31 Jul 2021

Peroyek perbaikan jalan " penutupan total 45 Hari"

Indomedianewsc- Jalan underpass Kereta Api Mertapada yang sudah rusak parah sejak lama akhirnya akan diperbaiki. Untuk memperbaiki jalan underpass Mertapada, maka akses jalan Kanci Sindanglaut direncanakan dilakukan penutupan selama 45 hari sejak Senin (2/8).

Ada Tiga rute pengalihan arus lalu lintas Kanci Sindanglaut.  Yang pertama yakni Mertapada-Japura-Lemahabang,  yang kedua Pengarengan-Lemahabang,  serta yang ketiga Gebang Ilir-Pabuaran.

Kabid Peningkatan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR kabupaten Cirebon,  Ir Tomy Hendrawan kepada media mengatakan pihaknya akan segera melakukan perbaikkan jalan underpass Mertapada pada awal agustus mendatang.  "mulai tanggal 2 sampai 45 hari kalender, atau sampai 15 September mendatang, "tuturnya

Tomy mengatakan perbaikkan jalan underpass Mertapada akan dilakukan dengan betonisasi.  

"beton sepanjang 100 meter dengan lebar jalan 5-6 meter,  dengan anggaran sekitar 800 jutaan, "tuturnya. 

Untuk melakukan perbaikkan jalan underpass Mertapada tersebut,  maka tentunya akses jalan Kanci Sindanglaut dilakukan penutupan total. 

 "karena lebar jalan yang terlalu sempit,  sehingga terpaksa untuk melakukan perbaikkan harus dilakukan penutupan jalan Kanci-Sindanglaut,"jelasnya

Menurut Tomy pihaknya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait,  untuk melakukan perbaikkan jalan underpass tersebut. 

 "kita sudah koordinasi dengan Polresta Cirebon,  Dishub,  Polsek dan Kecamatan Astanajapura, Polsek dan Kecamatan Lemahabang,  serta Pemdes sekitar underpass,  serta PT KAI Daops 3 semua sudah kita koordinasikan,  termasuk juga untuk penutupan jalur Kanci-Sindanglaut, "ungkapnya. 

Berdasarkan hasil koordinasi dengan instansi terkait maka terdapat keputusan tiga jalur pengalihan arus lalu lintas Kanci-Sindanglaut.  

" ada tiga jalur pengalihan arus lalu lintas,  namun untuk bus dan kendaraan besar lainnya tidak bisa melewati dua jalur pengalihan karena akan krodit, sehingga bus dan kendaraan besar akan dialihkan melalui jalan nasional nanti masuk jalur Gebang Ilir-Pabuaran,"tuturnya. 

Berdasarkan koordinasi dengan PT KAI Daops tiga,  pihaknya tidak akan meninggikan jalan meskipun dilakukan betonisasi. 

 "karena tinggi dari tanah sampai rel KAI itu tingginya 3,75 meter,  sehingga kita tidak akan menambah ketinggian jalan,  kita hanya akan mengeruk jalan saja,  sehingga ketinggian jalan akan tetap tidak bertambah, "ujarnya.

Menyikapi adanya wacana penutupan jalan secara total, salah seorang kuwu di kecamatan Lemahabang, Saki, sedikit mempersoalkan

" jika dilakukan penutupan total kami khawatir akan menimbulkan berbagai titik kemacetan dibeberapa ruas jalan lemahabang dan sekitarnya, ini tentunya perlu adanya kajian lagi, perbaikan jalan memang sangat diperlukan, namun jangan sampai menimbulkan persoalan lainnya" tegas Saki. (1c)

30 Jul 2021

Palang Jalan Trans Jayapura Wamena Di Distrik Elelim Akhirnya Dibuka

Indomedianewsc– Jalan Trans Nasional Jayapura-Wamena di Distrik Elelim hari ini, Kamis (29/7), dibuka setelah dua minggu lamanya dipalang. Pemalangan jalan dilakukan oleh massa pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Yalimo nomor urut 01 Erdi Dabi-Jhon Wilil yang tidak puas dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan sengketa hasil pilkada Yalimo.

