135 Kuwu Hasil Pilwu Serentak 2021 Bakal Dilantik

INDOMEDIANEWSC .- Sebanyak 135 kuwu yang terpilih dalam ajang Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak akan dilantik pada Jumat (31/12/2021) ini di Hotel Radiant, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon.

Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag berpesan, kepada seluruh kuwu yang dilantik hari ini harus bekerja sesuai keinginan masyarakat. Jabatan tersebut, merupakan cobaan dari Allah Swt.

"Semua yang ada di dunia, mulai dari kedudukan, jabatan, adalah cobaan. Kalian ini jangan bangga, karena ini adalah cobaan," kata Imron.

Kemudian, lanjut Imron, kuwu harus menjadi solusi di tengah problematika masyarakat dan jangan sampai menutup diri dengan banyaknya aspirasi.

"Harus bersyukur, karena kalian dipercaya Tuhan lewat tangan masyarakat. Harus menjalankan tugas fungsi," katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMD) Erus Rusmana mengatakan, pelaksanaan Pilwu Serentak pada 2021 ini berjalan dengan lancar, meskipun dalam situasi pandemi Covid-19.

Pelaksanaan Pilwu Serentak di Kabupaten Cirebon, sebelumnya dilaksanakan pada 21 November 2021 yang diikuti oleh 135 desa dari 38 kecamatan.

"Tahapan pilwu tahun ini memiliki kekhususan, karena berada pada masa pandemi Covid-19. Sehingga regulasi pusat menyesuaikan dengan kondisi," katanya. (Lisdis)

Read More

Bupati Cirebon Serahkan DPA Tahun Anggaran 2022 ke SKPD

INDOMEDIANEWSC - Bupati Cirebon Drs.H.Imron M.Ag menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun anggaran 2022 kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Cirebon.

Penyerahan dokumen tersebut, berlangsung di Ballroom Hotel Apita, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Kamis (30/12/2021).

Imron mengatakan, pembangunan di Kabupaten Cirebon pada 2022 harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2019-2024  sesuai dengan visi-misi daerah yakni berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman.

"Seluruh SKPD harus melaksanakan program prioritas pembangunan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Apalagi saat ini, masih dalam kondisi ketidakpastian, di mana sering terjadi refocusing anggaran," kata Imron.

Imron mengatakan, ada delapan prioritas pembangunan pada 2022 yang telah ditetapkan, pertama peningkatan kualitas akses dan kualitas pendidikan sekolah dasar; kedua, jaminan kesehatan dan peningkatan pelayanan kesehatan.

Ketiga, penyediaan infrastruktur wilayah untuk peningkatan layanan dasar; keempat, pengembangan ekonomi kerakyatan; kelima, penanganan kemiskinan melalui pemberdayaan dan perlindungan jaminan sosial.

Kemudian, keenam, perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan daya saing tenaga kerja; ketujuh, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemanfaatan ruang, dan terakhir reformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik. 

Imron mengatakan, dirinya sudah menegaskan kepada pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon agar tetap fokus menjalankan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022, dengan tetap sesuai peraturan perundang undangan serta efektif dan efesien, transparan dan akuntabel. 

Menurut Imron, hal itu perlu dilakukan agar tujuan pembangunan di Kabupaten Cirebon bisa berjalan dan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih optimal di masa pandemi Covid-19.

"Intinya, pada 2022 ini masih fokus pada upaya dalam rangka pemulihan ekonomi dan reformasi struktural Pemerintahan Kabupaten Cirebon," katanya. (Lisdis)

Read More

Bupati Imron Launching Gebyar Bersehati dan Pencanangan Kecamatan Layak Disabilitas

INDOMEDIANEWSC - Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag melakukan launching Gebyar Bersehati dan Pencanangan Kecamatan Layak Disabilitas di Kecamatan Gempol Kabupaten, Kamis (30/12/2021). 

Imron mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepada jajaran Kecamatan Gempol yang sudah memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. 

"Hari ini kita launching program Bersih, Sehat, Aman Tertib dan Indah (Bersehati) serta pencanangan khusus pelayanan bagi Disabilitas. Sehingga pelayanan tetap berjalan," ujarnya.

Ia mengungkapkan, dengan adanya pelayanan yang sangat bagus ini mampu membantu masyarakat. 

"Masyarakat juga bisa membuat KTP langsung di Kecamatan Gempol, dan semua pelayanan yang ada di kecamatan dipermudah," kata Bupati Imron. 

Imron berharap, setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Cirebon bisa meniru Kecamatan Gempol dalam pelayanan kepada masyarakat. 

"Semoga kecamatan lain bisa meniru program yang ada di Kecamatan Gempol. Intinya mari bersama-sama membantu masyarakat dalam semua pelayanan. Sehingga masyarakat bisa terbantu," ucapnya. 

Sementara itu, Camat Gempol Kabupaten Cirebon, Imam Supriyadi mengatakan, diadakannya Gebyar Bersehati dan Pencanangan Kecamatan Layak Disabilitas bertujuan untuk memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat di Kecamatan Gempol. 

"Kami ingin menjadikan Kecamatan Gempol menjadi gerakan pelayanan secara profesional dan kesadaran dalam pelayanan kepada masyarakat, " katanya. 

Selain kegiatan tersebut, Imam mengatakan, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga memberikan beberapa bantuan kepada kuwu dan masyarakat. 

"Pak Bupati tadi memberikan KTP untuk penyandang disabilitas, alat dengar, bibit pohon serta gerobak sampah untuk para kuwu dan sembako kepada masyarakat," katanya. (Lisdis)

Read More

Bupati Imron-Wawali Eti Sepakat Jalin Kerjasama Kedua Wilayah

INDOMEDIANEWSC-  Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag, Wakil Wali Kota Cirebon Dra. Hj. Eti Herawati, dan pejabat dari kedua wilayah, berkumpul di Pendopo Bupati, Jalan Kartini, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Pada Rabu (29/12/2021) malam, 

Dalam pertemuan tersebut, pemimpin kedua wilayah bersepakat kerjasama, sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bupati Imron mengatakan, Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kesamaan budaya menjadi salah satu ciri khas kedua daerah ini.

"Kedua daerah ini saling membutuhkan. Kalau diibaratkan rumah, Kota Cirebon itu sebagai etalase, tetapi isinya ada di Kabupaten Cirebon," kata Imron.

Imron mengatakan, jumlah orang yang berada di Kota Cirebon pada siang hari mencapai jutaan. Tetapi, pada malam hari hanya sekira 350 ribu. Jutaan orang tersebut merupakan warga Kabupaten Cirebon.

Maka dari itu, lanjut Imron, beberapa program bersama harus digulirkan. Salah satunya, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di kedua wilayah.

"Jangan sampai ada ego dari kedua wilayah. Harus juga ada kerjasama dengan daerah lainnya, seperti Kuningan, Indramayu, dan Majalengka," kata Eti.

Wakil Wali Kota Cirebon Eti Herawati mengatakan, banyak potensi dari kedua wilayah ini yang harus terus digali. Hal ini berdampak kepada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Eti menyebutkan, Kota Cirebon sudah menjalin kerjasama dengan wilayah lainnya di Ciayumajakuning, salah satunya terkait pengembangan sektor pariwisata.

Kerjasama tersebut, lanjut Eti, sudah disetujui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada tiga tahun lalu.

"Kerjasama ini sebenarnya tinggal realisasi, cuma terhenti akibat pandemi Covid-19. Dalam dua tahun terakhir ini merupakan masa tersulit," katanya.

Selain itu, orang nomor dua di Kota Cirebon ini berharap hari jadi Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon ini bisa satukan, sehingga menjadi agenda tahunan. "Sepertinya bakal menjadi agenda akbar," kata Eti. (Lisdis)

Read More

Pemdes Panambangan gelar santunan dan Vaksinasi " berharap pandemi berahir"

INDOMEDIANEWSC- Sebanyak 99 Anak Yatim memperoleh santunan dari Kuwu Desa Panambangan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon.

Pemberian santunan tersebut diharapkan mampu memupuk kembangkan generasai muda yang mungkin memiliki sesuatu yang lebih dibanding dengan Anak-anak yang masih memiliki Orang tua lengkap.

Hal ini disampaikan Kuwu Panambangan, Dadang Sunandar, usai memberikan santunan sekaligus menggelar acara vaksinasi.

" menjadi tugas kita semua untuk memperhatikan Anak yatim, mereka adalah generasi muda yang membutuhkan perhatian lebih dari semua pihak, diharapkan dengan adanya santunan yang walaupun mungkin nilainya tidak seberapa , bisa menjadi sesuatu yang berguna" tuturnya

Lebih lanjut Dadang, menjelaskan, bersamaan dengan pelaksanaan penyaluran santunan, pihak Desa pun menggelar acara vaksinasi.

" upaya kami dalam menanggulangi tarjadinya penyebaran pandemi terus dilakukan, salah satunya adalah Vaksinasi, Alkhamdulillah, hingga saat ini sudah hampir seluruhnya warga kami telah melakukan vaksin,semoga dengan cara ini kita semua kembali bisa menikmati hidup normal seperti sediakala, satu harapan kami sebagai pihak pemdes, dengan vaksin bukan berarti kita mengabaikan prokes, yang utama lagi tetap menjaga kebersihan dan kesehatan" jelasnya. (3a)

Read More

Anggota DPRD Kabupaten Cirebon " dukung pembangunan TPAS Cipeujeuhkulon"

INDOMEDIANEWSC- Anggota DPRD Kabupaten Cirebon,  Nana Kencanawati, mendorong adanya Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPASa) di Desa Cipeujeuhkulon Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon.

Krterangan yang disampaikan Nana, adanya lahan yang cukup luas di Kecamatan Lemahabang sangat memungkinkan untuk dibangun TPASa. 

