsultasi ke Jakarta, ada pernyataan menarik. Jika Perda RTRW yang baru tidak dapat diselesaikan oleh Jabar, dalam hal ini Pansus, penyelesaian akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Benarkah demikian? Andai benar terjadi, bukankah itu bertentangan dengan samangat desentralisasi atau justru ini memang untuk melakukan re-desentralisasi? 

Semoga semua masalah dapat selesai pada waktunya. Semoga pula semua pihak dapat mengakomodir kepentingan pihak lainnya. Dengan demikian, memang dibutuhkan _win-win solution_ sehingga semua pihak akan merasa bahagia.

Read More

Serentak "9 Perangkat Desa Curugwetan" mengundurkan diri

INDOMEDIANEWSC- Pasca pemilihan kuwu serentak tahun 2021 lalu di Kabupaten  Cirebon, perihal adanya pergantian perangkat desa  sudah menjadi hal biasa dimana ganti kuwu diikuti ganti perangkat. 

Begitupun di  Desa Curug Wetan, Kecamatan Susukanlebak, Kabupaten Cirebon,  sebanyak sembilan Perangkat desa setempat, ramai - ramai mengundurkan diri dengan sukarela.

Hal itu  dibenarkan salah satu perangkat Desa  yang mengundurkan diri,  Didi Sukardi, menuturkan adanya  pengunduran diri massal perangkat desa di  Curug Wetan, menurutnya ini murni dari hati sanubari semua teman-teman, dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

"Ini kesepakatan kami bersama, dan ini semata-mata demi kondusifitas dan berjalannya pelayanan yang dibutuhkan masyarakat," ujarnya

Pria yang sebelumnya menjabat sebagai kasi pemerintahan desa ini, menjelaskan pengunduran diri ini mutlak tidak ada dampak  politik pasca pemilihan kuwu serentak tahun 2021 lalu, ini kami lakukan tidak lain demi kepentingan masyarakat. 

Dirinya pun berharap semoga perangkat yang baru nanti dapat meneruskan kinerja, dalam mewujudkan Desa Curug Wetan menjadi lebih baik lagi, baik dalam sektor pembangunan, pemberdayaan maupun perekonomian masyarakatnya.

Dirinya pun menyampaikan sekiranya  selama perangkat lama menjabat ada hal-hal yang kurang maksimal, besar harapan untuk dapat dimaksimalkan. 

"Kami semua sepakat akan bersama-sama  mendukung dan mensupport kepemimpinan  pemerintah desa yang terpilih," ungkapnya

Senada dikatakan Cecep Supria keinginan untuk  mengundurkan diri dari jabatan Kadus ini, bukan atas dasar paksaan, ini benar benar murni dari diri sendiri,  bukan dikarenakan ada polemik pasca Pilwu serentak lalu.

" Ini murni demi Curug Wetan, artinya agar terciptanya kondusifitas dan terpenting tidak menghambat jalanya roda pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," tandasnya

Diakuinya memang di awal sempat terbawa perasaan, namun seiring waktu, Dia legowo dan ikhlas,  menurutnya ini wajar  dalam berdemokrasi, akan tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kembali membangun desanya agar menjadi lebih baik lagi.

"Intinya  membangun desa tidak harus menjadi aparatur desa, kami kembali sebagai masyarakat dan siap bersinergi membangun desa" pungkas Cecep.

Sementara itu, Kuwu Desa Curugwetan, Anang, membenarkan terkait pengunduran sembilan perangkat Desa.hal ini disampaikan kepada Media, diruang kerjanya, Sabtu, 29/01/2022.

" memang benar 9 Perangkat Desa yang lama secara tertulis telah mengundurkan diri, hal ini dilakukan atas kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, saya selaku Kuwu terpilih tentunya berterimakasih atas.didikasi dan kinerja seluruh perangkat yang terdahulu, saat ini saatnya kita bersama membangun Desa Curugwetan kearah yang lebih baik, InsyaAllah, dalam waktu dekat akan kami lakukan pelantikan terhadap perangkat Desa yang baru" tutur Anang. (1c)

Read More

AMX dan Kuwu Cipkul " berikan bantuan dan pemeriksaan kesehatan"

INDOMEDIANEWSC- M. Solip (60 tahun) warga Blok Manis Desa Cipeujeuhkulon Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, mendapatkan bantuan dari LSM AMX Indonesia.

Ketua AMX Indonesia, Kota Cirebon, Mohammad Hayat mengatakan, pemberian bantuan ini untuk meringankan beban warga setempat yang tidak bisa berjalan. "Setelah mendapatkan informasi adanya warga desa ini yang memerlukan bantuan, kami bersama yayasan memberikan sembako dan perlengkapan lain yang sekiranya diperlukan," tuturnya, Jumat 28/1/2022

Hayat menceritakan, sebagai lembaga yang bergelut dalam berbagai bidang, salah satunya bidang sosial, pihaknya tak hanya memberikan bantuan di desa ini, namun pada warga yang terdampak banjir di Kecamatan Waled.

 "Sebelum ke sini (Lemahabang), kami berikan 300 paket sembako yang beberapa waktu lalu terjadi banjir di Desa Gunungsari dan Mekarsari, Kecamatan Waled. Di desa ini (Lemahabang), tidak hanya makanan yang diberikan, namun pemeriksaan kesehatan dan dari diagnosa sementara, tidak ada penyakit mengkhawatirkan. Kemungkinan besar, hanya kurang bergerak saja," ceritanya.

Dirinya mengharapkan, peran serta seluruh pihak dalam memberikan bantuan pada warga yang membutuhkan dan direncanakan, Senin (31/1/2022) akan dibawa ke dokter, untuk pemeriksaan lebih lanjut . 

"Sekecil apapun bantuan yang diberikan, sangat bermanfaat bagi yang memerlukan. Jangan dilihat besar ataupun kecil bantuan yang diberikan, akan tetapi mamfaat bagi yang bersangkutan," ujarnya.

Sementara itu, Kuwu Desa Cipeujeuhkulon, H Lili Mashuri menjelaskan, warga yang tidak bisa berjalan ini oleh pihak desa dibangunkan tempat tinggal.

 "Setelah ada informasi mengenai warga yang perlu bantuan, kami langsung tergerak untuk membuatkan tempat tinggal dan Alhamdulillah, para tetangga turut membantu untuk kesehariannya," jelas Wakil Ketua FKKC Kabupaten Cirebon ini.

Dirinya mengharapkan, pihak terkait dapat membantu warga yang membutuhkan, khususnya dari desa ini. 

"Kami ucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan dan semoga dalam waktu dekat, dari dinas terkait melakukan hal serupa ( memberikan bantuan-red) pembangunan berupa tempat tinggal yang layak tersebut bukan menggunakan Anggaran Desa, tetapi Uang pribadi yang Alkhamdulillah Allah berikan melalui tangan saya, semoga apa yang kami lakukan ini benar- benar bermanfaat" pungkas H.Lili (1c)

Read More

JALAN LANCAR PREKONOMIAN LANCAR

oleh 

Daddy Rohanady

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat

Pada tahun 2022 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Wilayah VI mendapat alokasi anggaran paling sedikit. Padahal, panjang jalan provinsi yang ditangani hampir merata di enam UPTD yang ada, yakni sekitar 300-350 km. 

Di UPTD ini juga banyak pekerjaan yang harus ditangani, misalnya Jalan Pangeran Cakrabhuwana di Kabupaten Cirebon yang selalu terndam banjir ketika hujan. Panjangnya sekitar 2 kilometer dan berada tepat di depan Kantor Kelurahan Kemantren Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. Pihak Kelurahan Kemanteren juga sudah beberapa kali mengeluhkan kondisi tersebut. Tentu saja kondisi jalan seperti itu sudah semestinya mendapat perhatian serius. 

Sesungguhnya, kondisi jalan di Jawa Barat memang membutuhkan penanganan. Secara keseluruhan jalan provinsi membutuhkan rehabilitasi atau peningkatan jalan, tidak terkecuali di UPTD VI. Mengapa demikian? Lebih dari 65% jalan provinsi umur teknisnya sudah habis. Pilihan lain jika rehabilitasi atau peningkatan jalan tidak dilakukan adalah mengalokasikan biaya pemeliharaan yang cukup besar. Ini berkaitan dengan kemantapan jalan yang sangat berpengaruh pada kelancaran pergerakan orang dan barang. 

Padahal, alokasi anggaran untuk pemeliharaan dari tahun ke tahun terus menurun. Di sisi lain tidak ada alokasi untuk rehabilitasi jalan. Kalau toh dianggarkan, angkanya sangatlah minim. Ini terjadi sejak covid-19 melanda negeri ini. Ada beberapa ruas jalan yang pada mulanya sudah dianggarkan penanganannya dalam APBD, tetapi kemudian terkena refocusing dan realokasi anggaran. 

Selain Jalan Pangeran Cakrabhuwana, contoh lain yang seharusnya ditangani adalah ruas jalan Patrol-Haurgeulis di Kabupaten Indramayu. Ruas jalan ini pun membutuhkan penanganan serius karena kondisinya sudah sangat parah. Ruas ini sudah banyak berlubang. Namun dari sekitar 4 kilometer yang rusak parah, anggaran yang tersedia hanya untuk menangani 500 meter saja. 

