Pemkab Resmikan Aula Sekretariat Korpri Kabupaten Cirebon

INDOMEDIANEWSC.- Pemkab Cirebon meresmikan Aula Sekretariat Korps Pegawai Republik (Korpri) Kabupaten Cirebon di Komplek Pemerintahan Kabupaten Cirebon, Kecamatan Sumber, Senin (29/11/2021). Peresmian itu bertepatan dengan HUT ke-50 korps tersebut.

Dalam pidato Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag yang dibacakan Wabup Cirebon Hj. Wahyu Tjiptaningsih, S.E., M.Si disebutkan, sejarah perjalanan Korpri sebagai satu-satunya organisasi profesi bagi ASN, telah mengalami pasang surut yang cukup fenomenal. Organisasi tersebut, semula menjadi bagian dari struktur birokrasi, namun kini telah mandiri. 

"Eksistensinya, bukan ditentukan kebijakan pemerintah, melainkan sangat bergantung pada solidaritas dan kreativitas pengurus," katanya. 

Pada peringatan ke-50 tahun ini, Korpri Kabupaten Cirebon sudah semakin teruji. Hal tersebut ditandai dengan keterlibatan dalam upaya membantu meringankan beban masyarakat. 

Beberapa kegiatan yang membantu masyarakat di antaranya, bazar murah hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat. 

"Gambaran kiprah Korpri, merupakan bukti kalau kemandirian serta pengabdian telah terpatri menjadi kesatuan gerak. Demikian pula dengan pembangunan aula ini," katanya. 

Ia Berharap, kepada dewan pengurus Korpri dapat terus menjadikan organisasi ini lebih eksis dan mandiri. "Semoga, dengan sudah beroperasi aula ini, pelayanan kepada anggota dan masyarakat menjadi lebih baik," katanya.

Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar, mengatakan, Peringatan HUT Korpri tahun ini merupakan ulang tahun emas. 

Bahkan, Korpri Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk menyuguhkan kegiatan yang memiliki makna kontributif. 

"Kami bukan saja membantu pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan sinegritas jiwa korsa dan kesejahteraan ASN sebagai anggota Korpri, melainkan lebih meningkatkan eksistensi pengabdian Korpri di tengah tengah kehidupan masyarakat," katanya.

Iis juga mengungkapkan, dalam peringatan ini, Korpri Kabupaten Cirebon memberikan "kadeudeuh" kepada anggota Korpri yang sudah pensiun. 

"Ada Rp 3,8 miliar lebih yang kita bagikan pada peringatan HUT ke-50 Korpri untuk 225 ASN yang pensiun  maupun yang meninggal dunia dan kami berikan 'kadeudeuh' bagi mereka. Jadi, kami memberikan bukti nyata kepedulian Korpri kepada Negara dan masyarakat pada umumnya," katanya. 

Dalam kegiatan HUT ke-50 Korpri tingkat Kabupaten Cirebon juga dihadiri perwakilan Forkopimda, OPD dan semua pihak serta meresmikan Gedung Sekretariat Korpri di Kecamatan Sumber. (Lisdis)

Read More

Pemuda di Kabupaten Cirebon Diminta Terus Kembangkan Kreativitas dan Inovasi

INDOMEDIANEWSC.- Para pemuda di Kabupaten Cirebon diminta untuk terus mengembangkan inovasi dan kreativitas. Sebab, mereka merupakan generasi emas yang akan meneruskan masa depan bangsa dan daerah. 

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si saat membuka acara Big Show 2021 pameran prestasi hasil karya pemuda di Grage City Mal Cirebon, Sabtu (27/11/2021). 

Bunda Ayu sapaan akrabnya mengatakan, dengan adanya kegiatan ini setidaknya Pemda Kabupaten Cirebon memberikan ruang untuk mereka berkreasi. 

"Kita harus memberikan ruang dan mendorong mereka untuk berprestasi dan berinovasi apa saja yang mereka bisa hasilkan dan bisa berdampak kepada masyarakat sekitar," kata Ayu.

Ayu mengungkapkan, di era pandemi Covid-19 ini, dibutuhkan inovasi dari masyarakat, khususnya para pemuda. Sebab, pandemi ini sangat mengganggu khususnya di sektor perekonomian. 

"Oleh karenanya, dengan diadakannya pameran ini artinya kita ikut mendorong para pemuda untuk memasarkan produknya. Sehingga apa yang menjadi karya mereka bisa dikenal oleh semua orang," ujarnya. 

Selain itu, kata Ayu, dirinya sangat bangga dengan Pemuda Kabupaten Cirebon. Di mana mereka bisa menghasilkan produk-produk yang sangat luar biasa. 

"Banyak produk para pemuda ini dijual baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ini menjadi suatu kebanggaan dan menjadikan pemuda secara tidak langsung ikut dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon dan pemulihan ekonomi," katanya. 

Namun demikian, perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah.  Pasalnya, pemuda ini merupakan garda terdepan kemajuan suatu bangsa. 

"Kita dorong para pemuda agar semangat serta mempunyai inovasi agar Kabupaten Cirebon bisa maju dan berkembang lagi," pintanya. 

Ayu menjelaskan, banyak kendala yang dialami para pengusaha seperti para pemuda ini, baik secara permodalan maupun pemasarannya. 

"Dengan adanya pameran ini, salah satunya membantu para pemuda untuk memasarkan karyanya. Kalau untuk permodalan sebenarnya banyak bank yang sudah bersedia memberikan permodalan bagi para pengusaha," kata Ayu. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon, Ir. H. Avip Suherdian MT mengatakan, acara Big Show 2021 ini merupakan wadah bagi para pemuda yang mempunyai prestasi dan kreativitas. 

Menurutnya, dengan adanya pameran ini setidaknya karya pemuda yang ada di Kabupaten Cirebon bisa muncul. 

"Saya ingin karya anak muda muncul pada acara ini. Sehingga bisa membantu perekonomian mereka sendiri," katanya. 

Selain pameran karya pemuda Kabupaten Cirebon, Big Show 2021 ini juga diramaikan dengan berbagai perlombaan. 

"Ada perlombaan Band Pemuda, K-POP Cover Dance Competition. Saya berharap dengan adanya perlombaan ini muncul bibit prestasi pemuda di Kabupaten Cirebon," ujarnya. 

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pemuda, H. Masdi mengatakan, kegiatan Big Show 2021 ini diselenggarakan selama dua hari dari tanggal 27-28 November 2021. 

Menurutnya, kegiatan ini untuk mewadahi para pemuda yang kreatif dan inovatif. 

"Ini membantu teman-teman untuk  memasarkan dari hasil karya pemuda di Kabupaten Cirebon," katanya. 

Masdi menjelaskan, untuk peserta semunya pemuda yang ada di Kabupaten Cirebon. "Sebanyak 30 stand terisi penuh dengan karya para pemuda dan ini murni hasil karya anak muda di Kabupaten Cirebon," katanya. (Lisdis)

Read More

DPW PARTAI BERKARYA PROVINSI JAWA BARAT KUKUHKAN MUSTAMID MENJADI KETUA DPD KABUPATEN CIREBON

INDOMEDIANEWSC-   Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Jawa Barat  yang diketua oleh Ir. H. GUNAWAN HASAN dan Sekretaris Daerah Drs. PRIANA WIRASAPUTRA, M.M.. resmi  mengukuhkan kepengurusan  Dewan  Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Cirebon  dengan dikeluarkan  Surat  Keputusan Nomor : SK.DPD.07.12/DPW/BERKARYA/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021  di Bandung. Sebagai Ketua terpilih MUSTAMID. A.M, S.Pd., S.H., M.H., CLA., 

didampingi  oleh sekretaris H. ABIDIN ARIYANTO, S.H. dan Bendahara H. MIKROJI, S.H. 

pihaknya dalam waktu dekat akan menyerahkan SK tersebut ke Komisi Pemilihan Umum dan KesbangPol Kabupaten Cirebon dalam rangka memenuhi Verifikasi partai.

Ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Cirebon MUSTAMID. A.M, S.Pd., S.H., M.H., CLA. Menuturkan,

" Pertemuan hari ini (28/11) adalah merupakan konsolidasi partai dan persiapan Verifikasi dengan membentuk kepengurusan ditingkat DPC dan DPAC se Kabupaten Cirebon yang jumlahnya 40 Kecamatan dan 12 Kelurahan, 412  desa.   Ini  tidak mudah memerlukan kerja keras dan kekompakan dari seluruh pengurus yang ada" jelasnya

Lebih Lanjut dikatakan Mustamid, pihaknya  akan melaksanakan sebaik-baiknya  tugas  yang diberikan kepadanya.  Melihat kondisional bangsa  akhir-akhir ini  sangat memprihatinkan, sesama anak bangsa saling  diadu  dombah, hutang semakin  membengkak, korupsi semakin merajalelah, hukum terkesan  tebang  pilih, hak azasi dikebiri dan sebagainya. Untuk itu, pihaknya mengajak  semua  komponen  bangsa untuk berjuang  melakukan perubahan-perubahan  melalui partai Berkarya secara konstitusional. Dogma/doktrin yang  menyesatkan bahwa  para kiyai, Ustadz  tidak  usah  ikut berpolitik  cukup  ngajar  ngaji di musholah, madrasah atau pesantren. 

" Anggapan seperti ini  sebuah  kekeliruan. Karena, dengan mengabaikan politik maka wilayah kekuasaan akan dipegang  oleh pihak  lain  dan  pada akhirnya  orang Islam termarjinalkan dan  bisa  jadi  babu  dinegaranya  sendiri,  ada juga anggapan politik itu kotor atau kejam padahal politik itu bagai pisau bermata dua tergantung digunakanya  untuk kebaikan atau kejahatan" tuturnya. 

Untuk itu mustamid mengajak semua komponen bangsa bergabung dalam wadah partai Berkarya jadilah Subyek jangan jadi obyek, dan ingatlah pepatah Syaidina Ali Bin AbiTholib RA.  

"Kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir" pungkasnya (1c)

Read More

Antusias warga ikuti vaksin " Kuwu Mulyadi " tambah semangat

INDOMEDIANEWSC- Antusias warga dalam mengikuti program vaksinasi menambah semangat pihak Pemdes Japura lor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon dalam terus berupaya meningkatkan berbagai upaya agar seluruh warganya mengikuti vaksin.

Hal ini disampaikan Kuwu Japura lor, Mulyadi saat pelaksanaan vaksin tahap 1 dan 2 di kantor Desa setempat, Sabtu, 27/11/2021.

" dengan semangat warga yang begitu antusias mengikuti vaksin membuat semangat kami semakin bertambah, ini menandakan selain kesadaran warga semakin tinggi, juga kinerja berbagai pihak, baik itu pihak Desa, TNI/Polri dan Nakes yang tiada hentinya melakukan imbauan atau woro-woro membuahkan hasil yang memuaskan" ujarnya .

Pelaksanaan vaksin yang dumulai sejak pagi tersebut ditargetkan bagi 300 waega 

" mudah-mudahan target kami tercapai, namun dilihat dari antusiasnya warga kami yakin target tersebut tercapai, namun demikian kami terus berupaya untuk tetap mengingatkan kepada warga masyarakat untuk tetap patuhi prokes, kita jangan sampai abai, terlebih menjelang tahun baru yang biasanya banyak warga yang menggelar berbagai acara, mudah-mudahan dengan upaya dan doa pandemi segera berahir" pungkas Mulyadi. (1c)

Read More

CATATAN UNTUK APBD JABAR TAHUN ANGGARAN 2022

oleh

DADDY ROHANADY

Anggota DPRD Provinsi Jabar_

Siang ini (26/11/2021) akan dilakukan sidang paripurna terkait APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022. 

Secara global volume APBD tersebut terdiri atas tiga bagian. APBD Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2022 terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp 31,148 triliun. Ini berarti ada penurunan sekitar 24% dari tahun 2021 yang sebesar Rp  41,47 triliun. 

Di sisi lain, belanja daerah tahun 2022 diperkirakan menjadi Rp 31,133 triliun atau turun 30% dari tahun lalu sebesar Rp 44,62 triliun. 

Penerimaan pembiayaan tahun 2022 sebesar Rp 742 miliar turun dari tahun 2021 yang sebesar Rp 3,24 triliun. Pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 757 miliar atau naik dari Rp 100 miliar pada tahun 2021.  

Volume APBD tahun 2022 secara keseluruhan adalah Rp 31,890 triliun. Berarti, ada penurunan sekitar 28% dari Rp 44,72 triliun pada tahun lalu. Ini yang saya sebut "turbulensi". 

APBD sejatinya haruslah dialokasikan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, mengingat tujuan mulia tersebut, alangkah baiknya jika belanja dialokasikan untuk memberi pelayanan prima.

Masih ada PR besar yang harus direalisasikan, yakni target indikator kinerja utama (IKU)  yang sudah disepakati Gubernur bersama DPRD dan telah dituangkan dalam Perda RPJMD? 

Selain itu, di tengah sulitnya perekonimian saat ini, harus diupayakan semaksimal mungkin agar tidak ada pemutusan hubungan kerja dengan dalih apapun terhadap tenaga kontrak maupun tenaga harian lepas (THL) di seluruh OPD. Dalam situasi perekonomian seperti sekarang ini, kiranya Pemprov Jabar berkenan memberi empati kepada saudara-saudara kita itu. Jangan menghitung hanya yang bersangkutan yang terkena dampak. Tolong dipertimbangkan pula istri, anak-anaknya, dan keluarga besar yang menjadi tanggungannya. 

Masih banyak hal lain yang harus diperhatikan. Misalnya, pembangunan terminal Tipe B. Semula Jabar akan mambangun 2 terminal Tipe B pada 2022, yakni Terminal Cikarang di Kabupaten Bekasi dan Terminal Ciledug di Kabupaten Cirebon. 

Karena Terminal Cikarang ada rencana diambil alih Pusat, praktis hanya tinggal Terminal Ciledug yang akan digarap pada 2022. Berarti masih ada 5 terminal tipe B lagi yang butuh anggaran, yang lahannya sudah siap. Selain itu, ada 7 terminal tipe B lainnya yang masalah P3D-nya belum _clean and clear._ Di sisi lain fasilitas lalu lintas masih sangat butuh perhatian untuk menekan angka kecelakaan 

Terkait irigasi di Jabar, butuh perhatian serius mengenai kondisi jaringan (konjar) dan pintu-pintu air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Selain itu, dibutuhkan pembangunan beberapa embung untuk menahan agar air tidak selalu tak terkendali dan tidak langsung hanyut ke laut. Dengan embung, stok air petani akan tercukupi dan tidak selalu jadi banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. 

Lalu, mengingat jalan provinsi sepanjang 2 360 kilometer yang umur rencananya 60% lebih sudah habis, bisa dipastikan angka kemantapan jalan provinsi sangat berat untuk mencapai 90% mantap. Oleh karena itu butuh rehabilutasi, atau minimal pemeliharaan dilakukan lebih maksimal. Konsekwensinya tentu pada anggaran. 

Oleh karena itu, Pemprov harus mengajukan proposal ke Pusat untuk meminta bantuan dana alokasi khusus (DAK) sebanyak-banyaknya, baik fisik maupun non fisik. 

Pemprov Jabar juga harus meminta Pusat melakukan akselerasi untuk beberapa pembangunan monumental semisal Tol Cisumdawu, Tol Cigatas, Tol Bocimi, dan BIJB Kertajati. 

Volume APBD Jabar sudah turun drastis ketika dana transitoris, yakni DAK non-fisik, yang semula dari Pusat mampir dulu ke kas darah provinsi dilangsungkan ka kas daerah kabupaten/kota. 

Volume APBD bisa terjun bebas lagi manakala pajak kendaraan bermotor jadi dialihkan ke kabupaten/kota pula seperti DAK non-fisik yang begitu besar. Namun, kebijakan tersebut juga sekaligus akan menunjukkan wajah asli volume APBD Provinsi Jabar. 

Setelah diparipurnakan di DPRD, APBD Jabar Tahun Anggaran 2022 masih menunggu koreksi dari Kementerian Dalam Negeri. Semoga pandemi segera berlalu sehingga APBD tersebut tidak terkena refocusing dan realokasi anggaran yang berdampak pada banyak hal seperti tahun-tahun sebelumnya.

Read More

Pemdes Panongan lor " genjot program vaksinasi " prokes tetap diutamakan

INDOMEDIANEWSC- Vaksin dosis ke 2 sudah mencapai angka 20 %. 

Ini merupakan hasil dari kerjasama yang terjalin baik dengan berbagai pihak, Baik Bhabinsa, Bhabinkamtibmas, Dinas Kesehatan dan Satgas Desa.

Hal ini disampaikan Kuwu Desa Panongan lor, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, Agus Syamsah, saat melaksanakan kegiatan Vaksinasi di Desa setempat, Kamis, 26/11/2021.

" capaian vaksinasi ini atas kerjasama semua pihak, tentunya dengan telah dilaksanakannya vaksin dosis ke dua ini diharapkan kesehatan warga semakin terjamin, selain itu capaian yang kami peroleh juga atas kesadaran warga yang semakin tinggi untuk melaksanakan vaksin" jelasnya.

Lebih lanjut dirinya menuturkan, vaksin adalah sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi covid-19.

" tidak lama lagi ada acara besar, yaitu Tahun baru, tentunya ini sangat beresiko dan bisa menambah terjadinya kasus corona, oleh karenanya dengan upaya yang dilakukan Pemerintah melalui program Vaksinasi hal yang kita hawatirkan tidak terjadi, kami dari pihak pemdes tentunya tidak akan berhenti untuk terus mengimbau dan mengingatkan kepada semua unsur untuk tetap mematuhi prokes walaupun sudah melaksanakan vaksin, mari kita jaga bersama kesehatan dan keselamatan demi masa yang akan datang" pungkas Agus. (1c)

Read More

Program P2WKSS Tingkatkan Peran Perempuan dalam Proses Percepatan Pembangunan

INDOMEDIANEWSC - Peran perempuan sangat membantu dalam semua aspek kehidupan, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon. Bahkan, pemerintah sekarang sudah tidak membedakan gender baik itu perempuan maupun laki-laki. 

Hal tersebut disampaikan Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag saat membuka acara Monev Akhir P2WKSS di Desa Wilulang Kecamatan Susukan Lebak Kabupaten Cirebon, Kamis (25/11/2021). 

Menurutnya, hakikat dari program P2WKSS ini untuk meningkatkan peran serta perempuan dalam proses percepatan pembangunan, khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon. 

"Jadi, keberpihakan pemerintah kepada kaum perempuan sangat besar sekali. Bahkan, sekarang semua peran yang biasa dilakukan laki-laki bisa juga dilakukan kaum perempuan," kata Bupati Imron. 

Imron mengatakan, peran perempuan sangatlah penting dalam kehidupan bernegara. Sebab, hingga saat ini keterlibatan perempuan sangatlah nyata. 

"Kita lihat di bidang politik, perempuan harus 30 persen walaupun yang menang di legislatif banyaknya laki-laki. Artinya, pemerintah memberikan keleluasaan bagi kaum perempuan karena semuanya mempunyai kedudukan yang sama," ujarnya.

Selain itu, kata Imron, program P2WKSS 

ini untuk memberikan kesadaran kepada perempuan agar bisa berkiprah di dalam keluarganya. Bagaimanapun mereka harus meningkatkan peran wanita dalam kesehatan dan kesejahteraan keluarganya. 

Bahkan, kata Imron, program P2WKSS di Desa Wilulang ini sangatlah tepat.  Sebab, Desa Wilulang kini sangatlah berubah setelah ada program P2WKSS ini. 

"Bahwa Desa Wilulang dulunya desa yang tertinggal dan sampai terlihat kumuh. Tetapi hasil dari kerja kuwu, pengurus desa, masyarakat dan peran ibu-ibu dengan program P2WKSS akhirnya ada kesadaran bagaimana desa tersebut bisa bangkit dan maju sampai sekarang," katanya. 

