Berdasarkan pantauan, pengambilan sumpah jabatan tersebut secara simbolis dilakukan kepada 11 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon 2b. Sementara, ratusan pejabat lainnya dilantik secara virtual.
Bupati Cirebon mengatakan, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif sesuai dengan tahapan yang terdiri dari seleksi administrasi, assesment, dan wawancara.
Selain itu, hasil seleksi ini pun mendapatkan surat dari komisi aparatur sipil negara nomor: b-3558/kasn/10/2021 tanggal 13 Oktober 2021 tentang Rekomendasi hasil uji kompetensi dalam rangka rotasi/mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
"Pejabat yang terpilih pada pelantikan ini semoga akan menjadi motivasi untuk senantiasa berkiprah dan mengabdikan diri selaku ASN, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang pejabat," kata Imron.
Imron mengatakan, pelantikan hari ini dilakukan dengan metode virtual. Hal tersebut dilakukan merupakan salah satu langkah dalam meminimalisasi berkumpulnya atau berkerumunnya sejumlah atau banyak orang dalam satu lokasi.
Menurut Imron, mutasi ini merupakan hal biasa dalam suatu organisasi pemerintahan, karena merupakan tuntutan organisasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
"Dinamika dalam penataan sistem pemerintahan daerah, adalah untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat guna tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Cirebon," katanya.
Pasca pelantikan ini, seluruh pejabat harus melakukan adaptasi, pelajari dan pahami terhadap tugas pokok dan fungsi jabatan, serta bangun koordinasi, komunikasi dan kerja sama efektif secara berjenjang, baik dengan pimpinan ataupun dengan atasan.
"Hal yang harus dilakukan para pejabat ini, utamanya tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat, apalagi saat ini pandemi Covid-19 belum selesai," katanya.
Berikut 11 pejabat tinggi pratama eselon 2b di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cirebon yang dilantik; Pertama, Drs. Abraham Muhammad, M.Si sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan.
Kedua, Dra. Ita Rohpitasari, M.Si, sebagai Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Ketiga, Muhyidin sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Keempat, Drs.Iyan Ediyana, MM.,M.Si sebagai Inspektur di Inspektorat. Kelima, dr. H Budi Setiawan Soenjaya MM sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan. Keenam, Asep Pamungkas, SP, MP sebagai Kepala Dinas Pertanian. Ketujuh, Iwan Ridwan Hardiawan, S.Sos., M.Si sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Kedelapan, Hj. Eni Suhaeni, SKM., MKes sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak. Kesembilan, Dr. Deni Nurcahya, ST., MSi sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar). Kesepuluh, Ir.H. Avip Suherdian, MT sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Kesebelas, Ir. Iwan Rizki sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). (Lisdis)
0 $type={blogger}:
Posting Komentar