"Kami akan komunikasikan dengan anggota dewan lainnya dan dinas terkait, mengenai TPASa di kecamatan tersebut," tuturnya, saat kunjungan di Desa Sarajaya, Kecamatan Lemahabang, Rabu ,29/12/2021

Politisi Gerindra ini menjelaskan, ketersediaan lahan yang sangat memungkinkan untuk dijadikan TPASa perlu adanya peran seluruh pihak untuk mewujudkan, salah satunya Pemkab untuk menurunkan tim survey di lokasi tersebut.

 "Selama ini bila ada pembangunan TPASa, selalu menimbulkan gejolak di masyarakat. Sedangkan di kecamatan ini, lahan sudah ada dan besar kemungkinan masyarakat setuju. Karena, para kuwu se-Kecamatan Lemahabang menyetujuinya," jelas Nana.

Sementara itu, Ketua FKKC Kecamatan Lemahabang, H Eman Sudirman mengungkapkan, lahan yang sudah ada sangat disayangkan bila tak dimanfaatkan.

 "Setelah melakukan musyawarah dengan kuwu lain, setuju bila lahan tersebut dijadikan TPASa. Karena, kebaradaan TPASa akan bermanfaat bagi warga, meski ada juga dampak negatifnya," ungkapnya.

Kuwu Desa Wangkelang ini menambahkan, keprihatinan adanya gejolak di masyarakat mengenai pembangunan TPASa, membuat para kuwu tergerak untuk rencanakan membangun TPASa.

" jangan jadikan kemanfaatan bagi orang banyak dengan timbulnya persoalan, kalaupun memang ada kendala alangkah baiknya diselesaikan dengan cara Musyawarah, oleh karenanya kami sangat mendukung pembangunan TPA sampah secepatnya bisa terealisasi" jelas Eman (1c)

Read More

Pemkab Cirebon Berikan Penghargaan pada Perusahaan yang Sudah Salurkan CSR

INDOMEDIANEWSC- Pemerintah Kabupaten Cirebon memberikan penghargaan kepada perusahaan swasta, BUMN dan BUMD yang selama ini sudah membantu pembangunan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang disalurkan kepada masyarakat. 

Penghargaan tersebut diberikan saat acara Anugerah CSR Kabupaten Cirebon tahun 2021 di Hotel Patra Kecamatan Kedawung, Selasa (28/12/2021). malam. 

Dalam kegiatan tersebut hadir Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si dan unsur Forkopimda, para SKPD serta para  perusahaan yang berkontribusi di Kabupaten Cirebon melalui program CSR. 

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, CSR merupakan kontribusi kemitraan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Cirebon. 

Oleh karena itu, Imron minta agar CSR ini bisa mendayagunakan potensi yang ada serta memberi manfaat untuk kepentingan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon. 

"Kepada para pelaku usaha yang telah berpartisipasi aktif dalam program CSR saya ucapkan banyak terima kasih. Saya juga  memberikan apresiasi dan penghormatan setinggi tingginya karena program CSR ini bisa membantu pemerintah daerah untuk pembangunan," katanya. 

Selain itu, kata Imron, pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, membutuhkan peran dan kontribusi seluruh elemen masyarakat termasuk dunia usaha. 

"Salah satu wujud kontribusinya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat serta memperhatikan aspek sosial pemberdayaan lingkungan sehingga itu menjadi kunci konsep pembangunan usaha yang berkelanjutan," ujarnya. 

Ia mengungkapkan, saat ini banyak perusahaan swasta, BUMN dan BUMD yang melakukan kegiatan CSR yang berkelanjutan.

Imron mengajak pelaku usaha yang ada di Kabupaten Cirebon yang belum menyalurkan CSR segera menyalurkannya. Sebab, CSR ini bisa membantu pemerintah daerah untuk kehidupan masyarakat Cirebon menuju mandiri dan sejahtera.

"Dengan kondisi anggaran pemerintah daerah yang sangat terbatas, serta menghadapi permasalahan di masyarakat menjadi tanggung jawab kita bersama. Sehingga, pemangku kebijakan dituntut untuk mencari solusi terbaik untuk menyelesaikannya," ujarnya. 

Imron berharap, untuk proses pemerataan percepatan pembangunan daerah agar tidak terfokus pada satu lokasi saja. Sehingga, CSR ini diharapkan dapat menjangkau ke seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. 

"Perusahaan atau pelaku usaha tidak hanya membantu masyarakat yang berdomisili di perusahaan itu saja, tetapi bisa  membantu wilayah lain yang tidak ada perusahaan swasta, BUMN dan BUMD. Sehingga masyarakat Kabupaten Cirebon bisa merasakan pembangunan daerah yang merata," pintanya. 

Menurut Imron, pada prinsipnya Anugerah CSR Kabupaten Cirebon tahun 2021 ini merupakan suatu upaya pemerintah daerah untuk menjalin hubungan yang baik dan memberikan penghargaan pada perusahaan swasta, BUMN dan BUMD yang telah berkontribusi untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. 

"Semoga ke depan lebih banyak lagi perusahaan swasta, BUMN dan BUMD yang ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah di Kabupaten Criebon, " harapnnya. 

Sementara itu, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, H. Erry Ahmad Husaeri, SH MM mengatakan, tujuan diadakannya Anugerah CSR Kabupaten Cirebon tahun 2021 ini untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memberikan program CSR-nya.

"Kegiatan ini juga untuk meningkatkan kemitraan pembangunan di Kabupaten Cirebon antar pemerintah daerah dan swasta BUMN dan BUMD melalui CSR atau tanggung jawab sosial terhadap lingkungan serta tercapainya akselerasi dan penguatan program CSR melalui penguatan program yang ditawarkan pemerintah daerah," katanya. (Lisdis)

Read More

Bupati Imron: Pelaksana di BPR Astanajapura Diminta Lakukan Inovasi pada 2022

INDOMEDIANEESC.- Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS) dan Rapat Bisnis Kerja 2022 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Astanajapura di Hotel Patra, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Senin (27/12/2021).

Imron mengatakan,  pelaksana di BPR Astanajapura agar melakukan sejumlah inovasi pada 2022. Hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan kepercayaan dari masyarakat Kabupaten Cirebon.

Menurut Imron, kalau masyarakat sudah mempercayai kinerja BPR Astanajapura ini, pendapatan yang akan diraih bisa lebih besar.

Tidak hanya itu, seluruh jajaran BPR Astanajapura diminta untuk meningkatkan kemampuan marketing dalam menggaet nasabah baru dan memperbaiki mutu pelayanan. 

Disamping itu, diharapkan agar RBB Tahun 2022 kredit tumbuh, rasio LDR naik, NPL turun dan laba target tercapai. Hal ini harus diawali oleh jajaran direksi dengan pengelolaan SDM yang tepat, jauh dari praktek nepotisme sesuai budaya good corporate governance.

Jajaran direksi juga harus memastikan agar unsur eksekutif dan kepala cabang mampu mempertahankan debitur prima, menindaklanjuti MoU yang sudah dikerjakan, dan meningkatkan kualitas kepala cabang sebagai fungsi marketing dan bisa melakukan strategi.

"Kita tidak bisa memaksa masyarakat untuk menjadi nasabah bank ini (BPR Astanajapura). Tetapi, di era kemajuan ini harus mengeluarkan cara terbaik yaitu dengan pola marketing yang baik," katanya.

Ketua Dewan Pengawas BPR Astanajapura Dedi Samanhudi, SE.,M.Si mengatakan, BPR Astanajapura yang semula berada di Kecamatan Astanajapura, akan berpindah ke wilayah tengah Kabupaten Cirebon, tepatnya di Kecamatan Talun. "Mudah-mudahan akan terealisasi pada 2022," katanya.

BPR Astanajapura, kata Dedi, dipercaya mengelola dana para pemilik saham sebanyak Rp18 miliar hingga Desember. Sementara, untuk penyertaan modal yang diberikan sebanyak Rp 68 miliar. 

Dedi mengatakan, kepercayaan masyarakat terhadap BPR yang terus tumbuh ini, harus terus ditingkatkan, sebagai modal utama keberlangsungan BPR Astanajapura.

Rencana bisnis BPR Astanajapura pada 2022 yakni, peningkatan aset 8,3 persen, kredit disalurkan 13 persen, tabungan masyarakat 7 persen, deposito 6 persen, pendapatan naik 8 persen, laba 7 persen.

"Harapannya bisa meningkatkan pendapatan dan meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya. (Lisdis)

Read More

TP PKK Miliki Peran Penting dalam Kesejahteraan Keluarga

INDOMEDIANEWSC- Organisasi TP PKK Kabupaten Cirebon mempunyai peran penting dalam kesejahteraan keluarga. Sebab, mereka selalu bersentuhan langsung sampai ke tingkat paling bawah di masyarakat. 

"Mereka para penggerak PKK baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun desa langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga mereka tahu apa yang masyarakat butuhkan," kata Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag saat membuka acara Rapat Konsultasi TP PKK tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2021 di Ruangan Nyimas Gandasari Kantor Setda, Senin (27/12/2021). 

Imron mengungkapkan, lahirnya gerakan PKK bisa disebut jawaban kebutuhan organisasi untuk pemberdayaan masyarakat menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera, maju dan mandiri serta terpenuhi semua kebutuhannya secara optimal. 

Menurutnya, pemerintah daerah 

telah membentuk unit kerja secara khusus menangani pemberdayaan masyarakat dan perempuan. 

"Peran penggerak PKK dinilai masih dominan karena memiliki jaringan yang luas ke tingkat RW dan RT sehingga memahami kondisi sosial ekonomi pada daerahnya masing-masing," katanya. 

Ia menjelaskan, pada rapat konsultasi PKK ini diharapkan pada tahun 2022 mendatang mempunyai program yang bagus dari tahun sebelumnya. 

"Rapat ini untuk mengetahui capaian program semalan tahun 2021 dan kendala apa saja yang dialami. Sehingga, nantinya bisa diskusi apa yang akan dilakukan pada tahun berikutnya," ujar Bupati Imron. 