"Di dalam verifikasi akhir P2WKSS ini saya berharap masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan, kesehatan dan peran wanita agar daerah maju serta masyarakat lebih sejahtera," tambahnya.

Sementara itu, Kepala DPPKBP3A Kabupaten Cirebon, Hj. Enny Suhaeni, SKM, M.Kes mengatakan, Pemerintah Kabupaten Cirebon menunjuk Desa Wilulang Kecamatan Susukanlebak sebagai lokasi program terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera (P2WKSS) tahun 2021.

"Ini bertujuan untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat dan sejahteran serta meningkatkan kedudukan, peran dan kemampuan ketahanan mental dan spiritual kaum perempuan melalui kegiatan lintas sektoral bidang pembangunan pemberdayaan masyarakat pedesaan," kata Enny. 

Di tempat yang sama, Ketua Tim Verifikasi Provinsi Jabar, dr. Siska Gerfianti mengatakan, Pemprov Jabar terus menyelenggarakan berbagai program di antaranya P2WKSS ini. 

"Sehingga, bagaimana desa yang tadinya tertinggal itu menjadi menggeliat dan bisa maju. Ini tentu saja sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni terwujudnya Jabar juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi," katanya. 

Siska menjelaskan, butuh peran serta semua pihak dalam pembangunan di desa. Sebab, dengan kemajuan di desa bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. 

"Kita liat Desa Wilulang berubah luar biasa. Bagaimana kita menciptakan manusia yang berbudaya berkualitas bahagia sudah terlihat di sini. Ini semua berkat partisipasi masyarakat. Layanan publik bagus, pelatihan untuk menjadikan perempuan meningkat kualitasnya. Sehat, produktif dan sejahtera. Kelihatannya beberapa indikator sudah masuk," ujarnya. 

Selain itu, kata Siska yang terpenting adalah bagaimana masyarakat bisa bahagia dengan diberikan pelayanan publik yang inovatif sehingga partisipasi dalam pembangunan juga tinggi. 

"Nanti bisa diukur dalam indikator pembangunan. Karena program P2WKSS ini merupakan program peranan wanita dalam pembangunan," katanya. (Lisdis)

Read More

Sekda Berharap Program BPR Milik Kabupaten Cirebon Bisa Bantu Rakyat Kecil di Masa Pandemi

INDOMEDIANEWSC.- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon Rahmat Sutrisno, menghadiri rapat pleno Tim Percepatan Keuangan Akses Daerah (TPAKD) di Hotel Luxton Kota Cirebon, Rabu (24/11/2021).

Kabupaten Cirebon sudah memiliki sejumlah produk perbankan yang selaras dengan percepatan akses keuangan daerah.

Beberapa produk tersebut di antaranya, Program Kredit Pedagang Pasar Tradisional Sing Utama (Keppincut) oleh Perumda BPR Kabupaten Cirebon (Bank BKC) digulirkan sejak bulan April 2021.

Rahmat mengatakan, program tersebut yakni pinjaman modal kepada pedagang dengan sistem pembayaran mingguan dengan tujuan untuk memberantas rentenir.

"Target pertumbuhan kredit sebanyak Rp 1,36 miliar, "kata Rahmat".

Kemudian, untuk BPR Astanajapura memiliki dua program unggulan, di antaranya program untuk pedagang pasar (Kipas) dan produk pinjaman untuk rakyat (Pantura). Keduanya digulirkan sejak Maret 2021.

Rahmat mengatakan, adanya program dari BPR milik Kabupaten Cirebon diharapkan bisa membantu rakyat kecil di tengah masa pandemi Covid-19. "Ini juga supaya mereka tetap menjalankan usahanya," kata Rahmat.

Dalam rapat tersebut hadir Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon Fredly Nasution, Deputi Bidang Pemberdayaan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Cirebon Tri Adi, Direktur Operasional Perumda BPR Kabupaten Cirebon (Bank BKC) Asna dan sejumlah pejabat lainnya. (Lisdis)

Read More

Satuan Jajaran Divif 2 Kostrad Ikuti Rapat Koordinasi Komuniti Hukum

INDOMEDIANEWSC – Rapat Koordinasi sinkronisasi data perkara di selenggarakan oleh Hukum Kostrad yang diikuti oleh seluruh satuan jajaran Kostrad baik diikuti secara tatap muka yang bertempat di Puskodalops Makostrad, maupun secara daring dari satuan masing-masing, Rabu (24/11).

Dalam sambutannya Aspers Kaskostrad Brigjen TNI Parwito menyampaikan bahwa diperlukan upaya pendataan perkara yang tertata dan termonitor dengan baik agar diperoleh data perkara yang akurat, sehingga komando atas dapat segera menentukan kebijakan Binpers lebih lanjut.

“Kegiatan ini memiliki nilai luhur sebagai salah satu ikhtiar kita dalam mewujudkan kinerja unggul Kostrad, yang mana salah satu variabel penentunya adalah terwujudnya zero pelanggaran prajurit”, tegasnya.

Satuan jajaran Divif 2 Kostrad mengikuti rapat sinkronisasi tersebut secara virtual di Mako Divif 2 Kostrad yang dipimpin langsung oleh Aspers Kasdivif 2 Kostrad, Kolonel Inf Rizadly Syahrazzy Themba didampingi Pakum Divif 2 Kostrad Mayor Chk Eka Yudha Kurniawan, S.H. beserta pejabat Pers dan Intel Divif 2 Kostrad. Sementara Jajaran Brigif, Resimen dan Batalyon BS mengikuti Vicon di satuan masing-masing.

Dalam kesempatan rapat koordinasi kali ini bertujuan untuk menyampaikan dan mengsinkronkan data perkara yang ada di satuan masing-masing dengan sebenar-benarnya, sehingga segenap kendala dalam proses penyelesaian perkara yang terjadi selama ini dapat segera teratasi secara cepat, tepat dan tuntas guna tercapainya kepastian hukum dan perkembangan karir prajurit kedepannya.

“Mari kita ikuti kegiatan rapat koordinasi sinkronisasi data perkara antara Hukum Kostrad, komuniti hukum dan satuan jajaran Kostrad semester II TA 2021 ini dengan seksama”, ungkap Aspers Kasdivif 2 Kostrad.

Selain sinkronisasi data, diberikan materi pembekalan dari Hukum Kostrad, Puspomad, Otjen TNI, dan Dilmiltama, kemudian ditutup oleh Kakum Kostrad Kolonel Chk Deden Safarudin, S.H. 

Disampaikan dalam sambutan penutupan acara tersebut bahwa, kegiatan ini pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan satu data perkara di lingkungan Kostrad yang valid dan reliabel. Validitas dan reliabilitas data perkara tersebut akan sangat berguna bagi pimpinan Kostrad dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan penegakan hukum di lingkungan Kostrad.

“Data perkara ini merupakan elemen yang penting untuk selalu dimutakhirkan, sehingga dapat dianalisis lebih lanjut oleh para pihak yang berkepentingan dalam memberikan saran dan masukan kepada pimpinan Kostrad ketika proses pembuatan kebijakan dilaksanakan”, terangnya. (1b)

Read More

Bupati Cirebon Hadiri Pertemuan Tahunan BI 2021 Secara Virtual

INDOMEDIANEWSC- - Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag menghadiri pertemuan tahunan Bank Indonesia 2021 secara virtual di Pendopo Bupati, Jalan Kartini, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu (24/11/2021).

Dalam pertemuan tersebut, dihadiri langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.

Presiden Joko Widodo melalui arahannya menyebutkan, Indonesia mampu menekan perkembangan pandemi Covid-19. Pada pertengahan Juli 2021, kasus harian menembus angka 56.000 lebih, namun per Selasa (23/11/2021) hanya 394.

"Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang saat ini masih terus dilakukan menunjukkan angka positif. Tercatat, sebanyak 226 juta dosis sudah disuntikkan kepada warga dan ditargetkan akhir tahun sekira 280 juta," kata Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo mengatakan, dampak pandemi Covid-19 ini sangat meluas. Di beberapa negara luar, wabah tersebut menyebabkan kelangkaan energi, inflasi, hingga meningkatnya harga produsen dan imbasnya berpengaruh terhadap tingkat konsumen.

Lanjut Presiden, pertumbuhan ekonomi di Indonesia kuartal 2 sebesar 7,06 persen dan kuartal 3 3,51 persen. Penurunan tersebut, terjadi akibat menyebarnya varian Delta pada Juli 2021.

"Kalau saat ini, indek keyakinan konsumen sudah normal, seperti sebelum pandemi. Ritel index sudah merangkak naik, seiring pelonggaran mobilitas. Angka seperti ini, penting dibaca untuk prospek 2022," kata Jokowi.

Dalam upaya transformasi ekonomi, Presiden Joko Widodo menegaskan, untuk tidak melakukan aktivitas ekspor bahan mentah mulai dari nikel hingga tembaga. Industri dituntut mengolah menjadi barang setengah jadi atau jadi.

Joko Widodo mengatakan, pada saat konferensi tingkat tinggi G20 di Italia, Indonesia dikeluhkan pihak negara lain lantaran menolak mengekspor bahan mentah.

"Indonesia tidak ingin menganggu kegiatan produksi negara lain, tidak tertutup. Tapi saya minta datang bawa pabrik ke Indonesia dan teknologinya, Lebih baik disini, akan lebih efisien. Kami ingin membuka lapangan kerja banyak di Indonesia," katanya.

Selain itu, lanjut dia, transformasi digitalisasi ekonomi di Indonesia menjadi salah satu pilar penting pertumbuhan ekonomi. Tercatat, ribuan startup bertumbuh kembang dan diprediksi menghasilkan 1,4 juta dollar sampai 2025.