Imbas dari penolakan tersebut, massa membakar beberapa kantor dan kios di distrik Elelim pada Selasa (29/6/2021). Sejumlah gedung pemerintahan juga terbakar, diantaranya Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kantor BPMK, Kantor Dinas Perhubungan, Kantor Dinas Kesehatan, Kantor DPRD, Kantor Gakkumdu dan Bank Papua. Massa juga menutup akses jalan trans Jayapura menuju Wamena maupun sebaliknya.

Dari kejadian tersebut, sebanyak 1.349 orang mengungsi ke Polres Yalimo dan Koramil Elelim. Setelah negosiasi Dandim 1702/JWY dan Kapolres Yalimo pada tanggal 5 juli 2021 dengan massa Paslon pendukung, para pengungsi diperbolehkan keluar dari Kab. Yalimo menuju Kab. Jayawijaya.

Komandan Korem 172/PWY Brigjen TNI Izak Pangemanan yang dihubungi melalui telepon selulernya membenarkan bahwa sesuai hasil komunikasi dengan seluruh massa pendukung yang ada di Lokasi pemalangan, Palang akan dibuka selama 3 jam untuk memberikan kesempatan bagi seluruh kendaraan yang tertahan di Kota Elelim keluar menuju Wamena.

Pembukaan palang ini diawali dengan pertemuan di ruangan Sekda kabupaten Yalimo yang dihadiri oleh Sekda kabupaten Yalimo  Drs. Isak Yando, SE. M.Si ,  Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Inf. Arif Budi Situmeang, S.IP, M. Tr(Han), Kapolres Yalimo  AKBP Hesman Sotarduga Napitupulu, SH, S.IK, MH, Nahor Nekwek, S.Pd, anggota DPRD Elia Yare (Anggota DPRD), Kepala suku  Yoses Mabel dan Kamende Wandik.

Pada pertemuan tersebut Sekda menyampaikan bahwa kondisi Pemerintahan di Yalimo sedikit sulit akibat situasi politik yang berkembang, banyak ASN juga terpecah ke kubu Paslon tertentu dan kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan lagi untuk pelaksanaan Pemilu ulang. Saat ini yang  menjadi perhatian kita bersama  terpusat  pada  penanganan pandemi Covid-19 dan mendukung Penyelenggaraan PON XX. Untuk itu TNI-Polri bersama tokoh masyarakat  dapat menjembatani  untuk pembukaan pemalangan jalan.

Melalui Dandim 1702/Jayawijaya, TNI siap mendukung seluruh kebijakan pemerintah daerah sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik, dimana untuk mendukung semuanya agar seluruh akses dapat dibuka. Dengan mengajak masyarakat berbicara dari hati ke hati sehingga kendaraan yang tertahan di Elelim bisa dikeluarkan menuju Wamena.  

Dari hasil kesepakatan Forkopimda dengan massa pendukung paslon, sekitar pukul 15.00 WIT, sebanyak  147 kendaraan terdiri dari 96 unit kendaraan truck dan 51 unit Strada yang sempat tertahan selama 2 minggu di Elelim dapat melintasi jalan menuju arah Wamena. (1b)

29 Jul 2021

kuwu Gumulungtonggoh " warga jangan mudah terprofokasi"

Indomedianewsc- Pemerintahan Desa Gumulungtonggoh, Kecamatan Greged, kabupaten Cirebon, apresiasi warganya yang antusias dalam mengikuti vaksinasi tahap 3, bertempat di Kantor Desa setempat, kamis,29/07/2021.

Pelaksanaan vaksinasi bagi warga Masyarakat secara umun tersebut disampaikan Kuwu Desa Gumulungtonggoh, Agus Saepudin, saat memantau warganya yang divaksin dengan tetap mengimbau agar mematuhi prokes

" pelaksanaan vaksin tahap 3 ini diperuntukan bagi warga Masyarakat secara umum, Alkhamdulillah warga yang mengikuti vaksin sangat antusias, namun demikian kami tetap menerapkan prokes untuk menghindari terjadinya kerumunan" tuturnya.