Selain itu, Imron mengatakan, pemerintah sangat berharap pada peran TP PKK khususnya, dan umumnya para perempuan untuk Kabupaten Cirebon.  Sebab, di negara berkembang biasanya perempuan itu sering menjadi objek dari pihak laki-laki baik permasalahan maupun kekerasan. 

"Sehingga pemerintah hadir untuk membela hak perempuannya supaya perempuan ada hak yang terpenuhi. Tetapi kita kembali ke perempuannya, Pemerintah sudah berpihak bagaimana peran perempuan terutama TP PKK untuk meningkatkan kesadaran para perempuan menjadi perempuan yang mandiri, pintar dan kreatif," katanya.

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Cirebon, Drs. Erus Rusmana, M.Si mengatakan, rapat konsultasi TP PKK Kabupaten Cirebon tahun 2021 mempunyai maksud dan tujuan yakni 

menginformasikan pokok-pokok rencana kegiatan TP PKK Kabupaten Cirebon tahun 2022. 

Serta, menginformasikan pelaksanaan TP PKK Kabupaten Cirebon tahun 2022 dan pokok-pokok hasil rapat konsultasi TP PKK Kabupaten Cirebon ke tingkat Jabar. 

"Acara ini diikuti oleh 300 orang yang terdiri dari perwakilan TP PKK Kabupaten Cirebon, TP PKK kecamatan, sejumlah OPD," katanya. 

Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon, Wiwi Rahmat Sutrisno mengatakan, sudah sangat umum diakui kalau TP PKK merupakan pilar utama pelaksana 10 program pokok PKK di masyarakat. 

Menurutnya, TP PKK di lapangan harus memiliki wawasan dan kemampuan standar agar mereka dapat mengemban amanah dan membina masyarakat 

"Wawasan dan kemampuan yang harus dimiliki di antaranya pengetahuan dan teknologi komunikasi, keterampilan dan kreativitas, kemampuan berinovasi serta bersosialisasi dan beradaptasi terhadap perubahan. Di samping itu, tentunya penguasaan tentang 10 program PKK," ucapnya. 

Ia mengungkapkan, TP PKK Kabupaten Cirebon harus berupaya untuk meningkatkan kualitas dengan terus mengembangkan pola pembinaan yang semakin terencana dan terpadu. 

"Salah satu di antaranya dengan kegiatan rapat konsultasi PKK. Tentu akan terinspirasi dan termotivasi untuk meningkatkan kualitas, sehingga dapat berkiprah secara optimal," katanya. (Lisdis)

Read More

Pemkab Cirebon Terus Berupaya Wujudkan e-Government Efisien dan Terpercaya

INDOMEDIANEWSC .- Pemerintahan Kabupaten Cirebon terus berupaya mewujudkan e-government yang terpercaya dan efisien. Salah satu upaya transformasi dalam tata kelola pemerintah yakni tanda tangan elektronik (TTE).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno mengatakan, berdasarkan amanat pemerintah pusat, seluruh pemerintahan di negeri ini harus mampu menerapkan tata kelola berbasis elektronik.

Menurutnya, TTE ini mampu menghindari adanya kecurangan ataupun praktik pemalsuan tanda tangan. "Tanda tangan elektronik ini terus terang saya belum mempunyai bayangan ketika ini distandarkan dengan proses yang biasa kita lakukan," kata Rahmat di Ruang Paseban, Gedung Sekretariat Daerah, Kecamatan Sumber, Senin (27/12/2021).

Rahmat mengatakan, bila TTE bisa diterapkan pada 2022, pihaknya memastikan seluruh alat yang dimiliki Sekretariat Daerah sudah mumpuni dan mampu menunjang kemajuan tersebut.

"Tapi kalau tidak ada, apakah perlu bantuan pengadaan alat lagi. Perlu persiapan yang matang, sehingga ketika ini mulai tidak menimbulkan adanya problem," kata Rahmat.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cirebon Sugeng Darsono mengatakan, daerah ini sudah harus menerapkan TTE untuk keperluan surat menyurat, baik di ruang lingkup setda atau pun satuan kerja perangkat daerah (SKPD), hingga kecamatan.

Dalam dua bulan terakhir ini, kata Sugeng, pihaknya terus berkonsultasi dengan Badan Siber dan Sandi Negera (BSSN) dan Diskominfo Provinsi Jawa Barat terkait hal tersebut.

"Paling tidak di awal 2022 ini, kita surat menyurat sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Sementara diawali Diskominfo dan Setda," katanya.

Sugeng mengatakan, program tersebut juga merupakan tindak lanjut kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan BSSN yang dimulai pada 2019 tentang pemanfaatan sertifikat elektronik.

Di Kabupaten Cirebon, sudah diimplementasikan dan terintegrasi di beberapa SKPD, di antaranya Disdukcapil, DPMPTSP, dan Bappenda.

"Ini selaras dengan keinginan pak bupati, bahwa sertifikat elektronik ini merupakan tolok ukur pemerintahan berbasis elektronik dan menjadi tuntutan kebutuhan," katanya.

Kabid Persandian Provinsi Jawa Barat Tiomaida Seviana HH., SH., M.A.P mengatakan, tahun lalu Sekda Kabupaten Cirebon meminta pihaknya untuk membantu menerapkan TTE. 

"Saya yakin Kabupaten Cirebon bisa menerapkan hal ini," katanya. (Lisdis)

Read More

Bupati Cirebon Ajak Semua PNS Jadi Perekat Bangsa

INDOMEDIANEWSC- Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengajak para Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi perekat bangsa. Sebab PNS/ASN itu merupakan abdi negara untuk melayani masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan saat pelantikan 174 CPNS menjadi PNS di Gedung BKPSDM Kabupaten Cirebon, Jumat (24/12/2021). 

Imron berpesan, agar PNS yang baru dilantik sekarang jadilah PNS yang bekerja dengan dedikasi yang tingggi. Sebab, mereka juga ikut andil dalam kemajuan di Kabupaten Cirebon. 

"Bekerja dengan baik, dan harus mempunyai spirit untuk membangun Kabupaten Cirebon," katanya. 

Imron menjelaskan, tahun sekarang kurang lebih 850 Pegawai Negeri Sipil (PNS) memasuki masa pensiun. 

"Ada 850-an PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang pensiun, sedangkan sekarang dilantik baru 174 orang, jadi kekurangannya masih cukup banyak sekali. Kalau tiap tahun yang menjadi PNS sedikit, kemungkinan besar dalam waktu dekat PNS di kita akan habis," katanya.

Imron berharap, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kabupaten Cirebon dapat melayani sepenuh hati kepada masyarakat. Sebab PNS merupakan abdi negara. 

"Kita harus bisa melayani masyarakat,  jangan sampai kita yang dilayani. Karena hakikatnya PNS itu merupakan abdi negara," ujarnya 

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva'i mengatakan, jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon mencapai 11.340. Bahkan, banyak kekurangan pegawai khususnya PNS di wilayah Kabupaten Cirebon. 

"Kita masih kurang 3.000-an PNS, kebanyakan dari sektor pendidikan dan sektor kesehatan itu hampir 50 persen kebutuhan PNS-nya," katanya. (Lisdis)

Read More

KETUA DPD PS PROVINSI JAWA BARAT SAMBANGI MAKO DPC PS KABUPATEN CIREBON

 INDOMEDIANEWSC- Plt. Ketua  Dewan Pimpinan Wilayah Pejuang Siliwangi Provinsi Jawa Barat Kolonel TNI AD Purn. ENDANG YB didampingi Mayor TNI AD Purn. LILIS SUHANA dan Sekda PS Didiet. Melakukan  kunjunganya ke Mako DPC Pejuang Siliwangi Kabupaten Cirebon Jl. Raya Sunan Gunung Jati – Wanakaya No. 1 disambut  oleh Ketua DPC Pejuang Siliwangi Kabupaten Cirebon MUSTAMID. A.M, S.Pd., S.H., M.H., C.L.A. yang  juga dihadiri para Ketua DPAC Pejuang Siliwangi se-Kabupaten Cirebon.  

Dalam kunjungan yang merupakan  konsolidasi organisasi  dan melakukan pembinaan terhadap  kepengurusan di bawahnya, yang sebelumnya dijabat oleh  Almarhum Brigadir Jendral TNI AD. Dr. H. NASEP RACHMAT, S.H., M.M., M.Si.  

Dalam sambutanya, Kolonel TNI AD, Purn Endang YB , berpesan 

"Pejuang Siliwangi harus berpegang pada Semboyan  Jawa Barat  Kudu Silih Asah (Saling menajamkan pikiran, Saling meningatkan). Silih Asih (Saling mengasihi, menyangi) Silih Asuh (Saling mengasuh, saling membimbing)  Siliwangi  (Saling memberi dukungan satu sama  lain  agar kompak / Solid ).  Pengurus dan Anggota DPC Pejuang Siliwangi Kabupaten  Cirebon wajib menjaga marwah  organisasi dan tidak melanggar norma agama, norma Hukum dan adat istiadat  dan harus satu komando sesuai hirarki kepengurusan. Apabila ada pihak-pihak yang mengatas namakan DPP atau DPD tanpa disertai surat tugas jangan diindahkan dan saya percaya kepada Ketua DPC PS Kabupaten Cirebon Pak Mustamid yang kebetulan sebagai Ketua Pengacara di Cirebon  yang juga seorang dosen di beberapa perguruan tinggi  mampu dalam  memimpin  organisasi ini " tuturnya.

Masih dikatakan Ketua DPD , pihaknya mengaku pernah dalam satu tugas dengan Ketua Umum Pejuang Siliwangi Letnan Jendral Kopassus H. YAYAT SUDARAJAT, S.E., M.M. namun nasiblah yang menentukan berbeda.  Meskipun demikian,  akan tetapi saya  sebagai seorang Prajurit tetap mengikat Sumpahnya baik yang masih aktif maupun yang sudah purna 

“ Bahwa saya akan setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Bahwa  saya akan tunduk kepada Hukum dan memegang teguh disiplin Keprajuritan dst “.