Presiden mengimbau, agar startup ini jangan sampai meninggalkan usaha mikro kecil menengah (UMK). "Angkut mereka (UMK) supaya bisa masuk e-commerce, sehingga yang kecil bisa menikmati transformasi ekonomi.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, ekonomi nasional akan pulih pada tahun depan dengan terus melakukan sinergi antara Bank Indonesia dengan pemerintah hingga masyarakat. "Ekonomi harus pulih, menuju Indonesia maju," kata Perry. (Lisdis)

Read More

Hak pilih dikebiri "warga cipeujehwetan " pertanyakan kinerja PPS

INDOMEDIANEWSC- Perwakilan dari Ratusan warga Masyarakat Desa Cipeujehwetan;;Kecamatan Lemahabang, kabupaten Cirebon, yang Merasa Hak memilihnya dikebiri,  melurug Kantor Desa setempat , Rabu, 24/11/2021, paska Pilwu yang dilaksanakan pada Hari, Minggu, 21/11/2021.

Kedatangan perwakilan warga tersebut karena Hak Suaranya untuk memilih Calon Kuwu tidak didapat.

Hal ini dipapaparkan salah seorang warga dari salah seorang pendukung Calon Kuwu nomor urut 1, Didin, kepada beberapa awak media, usai menyampaikan persolan yang terjadi kepada KPPS dan unsur muspika yang hadir di Kantor Desa setempat.

" kami pada prinsipnya tidak mempersoalkan siapa  menang dan siapa  kalah, hanya prosesnya yang kami persoalkan, ada hal yang sangat kami sayangkan terkait kinerja PPS atau panitia pilwu, sejak awal kami sudah menyampaikan kepada Ketua PPS terkait perlunya ada pengecekan data pemilih, bahkan apa yang kami sampaikan telah dilakukan sebanyak 3 kali, namun sayangnya apa yang kami sampaikan terkait DPT khususnya , terkesan diabaikan, Pada awalnya data yang dipersoalkan adalah jumlah DPS sebanyak 6513 dan DPTB sebanyak 1.283, karena dirasa nasih banyak terjadi kesalahan Data, maka pihak KPPS melakukan perubahan hingga berulang kali, yang sangat disayangkan adalah DPT  ( Daftar Pemilih Tetap) yang jumlahnya lebih dari 1000 pemilih, ternyata mereka tidak menerima undangan untuk pilwu, akibatnya warga tidak bisa menyalurkan Hak Suaranya, jelas hal ini patut dipertanyakan, bagaimana kinerja KPPS hinggga hal ini bisa terjadi" jelas Didin.

Senada hal tersebut disampaikan salah seorang pendukung nomor urut 2, Slamet.

" tuntutan kami sama dengan yang lain, tidak mempersoalkan siapa kuwu yang menang, karena ini sudah melalui proses pemilihan, hanya saja kinerja dan tanggungjawab PPS bagaimana, masa warga Cipeujeuhwetan asli yang jumlahnya tidak sedikit tidak memperoleh Haknya untuk memilih karena tidak memiliki kartu undangan, sekali lagi kami tegaskan, siapapun kuwu terpilih, itu kuwu kami, hanya menuntut pertanggungjawaban PPS yang menghilangkan Ribuan Hak warga"  tuturnya.

Sementara itu, Ketua PPS Desa Cipeujeuh wetan, H.Manon Jaya, saat dikonfirmasi terkait hilangnya hak warga yang jumlahnya ribuan suara, dengan tegas membantah.

" tidak benar kalau ada ribuan hak warga yang tidak bisa menentukan hak pilihnya, paling juga hanya puluhan" jelasnya.

Saat disinggung apa benar ada DPT yang tidak menerima undangan, dirinya membenarkan.

" memang benar ada Beberapa DPT yang tidak menerima undangan, ini dikarenakan saat anggota kami mencari alamat atau tempat yang bersangkutan tidak ditemukan" lanjutnya.

Namun sayang, saat dirinya membantah terkait jumlah DPT yang tidak menerima Undangan tidak mencapai ribuan, yang bersangkutan tidak bisa menunjukan data kepada media

" nanti coba saya cari datanya dulu, yang pasti tidak sampai ratusan, apalagi ribuan" pungkas Manon Jaya.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh titik temu yang jelas, bahkan persoalan tersebut dilanjutkan ke panwascam Lemahabang. (1c)

Read More

Pemkab Cirebon Minta Pendampingan KPK RI dalam Proses Open Bidding

INDOMEDIANEWSC- Pemerintah Kabupaten Cirebon meminta para pejabat Eselon II yang ikut tes seleksi open bidding mampu membuat inovasi untuk kemajuan Kabupaten Cirebon. 

Hal tersebut disampaikan Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag saat membuka acara seleksi open bidding untuk Eselon II secara virtual di ruang rapat bupati kantor Setda, Selasa (23/11/2021). 

Dalam pelaksanaan open bidding ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon meminta pendampingan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. 

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag mengatakan, test Open Bidding ini dilakukan secara terbuka. Bahkan, siapa saja bisa mendaftarkan diri asalkan sesuai ketentuan yang berlaku. 

"Proses seleksi ini dilakukan secara transparan tanpa intervensi dengan mengedepankan ketentuan undang-undang yang berlaku. Tidak ada lagi sistem yang bermain di belakang layar yang menentukan suatu jabatan. Kami serahkan sepenuhnya kepada panitia atau timsel," katanya.

Imron menjelaskan, dalam proses open bidding ini, Pemkab Cirebon mendapatkan pendampingan dari KPK RI. Bahkan, KPK nantinya akan melakukan pengawasan dan memantau jalannya proses open bidding tersebut.

"Kami berharap dengan adanya pendampingan dari KPK, pelaksanaan open bidding bisa berjalan dengan lancar serta dapat menghasilkan orang-orang yang lebih baik dan mampu untuk bekerja demi kemajuan Kabupaten Cirebon," ujar Imron.

Ia berharap kepada para peserta yang nantinya lolos dalam seleksi, mampu menjalankan tugas dan mampu membawa perubahan untuk Kabupaten Cirebon. 

"Namanya seleksi, yang mendaftar banyak dan yang dicari hanya satu jabatan. Sehingga nanti yang sudah lolos diharapkan mampu memberikan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Cirebon serta ikut membantu dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon," kata Bupati Imron.

Sementara itu, perwakilan dari KPK RI, Linda mengatakan, Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah yang mendapatkan pendampingan dari KPK. Sebab, Kabupaten Cirebon pada tahun 2018 pernah terjadi tindak pidana korupsi. 

"Saya harap tahun 2018 kemarin jangan terulang kembali. Ini upaya kita dalam pencegahan tindak pidana korupsi," katanya.

Linda menjelaskan, KPK sekarang sedang menyoroti beberapa bidang yang rentan terjadinya tindak pidana korupsi di dalam pemerintahan baik kota maupun kabupaten. 

"Kami (KPK, Red) tetap berupaya melakukan pencegahaan tindak pidana korupsi, salah satunya yang rentan terjadinya korupsi yakni pada bidang penganggaran APBD, pengadaan barang jasa, perizinan, manajemen ASN, manajemen pajak dan tata kelola keuangan desa dan lainnya," katanya.

Adapun jumlah peserta seleksi open bidding Eselon II yaitu: Kepala Dinas Kesehatan sebanyak 4 orang, Kepala Disdukcapil sebanyak 6 orang, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebanyak 3 orang, Kepala Diskominfo sebanyak 5 orang, Kepala Pelaksana BPBD sebanyak 3 orang, Direktur RSUD Waled sebanyak 4 orang, Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintah sebanyak 8 orang. (Lisdis)

Read More

Pemdes Panambangan " Vaksin dan BLT DD " dilaksanakan serempak

INDOMEDIANEWSC- Vaksinasi terus digalakan Pemdes Panambangan, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya penyebaran Pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan Kaur keuangan Desa setempat, Aziz Maulana Pamungkas, Selasa, 23/11/2021.

" upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi terus kami galakan, salah satunya melalui pelaksanaan vaksinasi yang saat ini ditargetkan bagi 100 warga, karena sebagian besar sudah melaksanakan vaksin, diharapkan dengan adanya gerakan vaksinasi kesehatan warga semakin baik dan pandemi segera berakhir" jelasnya.

Lebih lanjut Aziz, menuturkan, selain melaksanakan vaksinasi, secara bersamaan pemdes menyalurkan BLT Dana Desa.

" secara bersamaan kami pihak pemdes menyalurkan BLT DD untuk 560 KPM, dimana proses penyalurannya dilaksanakan secara bergantian dari setiap blok yang ada, ini kami lakukan agar tidak terlalu mengundang terjadinya kerumunan, oleh karenanya kami selalu melibatkan semua pihak untuk secara bersama-sama  saling mengingatkan perlunya menerapkan protokol kesehatan, dan Alkhamdulillah Warga Masyarakat saat ini semakin tinggi tingkat kesadarannya untuk peduli akan kesehatan" pungkasnya. (1c)

Read More

Pemkab Cirebon Minta e-Warung tak Lakukan Penyimpangan

INDOMEDIANEWSC- Pemerintah Kabupaten Cirebon meminta pihak e-Warung sebagai penyalur bantuan pangan non tunai (BPNT) untuk tidak melakukan penyimpangan. Penyalur harus memberikan yang terbaik untuk keluarga penerima manfaat (KPM). 

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon Drs.H. Rahmat Sutrisno, M.Si mengatakan, e-Warung merupakan bagian dari program BPNT yang digulirkan pemerintah pusat untuk keluarga tidak mampu. 

"Kalau e-Warung tidak benar, misalkan beras tidak layak itu bisa dilaporkan karena e-Warung harus memberikan yang terbaik untuk warga," kata Rahmat saat menghadiri rakor BPNT di Ruangan Paseban Kantor Setda, Senin (22/11/2021). 

Rahmat mengatakan, dalam upaya menjaga kualitas bantuan pangan, e-Warung diberikan kewenangan untuk bekerja sama dengan Bulog, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ataupun gabungan kelompok tani masing-masing desa. 

Ia menambahkan, bila hal tersebut dilakukan, geliat perekonomian di desa bakal lebih meningkat. Upaya itu juga sebagai bentuk pemulihan ekonomi nasional (PEN). 

"Ini untuk mendongkrak sumber daya desa dan melindungi KPM di desa,  nantinya kualitas barang bagus dan sesuai," katanya. 