Lebih lanjut Agus, menjelaskan, ada sedikit persoalan yang harus segera dicari solusinya, dimana saat Masyarakat antusias harus dibarengi dengan ketersediaan vaksin yang memadai

" mungkin sedikit kendala yang terjadi dilapangan adalah keterbatasan vaksin, dimana Masyarakat  mulai tinggi kesadarannya untuk vaksin, sementara vaksinnya terbatas, oleh karenanya kami meminta kepada pihak terkait untuk segera mencari solusi yang terbaik, jangan sampai warga yang sudah menunggu untuk divaksin malah tidak bisa terlayani"ujarnya.

Agus pun selalu memberikan imbauan kepada seluruh warga Masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

" kami meminta kepada semua pihak untuk tetap patuhi prokes, walaupun sudah divaksin prokes tetap harus dilaksanakan, ini semua guna memutus mata rantai penyebaran pandemi covid-19. Dan kami berpesan kepada warga Masyarakat agar tidak mudah terprofokasi oleh berita atau informasi yang belum tentu kebenarannya, yang pasti vaksin itu aman" pungkasnya. (1c

28 Jul 2021

Kuwu Desa wangkelang " vaksin itu perlu"

Indomedianewsc- Vaksinasi tahap 2 dilakukan Pemerintah Desa Wangkelang, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Rabu, 28/07/2021.

Dalam keterangannya, Kuwu Desa Wangkelang, HE. Sudirman, menuturkan, bahwa Vaksinasi ini sebagai salah satu upaya untuk memutus penyebaran Pandemi Covid-19.

" Vaksinasi ini merupakan upaya yang harus kita laksanakan sebagai salah satu cara dalam memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19, dan Alkhamdulillah dalam realisasinya Masyarakat kami sangat antusias mengikuti vaksin, diharapkan dengan dilakukannya vaksin ini benar-benar bisa menghanbat terjadinya penyebaran virus corona " tuturnya.

Usai pelaksanaan vaksin, Sudirman , meminta kepada semua pihak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan

" kami himbau kepada semua pihak, walaupun telah di vaksin, tetap protokol kesehatan harus diterapkan, mari kita biasakan untuk mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan jika tifak terlalu penting sekali harus mengurangi mobilitas, hal ini harus disadari dan dilakukan oleh semua pihak, agar pandemi ini secepatnya bisa berakhir" pungkasnya (1c)

kegiatan Sosial tetap berjalan ditengah pandemi Covid-19

Indomedianewsc- Kondisi pandemi yang hingga saat ini belum dapat teratasi secara optimal tidak menghalangi pihak Pemerintah Desa Sidamulya, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, untuk tetap berkarya.

Salah satu bentuk yang diterapkan pemdes setempat ditengah pelaksanaan PPKM mikro hingga PPKM level 4 adalah melaksanakan kegiatan sosial dan penyemprotan disinfektan dibeberapa tempat fasilitas umum, hal ini disampaikan Kuwu Dess Sidamulya, Dudi Majudin Zakaria kepada IM, Rabu, 28/07/2021.

" kami tetap melaksanakan kewajiban ditengah kondisi kita yang saat ini dalam situasi pandemi, diantaranya adalah selain memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terpapar covid-19 kami bersama sama satgas Desa Covid-19 melaksanakan penyemprotan disinfektan di beberapa fasilitas umum, seperti sarana pendidikan, tempat ibadah termasuk rumah warga yang terpapar covid-19" tuturnya

Lebih lanjut Dudi, menjelaskan, bahwa dalam suasana pandemi ini, kreatifitas dan aktifitas jangan terhenti, terlebih lagi dalam berkarya dan memberikan pelayanan terbaik bagi warga Masyarakat

" kami sangat berharap kepada seluruh warga Masyarakat untuk terus berkarya dalam situasi pandemi, karena salah satu obat yang paling mujarab adalah aktifitas positif dan tetap menerapkan protokol kesehatan" tuturnya.