Lanjut dikatan Endang, dirinya berpesan 

"kepada Saudara-saudarku, adik-adikku TNI agar senantiasa berpegang pada  8  WAJIB TNI :  “ Bersikap ramah tamah terhadap rakyat, Bersikap sopan santun terhadap rakyat, Menjunjung tinggi kehormatan wanita, Menjaga kehormatan diri dimuka umum, Senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaanya, Tidak sekali-kali merugikan rakyat, Tidak sekali kali menakuti dan menyakiti hati rakyat “ saya sebagai orang tua serasa bersedih apabila ada TNI yang  menyakiti  hati  rakyat, harus disadari TNI  dilahirkan  dari  rakyat," tandasnya.

Sementara dikatakan Mustamid,  pihaknya merasa berterima kasih atas kunjungan DPD Pejuang Siliwangi Provinsi Jawa Barat yang dinakodai oleh pak Endang semoga senantiasa terjaga silaturrahmi dengan baik dan dirinya mengucapkan terima kasih atas pembekalan yang telah  diberikan oleh Ketua DPD PS Provinsi Jawa Barat yang meskipun dengan kesederhaan dan singkat.

Masih  dikatakan  Mustamid, Pihaknya berencana  dengan Ketua DPD  dan DPC se-Jawa Barat  melakukan gelar Pasukan atau apel Akbar yang  dikuti seribu anggota, meskipun ini baru wacana mudah-mudahan disetujui DPP, adapun waktunya akan ditentukan lebih lanjut setelah ada rapat kordinasi antar Ketua DPC se-Jawa Barat.  

"Tujuanya adalah melakukan Konsolidasi organisasi dan mempererat tali silaturrahmi antar Pejuang Siliwangi di bawah Komando Bapak Letjend H. Yayat Sudrajat, S.E. mohon doa dan dukunganya dari semua pihak agar dapat terlaksana" harap Mustamid (3a)

Read More

Bupati Cirebon Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Lodaya dan Nataru 2022

INDOMEDIANEWSC- Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag, memimpin apel gelar pasukan Operasi Lilin Lodaya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) di Markas Kepolisian Resort Kota (Mapolresta) Cirebon, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Kamis (23/12/2021).

Dalam pidatonya, Bupati Imron mengatakan, perayaan Hari Natal dan Tahun Baru ini, menjadi bagian dari tradisi masyarakat di Indonesia. Hal tersebut dipastikan bisa menimbulkan adanya peningkatan mobilitas masyarakat.

Selain itu, peningkatan aktivitas masyarakat ini tentu saja sangat berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas, gangguan kamseltibcar lantas, dan pelanggaran protokol kesehatan.

"Masyarakat agar mewaspadai dan mengurangi mobilitas," kata Imron.

Sesuai intruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, lanjut Imron, seluruh masyarakat harus bersama-sama mengantisipasi penyebaran varian baru Covid-19, yakni omicron.

Meskipun begitu, situasi pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini, sudah terkendali dan pemerintah memberi kesempatan perekonomian di Indonesia agar tetap tumbuh.

Imron mengatakan, pembatasan yang saat ini dilakukan, memberikan kesempatan masyarakat untuk melakukan aktivitasnya agar berjalan dengan baik.

"Harus dipertahankan untuk mencegah penyebaran semakin meluas. Strategi pengendalian harus dilakukan dengan baik oleh seluruh pemangku kepentingan," katanya.

Selain itu, pihaknya mengimbau masyarakat agar tetap patuh terhadap protokol 3M atau memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Kapolresta Cirebon Kombes Pol Arif Budiman mengatakan, pada operasi tahun ini, dibangun 14 pos pengamanan yang tersebar dari ujung timur sampai ujung barat Kabupaten Cirebon.

Pos pengamanan tersebut, lanjut Arif, tidak hanya berada di jalur arteri, melainkan di jalur bebas hambatan (Tol Cipali dan Tol Palikanci). Seluruh layanan tersebut untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Kami pun bakal melakukan pemeriksaan acak yang melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon," katanya. (Lisdis)

Read More

Dituntut mundur " Kuwu Lemahabang" tinggalkan Rumah

INDOMEDIANEWSC- Buntut persoalan BLT dan nikah siri Kuwu Lemahabang Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon ( RN)sebelum masa idah selesai seakan terus bergulir.

Hal ini terbukti dengan  adanya desakan dari warga setempat yang menuntut Kuwu Lemahabang RN segera lengser dan melepaskan jabatannya.

Tuntutan tersebut dikarenakan selain yang bersangkutan( Kuwu RN- red) melakukan pernikahan siri sebelum masa idah berahir, warga pun menyayangkan adanya dugaan uang BLT ( Bantuan Langsung Tunai ) dibawa RN dan hingga saat ini belum dibagikan kepada Masyarakat yang berhak menerimanya.

Bahkan dampak dari tuntutan warga tersebut, hingga saat ini Kuwu RN tidak pernah masuk kantor bahkan rumah tinggalnya pun sudah kosong tak berpenghuni.

Seperti yang dituturkan warga setempat yang tidak bersedia dicantumkan identitasnya, Kamis, 23/12/2021 .

" Sejak warga menuntut kuwu turun, Rumah sudah kosong, mungkin merasa malu kang, karena rumah yang ditinggalinya saat ini adalah milik Almarhum suaminya ( Anger-red) masa suami barunya tinggal bersama, apalagi status masa idahnya belum selesai" tuturnya.

Sementara itu dari keterangan yang disampaikan Sekretaris Desa Lemahabang, Didi Heriyanto, sejak aksi warga Kuwu tidak pernah masuk kantor

" sudah kurang lebih 1 minggu sejak warga menuntut mundur, kuwu tidak pernah masuk kantor, bahkan tuntutan mundur tersebut bukan saja masalah BLT yang belum dibagikan ( uangnya dibawa Kuwu ) hal lainnya yang membuat warga geram adalah prilaku Kuwu sebagai sosok panutan yang tidak mencerminkan sebagai sosok panutan, ini dikarenakan kuwu yang merupakan Istri Almarhum Anger telah menikah lagi dengan laki-laki lain dimana masa idah nya belum berahir, jelas ini melanggar norma dan kearifan lokal" jelasnya

Saat disinggung berapa nilai uang BLT yang dibawa Kuwu, Didi, menjelaskan

" Uang BLT yang hingga saat ini belum dibagikan sekitar Rp.46.000.000 yang seharusnya sudah disalurkan sejak awal Bulan Desember 2021" tutur Didi.

Menyikapi peristiwa yang terjadi di Pemdes Lemahabang, Ketua FKKC Kecamatan Lemahabang, sekaligus Kuwu Desa Wangkelang, H.E. Sudirman, menuturkan

" kami berharap Kuwu RN dapat menyelesaikan persoalan ini secepatnya dengan cara kekeluargaan , seharusnya Kuwu datang ke Desa dan meminta maaf sekaligus menyelesaikan kewajibannya dengan baik, termasuk jika ada Anggaran yang belum tersalurkan, sebagai sesama Kuwu tentunya kami sangat miris dengan peristiwa yang terjadi di Desa Lemahabang"  ujarnya.

Dengan adanya peristiwa tersebut, Kasi Pemerintahan Kec Lemahabang, Mustakim. Menjelaskan

" atas kejadian tersebut, kami sudah melaporkan ke pihak Kabupaten Cirebon, salah satunya DPMD" tuturnya. (3a)

 

Read More

100 % Warga Leuwidinding telah laksanakan vaksin

INDOMEDIANEWSC- Desa Leuwidingding Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon,  menjadi salah satu desa, yang 100 persen warganya sudah tervaksin Covid 19.

Menurut keterangan yang disampaikan Kuwu Desa Leuwidingding, Imas Rasdianto, keberhasilan program percepatan vaksinasi Covid 19 ini tak lepas dari peran serta seluruh pihak, salah satunya kesadaran masyarakat itu sendiri yang telah memahami akan pentingnya vaksin. 

"Sejak gencar diadakan vaksinasi massal hingga adanya program percepatan vaksinasi, antusias warga sangat tinggi. Sehingga pada ketika ada kegiatan vaksinasi di balai desa selalu membludak, ini semua dilandasi tingginya kesadran Masyarakat dalam menjaga kesehatan "tuturnya disela kegiatan vaksinasi di balai desa setempat, Rabu 22/12/2021.

Lebih lanjut Imas menuturkan, selain tingginya peran Masyarakat dalam merealisasikan program vaksinasi, hal yang tidak kalah pentingnya adalah kerjasama dari semua lini.

" peran Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, perangkat Desa hingga tingkat RT sangat lah menentukan berhasil atau tidaknya sebuah program, Alkhamdulillah di Desa kami semua unsur sangat mendukung dan bekerja maksimal agar vaksin ini tercapai, dan hasilnya hingga saat ini sudah 100 % warga kami melaksanakan vaksin, diharapkan dengan tercapainya target vaksinasi akan mempercepat adanya kehidupan normal seperti sediakala" jelasnya 

Imas pun mentampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang turut bersama mensukseskan program vaksinasi.

" Apresiasi kami haturkan kepada semua pihak yang telah bekerja keras mensukseskan program vaksinasi" pungkasnya. (1c)

Read More

Wabup Cirebon Bareng Forkopimda dan Pengurus DWP Peringati Hari Ibu Tingkat Jabar secara Virtual

INDOMEDIANEWSC-  Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si bersama perwakilan Forkopimda, dan Pengurus DPW memperingati Hari Ibu tahun 2021 tingkat Jabar secara virtual di Ruang Nyimas Gandasari Kantor Setda, Rabu (22/12/2021).

Dalam arahannya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, pada Peringatan Hari Ibu (PHI) tahun 2021 ini, semua bisa mengingat perjuangan seorang ibu untuk anaknya. 