Rahmat mengatakan, besaran yang diterima setiap penerima manfaat sebanyak Rp 200.000 setiap bulannya. Angka tersebut, menurut Rahmat, sangat kecil dibandingkan jumlah pengeluaran. 

"Program sosial sangat banyak dan kemiskinan tetap ada. Tetapi, cara ini merupakan salah satu untuk menanggulanginya," katanya. 

Dalam kegiatan rakor tersebut dihadiri perwakilan e-Warung, Pendamping Desa, Perwakilan Himbara (BNI), Polresta Cirebon, Polres Cirebon Kota, Kejaksaan Negeri Sumber, Dinas Sosial dan pihak terkait. (Lisdis)

Read More

Waspada Janji Politik Kuwu Terpilih " Harus Taat aturan" kuwu bukan Raja

INDOMEDIANEWSC- Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak telah dilaksanakan dan perombakan perangkat desa akan dilakukan kuwu terpilih.

Menurut Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten  Cirebon, Sutara, perombakan perangkat desa harus sesuai aturan dan mekanisme. Salah satunya, penilaian kinerja. 

"Kuwu terpilih tidak bisa seenaknya mengganti perangkat desa, meski memiliki hak prerogratif," tuturnya Minggu ,21/11/2021

Sekretaris Desa (Sekdes) Ciuyah Kecamatan Waled ini menjelaskan, sebagai negara hukum, pelaksanaan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan prinsip supremasi hukum. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan pemerintah harus sejalan dengan hukum yang ada. 

"Dalam pemerintahan desa, posisi kepala desa atau kuwu bukan sebagai 'raja' di wilayah tersebut, yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja. Termasuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa atas dasar, like and dislike dengan mengesampingkan aturan. Kondisi ini bisa jadi bentuk penyakit nepotisme dan janji politik untuk pengisian jabatan di pemerintahan desa, bukan pada kemampuan perangkat desa itu sendiri. Maka, kuwu terpilih harus memahami aturan dan mekanisme, sebelum pergantian perangkat desa," jelasnya.

Masih dikatakan Sutara, perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bertugas membantu kepala desa atau kuwu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di desa. "Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu. Selain itu, Camat yang berwenang merekomendasi, harus menelaah ajuan dari kuwu terpilih, jika ada pergantian perangkat desa," ujarnya.

Sutara menambahkan, perangkat desa berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. 

"Khusus untuk pemberhentian perangkat desa karena diberhentikan, ada tata caranya, yakni dengan terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada Camat dan memperoleh rekomendasi Camat secara tertulis dengan berdasar pada alasan pemberhentian sesuai syarat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Melalui Permendagri tersebut, penyakit nepotisme dan janji pilwu dalam pengisian jabatan pada perangkat desa sesungguhnya dapat dicegaa" imbuhnya.

Dirinya mengharapkan, dalam menjalankan roda pemerintahan desa tentu sedikit banyak dipengaruhi kepala desa atau kuwi yang memimpin "Kepala desa tentu berhak memilih 'mitra'nya dalam bekerja melalui penempatan pada perangkat desa, memilih pihak yang dianggap dapat sejalan dengan visi dan misinya agar tercapai pemerintahan desa yang lebih baik. Namun alasan itu tidak dapat mengesampingkan kewajiban kepala desa untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa harus sesuai dengan alur prosedur yang telah diatur. Justru di sinilah ujian pertama seorang kepala desa, menunjukkan profesionalismenya, menjamin bahwa tidak terdapat konflik usai pilwu," pungkas Sutara. (1c)

Read More

URGENSI PERUBAHAN RTRW JABAR

oleh :

DADDY ROHANADY

Anggota DPRD Provinsi Jabar

Terkait penataan ruang, amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) memang berbeda dengan amanat UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Dengan diberlakukannya UUCK beserta berbagai aturan turunannya, semua daerah provinsi/kabupaten/kota pasti mendapat "pukulan keras". Betapa tidak, semua daerah harus mengevaluasi perda-perda yang mereka miliki. 

Hasilnya pun pasti sangat mengejutkan. Banyak perda harus dicabut dan banyak pula perda baru yang harus dibuat. Khusus terkait Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), secara eksplisit perda tersebut harus digabungkan dengan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). 

Itu berarti perda RTRW nantinya aka mengatur seluruh ruang darat dan laut. Penggabungan spasial seluruh ruang darat dan laut  0-12 mil itu bukan hal mudah. Dibutuhkan koordinasi intensif dengan beberapa kementerian di Jakarta, terutama Kementerian ATR/BPN. 

Bagaimanapun peta rencana pola ruang sudah pasti berubah, baik penyajian peta maupun basis datanya

yang secara _de facto_ diatur secara utuh oleh kementerian tersebut. Perda tersebut akan dibahas oleh panitia khusus (pansus). Jangan sampai nantinya Pansus harus bolak-balik kembali demi menyelaraskan yang semestinya sudah dilakukan pada tahap lebih awal. 

Bagaimana dengan adanya penetapan Zona Tunda (_Holding Zone_) sebagai salah satu solusi yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN, terutama pada kawasan-kawasan hutan di pesisir/pantai yang menyebabkan terjadinya perubahan peta garis pantai dari BIG. Misalnya, untuk kawasan hutan lindung dan hutan produksi di Muara Gembong Kabupaten Bekasi. Di sana sebagian sudah menjadi perairan, dan eksistingnya berupa lahan tambak / permukiman. 

Sudahkah koordinasi intensif dilakukan dengan beberapa kementerian di Jakarta? Dibutuhkan pula koordinasi dengan Direktorat Jenderal Toponimi Kementerian Dalam Negeri. Belum lagi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membuat aturan persetujuan substansi juga. 

Bagaimana nasib substansi Raperda tentang Revisi RTRW Provinsi Jabar versi Pansus DPRD Prov Jabar Tahun 2019? Hasil kerja Pansus 2019 yang bekerja hampir setahun lamanya itu cukup banyak dan sangat sigifikan.

Misalnya, 

A. Bagaimana nasib Segitiga Rebana yang sudah dijadikan PSN?

B. Bagaimana nasib BIJB Kertajati, termasuk Kertajati Aerocity mengingat Pemerintah Pusat meneguhkan kewenangannya tentang kebandarudaraan? Bagaimana nasib 1..040 hektare lahan yang dibebaskan dengan biaya full APBD Provinsi Jabar? Kalau toh BIJB Kertajati diambil alih Pusat, mungkinkah 1.040 hektare itu dikonversi menjadi saham Pemprov Jabar pada Pengelolaan Bandara yang dikerjasamakan dengan PT Angkasa Pura II? Mengapa demikian? Pembangunan bandara baru di provinsi lain tidak satu pun pembenasan lahannya menggunakan dana APBD. 

Andai BIJB Kertajati akan secara utuh diambil alih Pusat, Jabar berhak tahu _time schedule_ perencanaan pembangunan bandara di Kabupaten Majalengka itu. Semua tahu bahwa bandara Kertajati diharapkan menjadi pintu keluar masuk langsung dari dan ke Jabar. Dengan demikan, BIJB Kertajati diharapkan menjadi salah satu pengungkit roda perekonomian Jawa Barat.

C. Bagaimana pula nasib Bandara Nusawiru? Bandara itu satu-satunya bandara yang dibiayai full dari APBD provinsi. Bagaimana korelasinya dalam Perda RTRW nanti, karena dalam UU 23/2014 hanya ada tanda hubung di sana? Apa yang akan dilakukan Jabar terkait hal itu?

D. Bagaimana nasib bandara baru di  

Kabupaten Karawang dan Kabupaten Sukabumi?

E. Dengan ditetapkannya Patimban sebagai PSN, kawasan tersebut pasti membutuhkan rencana pola ruang yang harus disesuaikan dengan kebutuhan pengembabgannya. Misalnya, dukungan tol Parabon (Patimban-Indramayu-Cirebon) sepanjang pesisir utara. 

Secara keseluruhan, pada intinya, penggabungan perda RTRW lama (Perda 22 Tahun 2010) dengan RZWP3K itu bukan hal yang mudah. Dinas BMPR sebagai OPD pengampu benar-benar harus bekerja ekstra keras memenuhi semua aturan Pemerintah Pusat. 

Harus dipikirkan juga bagaimana nasib Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang juga  ditetapkan dalam RTRW Nasional? Apakah lantas menggugurkan kewajiban Provinsi di sana karena hanya Pusat Kegiatan  Lokal (PKL) saja yang ditetapkan dalam RTRW provinsi? 

Mengingat begitu banyaknya materi yang harus disesuaikan dengan berbagai aturan, baik peraturan pemerintah (PP) maupun pedoman yang ada, raperda RTRW statusnya menjadi raperda baru. Apalagi jika mengacu pada PP 21 Tahun 2021 dan Peraturan Mebteri ATR/BPN yang menyebutkan bahwa hasil peninjauan kembali RTRW adalah Revisi, perlu ditindaklanjuti dengan Pencabutan Perda. Artinya, Perda No 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 harus dicabut. 

Bagaimana pula kaitannya dengan implikasi pada penetapan tahun rencana RTRW Provinsi jabar menjadi tahun 2021-2041? 

Semoga ini menjadi salah satu ikhtiar untuk membentuk RTRW Jawa Barat yang lebih baik demi kemaslahatan masyarakat.

Read More

2 Kuwu inkamben Kec Lemahabang " kembali terpilih"

INDOMEDIANEWSC-  pelaksanaan pilwu serentak di Kabupaten Cirebon , mengundang perhatian banyak pihak, dari mulai adanya penerapan prokes hingga hiruk pikuk dengan berbagai fenomena dari mulai hembusan asap kemenyan hingga lantunan kalam Illahi.

Saat ini semuanya telah berakhir dengan suksesnya pemilihan Kuwu ditengah Pandemi.

Sekian banyak Pilwu yang dilaksanakan di beberapa Desa, 2 diantaranya Kuwu inkamben yang ada di Kecamatan Lemahabang, kembali terpilih.

Hal tersebut disampaukan salah seorang staf Pemerintahan Kec Lemahabang, Sukarta, Senin, 22/11/2021.