Kondisi jalan Patrol-Haurgeulis ketika musim hujan bisa membahayakan para pengguna jalan. Lubang-lubang di sepanjang jalan itu tidak jelas terlihat lagi. Dengan demikian, para pengguna jalan bisa melindas lubang yang beberapa di antaranya cukup dalam. Akibatnya pasti bisa ditebak, yakni kecelakaan. Kejadian seperti pasti didak diinginkan oleh siapapun. 

Ada lagi ruas jalan Jangga-Cikamurang yang juga sudah lumayan tingkat kerusakannya. Jalan sepanjang sekitar 10 kilometer itu kondisinya juga membutuhkan penanganan. Jalan penghubung dari arah Majalengka menuju wilayah Indramayu itu sesungguhnya cukup strategis. Melalui jalan tersebutlah kita bisa menuju Indramayu setelah keluar dari gerbang Tol Cikedung dari Tol Cikopo-Palimanan (Cipali). 

Jalan lain yang membutuhkan perhatian adalah ruas Arjawinangun-Gopala. Ruas ini menjadi penghubung Kecamatan Arjawinangun di Kabupaten Cirebon ke Gopala/Karangampel di Kabupaten Indramayu. Setelah melewati jalan kereta api di Pasar Arjawinangun ke arah utara jalan ini kerap terendam air. 

Selain akibat luapan air di musim hujan, jalan ini juga diapit dua saluran irigasi. Yang paling mempengaruhi adalah akibat adanya saluran irigasi di sebelah timur jalan. Saluran irigasi tersebut lebih tinggi dari permukaan jalan. Akibatnya, air kerap kali merembes dan praktis menggenangi sebagian jalan. 

Makin ke utara, misalnya di daerah Desa Jagapura Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, jalan kerap kali juga terendam. Jalur ini mayoritas diapit sawah, sehingga sering terendam. Tanahnya pun relatif labil. Faktor lain yang membuat jalan ini bergelombang adalah cukup tingginya frekwensi kendaraan besar yang kerap melintas dengan muatan berlebih. 

Ruas jalan Arjawinangun-Gopala/Karangampel di bagian selatan masih tersambung ke jalan nasional Palimanan-Jatiwangi. Di sisi bagian selatan jalan ini tersambung di dekat Rumah Sakit Sumber Waras. Bagian ini pun sering kali mengalami kerusakan. Namun, secara keseluruhan, sekali lagi, bagian yang kerap mengalami kerusakan, salah satunya, adalah akibat jalan ini melintasi wilayah persawahan. 

Selain karena terendam air, ada hal lain yang mengakibatkan kerusakan jalan, yakni kendaraan yang kelebihan muatan (_over load_). Bukan rahasia lagi, masih banyak kendaraan yang memaksakan diri dengan membawa muatan berlebih dari kapasitas maksimalnya. 

Apalagi jika muatannya melebihi kapasitas jalan. Padahal secara keseluruhan kita tahu bahwa jika sebuah ruas jalan dilintasi kendaraan seperti itu, jalan tersebut pasti kian cepat rusak. Betapa tidak, kendaraan dengan muatan dua kali lipat daya tampung jalan akan merusak jalan tersebut lima belas kali lebih cepat. 

Jadi jalan yang umur teknis rencananya 15 tahun dengan kapasitas 20 ton jika secara kontinyu dilalui kendaraan bermuatan 40 ton, jalan tersebut akan hancur dalam satu tahun saja. Kondisi seperti inilah yang kerap kali kita temukan di banyak lokasi. Jadi, tidak aneh kalau kemudian jalan milik provinsi di Jawa Barat semakin parah. Angka kemantapannya pun tidak terjamin lagi. 

Sloga "jalan mantap ekonomi lancar" sesungguhnya sudah sangat baik. Jika jalan mantap, secara otomatis pergerakan orang dan barang pun akan lancar. Akhirnya, roda perekonomian akan berbutar dengan baik. Jika itu terjadi, bisa dipastikan laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jabar pun akan meningkat. Walhasil, kesejahteraan masyarakat pun turut terangkat. 

Marilah kita tingkatkan angka kemantapan jalan kita agar semua itu terwujud. Semoga pula pandemi segera berakhir sehingga banyak pekerjaan yang tertunda dapat diselesaikan kembali.

Read More

wakil Ketua FKKC " minta Bupati serius tangani persoalan sampah"

INDOMEDIANEWSC- Permasalahan sampah jangan hanya dijadikan wacana dan mimpi disiang bolong.

Mungkin kata-kata ini sangat pas jika melihat persoalan sampah di Kabupaten Cirebon yang hingga saat ini terkesan ada dan tiada.

Mengapa demikian, karena selalu sampah yang menjadi pembahasan namun penyelesaiyannya terkesan sangat lambat.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua FKKC  ,H.Lili, menyayangkan lambatnya kinerja Pemda untuk melakukan hal yang sifatnya sangat  urgent.

" penyelesaiyan sampah ini tidak cukup hanya wacana , harus segera dilakukan langkah cepat dan jangan terhambat karena birokrasi, jika kita hanya berbicara tatacara dan mekanisme, sampai kapan masalah bisa terselesaikan" tuturnya.

 

Lebih lanjut Lili menuturkan;,untuk persoalan sampah ini yang bisa menyelesaikan adalah Bupati.

" percuma kita berteriak masalah bagaimana menyelesaikan persoalan sampah bahkan wakil Rakyatpun ikut berteriak, jika pemangku kebijakan, dalam ini Bupati kurang merespon" tegasnya

" seharusnya Bupati cepat ambil keputusan, kami yang kebetulan berada di Kecamatan Lemahabang, telah berdiskusi dengan para Kuwu, bahkan seluruh Kuwu menginginkan di wilayah Kecamatan Lemahabang dibangun TPA sampah, karena lahannya sudah tersedia, jadi alangkah bijaknya jika persoalan yang jelas dan gampang jangan dibuat susah" tegas H.lili.

Pada prinsipnya, ketersediaan lahan untuk pembangunan sampah ini demi kepentingan Masyarakat secara luas.

" saya persilahkan Lahan milik pribadi saya untuk dijadikan TPA sampah, karena demi kepentingan Masyarakat luas, karena masalah sampah ini bukan saja hanya terkait kebersihan dan kesehatan, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah salah satu penyebab banjir juga dikarenakan tumpukan sampah yang tersebar di tempat-tempat umum, jadi intinya kami mengharap Bupati cepat tanggap" pungkasnya (1c)

Read More

TERMINAL CILEDUG KAPAN SELESAI?

INDOMEDIANEWSC- Terminal tipe B merupakan terminal yang dikelola oleh Dinas Perhubungan tingkat Provinsi. 

Provinsi Jawa Barat memiliki total 14 terminal tipe B yang ada. Dari semuanya, baru 7 yang Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D)-nya beres. Di dalam kelompok ini termasuk Terminal Ciledug di Kabupaten Cirebon dan Terminal Cikarang di Kabupaten Bekasi. 

"Pada tahun 2022 mulanya Pemprov Jabar akan membangun dua terminal, yakni Cikarang dan Ciledug. Sayangnya, karena _fiscal gap_ yang menganga begitu dalam, APBD Jabar hanya mampu mendanai pembangunan terminal Cikarang," tutur Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady. 

Dalam perkembangannya Cikarang diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, dana yang awalnya diperuntukkan guna membangun Cikarang dialihkan ke Ciledug.  Dengan demikian, Ciledug pun menjadi satu-satunya terminal yang akan dibangun pada tahun 2022. 

"Melihat progres pembangunannya, hingga kini baru perataan bangunan di lahan seluas 8.090 meter persegi itu. Proses lelang pekerjaan sudah dilakukan. Namun, melihat perkembangannya, tanda tangan kontrak diperkirakan baru bisa dilakukan sekitar bulan Maret," tambah Daddy yang merupakan anggota dewan dari daerah pemilihan Jabar XII (Cirebon-Indramayu) menuturkan.

Lebih lanjut Daddy menambahkan, kondisi di terminal saat ini menunjukkan bahwa jumlah bis yang masuk sudah ada kenaikan sekitar 15%. Setiap hari sudah masuk sekitar 30 bis, terutama Primajasa dan Luragung. 

"Kita tunggu saja. Semoga terminal yang sudah ditunggu pembangunannya oleh masyarakat itu segera terwujud," pungkasnya. (2b)

Read More

Acara Pra Musrenbang baru dimulai " Anggota Dewan" tinggalkan tempat

INDOMEDIANEWSC- Kehadiran Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, dalam  kegiatan Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), sejatinya untuk menampung  aspirasi dari berbagai sektor, namun sangat disayangkan hal tersebut tidak terpenuhi dalam kegiatan Pra Musrenbang Kecamatan Susukanlebak, tahun anggaran 2023,  Kabupaten Cirebon.

Pasalnya  anggota DPRD dari fraksi PDI-PERJUANGAN Abdul  Rohman, meninggalkan kegiatan Pra Musrenbang di Kecamatan Susukanlebak, sebelum kegiatan selesai, Rabu (26/1/22)

Camat Susukanlebak Juli Ashari menyampaikan,  Dalam kegiatan Pra Musrenbang memang hanya dihadiri salah satu anggota dewan ,  lantas pergi saat kegiatan berlangsung, dan itu dikarenakan yang bersangkutan ada keperluan yang urgent, sehingga dengan terpaksa harus meninggalkan kegiatan.