Menurutnya, perjalanan seorang ibu sangat panjang, yaitu sejak mengurusi anaknya sampai melepas anaknya mandiri menempuh perjalanan pada  peradaban selanjutnya. 

Selain itu, kata Kang Emil, penduduk di Jabar sendiri sangat banyak hampir ada 50 juta orang . 

"Tentu kita ingin Jabar juara lahir batin melalui yang namanya pendidikan di rumah. Karena pendidikan itu seharusnya 100 persen dilakukan di sekolah dan juga di rumah. Oleh karena itu, orang tua khususnya Ibu harus terus meningkatkan keilmuannya," ucap Kang Emil. 

Kang Emil mengapresiasi TP PKK dan kader Posyandu yang ada di desa. Sebab, masa depan sebenarnya ada di desa. Dan di masa pandemi ini desa bisa jauh dari pandemi Covid-19. 

"Prinsip tinggal di desa rejeki kota. Tetapi untuk mencapai itu semua, kepala desa harus terus berinovasi," katanya. 

Emil menjelaskan, stunting masih menjadi permasalahan di Jabar. Sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya untuk menurunkan angka stunting di wilayahnya. 

"Program gizi yang sehat dengan berbagai inovasi terus diupayakan. Kita sudah dua tahun turun angka stuntingnya. Dengan presentasi sangat cepat dan hampir 10 persen kita berkurang. Mudahan-mudahan seterusnya tidak ada lagi warga Jabar yang gagal tumbuh atau stunting," katanya. 

Stunting itu, lanjut dia, nanti dewasanya susah bersaing baik pekerjaan, pendidikan dan akhirnya menempati strata sosial dan ekonomi cenderung di bawah. 

"Oleh karena itu, stunting masih bisa diselamatkan. Sehingga kita dorong program stunting demi Jabar terbebas dari Stunting," ujar kang Emil. 

Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya Ridwan Kamil mengatakan, di masa lalu peringatan Hari Ibu biasanya tentang penghargaan terhadap jasa perempuan sebagai seorang ibu yang berkaitan dengan tekad untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. 

"Maka pada peringatan ini, hari ibu merupakan momentum bersama untuk mendorong para ibu dan perempuan bisa mengambil posisi dan peran jauh lebih banyak dalam pembangunan bangsa. Tentunya, dengan cara menjadi perempuan yang berwawasan, berdaya trampil, tidak pernah berhenti belajar dan juga siap untuk menjadi teladan," katanya. (Lisdis)

Read More

BPD Lemahabang " Siap Laporkan Kuwu"

INDOMEDIANEWSC- Akibat adanya desakan mundur terhadap Kuwu Lemahabang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lemahabang Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, lakukan  konsultasi dengan pihak kecamatan .

Dari keterangan yang dituturkan  Ketua BPD Lemahabang, Mohammad Soleh, desakan masyarakat untuk mundurnya kuwu RN dari jabatannya telah dikonsultasikan dengan pihak kecamatan dan hasilnya, akan dibuatkan berita acara mengenai hal tersebut. 

"Setelah berita acara dibuat, kami ajukan ke kecamatan dan kabupaten. Kemudian langkah berikutnya, menunggu hasil dari pihak terkait," k

Tuturnya, Selasa , 21/12/2021

Lebih lanjut  Soleh  menjelaskan, sebagai mitra pemerintah desa tentu sudah berupaya maksimal untuk memberikan saran pada kuwu untuk melaksanakan tugas dengan baik. Salah satunya segera mungkin membagikan BLT DD, akan tetapi yang bersangkutan terkesan kurang mengindahkan, sehingga warga melakukan aksi di balai desa. 

"Tindakan kuwu sudah keterlaluan, dengan belum membagikan BLT DD. Saat warga datang ke balai desa mempertanyakan BLT DD pekan lalu, kuwu menjanjikan Senin , 20/12/2021 akan membagikannya, tapi pada hari yang ditentukan (Senin) tak realisasi, sehingga warga mendesak kuwu mundur dari jabatannya," jelas Soleh.

Dirinya menghimbau warga untuk tetap menjaga kondusifitas dan kuwu RN legowo agar segera mengundurkan diri. 

"Lebih baik yang bersangkutan segera membereskan permasalahan desa, agar cepat selesai," ujar Soleh.

Tokoh masyarakat desa setempat, H Wawan mengungkapkan, kuwu RN tidak hanya mundur dari jabatannya tapi harus diproses hukum.

 "Sebagai seorang pemimpin tentu lebih paham dengan aturan dan mekanisme pemerintahan, maka lebih baik segera ke balai desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," ungkapnya.

Kakak dari Almarhum Suherman(suami kuwu RN) ini menambahkan, tindakan kurang terpuji diduga dilakukan kuwu Lemahabang dengan  melakukan nikah siri dengan orang lain, sebelum masa iddah usai. 

"Saya tidak menghalangi yang bersangkutan untuk menikah lagi, setelah ditinggal suami. Namun, harus taat aturan dan norma juga adat istiadat  Pernikahan siri yang dilakukan kuwu RN diduga ada unsur pemalsuan dokumen. Adik saya Suherman (Anger) meninggal pada sekitar bulan September, tapi dalam surat nikah siri tercatat kisaran bulan Juli, jadi saat masih hidup adik saya sudah dianggap meninggal oleh RN" jelasnya

Bahkan debgan tegas wawan menuturkan, tidak hanya menuntut Kuwu RN mundur, tetapi akan melaporkan kepihak penegak Hukum untuk diproses sesuai Hukum yang berlaku.

" jika terbukti melakukan tindakan korupsi yang harus dipidanakan" tegas Wawan.

Sementara itu, Camat Lemahabang, Edi Prayitno menuturkan, belum menerima dokumen dari Desa Lemahabang mengenai desakan mundur kuwu desa setempat. 

"Bila sudah ada, akan ditindaklanjuti ke tingkat kabupaten," tuturnya.

Sekedar informasi, warga Desa Lemahabang mendatangi balai desa setempat untuk menuntut kuwu RN mundur dari jabatannya, karena belum membagikan BLT DD dan diduga telah nikah siri sebelum masa iddah selesai. (1c)

Read More

Bupati Cirebon Pimpin Rapat Rencana Pembangunan Kawasan Industri

INDOMEDIANEWSC-  Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag memimpin rapat terkait rencana pembangunan kawasan industri di Ruang Paseban, Gedung Sekretariat Daerah (Setda), Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Selasa (21/12/2021).

Dalam rapat tersebut, hadir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi, M.Si, Kepala Kejaksaan Republik Indonesia (Kajari) Kabupaten Cirebon Hutamrin, S.H., M.H, Direktur PT Kawasan Industri Cirebon (KIC) Joko Prabowo, dan sejumlah pejabat lainnya.

Dalam rapat tersebut, Bupati Cirebon menyambut baik adanya rencana PT KIC yang bakal membangun kawasan industri di Kecamatan Losari. 

Menurutnya, hal itu berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan.

"Kami meminta masyarakat di Kecamatan Losari yang berniat menjual tanah untuk lokasi kawasan industri tidak menaikkan harga di luar standar," kata Imron.

Imron mengatakan, investor yang akan melakukan ekspansi di Kabupaten Cirebon diminta untuk memperhatikan kondisi lingkungan.

Wilayah Kabupaten Cirebon bagian timur, lanjut Imron, ada beberapa titik yang sering dilanda banjir dari luapan sungai dan banjir rob dari laut Jawa. "Konsultasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup," kata Imron.

PT KIC berencana membangun kawasan industri di wilayah Kecamatan Losari, perbatasan Jawa Barat dengan Jawa Tengah.

Direktur PT KIC, Joko Prabowo mengatakan, alasan membangun di Kecamatan Losari lantaran memiliki kemudahan akses baik jalur darat maupun laut. Di samping itu, wilayah tersebut masuk ke dalam kawasan segitiga emas rebana.

"Kabupaten Cirebon di wilayah timur masuk ke dalam proyek strategis. Ini menjadi salah satu alasan kami," kata Joko.

Ditambahkan Joko, untuk kebutuhan pembangunan kawasan industri di Losari membutuhkan lahan seluas 4.100 hektare. 

Ia berharap, warga yang ingin menjual tanahnya untuk kebutuhan kawasan industri, tidak mematok harga di luar standar. Pihak PT KIC sebelumnya pernah membangun kawasan industri di berberapa wilayah Indonesia, di antaranya Jababeka, Morotai, Kendal, serta Tanjung Lesung.

Sementara, nilai investasi untuk pembangunan kawasan industri tersebut masih dihimpun oleh PT KIC, "Kalau sudah ada nilainya, pasti kami sangat terbuka," katanya. (Lisdis)

Read More

Bupati Berharap DWP Bisa Berkiprah dan Bersinergi dengan Pemda

INDOMEDIANEWSC- Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Cirebon merayakan ulang tahunnya yang ke-22 di Aula Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kecamatan Sumber, Senin (20/12/2021).

Peringatan tersebut dihadiri langsung Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag beserta istri Hj. Nunung Roosmini, dan Ketua DWP Kabupaten Cirebon Hj. Wiwi Rahmat Sutrisno.

Bupati Cirebon mengatakan, organisasi yang beranggotakan istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini harus mampu memajukan Kabupaten Cirebon. Tidak perayaan, momen tersebut harus menjadi bahan evaluasi seluruh anggota.

Menurut Imron, kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki anggota DWP Kabupaten Cirebon harus diimplementasikan kepada masyarakat. Perempuan memiliki kontribusi penting terhadap pembangunan daerah.

"Saya berharap di usia ke-22 ini, Dharma Wanita Perempuan bisa berkiprah dan bersinergi dengan pemerintah daerah agar Kabupaten Cirebon lebih maju. Karena perempuan itu banyak kelebihannya, ulet," kata Imron.