" dari data yang kami terima, 5 Desa di kec Lemahabang yang menyelenggarakan pilwu serentak, yaitu Desa Sindanglaut, Asem, Lemahabangkulon, Cipeujehwetan dan Desa Belawa, dimana 2 diantaranya adalah kuwu inkamben ( Desa Lemahabangkulon dan Desa Asem) kembali terpilih " jelasnya.

Lebih lanjut Sukarta , menuturkan, dengan terpilihnya Kuwu baik yang baru maupun yang lama, diharapkan roda pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik.

" untuk hasil Pilwu di Kec Lemahabang, adalah : Rudiana  (Desa Lemahabangkulon) Cecep  (Desa Cipeujehwetan) Taufik ( Sindanglaut) Deden ( Belawa) dan Faturohman ( Desa Asem ) semoga dengan selesainya Pilwu menjadi langkah awal menuju perubahan yang lebih baik" pungkasnya. (1c)

Read More

Tidak semua Panitia Pilwu taat prokes " Kapolsek Lemahabang " turun tangan

INDOMEDIANEWSC- Protokol Kesehatan (Prokes), sepertinya sedikit diabaikan panitia pemilihan kuwu serentak. Seperti di salah satu TPS  Desa Belawa Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, yang pada saat pemungutan suara terjadi kerumunan. Minggu, 21/11/2021

Terkait adanya hal tersebut,

Kapolsek Lemahabang, Kompol Sentosa Sembiring mengatakan, kerumunan yang terjadi saat pemungutan suara dikarenakan personil sedang mengawal calon kuwu (calwu) yang akan mencoblos di TPS. 

"Begitu ada kerumunan, kami langsung melakukan  teguran dan mengatur jarak antara pemilih satu dengan lainnya , dan saat itu pula Masyarakatat pemilih langsung mengatur jarak" jelasnya

Lebih lanjut Sembiring menjelaskan, prokes sangat diperlukan guna mencegah Covid 19 dan dirinya sudah menghimbau panitia pilwu, untuk mengedepankan prokes. 

"Pilwu tahun ini berbeda dari biasanya, maka prokes sangat diutamakan, agar, tidak terjadi lonjakan kasus usai pilwu, dan hal tersebut dudah kami lakukan imbauan jauh hari sebelum pilwu dilaksanakan, secara keseluruhan penerapan prokes dilaksanakan dengan cukup baik, kemungkinan pasti ada yang kurang maksimal " tuturnya.

Saat ditanya harapan usau Pilwu, Kapolsek yang selalu mengedepankan sisi humanis namun tegas ini menjelaskan.

" kami hanya memgharap dan berpesan kepada seluruh warga Masyarakat, siapapun kelak Kuwu yang terpilih, terimalah dengan lapang dada dan dukung sepenuhnya untuk membangun Desa ke arah yang lebih baik, dan secara pribadi saya berpesan, bagi kuwu yang terpilih jangan terlalu senang yang berlebihan, dan untuk yang kalah, terima kekalahan sebagai ajang kometisi yang memang harus ada yang kalah dan menang, namun yang pasti kekalahan bukan sesuatu yang memalukan begitupun kemenangan bukan segalanya, karena amanat yang Rakyat berikan harus dilaksanakan dengan baik, yang terpenting kita tetap bersaudara, itu yang utama" pungkasnya. (1c)

Read More

Kapolres Kota Cirebon " Berharap Pilwu Kondusif"

INDOMEDIANEWSC- Masyarakat saat  melaksanakan pemungutan suara pemilihan kuwu serentak, diharapkan berjalan aman,  Demikian dikatakan Kapolresta Cirebon, Kombes Arif Budiman, saat berkunjung di Desa Belawa, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirenon, Minggu, 21/11_2021.

"Hingga saat ini, pelaksanaan pilwu serentak berjalan lancar, semoga hal ini terus berjalan sampai pilwu selesai" tuturnya.

Arif menjelaskan, sarana dan prasarana di desa yang menyelenggarakan pilwu serentak telah terpenuhi, termasuk protokol kesehatan (prokes) di TPS. 

"Personil keamanan telah di pos masing-masing dan untuk capaian vaksinasi yang rendah, kami menyediakan tempat vaksin di samping TPS. Untuk keamanan, relatif kondusif," jelasnya, didampingi Kapolsek Lemahabang, Kompol Sentosa Sembiring.

Dirinya menghimbau, masyarakat untuk menjaga kodusivitas setelah pilwu. 

"Siapa pun yang terpilih, itulah hasil pemilihan. Mari kita bersama membangun desa, agar menjadi lebih baik dari yang sudah baik," ajak Arif.

Sementara itu, Sekretaris PPS Desa Asem, Misbah Kosim mengungkakan, antusias pemilih di masing-masing TPS lebih dari 65 persen. 

"Total ada 6 TPS. TPS 1, 71 persen, TPS 2, 75 persen, TPS 3, 75 pereen, TPS 4, 79 persen, TPS 5, 68 persen, TPS 6, 69 persen," ungkapnya.

Masih dikatakan Misbah, pilwu serentak yang dilaksanakan saat pandemi Covid 19 lebih mengutamakan prokes, maka ketika warga yang akan memilih, dicek suhu tubuh dan tidak berkerumun. 

"Hingga pemungutan suara selesai, tidak ditemukan warga yang suhu badan tinggi, sehingga langsung dipersilahkan memilih," ujarnya.

Dirinya mengharapkan, dengan adanya kuwu terpilih nanti dapat meningkatkan berbagai aspek yang ada di desa. 

"Mari kita mematuhi hasil pemilihan dan mendukung program desa kuwu nanti," harapnya.

Hingga berita ini ditutunkan, penghitungan suara di seluruh TPS mulai dilaksanakan sejak pukul 14.00 Wib. (1c)

Read More

Ketua FKKC Lemahabang " jaga kondusifitas Pilwu"

INDOMEDIANEWSC- Menjelang digelarnya pelaksanaan pilwu serentak , Ketua FKKC Kecamatan Lemahabang, H. Sidirman, mengharap adanya peran serta dari semua pihak untuk bersama menjaga kondusifitas.

" Tanggal 21 November 2021, Pilwu serentak di Kabupaten Cirebon akan dilaksanakan, diantaranya juga di kecamatam Lemahabang, untuk Tahun ini ada 5 Desa yang akan menyelenggarakan pilwu, yaitu Desa Lemahabang Kulon, Sindanglaut, Cipeujehwetan, Asem dan Desa Belawa, kami tentunya sangat mengharapkan semua Calon dan pendukung serta Masyarakat lebih mengedepankan persatuan dan kesatuan agar pilwu ini berjalan aman, damai tanpa ekses, kalaupun terdapat perselisihan dapat diselesaikan secara musyawarah dan lebih mengedepankan kepentingan Masyarakat secara menyeluruh, karena kami yakin semua Calon memiliki keinginan yang baik, oleh karena itu lakukan sesuatu yang baik dengan cara yang baik pula" ujarnya.

Lebih lanjut Sudirman yang sekaligus merupakan Kuwu Desa Wangkelang, menuturkan.

" dari 5 Desa tersebut, 2 diantaranya Calon Kuwu merupakan inkamben, Yaitu Desa Lemahabangkulon dan Desa Asem, dengan adanya pilwu yang menerapkan pola prokes , diharapkan semuanya dapat mematuhi dengan baik, ini sangat perlu dilakukan agar tidak terjadi claster baru, mudah-mudahan pilwu ini menghasilkan pemimpin sesuai harapan Masyarakat, yang terpenting adalah demokrasi itu salah satunya adalah kebebasan untuk menentukan pilihan, namum yang paling utama persatuan, kesatuan dan persaudaraan harus tetap terjaga, pesan kami hanya satu, mari membangun Negeri dengan penuh keikhlasan, siapapun nanti kuwu yang terpilih, itulah yang terbaik" pungkasnya (1c)

Read More

Bupati Cirebon Buka Cirebon Creative Festival

INDOMEDIANEWSC- Bupati Cirebon Drs. H. Imron, M.Ag membuka acara Cirebon Creative Festival (CCF) 2021 di Cirebon Super Block (CSB), Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, Jumat (19/11/2021). 

Acara yang diselenggarakan oleh  Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Cirebon ini, berlangsung mulai 19-24 November 2021.

Bupati Cirebon mengatakan, selama hampir dua tahun, sektor perekonomian dunia termasuk Kabupaten Cirebon terpuruk akibat pandemi covid-19. Beberapa pengusaha mengalami stagnan  dan gulung tikar.

Pada situasi saat ini, kata Imron, masyarakat dituntut untuk melakukan sejumlah inovasi. Hal tersebut dilakukan agar pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon bisa kembali menggeliat. 

"Acara yang diselenggarakan oleh Disperdagin Kabupaten Cirebon ini, bisa menggali potensi pelaku industri kreatif," kata Imron.

Bupati Cirebon mengungkapkan, kalau para pelaku ekonomi tidak mampu melahirkan inovasi, dikhawatirkan sektor perekonomian di Kabupaten Cirebon tidak akan berkembang.

Ditambahkan bupati, kondisi melandainya penyebaran kasus Covid-19 di Indonesia dinilai memberikan keuntungan untuk semua pelaku ekonomi, lantaran pemerintah melonggarkan beberapa kebijakan.

"Mudah-mudahan akhir tahun ini tidak terjadi penambahan kasus," kata Imron.(Lisdis)

Read More

Ada perusakan gambar dan kisruh DPT " Panwascam Lemahabang " sigap

INDOMEDIANEWSC-  Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak 2021 di Kabupaten Cirebon, 21 November mendatang tinggal beberapa hari lagi. Berbagai persiapan dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desa yang akan menyelenggarakan pesta enam tahunan tersebut, antara lain penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), distribusi surat suara dan undangan bagi pemilih juga mendirikan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Setelah ditetapkan menjadi calwu, para calon langsung bermanuver dengan melibatkan tim sukses masing-masing. Bahkan saat kampanye, terkesan abaikan protokol kesehatan (prokes) dengan berkeliling desa bersama pendukung dan simpatisan. Selain itu, sempat terjadi perusakan tanda gambar dan kisruh DPT. 

