Dalam pertemuan tersebut, wakil bupati yang akrab disapa Bunda Ayu ini mendorong perempuan di Kabupaten Cirebon agar bisa mandiri. Berbagai pemberdayaan pun sudah digulirkan oleh dinas terkait.
"Ibu-ibu (perempuan) merupakan guru madrasah awal pendidikan anak-anak. Maka dari itu, kita dorong perempuan menjadi lebih baik agar menghasilkan anak-anak yang cerdas untuk menjadi penerus generasi bangsa, khususnya di Kabupaten Cirebon," kata Ayu.
Ayu mengatakan, perempuan pun kerap menjadi sasaran dalam praktik kekerasan fisik hingga seksual. Pihaknya mendorong agar korban mau melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
"Penyelesaian secara damai ini yang sangat disayangkan, karena tidak adanya efek jera terhadap pelaku, kami inginkan korban jangan sampai diam agar memutus mata rantai kejahatan," katanya.
Sementara Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Chadidjah Salampessy mengatakan, Komnas Perempuan dibentuk pada tahun 1998 oleh presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie.
Pembentukan tersebut terjadi karena pada saat itu, banyak praktik kekerasan terhadap perempuan, terutama menimpa kepada kaum Tionghoa.
"Kerja kami salah satunya menyebarkan pemahaman untuk pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan kepada perempuan," katanya.
Selain itu, Komnas Perempuan juga melakukan pemantauan dan pencarian fakta kekerasan terhadap perempuan.
Olivia mengatakan, kekerasan terhadap perempuan di daerah lain, termasuk Kabupaten Cirebon masih cukup tinggi. Sepanjang 2021, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia hingga 471.000 lebih.
Akibat pandemi ini, lanjut Olivia, korban mengalami kebingungan untuk melapor lantaran adanya pembatasan kegiatan masyarakat untuk mencegah penyebaran wabah.
"Kekerasan berbasis Siber melonjak tinggi sampai 300 persen dari tahun 2019. Kasus kekerasan berbasis siber ini, dimungkinkan terjadi karena masyarakat banyak menghabiskan waktu di dunia maya," katanya.
Dalam pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Komnas Perempuan, dihadiri pula Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni dan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Iis Krisnandar, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) dr. Edi Susanto dan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Cirebon Dr. H. Mashuri. (Lisdis)
0 $type={blogger}:
Posting Komentar