Nunung Roosmini mengatakan, DWP Kabupaten Cirebon berkontribusi kepada masyarakat yang berjuang melawan pandemi Covid-19. Berbagai masalah lainnya pun mampu diselesaikan oleh organisasi tersebut.

Ditambahkan Nunung, dedikasi dan semangat, membawa keluarga besar DWP terus mengembangkan diri secara organisasi sehingga mampu bersinergi dengan berbagai pihak.

"DWP dapat menjadi mitra pemerintah dalam kemajuan daerah," kata Nunung yang juga menjabat sebagai ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Cirebon.

Ketua DWP Kabupaten Cirebon Wiwi Rahmat Sutrisno mengatakan, peringatan DWP pada tahun ini mengambil tema "Membangun Ketahanan Perempuan Indonesia Melalui Kesehatan Mental dan Pemulihan Bisnis UMKM", sesuai dengan arahan DWP pusat.

Menurut istri Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno, pandemi Covid-19 tidak hanya menyerang fisik, melainkan menghancurkan pula mental serta perekonomian masyarakat.

"Para DWP yang merupakan istri PNS ini tentunya, berperan penting dalam meningkatkan kesehatan mental anggota keluarganya. Mendorong semangat untuk bangkit dan bergerak ke depan," kata Wiwi.

Wiwi mengatakan, 2021 merupakan tahun kebangkitan bagi DWP Kabupaten Cirebon. Hal tersebut lantaran selama dua tahun terakhir ini tidak mampu menyelenggarakan pertemuan akibat lonjakan kasus Covid-19.

"Mulai Oktober 2021 kami mengadakan pertemuan rutin dengan jumlah peserta terbatas, hanya para pengurus serta ketua DWP, perangkat daerah dan kecamatan," katanya. (Lisdis)

Read More

Kuwu Waruduwur " maksimalkan Anggaran yang ada"

INDOMEDIANEWSC- Manfaatkan Anggaran, Pemerintah Desa Waruduwur Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, melakukan pengerasan jalan desa setempat dari anggaran Bantuan Provinsi (Banprov) 2021.

Dari informasi yang dituturkan Kuwu Desa Waruduwur, Yadi mengatakan, pengerasan jalan di Dusun I tersebut untuk memudahkan masyarakat saat beraktivitas.

 "Kami memanfaatkan Anggaran Bantuan Provinsi (Banprov) 2021, salah satunya untuk pengerasan jalan,ini perlu kami lakukan agar Masyarakatat sekitar semakin nyaman dan diharapkan mampu mempercepat perekonomian warga "tuturnya, disela mengawasi kegiatan, Senin 21/12/2021.

Yadi menjelaskan, anggaran yang bersumber dari pusat, provinsi maupun daerah sangat membantu desa dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,

 

"Begitu anggaran cair, langsung dilaksanakan sesuai pengalokasiannya. Dalam membangun desa tak lepas dari peran serta masyarakat, maka diperlukan dukungan dan kerjasama yang baik, agar terlaksana sesuai rencana," jelasnya.

Masih dikatakan Yadi, berbagai rencana pembangunan telah dibuat pihak desa, namun Covid 19 yang melanda Indonesia, khususnya Kabupaten Cirebon, maka berdampak pada desa. Bahkan, tidak sedikit anggaran yang dialihkan untuk penanganan Covid 19, sehingga minim akan pembangunan desa.

 

"Direncanakan setelah pengerasan jalan tersebut, akan membuat jalan tembus ke jalan utama desa. Agar masyarakat maupun pengguna jalan dapat dengan mudah aktivitas,selain melaksanakan pengerasan jalan yang berlokasi di Dusun 1, kami pun sebelumnya telah melaksanakan pembangunan lainnya salah satunya adalah rabat beton yang berlokasi di Dusun 2( Kandawaru) ini merupakan salah satu bentuk keseriusan kami untuk memaksimalkan pembangunan Desa dalam segala hal" tuturnya.

Dirinya mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga sarana dan prasarana yang telah dibangun pihak desa, agar dapat digunakan untuk generasi mendatang. "Mari kita bersama membangun desa, dengan mendukung program yang telah disusun pihak desa, yang terpenting lagi harus bersama-sama menjaga dan merawat segala apa yang telah dilaksanakan demi kelangsungan yang lebih baik" pungkasnya. ( 3a)

Read More

Akibat Nikah Siri dan BLT tersendat " Warga Lemahabang tuntut Kuwu Mundur"

INDOMEDIANEWSC - Ratusan warga Desa Lemahabang , Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, melurug kantor Desa setempat,  guna menuntut kuwu mundur dari jabatannya.

Warga langsung membentangkan kain putih sekitar lima  meter dan secara bergiliran warga menandatangani kain tersebut, sebagai bentuk desakan supaya kuwu mundur dari jabatannya.

Dari keterangan yang disampaikan tokoh masyarakat setempat, H Ariyanto, aksi ini sebagai bentuk kekecewaan warga atas kinerja kuwu yang diduga belum membagikan uang BLT DD bagi masyarakat. 

"Sudah tiga kali warga lakukan aksi dan hari ini, masyarakat menandatangani petisi yang menuntut  kuwu mundur dari jabatannya," kata Aryanto, Senin , 20/12/2021.

Masih dikatakan Aryanto, aksi ini akan terus berlanjut hingga yang bersangkutan mundur.

 "Setelah dari balai desa kami akan ke kecamatan dan DPMD untuk menyampaikan keinginan warga agar kuwu mundur dari jabatan yang diemban," tuturnya.

Senada dikatakan warga lainnya, H Wawan. Tindakan kurang terpuji diduga dilakukan kuwu Lemahabang dengan melakukan nikah siri dengan orang lain, sebelum masa iddah usai. 

"Saya tidak menghalangi yang bersangkutan untuk menikah lagi, setelah ditinggal suami. Namun, harus taat aturan dan norma baik Agama maupun Asusila" ungkapnya.

Kakak dari Almarhum Anger (suami kuwu Lemahabang) ini menceritakan, pernikahan siri yang dilakukan kuwu RN diduga ada unsur pemalsuan dokumen. 

"Adik saya (Anger) meninggal pada sekitar bulan September, tapi dalam surat nikah siri tercatat kisaran bulan Juli. Tentunya, menjadi pertanyaan pihak keluarga dengan adanya hal tersebut,oleh karenanya, kami dari pihak keluarga akan membuat laporan dan meminta pihak yang terkait dalam pelaksanaan pernikahan tersebut, baik saksi, Orang tua, maupun kiayi yang menikahkan, hal ini perlu dilakukan agar Norma maupun aturan bisa diterapkan dengan baik dan benar, ini jelas sudah melanggar Norma Agama maupun susila" jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua BPD setempat, Munif mengungkapkan, desakan warga mengenai mundurnya kuwu ini akan ditindaklanjuti ke pimpinan dan segera dirapatkan dengan anggota. 

"Kami akan koordinasi dengan kecamatan dan DPMD untuk tindaklanjut dari kejadian ini, yang pasti kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menampung segala aspirasi sesuai koridor Hukum" tegasnya.

Munif memaparkan, sebagai mitra desa tentu sudah berupaya maksimal memberikan saran pada kuwu supaya segera membagikan BLT DD. Akan tetapi, hingga saat ini belum dibagikan. 

"Saat diberi saran, yang bersangkutan terkesan acuh. Sehingga, kami tak bisa berbuat banyak, hingga aksi masyarakat ke balai desa terjadi," paparnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Desa (Sekdes) Lemahabang, Didi Heriyanto menambahkan, sekitar Rp 46 juta uang BLT DD yang belum dibagikan pada yang berhak. 

"Sepertinya warga sampai pada puncaknya hingga mendatangi balai desa sampai tiga kali. Tak hanya BLT DD yang belum dibagikan, namun diduga telah nikah siri dengan orang lain sebelum masa iddah selesai, bahkan mungkin masih banyak persoalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kuwu, atas dasar desakan warga dan kinerja kuwu yang selama ini kerap menimbulkan persoalan, kami seluruh jajaran Perangkat Desa mendukung keinginan warga agar kuwu segera mundur dari jabatannya dan mempertanggung jawabkan segala apa yang telah dilakukannya sesuai aturan dan Hukum yang berlaku" tutur Didi (1c)

Read More

INDOMEDIANEWSC- Pemerintah Kabupaten Cirebon mengapresiasi kegiatan Tari Batik Trusmi di Kawasan Pasar Batik Trusmi, Kecamatan Weru, Minggu (19/12/2021). 

Hal tersebut disampaikan langsung Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag  dengan dihadiri sejumlah OPD terkait. 

Menurut Imron, kegiatan tersebut harus terus dilakukan. Sebab, itu merupakan salah satu pelestarian nilai-nilai budaya yang ada di Cirebon. 

Imron mengungkapkan, perlu adanya generasi yang mencintai nilai-nilai kebudayaan di Cirebon. Sebab, suatu daerah dilihat dari budayanya untuk suatu identitas. 

"Jadi kalau daerah biasanya dilihat dari seni dan budayanya. Kalau tari topeng ingetnya Cirebon. Lalu, kalau ke Cirebon bisa mampir untuk wisata kulinernya nasi jamblang dan empal gentong, dan ada juga wisata batiknya. Jadi, ada kebanggaan tersendiri saat berkunjung ke Cirebon sehingga nanti bisa bercerita dengan teman-temannya tentang Cirebon itu sendiri," ujar Bupati Imron. 

Selain itu, Imron merasa bangga saat melihat sejumlah anak kecil menggerakkan badannya saat menarikan tari topeng. Bahkan, menurutnya, ini merupakan aset milik Kabupaten Cirebon sehingga perlu diperhatikan.

Ia mengajak kepada pelaku seni dan budaya di Kabupaten Cirebon untuk terus berkreasi. Bahkan, Imron berharap, semua OPD terkait terus berkoordinasi untuk kemajuan pariwisata di Kabupaten Cirebon. 