"Tadi beliau menyampaikan akan tetap mensupport dan mendukung apa yang menjadi usulan di pra Musrenbang Kecamatan Susukanlebak tahun anggaran 2023," tuturnya

Dikatakannya, dalam kegiatan pra Musrenbang ini kan sifatnya menampung berbagai aspirasi yang akan ditindaklanjuti dalam kegiatan Musrenbang nanti, sesuai dengan skala prioritasnya.

" Kalau nanti di kegiatan Musrenbang tingkat kabupaten baru semua akan hadir baik dari dinas maupun anggota DPRD Kabupaten Cirebon," paparannya.

Sementara Kuwu Se- Kecamatan Susukanlebak, melalui salah satu Kuwu yang namanya tidak mau dipublikasikan,  saat disinggung anggota dewan yang hadir meninggalkan kegiatan Pra Musrenbang mengaku kecewa dan sangat disayangkan, karena manakala usulan yang tidak terserap di anggaran Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) dapat diusulkan melalui Pokir Dewan. 

Seperti kita ketahui anggaran untuk desa saat ini masih di prioritaskan dalam penanggulangan Covid-19, tentunya dengan kehadiran anggota dewan DPRD dapat menampung berbagai keluhan yang dapat di tindaklanjuti oleh anggota dewan.

"Kami sangat menyayangkan hal tersebut, ini jelas menghambat aspirasi kami, karena keterbatasan anggaran di desa, bagaimana kami mengusulkan melalui anggaran ,  lah dewan nya ajah ga ada," pungkasnya.

Persoalan meninggalkannya Wakil Rakyat disaat Acara belum selesai, mendapat sorotan dari salah seorang Aktifis Cirebon timur, Moh Munif.

" kami memang mendengar adanya Anggota Dewan terhormat yang meninggalkan tempat sebelum acara selesai, ini memang terlihat sepele, namun logikanya mau menampung aspiraai apa, lah yong sebelum acara kelar sudah meninggalkan tempat, kalaupun memang ada keperluan lain, maka kami menganggap bahwa pra musrembang ini tidak penting" jelasnya.

Lebih Lanjut Munif, menuturkan.

" mereka (Wakil Rakyat-red) lupa saat dimana mereka awal mencalonkan diri, hujan , panas pun mereka mendatangi Rakyat, mbok ya setelah jadi hargai amanat Rakyat, kasihan orang bawah yang mempercayakan amanatnya, sementara acara yang penting dianggap biasa saja, ini sangat berlawanan, yang perlu diingat diadakannya pra Musrem maupun musrem adalah untuk mengetahui aspirasi, bukan hanya sebuah kumpul-kumpul" pungkasnya. (1c)

Read More

Kecamatan Astanajapura gelar Pra Musrembang " kuwu merasa tidak puas"

INDOMEDIANEWSC- Pra musrembang kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, yang diselenggarakan diaula Kantor Kecamatan setempat, Selasa, 25/01/2022, tidak sesuai yang diharapkan.

Alasan tidak sesuainya harapan tersebut seperti yang dituturkan Ketua FKKC Kecamatan, sekaligus Kuwu Desa Kanci, Subandi.

Dirinya menganggap pelaksanaan pra Musrembang kecamatan ini kurang memenuhi harapan para Kuwu.

" kami beranggapan Pra Musrembang Kecamatan ini hanya bersifat kumpul-kumpul, mengapa kami beranggapan demikian, buat apa kita membahas penggunaan Anggaran sementara total Anggaran dan penggunaannya sudah di plot, ini lah yang menbuat kami merasa tidak puas" tuturnya.

Lebih lanjut , pria yang akrab disapa Bandi ini menuturkan.

" seharusnya para Kuwu membicararakan dulu apa-apa saja program dan total Anggaran yang harus direalisasikan, setelah ada hasil baru dibawa ke pra musrembang kecamatan, bukannya di plot dulu terus diadakan Musrem, kan aneh" tegasnya.

Senada hal tersebut disampaikan Kuwu Desa Mertapadawetan, Sumarno.

" Pra musrembang kecamatan mungkin tujuannya baik, namun akan lebih baik lagi jika alokasi anggaran dan apa yang akan dilakukan berawal dari pihak Desa, bukannya sebaliknya, buat apa Musyawarah atau pra musrem jika anggaran maupun penggunaannya sudah ada, kami rasa ini kurang bermanfaat" jelasnya.

Menyikapi hal tersebut, Anggota DPRD fraksi Gerindra Kabupaten Cirebon, yang hadir dalam acara tersebut, R.Cakra Susena, menjelaskan.

" pra musrembang kecamatan ini sangat bermanfaat bagi pihak Pemdes, karena bisa mengetahui apa saja yang diperlukan pihak Desa, kami tentunya akan berusaha maksimal mungkin untuk memenuhi keinginan para Kuwu, namun yang harus diingat adalah adanya keterbatasan Anggaran, oleh karenanya, kami mengharap adanya peran serta dari semua pihak, khususnya dalam membedakan mana program sekala prioritas mana yang tidak, yang pasti apapun program yang bermanfaat bagi semua pihak akan kami perjuangkan dengan segala kemampuan yang kami miliki" tuturnya.

Sementara saat disinggung terkait persoalan Perpres 104 tentang penggunaan BLT DD  yang diperbolehkan dipergunakan untuk hal lainnya dengan alasan adanya pidato mentri yang memperbolehkan dengan alasan disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi Desa yang bersangkutan, dengan gamblang Cakra , menuturkan.

" ini dilema dan akan merugikan pihak Desa, hususnya para Kuwu. Jika memang aturannya 40% diperuntukan bagi BLT DD, ya patuhi, jangan sampai terjebak oleh pidato atau perkatann Orang lain, sekalipun itu Menteri, jika memang mau merubah, ya cabut dulu Kepres 104 dan lakukan perubahan, karena ini Kepres, kedudukannya sangat kuat, jangan sampai ini jadi jebakan yang akan merugikan kuwu dengan dalih pidato menteri" tegas Cakra.

Sayangnya dalam pelaksanaan pra Musrembang tersebut Camat Astanajapura, H. Suharto, tidak hadir. (1c)

Read More

KCJB SAMPAI KERTAJATI?

oleh 

Daddy Rohanady

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat

Kontroversi sempat menyeruak terkait pembangunan Kereta Cepat Bandung-Jakarta (KCJB). Bukan hanya terkait proses pembangunannya, pro-kontra juga dikaitkan dengan namanya. Pada masa-masa awal pembangunannya, nama yang digaungkan adalah Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Belakangan, nama KCIC lebih dilekatkan pada perusahaan patungan Indonesia-China itu. 

Pada rencana awal yang diluncurkan, ada empat transit oriented develompent (TOD). Dari keempatnya, satu berada di DKI Jakarta, yakni Halim dan tiga di Provinsi Jawa Barat, yakni di Karawang, Walini, dan Tegalluar.

Dalam perkembangannya, TOD Walini ditunda lebih dahulu. 

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menilai Padalarang lebih pas daripada Walini. Hanya saja, salah satu syaratnya untuk mengoptimalkan TOD Padalarang adalah harus ada feeder dari Kebon Kawung serta melayani Bandung dan Cimahi.

Padahal, di kawasan Walini sudah beredar banyak pihak yang berusaha membebaskan lahan. Hal itu bisa dipahami mengingat rencana awal di TOD Walini pada awalnya akan dikembangkan menjadi alternatif pengganti Ibu Kota Jawa Barat. Bahkan ada renana dibangun pula kampus Institut Teknologi Bandung (ITB). Dengan demikian, dibutuhkan lahan lebih dari seribu hektare.

Di sisi lain, dengan ditambahnya TOD Padalarang, dibutuhkan pula kerja sama dengan manajemen Kota Baru Parahyangan. Memang pasti dibutuhkan banyak penyesuaian. Meskipun demikian, Padalarang dinilai lebih strategis. Padalarang dianggap lebih potensial menjadi titik pertemuan dari banyak lokasi, sehingga lebih potensial pula untuk menjaring penumpang.

Trase KCJB pada awalnya disetting sejajar jalan tol. Namun, kalau itu yang dipilih, bisa berbahaya. Tikungan di Karawang terlalu tajam. Dengan kecepatan bisa mencapai 350 km/jam, tikungan bisa dipastikan akan membahayakan keselamatan penumpang KCJB.

Selain itu, pergeseran trase dan TOD Karawang ke bagian selatan pasti memberi manfaat lain. Dengan pilihan itu, perkemangan Karawang selatan juga lebih terakselerasi. Ini berarti TOD Karawang diharapkan juga sekaligus sebagai pendorong percepatan pengembangan kawasan.

TOD Halim merupakan satu-satunya stasun elevated. Dengan luas sekitar 7,5 hektare, stasiun yang sangat menarik karena berada di perbatasan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Stasiun ini diharapkan juga menjadi stasiun terpadu yang akan menjadi salah satu "stasiun wisata".

KCJB diharapkan menjadi kebanggaan masyarakat. Kontribusi KCJB juga tidak sedikit. Hingga akhir Desember 2021 saja sudah Rp3 triliun lebih. Halim saja bisa Rp1,5 triliun untuk pembebasan lahan.

KCJB dari DKI akan melintasi 8 kota/kabupaten di Jawa Barat. Konsekuensinya, pasti akan menggunakan lahan. Namun, bangunan TOD akan sangat memperhatikan heritage di sekitarnya. Selain itu, tentu sangat diharapkan agar pembangunan trase double track sepanjang 142,3 km itu tidak lantas mengorbankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Jabar.