Menurut Tim Panitia Pengawas (Panwas) Pilwu serentak Kecamatan Lemahabang, Mustaqim, lima desa yang akan menyelenggarakan pilwu serentak tahun ini, yaitu Desa Lemahabangkulon, Sindanglaut, Cipeujeuhwetan, Asem dan Desa Belawa.

 "Desa Belawa dua calon dengan DPT sekitar, 4.227 pemilih, Cipeujeuhwetan, empat calon dengan DPT kosaran 6.141 pemilih, Sindanglaut, lima calon dengan sekitar DPT 3.565 pemilih, Asem dua calon dengan DPT sekitar 2.405 dan Desa Lemahabangkulon, lima calon dengan DPT sekitar 3.405 pemilih," tuturnya, Jum'at  19/11/2021

Kepala Seksi Pemerintahan (Kasi Pem) kecamatan ini menjelaskan, berbagai permasalahan bisa saja terjadi. Namun dapat diselesaikan di tingkat PPS.

 

"Sempat terjadi ada perusakan tanda gambar dan kisruh DPT, kemudian melaporkan ke timwas. Lalu musyawarah di desa dan selesai dengan ditandatangani masing-masing calwu. Untuk masa kampanye, telah dibuatkan jadwal dan sebagian besar calwu di rumah. Kalau pun ada simpatisan maupun pendukung yang silaturahmi ke calon dibatasi sekitar 10 orang dan hanya beberapa menit saja. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan (SK) bupati," jelasnya.

Masih dikatakan Mustaqim, saat ini memasuki hari tenang dan kemarin telah ditertibkan alat peraga kampanye (apk) di tiap desa yang menyelenggarakan pilwu serentak. 

"Sekitar 135 desa se-Kabupaten Cirebon yang akan melaksanakan polwu serentak dan kami dari timwas kecamatan terus monitor desa yang akan  melaksanakan pilwu, guna antisipasi kerawanan yang terjadi. Salah satunya, money potilik. Masyarakat bisa melaporkan calwu yang diduga melakukan money politik dan kami akan tindaklanjuti ke tingkat kabupaten, asalkan data lengkap. Sanksi bisa saja didiskualifikasi, setelah masuk ke meja sengketa," ujarnya.

Ketika ditanya, bagaimana antisipasi kerawanan pilwu, Mustaqim menjawab, koordinasi dengan tim panwas lainnya. 

"Akan ada bantuan personil dari Polresta dan Brimob juga Satpol PP kabupaten dan elemen lainnya. Sekitar 300 personil yang akan disiagakan," jawabnya.

Dirinya mengharapkan masyarakat untuk menjaga kondusivitas, agar pelaksanaan pilwu aman, damai dan tentram. 

"Untuk surat suara sudah ada di masing-masing PPS dan akan dibagikan pagi hari, sebelum pemilihan. Sedangkan bagi pemilih yang tidak masuk DPT, tidak bisa memilih, meski menggunakan KTP. Karena telah melalui tahapan sebelum penetapan DPT," Pungkasnya. (1c)

Read More

Pilwu semakin dekat " TPS mulai dibangun" prokes tetap prioritas

INDOMEDIANEWSC- Pilwu serentak hanya tinggal menghitung Hari, berbagai persiapan telah dilakukan oleh seluruh  Panitia Pemilihan Suara agar pada pelaksanaannya tidak terjadi hal tidak diharapkan, diantaranya adalah kesiapan Surat Suara maupun Tempat Pemungutan Suara (TPS- red)

Ini pula yang dilakukan PPS Desa Asem, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon.

Dalam.keterangannya, Ketua PPS Desa Asem, Asyari, menuturkan kepada IM, Kamis, 18/11/2021.

" secara keseluruhan persiapan pilwu telah kami laksanakan, dari mulai pendataan calon hak pilih yang telah terdaftar menjadi pemilih tetap atau Daftar Pemilih Tetap sebanyak 2405 jiwa, termasuk pembangunan Tempat Pemungutan Suara sebanyak 6 TPS yang terbagi di beberapa Blok dengan jumlah kotak suara sebanyak 15" tuturnya.

Asyari menjelaskan, TPS tersebut berada di Blok Manis, Pahing, Puhun, Wage dan Blok keliwon.

" TPS yang saat ini tengah dibangun diharapkan bisa selesai secepatnya, karena pilwu akan dilaksanakan pada Tanggal 21/11/2021. Kami berharap Masyarakat akan datang ke tiap-tiap TPS guna menentukan Hak pilihnya dengan tetap mematuhi prokes, oleh karenanya dari semua TPS yang ada kami sediakan fasilitas prokes, seperti tempat mencuci tangan dan tes suhu tubuh, intinya kami berusaha semaksimal mungkin agar Pilwu ini berjalan aman, damai , kondusif dengan tetap melaksanakan prokes dengan baik" pungkasnya. (1c)

Read More

Kampanye terbuka " Kondusifitas mengalahkan aturan" Pilwu Curugwetan

INDOMEDIANEWSC- Aturan dan tahapan pelaksanaan pilwu pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang telah ditentukan.

Hal ini disebabkan tidak adanya sangsi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan Calon Kuwu dengan dalih simpatisan.

Salah satunya terjadi saat calon kuwu di Desa Curugwetan, Kecamatan Susukan lebak, Kabupaten Cirebon, melakukan pawai atau kampanye terbuka dengan melibatlan ratusan simpatisan.

 

Dari keterangan yang disampaikan ketua PPS Desa Curugwetan, Asep Budiono. ST. kepada IM,  Rabu, 17/11/2021 bahwa pihaknya telah menegur kepada yang bersangkutan.

" kami sudah memaparkan tata cara pilwu kepada seluruh calon, mengenai adanya kampanye yang melibatkan ratusan massa tentunya hal tersebut diluar dugaan, dan kami sudah melakukan teguran" jelasnya.

Terkesan adanya pembiaran terkait pelanggaran yang lebih mengutamakan kondusifitas, Asep, menjelaskan

" yang terpenting adalah tetap kondusif, walaupun pelanggaran ya tetap merupakan sebuah pelanggaran,  kami sebatas melakukan teguran karena tidak ada sangsi" lanjutnya.

Sangat disayangkan memang, kondusifitas lebih diutamakan walau terjadi pelanggaran, ironisnya kampanye para calon kuwu yang dinyatakan telah melakukan pelanggaran sudah tersebar benas di media sosial FB,  jika memang aturan dibuat untuk dipatuhi, lantas batasan mana saja wewenang PPS untuk menegakan aturan, sementata sangsi bagi pelanggar tidak ada. Bukankah prokes harus ditaati selama pelaksanaan Pilwu ? (1c)

Read More

Calon Kuwu Jaenudin " berikan santunan Anak Yatim"

INDOMEDIANEWSC- Tidak ada istilah dan batasan waktu untuk berbuat baik, termasuk dalam hal penyaluran santunan bagi Anak Yatim.

Hal ini seperti yang dilakukan Calon Kuwu Desa Curugwetan, Kecamatan Susukanlebak, Kabupaten Cirenon, Jaenudin.

" kami beserta keluarga telah berniat untuk menyisihkan sebagian rijki untuk Anak Yatim piatu, walau nilainya tidak seberapa, harapannya dapat sedikit berbagi bahagia dan mendapat ridlo dari Allah Tuhan yang maha memiliki segalanya" tuturnya.

Bahkan jaenudin menuturkan, dengan diawali niat untuk berbagi, berharap apa yang menjadi niat akan  mendapat imbalan pahala yang setimpal

" Saya hanya mengharap adanya Ridlo dari Allah, semoga cita -cita saya mencalonkan diri kembali memimpin Desa Curugwetan bisa terkobul, sebagai Manusia tentunya tidak sedikit kesalahan yang telah saya perbuat, namun sebagai manusia pula tentunya saya mengharap maaf dan dukungan dari semua pihak, yang pasti harapan dan keinginan saya hanya ingin mengabdi dan berbuat yang lebih baik lagi" jelasnya.

Dengan dihadiri oleh berbagai kalangan Masyarakat, Kuwu Jaenudin menyalurkan santunan kepada 71 Anak Yatim piatu yang dilaksanakan dikediamannya, Rabu, 17/11/2021. (1c)

Read More

Sejumlah Bahan Pokok Alami Kenaikan, Pemda Gelar Bazar Murah

INDOMEDIANEWSC-  Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon terus berupaya membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sejumlah bahan pokok sehari-hari. Mengingat, akhir-akhir ini sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan. 

Oleh karena itu, Pemda Cirebon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan  (Disperdagin) menggelar Bazar Murah di Halaman GOR Ranggajati Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, Selasa (16/11/2021). 

Kegiatan Bazar murah tersebut dibuka Wakil Bupati Cirebon Hj. Wahyu Tjiptaningsih, SE, M.Si dan dihadiri Sekda Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si, perwakilan Forkopimda dan OPD, serta para camat. 

Dalam sambutannya, Wabup Ayu sapaan akrabnya mengatakan, kegiatan Bazar Murah ini merupakan wujud dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon untuk memberikan  harga kebutuhan pokok kepada masyarakat dengan harga terjangkau. Sebab, selama ini ada sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. 

"Kami berupaya agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasaran. Sehingga melalui penyediaan, pemenuhan dan pengaturan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat hingga di tangan konsumen dengan harga yang terjangkau," kata Wabup Ayu. 

Ayu mengungkapkan, pihaknya merasa bangga karena selama kegiatan bazar ini selalu mendapatkan perhatian dan respon begitu besar dari masyarakat. 

"Ini dibuktikan dengan jumlah pengunjung dan peserta bazar yang terus mengalami peningkatan. Karena kegiatan Bazar Murah dinanti nanti oleh pelaku usaha dan masyarakat. Sebab, di masa pandemi Covid-19 yang sudah hampir dua tahun, bukan saja berdampak pada Indonesia tetapi juga dunia, maka kegiatan bazar tidak bisa dilaksanakan saat itu. Sehingga, pada bazar sekarang antusiasme warga sangat tinggi," katanya. 