"Peran aktif OPD terkait sangat dibutuhkan. Dan mereka harus bisa koordinasi dengan para pelaku seni dan budaya, apa yang akan ditunjukkan kepada Indonesia dan dunia tentang Cirebon. Sehingga ke depan Cirebon menjadi tempat kunjungan wisata dan menjadi daya tarik wisatawan," katanya. (Lisdiis)

Read More

Pemprov jabar diminta serius tangani banjir " Bundaran Jati seeng"

INDOMEDIANEWSC- persoalan banjir di wilayah Kecamatan Ciledug ,Kabupaten Cirebon,  diantaranya adalah  daerah yang kerap terkena  banjir akibat saluran drainase mampet  mulai Desa leuwenggajah , jati seeng , jati seeng kidul , damarguna serta ciledug kulon .

Hal tersebut dituturkan Camat Ciledug, Drs. Agung

"Salah satu penyebab banjir di bundaran jati seeng kecamatan ciledug akibat saluran drainase tersebut belum pernah di perbaiki oleh pihak pemprov jabar , seharusnya pihak pemprov jabar serius menangani persoalan Banjir " jelasnya

Lebih lanjut Agung menuturkanan

"setiap hujan yang besar, di pastikan bundaran jati seeng selalu mengalami kebanjiran, dimana ketinggian air bisa mencapai 0.5 meter,  banyak masyarakat , pengguna kendaraan roda dua dan roda empat tidak nyaman apabila melewati bundaran jati seeng tersebut dan hal ini tentunya sangat membahayakan bagi para pengguna jalan" tuturnya

Kondisi banjir akibat drainase yang macet tersebut sudah terjadi kurang lebih 3 tahun yang  hinggs saat ini belum di perbaiki oleh dinas PU  propinsi jawa barat, sehingga masyarakat sangat geram .

Sementara itu,  kuwu Desa  ciledug kulon , H. Wawan Hermawan , menuturkan 

 

"Saya sebagai kuwu dan masyarakat kecamatan ciledug meminta kepada gubernur jawa barat ,ridwan kamil serta dinas terkait dalam hal ini PU Propinsi jawa barat agar bisa memperbaiki saluran drainase secepatnya" harapnya(lisded)

Read More

FKKC yang tergabung dalam parade nusantara menggugat Presiden republik indonesia agar mencabut perpres no 104 tahun 2021

INDOMEDIANEWSC- para kuwu se indonesia yang tergabung dalam " parade nusantara " menggugat president republik indonesia agar mencabut Perpres no 104 tahun 2021 .

Kerua forum kuwu di kabupaten cirebon  , Muali,  yang turut  bergabung dengan para kuwu se indonesia ikut bersama melakukan  orasi dan ber audiensi di depan istana presiden republik indonesia .

Dalam keterangannya,  muali, menuturkan bahwa president republik indonesia , ir jokowidodo harus bisa mendengarkan aspirasi dari rekan rekan kuwu se indonesia , dimana perpres no 104 tahun 2021 tidak berpihak ke rekan rekan kuwu se indonesia dalam membangun desa yang lebih maju,  selama 2 tahun pemerintahan desa se indonesia di sibukan dengan adanya wabah covid 19 , termasuk penganggulangan dampak covid 19, selama 2 tahun pemdes se indonesia dalam hal pembangunan infrastruktur hampir  tidak ada  akibat adanya wabah covid 19.

"Semua anggaran dana desa (DD ) yang berasal dari pemerintah pusat di pergunakan semuanya untuk kegiatan penanganan covid 19, hal ini sangat berakibat lumpuhnya kegiatan pembangunan infrastruktur di desa" jelasnya

Setelah paska covid 19 ini , President Republik indonesia Ir Jokowidodo menerbitkan peraturan president no 104 tahun 2021 , dimana Perpres tersebut sangat tidak berpihak ke rekan rekan kuwu se indonesia dalam memajukan desa 

"Kami atas nama kuwu kuwu yang tergabung di FKKC Kabupaten Cirebon bersama sama Parade nusantara , dimana anggotanya adalah rekan rekan kuwu se indonesia ikut berorasi  sejak pagi sampai siang hari ini di silang monas , tepatnya di depan istana presiden president republik indonesia Ir Jokowidodo , tuntutan para kuwu se indonesia agar Perpres no 104 tahun 2021 agar segera di cabut , karena perpres tersebut tidak mencerminkan keperpihakan pemerintah kepada rekan rekan kuwu se indonesia " pungkas Muali (lis ded)

Read More

Sekda Pimpin Apel Operasi Terpadu Intensifikasi Pajak KTMDU

INDOMEDIANEWSC- Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si memimpin Apel Operasi Terpadu Intensifikasi Pajak Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) di wilayah Kabupaten Cirebon tahun 2021. 

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Polresta Cirebon, Bappenda, Samsat wilayah Sumber dan sejumlah pihak terkait. 

Rahmat mengatakan, tujuan kegiatan tersebut, selain sebagai upaya penegakan hukum juga untuk meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan bermotor agar taat membayar pajak kendaraannya secara berkala. 

"Masyarakat harus bayar kendaraan secara berkala agar bisa tercatat secara update dan juga mengoptimalkan kendaraan bermotor agar pemerintah Kabupaten Cirebon dapat tumbuh dalam meningkatkan perekonomian. Karena pajak tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Jabar maupun di Kabupaten Cirebon," katanya di Mapolsek Weru, Kamis (16/12/2021). 

Rahmat mengungkapkan, ketaatan dalam pembayaran pajak kendaraan di Wilayah Jabar dan khususnya di Kabupaten Cirebon dipandang masih perlu ditingkatkan. 

Sebab, masih kurangnya ketaatan pembayaran pajak kendaraan karena masyarakat belum memahami betul prosedur pelayanan pembayaran pajak kendaraan.

"Kegiatan ini dalam rangka cipta kondisi sekaligus menekan gangguan kamtibmas serta aksi kejahatan jalan lainnya seperti curat, curas dan curanmor jaringan teroris, dan meminamilisir pelaku kejahatan," ujarnya.

Ia menjelaskan, sasaran utama dalam operasi gabungan ini yakni kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayah hukum Kabupaten Cirebon yang memiliki plat hitam atau kendaraan pribadi. 

"Selain kendaraan pribadi, ada juga kendaraan angkutan umum, angkutan orang atau barang serta mobil plat merah milik instansi pemerintah. Dan kendaraan odong odong yang keselamatan kendaraan keamanan  penumpangnya tidak terjamin oleh kendaraan tersebut," katanya.

Rahmat mengatakan, ada ratusan ribu kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Cirebon yang belum melakukan daftar ulang. 

"Ada 277 ribu kendaraan yang belum daftar ulang dari potensi kendaraan bermotor di Kabupaten Cirebon, dari wilayah sumber dan Ciledug. Karena di Kabupaten Cirebon ada dua Samsat Ciledug dan Sumber atau 38 persen kendaraan tidak daftar ulang sampai 31 Desember 2020. Berdasarkan data nominalnya sebesar Rp 160 miliar dari 38 persen atau 277 ribu kendaraan bermotor di Kabupaten Cirebon," katanya. (Lisdis)

Read More

Wabup Cirebon Lakukan Safari Pembangunan di Sejumlah Tempat

INDOMEDIANEWSC- Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si melakukan safari pembangunan ke sejumlah tempat di wilayah Kabupaten Cirebon, Kamis (16/12/2021). 

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang sebelumnya dilakukan oleh Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag.

Pada safari pembangunan tersebut, Wakil Bupati Cirebon meninjau delapan proyek hasil pembangunan yang dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Cirebon.

Sebanyak delapan titik yang ditinjau yakni, Kecamatan Talun (penambahan sumur pelindung), pemasangan granit (Puskesmas Beber), rehabilitasi ruang sekolah, jaringan irigasi (Kecamatan Sedong), betonisasi jalan (Kecamatan Lemah Abang), balai penyuluhan KB, pembuatan IPAL (Puskesmas Pabuaran), dan pembangunan ruang sekolah (SMPN 1 Babakan).

Wakil bupati yang akrab disapa Bunda Ayu mengatakan, anggaran pembangunan berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan dana alokasi khusus.

"Pembangunan tersebut diharapkan mampu memberikan keuntungan dan memudahkan masyarakat dalam setiap aktivitasnya," kata Ayu.

Ayu menambahkan, 40 persen sekolah, baik sekolah dasar atau sekolah menengah pertama masih memerlukan adanya upaya perbaikan. 

"Mudah-mudahan tahun selanjutnya bisa diselesaikan, kalau nyaman bisa menghasilkan generasi emas," katanya.(lisdis)

Read More

Pemkab Terima Penghargaan dari KPPN atas Predikat Capaian WTP

INDOMEDIANEWSC-  Pemerintah Kabupaten Cirebon menerima penghargaan atas laporan keuangan 2020 yang berhasil mendapatkan predikat capaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Cirebon.

Penghargaan tersebut diberikan langsung pihak KPPN Cirebon kepada Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag di Aula KPPN, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (15/12/2021).

Selain mendapatkan penghargaan tersebut, Bupati Cirebon pun menyerahkan langsung daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2022 kepada KPPN Cirebon.

Bupati Cirebon mengatakan, penghargaan diberikan karena Kabupaten Cirebon mendapatkan penghargaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lima tahun berturut-turut.

"Semoga SKPD bisa mempertahankan kerjanya dengan baik dan tetap melaporkan kinerjanya secara tepat waktu," katanya.

Kepala KPPN Cirebon Lidi Khamiliyah mengatakan, DIPA tahun 2022 dilaksanakan lebih awal. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, termasuk di Kabupaten Cirebon.

Selain itu, diberikan waktu lebih awal untuk memudahkan pemerintah daerah merancang pembangunan secara strategis.

"Diketahui, APBN 2022 telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 tentang APBN 2022 dengan tema melanjutkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural," katanya.