KCJB dengan kecepatan 350 km/jam hanya bisa melintas di jalur Karawang-padalarang. Sesungguhnya ada dua tipe KCJB. Tipe pertama dari TOD Halim langsung ke TOD Padalarang. Waktu tempuhnya 36 menit. Sedangkan tipe kedua akan berhenti di TOD Karawang. Waktu tempuh KCJB ini menjadi 45 menit. 

Setiap hari KCJB beroperasi 68 perjalanan. Dengan kapasitas penumpang sekitar 600 orang, tarif satu trip per penumpang diperkirakan pada kisaran Rp250.000-350.000.

Per tanggal 19 Januari 2021, progres pembangunan sudah mencapai 79,9%. Semoga terget beroperasi pada Juni 2023 bisa terwujud.

Read More

Nana Kencanawati " soroti tarif Puskesmas dan penjualan LKS "

INDOMEDIANEWSC- Menurut Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Hj. Nana Kencanawati, kenaikan tarif di Puskesmas belum lakukan sosialisasi pada masyarakat, sehingga tidak sedikit warga yang mengeluhkan kenaikan tarif dari Rp 4.000 menjadi Rp 10.000. Selain itu, secara mendadak, Perbup diberikan ke DPRD dan spontan disetujui, namun beberapa catatan yang harus dilaksanakan. 

"Perbup sudah jadi dan catatan yang harus dilakukan antara lain, meningkatkan pelayanan masyarakat dan inovasi dari Puskesmas itu sendiri,"tuturnya, usai Pra Musrenbang di Kecamatan Lemahabang, Senin 24/1/2022.

Politisi Gerindra ini menjelaskan, tiga bulan ke depan, akan evaluasi dari kenaikan tarif ini. Bila belum maksimal dari segi pelayanan maupun lainnya, yang merupakan catatan yang diajukan, maka Pa bupati mesti mencabut kembali Perbup tersebut dan dikembalikan ke tarif lama, yakni Rp 4.000.

 "Perbup yang terkesan tergesa-gesa tersebut akan dilakukan evaluasi, agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. Memang, rencana kenaikan tarif sudah lama, kenapa tidak dari dulu sosialisasi ke masyarakat dan menyerahkan draf Perbup kenaikan tarif. Karena sudah terlanjur tarif naik, harus dibarengi dengan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi pasien dan keluarga pasien," jelasnya.

Ketika ditanya, apakah sudah ada peningkatan pelayanan di Puskesmas, Nana menjawab, belum ada.

 "Yang saya tahu, belum ada perkembangan yang signifikan dari kenaikan tarif Puskesmas. Bahkan saya dapat informasi, salah satu Puskesmas mati lampu karena token listrik habis. Tentunya, saya sangat miris dengan kejadian tersebut," tuturnya.

Dirinya menghimbau pada Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik pada masyarakat. 

"Diharapkan, masyarakat yang berobat ke Puskesmas tidak ada keluhan mengenai pelayanan, dengan kenaikan tarif berobat tersebut," harapnya.

Sekedar informasi, awal Januari 2022 terjadi kenaikan tarif pelayanan kesehatan Puskesmas di Kabupaten Cirebon. Dari Rp 4.000 menjadi Rp 10.000.

Sementara itu, saat disinggung terkait masih adanya pihak Sekolah yang menjual LKS dan barang lainnya yang dibebankan kepada wali murid dengan dalih tanpa paksaan, dengan tegas Nana, menuturkan.

" apapun dalihnya selayaknya pihak Sekolah tidak membebani para orang tua siswa, termasuk untuk pembelian LKS atau sejenisnya, apalagi situasi saat ini masih belum normal, yang harus dicatat adalah tidak semua orang tua siswa termasuk dalam keluarga mampu, sementara mereka pun ingin Anaknya seperti yang lain, jadi tolong kedepankan nurani, toh saat ini penghasilan Guru sudah sangat luar biasa ditambah lagi ada sertifikasi" pungkas Nana Kencanawati. (1c)

Read More

Bupati Cirebon " Tanggung Biaya pengobatan warga Lemahabangkulon"

INDOMEDIANEWSC -  Bupati Cirebon Imron Rosyadi, memberikan bantuan kepada salah satu warga Desa Lemahabang Kulon, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, yang diketahui adanya benjolan besar  pada kaki pasca terjatuh, yang hingga saat ini  belum diketahui jenis penyakitnya,  Senin, 24/1/22.

Imron dalam kesempatan tersebut menyampaikan,  Ananda Dimas Pramdita (18) putra dari Wasna dan Alimah, warga blok makam panjang, Lemahabang Kulon ini, informasi yang diperolehnya Ananda Dimas ini mengalami sakit sudah lebih kurang enam bulan, awalnya dia jatuh dan di bawa ke dokter, tapi ternyata tidak tertangani, dan untuk memastikan apa penyebab adanya benjolan yang ada di kakinya maka  dirujuk ke rumah sakit Bandung.

Imron pun menjelaskan terkait  diagnosa penyakitnya  belum diketahui pastinya, kemarin sampel dagingnya sudah diambil, untuk kesimpulannya sendiri baru diketahui Jumat mendatang.

" Ananda Dimas sendiri akan berangkat ke Bandung hari Kamis nanti, menggunakan mobil desa, dan saya sudah berkoordinasi dengan Pak Kuwu, terkait biaya semua ditanggung sama Pemkab," tutur Imron 

Dalam kesempatan tersebut Imron pun berpesan, di musim penghujan dan cuaca ektrem seperti sekarang ini, agar masyarakat harus menumbuhkan kesadaran dalam menjaga lingkungan bersih, artinya masyarakat harus disiplin dengan membuang sampah pada tempatnya,  menjaga kesehatan menjadi hal yang sangat penting karena di cuaca seperti sekarang ini jika tidak pandai merawat badan tentunya akan berdampak kepada kesehatan.

"Segerakan periksa ke puskesmas atau ke dokter, kalau memang perlu bantuan  disini kan ada Pak Camat  maupun langsung ke Pak Kuwu," ungkapnya.

Sementara orang tua Ananda Dimas Wasna, menyampaikan 

kronologis  awalnya Dimas jatuh  trus kaki  sebelah kiri luka,  sebelah kanan tidak apa apa,  setelah lima atau enam  bulan baru terasa ada benjolan, kemudian di operasi di salah satu Rumah sakit di Astanajapura, pada 2 November 2021, dan dirawat selama tiga hari.

setelah dilakukan operasi ada bekas operasi di bekas   jahitan ada benang, kemudian dicabut sekalian sama  perbannya, tapi tidak berselang lama benjolannya  langsung membesar.

"Karena tidak ada penanganan kami ke Bandung, dan membawa sampel dagingnya, kalau penyakitnya apa belum tau nanti hari Jumat baru bisa diketahui," paparnya.

Menurut Pria yang keseharian sebagai buruh lepas ini menyampaikan keinginannya agar anak semata wayangnya kembali sembuh, dan  mendapatkan hasil yang positif agar anaknya dapat ditangani  dengan baik sehingga harapan sebagai orang tua melihat anaknya sehat kembali menjadi kenyataan.

" kami sangat berharap Anak saya mendapat pelayanan terbaik dan segera sembuh seperti sedia kala" tuturnya.

Dirinya pun mengucapkan banyak terima kepada Pemkab Cirebon dalam hal ini Bupati, dan juga kepada Pemdes Lemahabang Kulon, yang sudah membantu sepenuhnya  terhadap keluarga hususnya dalam usaha penyembuhan Anaknya 

Sementara Kuwu Lemahabang Kulon Rudiana, menyampaikan Pemdes dalam hal ini mensupport penuh  keluarga Wasna yang ingin anaknya Dimas yang mengalami benjolan di kaki yang semakin membesar tersebut untuk ditanggulangi dengan benar.

"Dari awal kami sudah mengupayakan semaksimal mungkin, dengan berkoordinasi dengan Pemkab dan dinas terkait, agar Dimas mendapatkan perawatan dan ditanggulangi dengan baik,  semoga harapan ke dua orang tua Dimas,  dapat melihat  Dimas kembali sembuh dapat dikabulkan oleh Allah," terang Rudiana. (1c)

Read More

Pra Musrembang Kec Lemahabang " Bupati harus cepat tangani persoalan sampah"

INDOMEDIANEWSC- Pra musrembang kecamatan Lemahabang Tahun Anggaran 2023 dirasa sia-sia. Hal ini disampaikan Kuwu Desa Tuk Karangsuwung, Azis, yang menyayangkan adanya pembahasan pengguna Anggaran namun kerap realisasinya tidak sesui.

" kami terkadang merasa percuma mengikuti pra atau Musrembang Kecamatan, mengapa demikian, kerap kali apa yang kami ajukan realisasinya tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan" tegas Azis.

Acara yang dihadiri oleh beberapa wakil Rakyat dari berbagai fraksi tersebut dan para Kuwu Se Kecamatan lemahabang , terkuak berbagai persoalan yang sifatnya prioritas namun terkesan dikesampingkan, diantaranya masalah banjir dan sampah.

Kekecewaan tersebut dituturkan Kuwu Desa Cipeujeuh Kulon. H. Lili. Dirinya merasa apa yang seharusnya diperioritaskan namun seolah dianggap biasa.

