Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, Drs. Yadi Wikarsa, M.Si mengatakan, tujuan diadakannya kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan dan melatih dalam merencanakan lapangan.
Menurutnya, kegiatan ini diharapkan supaya tidak terjadi perbedaan dan kesalahan dalam mengartikan konsep dan definisi. Sehingga output yang diberikan merupakan data yang berkualitas bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Cirebon.
"Peserta program sebanyak 55 orang, dari perwakilan OPD, serta mahasiswa, " katanya.
Yadi menjelaskan, selama ini banyak perangkat daerah sudah mempunyai sistem aplikasi yang mereka buat sendiri. Bahkan, mereka merasa nyaman dengan aplikasi tersebut. Tetapi Ketika diminta untuk integrasi otomatis ada hal-hal tertentu secara normatif yang belum bisa mereka lakukan.
"Sehingga program ini sangat penting di mana sistem aplikasi nantinya akan terpusat di Dinas Komunikasi dan Informatika. Seperti data kependudukan itu awal data yang harus dilakukan," katanya.
Ia mengungkapkan, pada akhir tahun 2019, Diskominfo sudah membangun sistem yang nanti akan mewadahi seluruh data yang ada di Kabupaten Cirebon dengan berbasis Government Service.
"Tugas terberat kami sekarang bagaimana mengintegrasikan seluruh data yang ada melalui sistem. Ternyata susah untuk mewujudkan itu perlu proses, padahal bebicara tentang data Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa ada harta yang berharga dibandingkan minyak bumi yaitu tentang data," kata Yadi.
Selain itu, kata Yadi, pada akhir tahun 2018 dan awal 2019 Kabupaten Cirebon secara khusus telah dikawal oleh Divisi Pencegahan KPK. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan norma-norma yang harus dipegang teguh pemerintah daerah agar tidak terjerumus sebuah pelanggaran dalam pengelolaan pemerintahan sudah aman.
"Salah satu treatment-nya adalah bagaimana mambangun sebuah sistem dan sistem itu tidak berdiri sendiri tapi harus terintegrasi dengan yang lain," katanya.
Yadi mengatakan, berkaitan dengan Penyusunan dan Pengumpulan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ada sebuah kondisi di mana selama dua tahun lebih pandemi melanda negara sehingga memberikan sebuah dampak nyata bagi pendapatan masyarakat Kabupaten Cirebon.
"Sehingga kami Diskominfo sangat membutuhkan data yang benar-benar sinkron seperti halnya angka kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Cirebon," katanya. (DISKOMINFO)
0 $type={blogger}:
Posting Komentar