Lidi mengatakan, pemerintah daerah diminta untuk melakukan belanja daerah lebih efisien dan bersinergi dengan pemerintah pusat. Ketidakpastian akibat pandemi, membuat hal tersebut harus dilakukan.

"Meskipun dalam kondisi pandemi, pemerintah tetap harus reformasi struktural untuk mempercepat pemulihan ekonomi," katanya. (Lisdis)

Read More

Pemkab Cirebon Peringati HKSN Tahun 2021 di Kecamatan Gegesik

INDOMEDIANEWSC-  Pemerintah Kabupaten Cirebon memperingati Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) tahun 2021 di Desa Panunggul Kecamatan Gegesik, Rabu (15/12/2021). 

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si, Kepala Dinas Sosial, Iis Krisnandar, sejumlah perwakilan OPD dan para Kuwu se-Kecamatan Gegesik. 

Wabup Ayu sapaan akrabnya mengatakan, nilai-nilai kesetiakawanan sosial dalam kehidupan bangsa Indonesia pada dasarnya sudah ada sejak nenek moyang dulu jauh sejak  kemerdekaan. 

Menurutnya, jiwa semangat kesetiakawanan merupakan potensi spiritual dan sekaligus sebagai perekat kesatuan dan kesatuan dari seluruh etnik. "Oleh karena itu, kesetiakawanan sosial nilainya bermakna bagi bangsa Indonesia," katanya. 

Ayu menjelaskan, nilai kesetiakawanan sosial yang telah tumbuh di dalam masyarakat dari dahulu perlu terus dilestarikan. Sebab, setiap 20 Desember diperingati sebagai HKSN. 

"Karena bertepatan dengan peristiwa bersatunya lapisan masyarakat untuk mengatasi permasalahan dalam mempertahankan kedaulatan negara pada 20 Desember 1948. Sehingga diperingati sebagai HKSN," katanya. 

Selain itu, kata Ayu, jiwa semangat kebersamaan dan kegotongroyongan kekeluargaan dan kerelaan berkorban dalam masyarakat harus terus dikembangkan dan didayagunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh bangsa Indonesia. 

Bahkan, saat ini bangsa Indonesia tidak lagi menghadapi peperangan tetapi yang dihadapi masalah sosial sehingga kekuatan jiwa dan semangat kesetiakakawanan sosial harus diperkokoh dan diarahkan untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang semakin kompleks.

Ayu mengungkapkan, kegiatan HKSN memerlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat. Prinsip Tridaya yaitu penyelenggara HKSN dilaksanakan dapat memberdayakan manusia, dunia usaha dan lingkungan sosial sebagai satu kesatuan," ucapnya.

Ayu menambahkan, pemerintah diharapkan mempromosikan diri bukan sebagai provider pembangunan tapi sebagai fasilitator, regulator dan pengendali. 

"Guna mencapai kondisi tersebut perlu dibangkitkan spirit kepada masyarakat untuk mengatasi masalah untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan potensi yang dimiliki wilayah masing-masing," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar mengatakan, kegiatan HKSN tahun 2021 ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa dan semangat kebersamaan kegotongroyongan, kekeluargaan dan kerelaan berkorban tanpa pamrih, keberkahan dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Cirebon. 

"Lalu mendorong tumbuh sikap dan tindakan yang saling peduli berbagi serta dilandasi kerelaan kesetiaan kebersamaan toleransi dan tidak diskriminasi, terutama di masa pandemi Covid-19," katanya. (Lisdis)

Read More

kabupaten Cirebon Darurat sampah " perlu tindakan cekatan"

INDOMEDIANEWSC- persoalan sampah di  Kabupaten Cirebon sudah menjadi momok agar menjadi perhatian serius oleh jajaran pemerintah Kabupaten Cirebon.

Menurut Teguh rusiana merdeka SH  wakil ketua DPRD dari  partai golkar, menuturkan 

" hari ini kani mensosialisasikan raperda sampah di kantor Kecamatan Losari ,  dalam acara sosialisasi raperda sampah kali ini dihadiri oleh para kuwu , tokoh masyarakat Losari  , kejaksaaan sumber dan unsur terkait lainnya" tuturnya.

Acara sosialisasi rapat raperda di kantor kecamatan losari guna  mendengar pendapat para kuwu dan tokoh masyarakat kecamatan losari membahas persoalan sampah di kabupaten cirebon

"Acara sosialisasi penyelarasan program terkait program prioritas  kabupaten cirebon , salah satunya penanganan sampah di kabupaten cirebon , hasil serap aspirasi dengan para tokoh dan kuwu se kecamatan Losari selanjutnya akan kami bawa di dalam rapat dengan pihak executip( pemerintah kabupaten cirebon ) dalam membahas persoalan sampah di kabupaten cirebon di tahun 2022 agar ada penyelesayan secara kongkrit dan nyata bagi masyarakat kabupaten cirebon" jelasnya

Lanjut teguh menuturkan 

 " untuk TPAS (tempat pembuangan sampah akhir ) berada di Desa Kubang Deleg Kecamatan Karang wareng , diharapkan ini menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan persoalan sampah " harapnya

Dalam point raperda sampah tersebut pihak Desa harus menyediakan tempat pembuangan akhir sampah sementara (TPAS ) sementara di masing masing Desa , pihak kabupaten cirebon dan propinsi jawa barat akan menyediakan mobil pengakut sampah  , sehingga ada akselerasi antara Desa , pemerintah Kabupaten cirebon dan pemprov jabar dalam penanganan sampah 

Persoalan sampah di kabupaten cirebon sudah darurat dan harus di tangani secara serius oleh pemerintah kabupaten cirebon serta desa sekabupaten cirebon ,untuk wilayah timur kabupaten cirebon  sekarang sudah ada tempat pembuangan sampah akhir ( TPAS)  di Desa Kubang Deleg Kecamatan Karang wareng 

"Kami sebagai wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon meminta kepada pemerintah kabupaten cirebon agar serius menangani persoalan sampah yang sudah momok dan darurat , sehingga harus serius dalam penanganannya kedepan " pungkas Teguh.

Sementara itu, kuwu kali rahayu abdul rohim menceritakan tentang keadaan tanggul cisanggarung yang rusak bahkan banyak yang bocor dan sangat kritis kedaaan nya, pemdes kali rahayu pernah mengusulkan ke pihak BWWS agar bisa diperbaiki , akan tetapi sampai saat ini pihak BWWS  belum ada tindakan,  selama 20 tahun belum ada perbaikan di tanggul cisanggarung , padahal tanggul cisanggarung dari Desa tawang sari , Desa Kalirahayu , Desa Mulya sari ,Desa Losari lor , Losari Kidul serta Desa Barisan sudah kritis keadaannya dan perlu ada penanganan secara serius oleh pihak bwws tersebut.

Sedangkan kuwu kali sari humaedi yang merupakan ketua FKKC Kecamatan Losari mengeluhkan adanya jembatan di dekat rumahnya, dimana jembatan tersebut di bawah nya merupakan saluran irigasi sekunder , persoalan di Desa kali sari ingin adanya peninggian jembatan penghubung dari jalan desa kali sari ke area pemukiman warga 

"Kami berinisiatip dengan warga desa kali sari  untuk patungan atau urunan dana dalam membongkar jembatan tersebut, kami sudah menunggu sekian lama adanya pembongkaran jembatan penghubung tersebut oleh dinas PSDAP atau PUPR Kabupaten cirebon , sehingga persoalan sampah tidak macet di jembatan penghubung di Desa kali sari tersebut"jelas Humaedi. (3a)

Read More

Pemdes Gebang ilir "adakan haul Desa yang ke 181 "

INDOMEDIANEWSC-  Pemerintahan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang,Kabupaten Cirebon,  menyelenggarakan  Haul Desa Gebang Ilir yg ke 181 .

Menurut Kuwu Gebang ilir , H Slamet,  bahwa pemerintahan Desa sejak di pimpin olehnya  selalu menyelenggarakan acara " Haul Desa .

 " Haul Desa Gebang Ilir , merupakan bentuk kecintaan kami terhadap berdirinya pemerintahan Desa Gebang ilir , sehingga kedepan generasi muda harus mengetahui berdirinya  Desa Gebang Ilir , sebagai generasi penerus sudah selayaknya meneruskan warisan dari pendahulu kami sebagai kuwu"jelasnya

Lebih lanjut,  H Slamet , menuturkan

",kami mengadakan acara haul Desa Gebang ilir dengan mengundang para tokoh masyarakat , tokoh agama serta semua element Desa Gebang Ilir untuk bersama sama ikut meramaikan haul desa dengan bersama  berdoa di balai desa gebang ilir " tuturnya

Dalam acara haul yang 181 tahun  Desa Gebang ilir Kecamatan Gebang di isi dengan pengajian wakiah , dimana peserta pengajian wakiah di hadiri oleh tokoh masyarakat seperti H Tarmadi , H tarman serta para kyai dan sesepuh Desa Gebang Ilir .

"Harapan kami  sebagai kuwu adalah ingin memberikan pelayanan secara maksimal terhadap masyarakat Gebang Ilir , sehingga masyarakat bisa sejahtera , nyaman , kondusip ,Semoga kedepan acara haul Desa Gebang Ilir Yang Ke 181 tahun bisa memberikan contoh kepada anak cucu dan gerasi muda agar bisa tahu asal usul Desa Gebang Ilir  tersebut"  imbuhnya

Di tambahkan pula oleh tokoh masyarakat H Tarmadi   mengatakan 

"kami merasa sebagai generasi muda sudah sepatutnya harus tahu asal usul desa gebang ilir , oleh karenanya kami sangat mendukung diadakannya acara haul tersebut" jelasnya

"Mudah mudahan acara haul Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang yang ke 181 tahun bisa menjadi momentum kebersamaan dan bisa memajukan Desa Gebang Ilir Kecamatan Gebang agar bisa sejahtera di semua lintas sektoral"  pungkas H.Tarmadi (1c)

Read More