" saya secara pribadi tidak mempersoalkan mau di buatkan TPA sampah atau tidak, namun dikarenakan adanya desakan dari para kuwu untuk meminta peduli dengan penanganan sampah, maka saya bersedia menyediakan lahan pribadi saya untuk dijadikan tempat pengolahan sampah atau tempat pembuangan sampah akhir, sayangnya apa yang kami harapkan walaupun dengan dukungan penuh Anggota  Dewan , seakan sia-sia jika pemda tidak meresponnya, jadi saya tegaskan kalau pihak Kabupaten lambat merespon persoalan sampah, lebih baik tidak usah" tegasnya.

Senada hal tersebut disampaikan Kuwu Desa Lemahabangkulon, Rudiana.

" persoalan sampah ini harus segera dicari solusinya, dan saat ini solusinya sudah ada, yaitu kesediaan Kuwu Lili , yang siap dan menyediakan lahannya, jadi selayaknya pihak terkait merespon dengan sigap" tuturnya.

Menyikapi hal tersebut, salah seorang Anggota Dewan dari fraksi Gerindra, Nana Kencanawati, menuturkan.

"Kami tentunya akan terus berupaya untuk memenuhi harapan  dan keinginan para Kuwu, ini perlu dilakukan karena memang sudah sepatutnya di Kec Lemahabang ini dibangun TPAsampah  maupun pengelolaan , apalagi untuk lahannya sudah tersedia, namun demikian tentunya harus melalui berbagai kajian" jelasnya. 

Sementara saat disinggung terkait kenaikan tarif biaya pengobatan  di puskesmas yang semula Rp.4000 berubah menjadi Rp.10.000. Dirinya menuturkan

"kami sangat menyayangkan saat akan dilakukan perubahan tarif, pihak kami tidak dilibatkan, yang pasti kami beri waktu 3 bulan, jika dalam waktu 3 Bulan pelayanan puskesmas tidak berubah, termasuk kualitas obat-obatan, maka kami minta segera dilakukan evaluasi" jelas Nana Kencanawati.

Senada hal tersebut ditegaskan Anggota DPRD fraksi Golkar, Diah Irwani Indriyati.

"Sudah seharusnya Bupati mendukung penuh progran pembangan sampah, buat apa mendengungkan darurat sampah jika Bupati atau pihak Kabupaten tidak mendukungnya" tegas Diah. (1c)

Read More

PLT Kuwu Lemahabang siap dilantik " PKK tetap bersinergi"

INDOMEDIANEWSC- Pemerintah Desa/Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, rencanakan secepatnya laksanakan  pelantikan Plt kuwu desa setempat.

Menurut Camat Lemahabang, Edi Prayitno, pelantikan Plt Kuwu Lemahabang, dikarenakan kuwu RN belum ngantor sekitar satu bulan. 

"Atas usulan pihak dan lembaga desa mengenai Plt kuwu, kami teruskan ke kabupaten. Kemudian, kami menunggu untuk adanya pelantikan Plt kuwu," tuturnya, usai menghadiri pelantikan ketua tim penggerak PKK desa di aula kecamatan setempat, Sabtu 22/1/2022.

Masih dikatakan Edi, aturan dan mekanisme perlu ditempuh untuk adanya Plt kuwu. Maka, pihaknya terus koordinasi dengan kabupaten mengenai Plt kuwu Desa Lemahabang. 

"Secepatnya akan ada Plt kuwu, agar pelayanan lebih maksimal," ujarnya didampingi Ketua Tim Penggerak PKK kecamatan setempat, Titin Supriatin.

Titin menambahkan, pelantikan ketua tim penggerak PKK desa yakni Desa Belawa, Cipeujeuhwetan, Sindanglaut, Asem dan Desa Lemahabangkulon, dikarenakan masa bakti telah usai. 

"Seiring pergantian kuwu di masing-masing desa, maka ketua tim penggerak PKK desa juga diganti. Diharapkan, ketua tim penggerak PKK desa dapat bersinergi dengan berbagai pihak dalam melaksanakan tugas," harapnya.

Dirinya mengucapkan selamat atas terpilihnya ketua tim penggerak PKK desa yang baru. "Mari wujudkan Kecamatan Lemahabang, yang menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Cirebon," ucap Titin. (1c)

Read More

Di Duga Pemasangan Billboard di Desa Citemu Tidak Sesuai

INDOMEDIANEWSC -  12 Desa di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon yang telah melaksanakan pemasangan Billboard, dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.17,5 juta dengan Speck 3x4x1.

Sayangnya, Pemasangan Billboard di Desa Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, di duga Tidak Sesuai Speck RAB.

Semua pemerintahan tingkat Desa di seluruh Jawa Barat termasuk kabupaten Cirebon, mendapat anggaran sebesar Rp.17,5 juta untuk melakukan pemasangan pengadaan Billboard di setiap halaman desa yang berfungsi sebagai media informasi ke masyarakat luar. 

Dari adanya program tersebut, sangat disayangkan, pasalnya pemasangan Billboard di Desa Citemu, diduga menyalahi ketentuan speck dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp.17,5 juta dengan Speck 3x4x1.

Menyikapi hal tersebut, beberapa awak media meminta konfirmasi ke Kuwu Citemu Herintiano .

membenarkan bahwa SPJ bilbord masih di Kuwu PJ Rohmat, dan sampai berita ini diterbitkan belum diterima kuwu." Tegasnya. Minggu (23/01/22).

Dari permasalahan tersebut, kata Kuwu Herintiano atau yang akrab dipanggil kuwu Are, dirinya sudah menginstruksikan kepada Sekdes desa Citemu untuk menyelesaikan administrasi dan SPJ bilboard dengan transparansi, agar roda pemerintahan desa ke depan tidak ada ganjalan dari permasalahan pemerintah yang dulu. Ungkapnya.

Akibat SPJ Billboard belum selesai, saat di konfirmasi ke Camat Mundu H. Anwar Sadat M.Si, melalui sambungan telp WhatsAppnya. Dirinya tidak menggubris. 

Seharusnya dalam pelaksanaan menunjuk pihak ketiga untuk mengerjakan bilbord tersebut. Dengan melalui mekanisme yang tertuang dalam perka LKKP No.13 Tahun 2013 tentang pedoman tatacara pengadaan barang dan jasa didesa. Akan tetapi pada pelaksaan dilapangan pengerjaan tidak sepenuhnya dikerjakan oleh pihak ke tiga. Karena yang membeli bahan – bahan untuk bilbord itu Pejabat (PJ) desa Citemu, sementara untuk pemasangan oleh pihak ke tiga.

Melihat pemasangan Billboard di Desa Citemu tersebut diduga telah menyimpang dari Speck dan mekanisme penunjukan pihak ketiga, yang tidak memakai aturan dalam pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah Desa yang telah ditetapkan pemerintah pusat. (Red)

Read More

PKB Kabupaten Cirebon Buka Posko " Peduli Banjir Waled"

INDOMEDIANEWSC - Banjir yang menggenang di wilayah Kecamatan Waled Kabupaten Cirebon menyita banyak perhatian masyarakat, tak terkecuali dari elemen pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Cirebon. 

Dengan gerak cepat, sehari setelah mendengar kabar di wilayah tersebut terkena banjir. DPC PKB Kabupaten Cirebon membentuk posko peduli banjir di Gedung KOBER (kelompok belajar) Miftahul Akhyar, Desa Karangsari, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, Sabtu 22/1/2022.

Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon Raden Hasan Basori mengatakan, dibentuknya posko peduli banjir  diharapkan dapat meringankan dan memenuhi kebutuhan korban banjir.

"Di posko ini kami sediakan dapur umum, tempat evakuasi warga serta ruang aman bagi semua korban banjir,"tuturnya 

Selain itu kata Hasan posko penanggulangan banjir ini berangkat dari kepedulian PKB terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon. 

Sementara, adapun bantuan yang diberikan pengurus DPC PKB hari ini, berupa makanan siap saji sebanyak 4000 paket makanan.

"Sebanyak 4000 paket makan siap hidang sudah kami bagikan ke masyarakat. Ke depannya posko yang kami bentuk bisa difungsikan,"jelas Hasan.

Untuk diketahui, akibat intensitas hujan yang tinggi di wilayah Cirebon Timur, mengakibatkan banjir di 10 desa Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon. Desa yang paling parah diantaranya, Desa Cibogo, Karangsari, dan Mekarsari.

Amir (39), selaku koordinator POSKO penanggulangan banjir menuturkan, bahwa banjir kali ini merupakan banjir terparah dalam kurun waktu 3 tahun kebelakang.

"Banjir kali ini terparah, karena 10 desa, terdampak banjir," tuturnya. (1b)

Read More

KETUA DPW PARTAI BERKARYA SAMBANGI SEKRETARIAT DPD KAB. CIREBON

INDOMEDIANEWSC - Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Jawa Barat Ir. H. Gunawan Hasan beserta jajaran pengurus DPW sambangi Sekretariat DPD Partai Berkarya Kabupaten Cirebon, yang beralamat di Jl. Raya Sunan Gunung Jati No. 1 Desa Wanakaya Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon.

Dalam kunjungannya, Ir. H. Gunawan Hasan disambut langsung  oleh Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Cirebon Mustamid, A.M, S.Pd., S.H., M.H., C.L.A.  bersama jajaran kepengurusan Partai Berkarya.