Ayu menjelaskan, selama ini ada sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan. Sehingga, apabila dibiarkan dalam jangka waktu panjang maka akan memicu terjadinya inflasi. 

"Tugas pemerintah sekarang adalah menjaga agar kenaikan tersebut secara wajar sehingga tetap terjangkau oleh masyarakat dan tidak merugikan para konsumen serta para pelaku pasar lainnya," ucapnya. 

Ayu berharap, dengan adanya Bazar Murah bisa membangun masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

Sementara itu, Kepala Disperdagin Kabupaten Cirebon, Dadang Suhendra mengatakan, Bazar Murah ini merupakan rangkaian Peringatan HUT-50 Korpri tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2021. 

"Jumlah peserta Bazar Murah ini mencapai 100 persen. Ini hanya 50 persennya saja karena mengingat masih pandemi Covid-19," katanya. 

Dadang menjelaskan, tujuan diadakannya acara Bazar Murah ini untuk meningkatkan kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat pada momentum naiknya harga kebutuhan pokok. 

"Dalam kegiatan ini kami menyediakan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang lebih murah dan terjangkau dari harga pasar pada umumnya," katanya. 

Selain itu, Bazar Murah ini juga untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berbelanja barang-barang kebutuhan dengan harga yang terjangkau. 

"Bazar ini dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 16 sampai 17 November 2021 dengan berbagai kebutuhan pokok, sandang dan sebagainya dengan harga yang tejangkau," kata Dadang. 

Dadang menjelaskan, program Bazar Murah ini bisanya dilakukan dua kali dalam satu tahun. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 semuanya tidak bisa dilaksanakan. 

"Selama dua tahun lebih, baru sekarang Bazar Murah kembali dibuka ini juga bertepatan HUT ke-50 Korpri tingkat Kabupaten Cirebon sekaligus pemulihan ekonomi masyarakat," katanya. (Lisdis)

Read More

vaksinasi terus digenjot " upaya akhiri Pandemi"

INDOMEDIANEWSC- Program Vaksinasi terus digenjot sebagai upaya menghentikan terjadinya penambahan kasus Corona.

Upaya tersebut terlihat nyata saat pihak Desa bekerjasama unsur TNI/Polri dan Dinas kesehatan secara rutin melaksanakan vaksinasi di tiap-tiap Desa sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Diantara Desa yang menggelar Vaksinasi berkala adalah Desa Leuwidinding, Kecamatan Lemahang dan Desa Panongan lor, kecamatan Sedong , Kabupaten Cirebon.

Dari keterangan yang disampaikan Kuwu Desa Leuwidinding, Imas Rasdianto, upaya maksimal terus diupayakan agar warganya sadar untuk melakukan vaksin.

" Saya bersama Bhabin Bhabinsa dan unsur lainnya turun langsung ke rumah-rumah warga , yang intinya selain memberikan imbauan sekaligus mengajak mereka yang belum vaksin segera vaksin,,ini merupakan upaya kami agar program vaksinasi bisa tercapai, dan Alkhamdulillah, hingga saat ini warga kami yang sudah melaksanakan paksin sudah mencapai 90 % ini merupakan hasil kerja sama dari semua lini" jelasnya. Selasa, 16/11/2021

Senada hal tersebut disampaikan Kuwu Desa Panongan lor, Agus Syamsah.

" hingga saat ini secara keseluruhan warga kami sangat antusias dalam mengikuti pelaksanaan vaksin, bahkan upaya terus dilakukan pihak Desa guna menarik minat warga  untuk taat lalsanakan vaksin, salah satu upaya yang Desa lakukan adalah membuka vaksin bagi warga yang belum melakukan vaksin secara berkesinambungan, dalam artian setiap hari warga bisa melakukan vaksin di kantor Desa, dan ini sudah kami lakukan satu minggu secara berturut-turut, kecuali Hari minggu kami tidak menyelenggarakan vaksin, tentunya dengan cara demikian diharap mempermudah warga untuk melaksanakan vaksin" jelas Agus. (1c)

Read More

Penanganan Kemiskinan Butuh Kerjasama Semua Pihak

NDOMEDIANEWSC-  Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Cirebon tidak bisa dilakukan sendiri. Tetapi dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam menanganinya. 

Hal tersebut disampaikan Sekda Kabupaten Cirebon, Drs. H. Rahmat Sutrisno, M.Si saat acara Bimbingan Teknis Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kawasan Gronggong Kecamatan Beber, Senin (15/11/2021). 

Rahmat mengajak semua pihak untuk ikut serta dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Cirebon. Sebab, dengan jumlah 2,2 juta lebih penduduk Kabupaten Cirebon, sekitar 1,9 jutanya masuk kategori kemiskinan berdasarkan data dari Kementerian Sosial. 

Namun, setelah didata ulang ternyata ada 1,7 juta warga Kabupaten Cirebon yang miskin. 

"Dari 1,7 juta tersebut setelah dicek rupanya ada warga yang seharusnya tidak masuk kategori miskin tetapi tercatat di DTKS, sehingga angka tersebut menjadi fokus kita bersama," kata Rahmat. 

Rahmat menjelaskan, Kementerian Sosial mempunyai indikator untuk kategori kemiskinan. Bahkan, itu merupakan landasan untuk mengetahui masyarakat yang mana kategori miskin maupun yang rentan miskin. 

"Para kuwu dan lurah harus bisa menerapkan indikator dari Kementerian Sosial, sehingga bisa melihat warga mana yang memang masuk kategori miskin dan yang rentan miskin. Nanti datanya akan menjadi valid," ujarnya. 

Ia mengungkapkan, di wilayah timur Kabupaten Cirebon sekarang sedang banyak pembangunan industri. Bahkan, tidak menutup kemungkinan dibutuhkan banyak pekerjaan. 

"Infonya ada 50 ribu lowongan pekerjaan di sana. Kalau DTKS ini selesai di desa, keluarga yang tidak mampu yang perlu pekerjaan bisa  disalurkan ke industri yang membutuhan. Minimal, satu keluarga satu orang yang bekerja sehingga mendapatkan UMR. Dan ke depan akan meningkatkan daya beli dan mempunyai kesejahteraan bagi warga miskin itu sendiri," kata Rahmat. 

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar mengatakan, SLRT merupakan sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu. 

"Selain itu, SLRT melaksanakan rujukan kepada pengelola program fakir miskin dan orang tidak mampu baik di pusat maupun daerah. SLRT juga membantu keluhan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan rentan miskin," kata Iis. 

Dalam acara Bimtek tersebut dihadiri para kuwu dan lurah se-Kabupaten Cirebon. (Lisdis)

Read More

Basmi Nyamuk, Prajurit Kodim 1003/HSS Bersihkan Lingkungan Bersama Dengan Masyarakat

INDOMEDIANEWSC- -Personil kodim 1003/Hss secara bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan  pembersihan lingkungan di kelurahan kandangan utara kecamatan kandangan kabupaten Hss, Senin(15/11).

Kegiatan ini dilakukan antara lain pembersihan parit dan rumput-rumput di sekitar perumahan, karena selama ini apabila terjadi hujan maka air akan tergenang.

Selain itu kegiatan yang dilaksanakan ini bertujuan agar lingkungan tersebut bersih, rapi, aman dan nyaman.

Di katakan perwira koordinator kapten Cpl. Marhani usai kegiatan pembersihan bahwa,"Hal ini juga berkaitan dengan curah hujan  yang mana mengakibatkan cepat tumbuhnya rumput-rumput yang tidak dikehendaki dan bila hal ini dibiarkan akan terlihat kotor serta merusak keindahan tentunya.

"Di samping itu juga untuk membasmi dan mencegah berkembang biaknya nyamuk penyebab DBD yang di akibatkan oleh banyaknya air tergenang,"Imbuhnya.

(@pendim1003)

Read More

woro-woro Vaksin " Giat Bhabin Bhabinkamtibmas Desa Leuwidinding"

INDOMEDIANEWSC- Upaya terus digalakan jajaran TNI/Polri untuk meningkatkan animo Masyarakat guna mematuhi aturan Pemerintah, dalam hal ini membudayakan vaksinasi.

Salah satu kegiatan yang dilakukan jajaran TNI/Polri bersama pihak Pemerintahan Desa adalah melalui woro-woro vaksin.

Hal tersebut disampaikan Bhabinkamtibmas Desa Leuwidinding, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Bripka Warno yang didampingi Babinsa Desa setempat, serda Yunadi, Senin 15/11/2021.

" kami dari jajaran TNI/Polri bersama satgas kesehatan dan pihak pemerintah Desa Leuwidinding menggelar woro-woro yang intinya memberikan ajakan dan imbauan untuk tidak lupa agar melaksanakan vaksinasi yang akan dilaksanakan pada Hari selasa, 16/11/2021 bertempat di kantor Desa Leuwidinding" tuturnya.

Lebih lanjut, Bripka warno menuturkan, bahwa pihaknya sangat mengharap agar Masyarakat antusias mengikuti pelaksanaan vaksin

" Antusias warga sangat kami harapkan, ini perlu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran corona" jelasnya.

Senada hal tersebut disampaikan Babinsa Desa setempat, Serda Yunadi.

" vaksin ini perlu dilakukan oleh semua pihak, agar kehidupan kita kembali normal dan segala aspek kehidupan bisa berjalan seperti sediakala" jelasnya.

Sementara itu, Kuwu Desa Leuwidinding, Imas Rasdianto, sangat mengapresiasi berbagai pihak, termasuk Nakes, TNI/Polri dan peranserta Masyarakat

"Vaksin saat ini merupakan salah satu kebutuhan yang sangat dan harus dilakukan oleh semua lapisan Masyarakat, oleh karenanya kami sangat mengapresiasi segala yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran terkait, termasuk peranserta Masyarakat yang telah melaksanakan Vaksin sangat saya apresiasi, tentunya.bagi warga yang belum vaksin, kami harap bisa segera di vaksin" tutur Imas. (1c)

Read More