Gunawan Hasan, dalam kesempatan tersebut  memberikan pembekalan terhadap para pengurus DPD Kabupaten dan Kota. Menurutnya, era demokrasi dengan sistem membagi-bagikan uang sudah tidak efektif lagi karena tidak ada batasnya siapa yang terbanyak itu yang mendapat perhatian, itu juga masih belum bisa jadi jaminan untuk memilih calon tersebut. 

begitu juga, menggunakan daya magnet mengandalkan ketokohan atau kharismatik seseorang sudah tidak lagi bisa digunakan oleh para calon legislatif atau calon kepala daerah. 

Dijelaskannya, hancurnya tatanan demokrasi yang sehat disebabkan oleh maney politik, kecurangan secara tersturktur dan masif dalam meloloskan calon tersebut, selain itu  adanya keberpihakan penyelenggaraan pemilu terhadap calon tertentu, sehingga apabila pola seperti ini masih tetap dipelihara maka akan mengghasilkan para pemimpin yang tidak amanah dan koruptor. 

Karena dalam benaknya bukan tugas pengabdian pada bangsa dan rakyatnya melainkan kepentingan pribadinya atau kelompoknya lebih diutamakan.

Gunawan,  menekankan 

"pada para calon legislatif dari Partai Berkarya Kabupaten / Kota Cirebon untuk menanamkan tidak lagi menggunakan Konsep Konpensional mendatangi dalam suatu acara kemudian mengenalkan diri, atau mengumpulkan disuatu tempat dengan mengundang dari beberapa kelompok dengan latar belakang yang berbedah itu hasilnya tidak maksimal terbukti banyak sia-sia nya." Jelasnya.

Lebih lanjut dirinya memaparkan

"Konsep yang ampuh adalah membuat jaringan dari mulai kekerabatan, pertemanan intinya perbanyak jalin tali silaturrahmi uang tidak menjadi ukuran masih banyak rakyat yang cerdas dalam memilih calonya pasti yang diutamakan orang yang dia kenal atau orang yang dianggap dekat," ungkapnya 

Dirinya menyampaikan, untuk pelantikan DPD Partai Berkarya se-Jawa Barat,  direncanakan akan dilaksanakan pada 23 Pebruari 2022 mendatang di Kota Bandung, dan nantinya pelantikan tersebut  akan dihadiri oleh Ketua Umum Partai Berkarya Mayor Jendral Muchdi Purwoprandjono mantan Komandan Jendral Kopassus.

Sementara Ketua DPD Partai Berkarya Kota Cirebon , Bambang, SH. Dalam pandangannya Kota Cirebon terdiri 5 Kecamatan dan sebagai pengurus telah melakukan pembentukan ditingkat Kecamatan.

" Insyaallah,  untuk Kota Cirebon solid," ungkapnya

Menurutnya,  memang diakuinya,  ada sedikit  kesulitan ketika menemui konsituen karena adanya anggapan dari masyarakat bahwa partai  politik pasti ada uangnya, dan itu yang kerap ditanyakan oleh masyarakat

" Siap maju sebagai calon Legislatif di Kota Cirebon, meskipun hanya satu periode,  ya karena  faktor usia," tandasnya

Sedangkan  Ketua DPD Partai Berkaya Kabupaten Cirebon, Mustamid,  sekaligus sebagai Ketua Kongres Advokat Kabupaten Cirebon menuturkan, apa yang disampaikan oleh Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Jawa Barat Gunawan Hasan, menurutnya cukup logis dan patut menjadi dasar  untuk meraih simpati rakyat. Namun ada hal yang penting juga disampaikan kepada masyarakat khususnya bagi umat muslim untuk memahami  arti politik.

" Pada saat itu ada doktrin agar  para ustadz, atau  Kiai tidak usah berpolitk, dan  cukup mengajar ngaji di masjid, langgar dan pesantren saja, menurutnya,  hal ini merupakan pembodohan dan bentuk ketakutan kepada para ustad dan kiyai karena mereka punya banyak simpatisan," ujar Mustamid.

Kalau ini dibiarkan maka kekuasaan akan diambil oleh orang lain dan apalah artinya umat Islam di Indonesia mayoritas namun tidak berdaya, hanya sebagai penonton di negerinya sendiri. Banyak hal-hal yang dipertontonkan kita semua namun hanya bisa diam dan diam saja tanpa bisa berbuat apa-apa sungguh sangat miris sekali hidup di negara yang merdeka kebebasan dan hak-hak Azasinya di batasi.

"Imam Gozali saja mewajibkan umat islam harus berpolitik, bahkan Nabi Muhammad pun ternyta berpolitik, menentukan pilihan dapat menentukan nasib bangsa lima tahun mendatang," terangnya 

Dia pun  berharap Para tokoh agama maupun  Kiai yang mempunyai pesantren untuk ikut mencalonkan sebagai anggota legislatif dari partai berkarya Kabupaten Cirebon.

"Karena Partai berkarya terbuka untuk umum, tujuanya adalah mari kita bangun Cirebon sebagai kota wali yang bermartabat," pungkasnya ( 1c)

Read More

LSM Barak Kritisi " Anggaran tak sesuai " siap -siap dilaporkan

INDOMEDIANEWSC- Perbaikan jalan berupa pengaspalan yang menghubungkan antara Desa Karangsambung-Desa Karangtengah, Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon, terkesan asal-asalan. Terlihat, jalan tersebut baru sekitar dua bulan diaspal kembali berlubang.

Keterangan yang disampaikan  Sekjen LSM Barisan Rakyat Indonesia (Barak Indonesia) Kabupaten Cirebon, To'at Hidayat, kondisi jalan yang baik merupakan dambaan masyarakat dan pengguna jalan, agar dapat beraktivitas dengan nyaman. Namun dengan adanya perbaikan yang terkesan asal-asalan, akan berdampak buruk.

 "Sangat disayangkan, anggaran yang mencapai kisaran ratusan juta rupiah kurang maksimal hasilnya. Bagaimana pengawasan dari dinas terkait untuk proyek tersebut. Masa Baru sekitar dua bulan sudah kembali berlubang," katanya usai peresmian Sekretariat Barak Desa Kubangdeleng, Sabtu (22/01/2022)

To'at menjelaskan, sebagai kontrol sosial masyarakat LSM Barak tak hanya mengkritisi kebijakan pemerintah daerah yang terkesan tak berpihak pada masyarakat. Akan tetapi, pemerintah desa yang tergolong fantastis anggaran dana desanya.

 "Sesuai amanat Ketua Umum, D. Sutedjo, LSM Barak Indonesia harus menjadi pemersatu dan penyejuk bagi masyarakat. Salah satunya, dengan realisasi anggaran yang digelontorkan pemerintah pusat pada pemerintah desa. Misalnya, tak sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku, akan kami kritisi dan bila perlu dilaporkan ke pihak berwajib, baik kepolisian, inspektorat maupun Kejaksaan," jelasnya.

Masih dikatakan To'at, anggaran yang digelontorkan pemerintah, tentunya untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pembangunan desa. Tapi bila ada indikasi penyelewengan anggaran, akan dikritisi dan melaporkan pada dinas terkait untuk ditindaklanjuti. 

"Kami akan selalu hadir di tengah masyarakat yang memerlukan bantuan," tegasnya.

Dirinya mengharapkan pemerintah desa dan daerah untuk melaksanakan tugas dengan baik juga sesuai aturan, agar pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara merata. 

"Pengawasan dinas terkait sangat diperlukan, guna pengerjaan proyek menjadi lebih baik. Begitu juga pengawasan pada pemerintah desa, supaya anggaran yang ada dilaksanakan sesuai peruntukkannya," pungkas To'at. (3a)

Read More

Kuwu Cipeujehwetan " adakan tes bagi Perangkat Desa Baru"

INDOMEDIANEWSC - Berharap adanya perubahan ke arah yang lebih baik, Pemdes Cipeujeh wetan, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, menyelenggarakan program rekrutmen Perangkat Desa Baru dengan cara tes dan wawancara secara langsung.

Hal tersebut dituturkan Kuwu Cipeujeuh wetan, Cecep, saat pelaksanaan tes bagi calon perangkat Desa Baru di Aula Desa setempat, Jum'at  21/01/2022.

" kami mengharapkan roda pemerintahan Desa yang lebih baik dengan tenaga yang profesional dan memiliki SDM yang memadai, oleh karenanya saya selaku Kuwu membuka kesempatan bagi seluruh warga Desa Cipeujeuh wetan yang berminat untuk menjadi perangkat Desa baru, termasuk bagi Perangkat Desa yang lama untuk mendaftar dan mengikuti Tes dan Wawancara secara langsung" jelasnya.

Dalam keterangannya, Cecep menuturkan, selama dibukanya kesempatan tersebut, ada 30 warga Desanya yang berminat dan mendaftar menjadi perangkat Desa.

" pada awal pendaftaran ada 30 warga kami yang mendaftar, setelah dilakukan tes dan wawancara tersisa 20 Orang, dari dua puluh tersebut nantinya dipilih 10 Orang  berdasarkan hasil tes dan  wawancara  yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Perangkat Desa, hal ini pun kami tawarkan kepada perangkat Desa yang lama, namun dari perangkat yang lama tidak ada yang mendaftar, dan saat ini Perangkat Desa yang lama sebanyak 9 Orang secara tertis sudah mengundurkan diri " tuturnya.

Cecep berharap, dengan perangkat Desa yang baru diharapkan pelayanan maupun kinerja jajarannya akan semakin baik.

" harapan kami tentunya perangkat Desa yang terpilih mampu mengemban amanat dan menjalankan tugas sesuai tupoksi dengan maksimal, saya hanya berpesan, layani Maayarakat dengan penuh keramah tamahan,,jangan berat untuk tersenyum, selain itu,,harapan kepada seluruh warga Masyarakat untuk melupakan perbedaan disaat Pilwu, kini saatnya kita membangun Desa secara bersama-sama, mari kita bersatu padu untuk menjadikan Desa Cipeujehwetan lebih baik dari yang sudah baik" pungkas Cecep. (1c)

Read More

Ponpes Gedongan " Peran Pesantren dalam Peningkatan Kesehatan"

INDOMEDIANEWSC - Keberadaan Pondok pesantren  memiliki peran yang sangat sentral dan juga memiliki tanggung jawab moral terhadap kepentingan-kepentingan kemasyarakatan sekaligus kebangsaan dan kewarganegaraan serta menjamin kesehatan masyarakat.

Hal tersebut dituturkan Pengasuh Ponpes Gedongan, KH. Ahmad Hayi Imam, saat kegiatan Vaksinasi  anak usia 6 - 11 tahun di lingkungan Ponpes Gedongan, Rabu 19/1/22.

Menurutnya kegiatan  tersebut sebagai bukti nyata sinergitas pesantren dengan pemerintah terjalin dengan sedemikian  baiknya, dan senirgitas tersebut diprakarsai langsung Polri melalui  Wakapolda Jabar Brigjen Pol. Bariza Sulfi, S.I.K bersama jajarannya, dengan mengunjungi kegiatan tersebut.

"Kedatangan Wakapolda beserta rombongan ini 

menunjukan bahwa sinergisitas pesantren dengan pemerintah berjalan dengan baik," tutur tokoh Ulama yang akrab di sapa Kiai Ayi .

Lebih lanjut dirinya menuturkan, dengan sinergitas yang baik Ini  juga akan berimbas kepada terjaminnya ukhuwah persaudaraan antar ulama dan umaro, dengan demikian  akan  berimbas terjadinya kestabilan Pertahanan Keamanan Nasional  (Hankamnas)

" dalam hal ini pesantren memiliki peran yang sangat penting terlebih terhadap kepentingan-kepentingan kemasyarakatan,  sekaligus kebangsaan dan kewarganegaraan, menjamin  kesehatan bagi masyarakat," ujarnya.

Oleh karena  itu, dikatakan Kiai ayi, dalam menunjang sinergitas tersebut, ipoleksosbud  menurutnya menjadi hal yang sangat  penting, apabila ada  sinergitas  dengan ulama,dan umaro, dan juga  Polri dan TNI, tentunya ini akan semakin kuat stabilitas  keamanan, seperti  apa yang kita harapkan.

Lebih lanjut,  adanya kegiatan vaksinasi  ini menunjukkan bahwa Ponpes Gedongan ikut berperan aktif dalam menanggulangi  dan memutus mata rantai penyebaran wabah  Covid-19, khususnya di kalangan pesantren. 

Dirinya menyampaikan jika  pesantren itu  sudah terisolir dari kemungkinan-kemungkinan penyebaran virus Corona, namun  pesantren  tidak bisa menjamin, saat wali santri atau santri yang baru datang dari berbagai daerah, untuk itu dalam mengantisipasi adanya lonjakan Covid-19 di kalangan pesantren, Ponpes Gedongan sendiri telah melakukan upaya penerapan Protokoler Kesehatan yang ketat.

Artinya  setiap tamu yang datang atau pun wali santri dan juga para santri, harus melakukan rapid test, kalau ada indikasi mengarah adanya virus Corona, kita segerakan ambil tindakan karantina di tempat yang sudah Ponpes sediakan dengan demikian tidak akan berdampak buruk kepada lingkungan sekitar.

"Alhamdulillah, keluarga besar Ponpes Gedongan, semua dalam lindungan Allah dan semua dalam keadaan sehat, semoga Pandemi ini segera berakhir," pungkas  Kiai Ayi. ( 1b)

Read More

Sunda pun Nusantara " jangan buat kami menangis"

Penulis : R. Agus Syaefuddin

Indonesia adalah sebuah Negeri yang kaya akan suku, Budaya dan Bahasa. Dengan kekayaan yang ada, Indonesia atau Nusantara ini menjadi sebuah Negeri yang sangat membanggakan.

Dengan ragam budaya dan Bahasa yang ada, menjadikan Indonesia bagai Negeri terindah yang ada di muka bumi.

Sayangnya, keragaman tersebut dinodai oleh Oknum wakil Rakyat, yang konon pandai dan cakap dalam bertutur kata, namun sayang tak cakap untuk menjaga keagungan sebuah Bahasa.

Indonesia memang bukan saja milik Sunda, Jawa, Batak ataupun suku lainnya, namun mau tidak mau, diakui atau tidak, Sunda.adalah salah satu yang ada didalamnya.

Betapa menyakitkan, jika seseorang yang pandai dan dipercaya menjadi wakil Rakyat, melontarkan kalimat yang menyakiti suku Sunda.

Hanya karena menggunakan Bahasa Sunda, pejabat harus diganti, apakah Sunda ini sangat membahayakan?  

Wakil Rakyat adalah corong bahasa Rakyat, jika Corong tersebut dinodai, maka bukan hanya individu yang tersakiti, mungkin juga bukan hanya Sunda yang merasa sakit, karena Sunda, Jawa, Batak, Padang, Sumatra hingga Papua adalah Indonesia.

Melalui bahasa kita dinilai beradab, malalui tutur kata kita dianggap Bijak, melalui bahasa pula Indonesia ada hingga saat ini.

Jangan sakiti Orang Sunda hanya karena menggunakan Bahasa Sunda.

Jangan seolah menjadi Orang Hebat jika kehebatan tidak membuat orang lain merasa ada.

Nusantara Bukan Sunda, namun Sunda ada di Nusantara.

Jadi salahkah jika menggunakan Bahasa Sunda ???

Read More

Tanggul kali Cimanis Jebol " Warga Desa Beringin was-was"

INDOMEDIANEWSC- Akibat hujan deras, Tanggul aliran kali Cimanis yang berada tidak jauh dari pemukiman warga Desa Beringin, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Jebol.

Hal tersebut dituturkan Sekretaris Desa Beringin, Supriyadi, saat meninjau lokasi jebolnya tanggul, Kamis, 20/01/2022.

" jebolnya tanggul ini bukan saja kali ini, setiap musim  hujan sudah hampir dipastikan tanggul  tersebut akan jebol" jelasnya.

Lebih lanjut dirinya menuturkan, secara administrasi aliran kali Cimanis tersebut masuk di wilayah Desa Sigong, Kecamata  Lemahabang.

" memang jika dilihat dari kewilayahan, kali tersebut masuk di wilayah Desa Sigong, namun persoalannya adalah jika tanggul tidak diperbaiki secara permanen dan belum dilakukan penyodetan hingga menimbulkan bencana banjir, maka warga Beringin lah yang akan merasakan dampaknya, karena kalau warga sigong sangat jauh keberadaannya dari lokasi kali, hal inipun sudah seringkali kami laporkan kepada Dinas terkait, sayangnya hingga saat ini belum ada realisasi secara maksimal" tuturnya.

Saat ini tanggul tersebut hanya diperbaiki dengan pemasangan bambu dan penahan air dengan menggunakan pasir yang dibungkus karung.

" kami mengharapkan agar segera dilakukan penyodetan, acapkali hujan warga Beringin selalu dihantui rasa ketakutan, jangan sampai banjir dulu baru ada tindakan, selain adanya harapan untuk segera dilakukan penyodetan, kami pun berharap adanya perhatian dari Dinas terkait untuk segera melakukan perbaikan jalan usaha tani yang kondisinya sangat menghawatirkan, karena hal ini bisa menghambat laju perekonian warga" pungkas Supriyadi. (1c)

Read More

Wakapolda Jabar Tinjau Vaksinasi Merdeka Anak 6-11 Tahun di Ponpes Gedongan

INDOMEDIANEWSC - Wakapolda Jabar, Brigjen Pol Bariza Sulfi, S.I.K, dan PJU Polda Jabar melakukan kunjungan kerja di wilayah Polresta Cirebon, Rabu (19/1/2022). Wakapolda Jabar melaksanakan peninjauan Vaksinasi Merdeka Anak 6-11 Tahun di Ponpes Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon. 

Kedatangan Wakapolda Jabar dan PJU Polda Jabar tersebut diterima langsung oleh Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Arif Budiman, S.I.K, M.H, Wakapolresta Cirebon, AKBP Teguh Triwantoro, S.I.K, M.H, Danyon C Pelopor Satbrimob Polda Jabar, AKBP M. Andri, S.Si, Pengasuh Ponpes Gedongan, KH. Ade Tohir, S.Ag, beserta PJU Polresta Cirebon Cirebon dan para santriwan-santriwati Ponpes Gedongan. 

Kasi Humas Polresta Cirebon, IPTU Moch. Fahdoli, SH, membenarkan adanya kunjungan Wakapolda Jabar ke wilayah Polresta Cirebon tepatnya di Ponpes Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dalam rangka peninjauan Vaksinasi Merdeka Anak 6-11 Tahun.

"Pada peninjauan kegiatan vaksinasi di Ponpes Gedongan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon diberikan sebanyak 1500 dosis kepada para santri Ponpes Gedongan dan Masyarakat Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon," katanya.

Dalam kegiatan tersebut juga Wakapolda Jabar memberikan bantuan berupa sembako sebanyak 1.750 paket kepada para santri Ponpes Gedongan dan Masyarakat Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon. Adapun bantuan yang diberikan berupa paket sembako. 

"Kegiatan Kunker Wakapolda Jabar beserta rombongan ke wilayah Polresta Cirebon selesai pada pukul 14.30 Wib selanjutnya Wakapolda Jabar beserta rombongan menuju Mapolda Jawa Barat.  Selama kegiatan kunjungan kerja Wakapolda Jabar beserta rombongan berjalan dengan lancar dan situasi aman kondusif," ujarnya.(Lis1b)

Read More

Dibiarkan jalan Rusak " pihak terkait terkesan tutup mata"

INDOMEDIANEWSC - Kondisi jalan poros pelayangan Pabedilan, tepatnya di depan kantor Desa Tersana, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, banyak yang  mengalami kerusakan dan berlubang dibeberapa titik, dengan kondisi tersebut, Pemdes setempat bersama masyarakat melakukan pengurukan darurat, Selasa 18/1/22

Dalam keterangannya, Kuwu Tersana Sarja Sugendri, menyampaikan, kondisi jalan poros Pelayangan - Pabedilan sangat memprihatikan mengingat banyak sekali jalan berlubang dan tersebar di beberapa titik, dengan kondisi tersebut Pemdes bersama masyarakat melakukan tindakan darurat dengan menutup jalan berlubang menggunakan urukan.

"Ini bentuk kepedulian kami bersama masyarakat, meskipun apa yang kami lakukan ini memang belum memenuhi standar keselamatan pengguna  jalan,"  tuturnya

 tindakan tersebut  sifatnya darurat, mengingat dengan kondisi seperti sekarang ini di khawatirkan akan berdampak kepada pengguna jalan,  khususnya bagi pengendara roda dua, terlebih saat hujan turun dengan intensitas tinggi, banyak jalan yang berlubang tergenang air, dan ini yang ditakutkan bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang  bisa menimbulkan  adanya  korban jiwa.

"Untuk sekarang kami sediakan dua truk urukan, untuk menutup jalan poros yang berlubang yang ada di Desa Tersana," tutur Sarja.

Dijelaskan Sarja, kerusakan  jalan poros pelayangan- Pabedilan, bukan saja di desa yang dipimpinnya, namun hal itu pun terjadi hampir  di desa yang lainnya yang ada di  Kecamatan Pabedilan. 

Lebih lanjut, Sarja menyampaikan pihaknya sudah melakukan koordinasi dan pengajuan  dengan dinas terkait, namun hingga kini belum ada tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Pemkab.

"Itu kan kewenangan Kabupaten, dan apa yang kami lakukan ini sekedar bentuk kepedulian kami bersama masyarakat," tandasnya

Menurutnya meskipun saat ini  dilakukan pengurukan , dirinya tetap menghimbau para  pengguna jalan tetap  berhati-hati dan waspada, saat melintasi jalan tersebut, dirinya pun berharap pengurukan ini dapat meminimalisir terjadinya resiko kecelakaan yang dialami pengguna jalan.

"Kami ingin adanya tindakan dan  perhatian dari Pemkab Cirebon melalui dinas terkait, untuk segera mungkin melakukan perbaikan jalan poros Pelayangan- Pabedilan ini," pungkas Sarja (3b)

Read More

Galian C Munjul dikeluhkan warga " Reklamasi atau negosiasi"

INDOMEDIANEWSC - Keberadaan galian C  yang berlokasi di Desa Munjul, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, dikeluhkan warga.

Hal ini disampaikan Ketua Forum Peduli Munjul, Isa , didampingi Tokoh Masyarakat H. Raden Jamaludin, saat melakukan pantauan di lokasi galian, Selasa, 18/01/2022.

" kami sangat menyayangkan pihak pengusaha galian yang mengabaikan salah satu tanggungjawabnya , yaitu melaksanakan reklamasi, pada dasarnya kami tidak menolak adanya usaha galian, terlebih lagi sudah memenuhi segala perijinan, tuntutan kami hanya pihak pengusaha agar segera melakaanakan reklamasi " tutur Isa.

Lebih lanjut Isa menuturkan, bahwa selama ini pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan maupun pelaksanaan galian.

" kami tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan galian, bahkan isi kontrak dengan para pemilik lahan maupun sampai batas kapan galian tersebut dilaksanakan kami tidak mengetahuinya, oleh karenanya kami atas nama Masyarakat dan Forum Peduli Munjul , mengharapkan adanya transparansi dari seluruh unsur yang terkait" jelasnya.

Senada hal tersebut disampaikan H. Raden Jamaludin, selaku Tokoh Masyarakat yang mengharapkan  agar pihak pengusaha memperhatikan tuntutan warga.

"Kami tegaskan, selaku Masyarakat hanya meminta kepada pihak pengusaha agar segera melaksanakan reklamasi, ini adalah sebuah keharusan, jangan sampai adanya galian c tersebut  akan menimbulkan bencana dan merugikan Masyarakat sekitar, apalagi kegiatan Galian C tersebut sudah berjalan lebih dari dua tahun" tuturnya.

Menurut informasi yang diperoleh dari Ketua Forum maupun tokoh Masyarakat, dua galian C yang berlokasi di Desa Munjul tersebut berada dilahan seluas 40 hektar yang terbagi menjadi dua, yang saat ini kondisinya sudah sangat menghawatirkan.

Disaat yang hampir bersamaan, persoalan terkait galian C yang berlokasi di Desa Munjul tersebut mendapat parhatian husus dari pihak Pengawas Lingkungan Hidup dan ESDM Provinsi Jawa Barat.

Dalam keterangan yang disampaikan Yusdiani, Pengawas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat , didampingi Faisal Haris, Analis Pertambangan ESDM Jawa Barat, menuturkan.

" kami sudah mengecek kelapangan, dan kami akan mempelajarinya terlebih dahulu apakah ada yang salah atau bagaimana, namun secara perijinan kedua galian tersebut sudah memiliki izin yang lengkap, terkait reklamasi tentunya kami bersama team akan mempelajarinya terlebih dahulu" tutur Yusdiani.

Senada hal tersebut disampaikan Faisal Haris.

" setiap pengusaha Galian harus melaksanakan segala aturan yang telah ditetapkan, tentang sampai kapan batas pelaksanaan penambangan atau galian sudah ada aturannya, yaitu 5 Tahun dan bisa diperpanjang sampai batas waktu maksimal 15 Tahun" jelasnya. (1c)

Read More

Pemdes Japuralor dan Nakes " gelar vaksin Siswa SD"

INDOMEDIANEWSC- Vaksinasi anak usia 6-11 tahun terus dilaksanakan , salah satunya adalah Pemdes Japuralor Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon.

Dituturkan Kuwu Desa Japuralor, Mulyadi , vaksinasi bagi anak sangat diperlukan guna mencegah terpapar Covid 19.

 "Selain vaksinasi bagi dewasa dan lansia, pihak desa bersama Sekolah Dasar (SD) mengadakan vaksinasi massal bagi siswa," tuturnya usai kegiatan di balai desa setempat, Senin 171/2022.

Lebih lanjut Mulyadi menjelaskan, vaksinasi Covid 19 bagi anak usia 6-11 tahun merupakan program pemerintah pusat, sehingga perlu disukseskan dengan bantuan dan dukungan seluruh pihak, termasuk sekolah dan orang tua dari siswa itu sendiri. 

"Vaksinasi massal bagi anak kali ini dari Puskesmas dan untuk pelaksanaan vaksin, tergantung dari pihak penyelenggara. Misalnya, hari ini dari Puskesmas dan kalau ada kegiatan vaksinasi di tempat, kami infomasikan ke warga," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Pangenan, dr. Aria mengungkapkan, sejak adanya anjuran dari pemerintah mengenai vaksinasi anak usia 6-11 tahun, pihaknya langsung bergerak dengan mendatangi sekolah dasar (SD) yang menjadi sasaran vaksinisasi. 

"Pelaksanaan vaksinisasi tidak hanya di sekolah, namun di balai desa hingga mendatangi rumah siswa," ungkapnya.

Arya memaparkan, vaksinasi sangat diperlukan guna mencegah terpapar Covid 19, sehingga secara bertahap dilaksanakan di berbagai tempat. 

"Tidak  hanya vaksinasi bagi anak-anak di sekolah, kami juga mendatangi rumah anak tersebut yang akan divaksin. Selain itu, kami juga terus lakukan vaksinasi bagi dewasa dan lansia. Hal ini terkait masih adanya Covid 19 yang melanda di Indonesia, khususnya di Kabupaten Cirebon," jelasnya

Masih dituturkan Arya, dalam pencegahan dan penanganan Covid 19 menjadi tanggung jawab seluruh pihak, termasuk mensukseskan vaksinisasi Covid 19.

 "Vaksinasi anak terus dilaksanakan, tanpa mengesampingkan vaksinasi bagi dewasa dan lansia. Kami menghimbau pada seluruh masyarakat untuk saling mengingatkan dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) setiap hari. 

Besar kemungkinan, dengan melaksanakn 5M yakni, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas, dapat mencegah terpapar Covid 19," pungkas Aria. (3a)

Read More