Saat disinggung terkait adanya beberapa kegiatan masyarakat yang melaksanakan kegiatan hajatan, dirinya.menjelaskan


" pada prinsipnya kami dari pihak pemdes tidak mengijinkan kepada warga untuk melaksanakan pesta hajatan, khususnya yang disertai hiburan, karena bisa mengundang terjadinya kerumunan, namun demikian kami tetap mengedepankan kebijakan, jika warga tetap menyelenggarakan hajatan, mangga saja asalkan menerapkan prokes ketat, dan team satgas Desa akan melakukan kontrol secara berkala, ini kami lakukan sebagai bentuk kemanusiaan" pungkas Dudi (1c)

27 Jul 2021

Seniman Cirebon tuntut keadilan

Indomedianewsc- Nasib seniman diujung tanduk' mungkin kata ini sangat tepat ditengah kondisi pandemi yang entah sampai kapan akan berakhir.
Kegelisahan dan keresahan disampaikan salah seorang seniman yang merasakan keresahan dan kegetiran yang hanya bisa dikeluhkan tanpa mampu untuk berbuat banyak

"Kami  para seniman sudah lama terbelenggu dan hanya memiliki keinginan tanpa bisa berbuat, bagaimana tidak, bidup kami itu bergantung pada pentas atau panggung, namun saat pandemi ini kami  sangat kebingungan, disatu sisi kami harus menghidupi keluarga, sementara lahan kami untuk berkarya dan mengais rejeki seakan dirantai oleh sebuah aturan yang namanya PPKM" keluh H. Tofik  ( Pembina FKSB Cirebon )
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa seniman pada hakekatnya bukanlah pengemis yang merengek dan meminta belas kasih, namun seniman adalah sosok Manusia yang berkarya dan bekerja dengan hati

" tidak usahlah kita terlalu banyak wacana tentang bagaimana menghadapi pandemi, jika semuanya hanya wacana tanpa adanya solusi terbaik, kami para seniman meminta adanya ketegasan dan perhatian dari Pemerintah tentang kelangsungan hidup kami, toh kami pun mempunyai Hak yang sama untuk hidup, kami paham saat ini kita dalam situasi pandemi, namun bukan berarti karya kami harus dimatikan dan kami hanya disuguhkan dengan kata sabar dan sabar" lanjutnya.

Bahkan dirinya menyoroti kebijakan PPKM yang terkesan tebang pilih 

" Seniman dilarang mentas atau manggung dengan alasan bisa mengundang kerumunan, tetapi bagaimana dengan aktifitas yang ada di pasar moderen atau tradisional, apakah kerumunan hanya berlaku bagi kami, termasuk dilarangnya kami untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah, apakah ini adil, sementara anak kami menangis dan merintih meminta rupiah, sedangkan langkah dan karya kami dibelenggu" pungkas H. Tofik (1c)

Pilwu Serentak Kabupaten Cirebon " tergantung situasi"

Indomedianewsc-  Rencana Pemilihan Kuwu (Pilwu) serentak 2021 di tengah pandemi Covid 19, membuat dilema desa yang akan melaksanakan agenda enam tahunan tersebut.

Menurut Sekretaris Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) Ahmad Hudori, pelaksanaan Pilwu serentak tergantung situasi dan kondisi pandemi Covid 19.

"Lebih Utamakan kesehatan, ekonomi dan sosial masyarakat. Pemerintah kabupaten yang lebih mengerti situasi dan kondisi," katanya disela penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST), Senin (26/7/2021).

Kuwu Desa Cibogo, Kecamatan Waled ini menjelaskan, adanya Surat Edaran (SE) dari Kemendagri mengenai penundaan Pilwu, diperuntukkan wilayah yang sudah memasuki tahapan Pilwu, namun terbentur dengan PPKM darurat. Sedangkan Kabupaten Cirebon, belum ada tahapan Pilwu, sehingga dilaksanakan atau tidak, tergantung situasi dan kondisi Covid 19.

 "Bila PPKM darurat tidak diperpanjang dan Covid 19 menurun, bisa jadi dilaksanakan. Tapi kalau sebaliknya, tergantung kabupaten. Meski demikian, kami tetap mendukung adanya Pilwu serentak tahun ini, asalkan kasus Covid 19 menurun," jelasnya.

Pria yang biasa dipanggil Ahud ini mencontohkan, dampak pasca-Pilwu perlu diperhatikan secara serius. Baik akan bertambah kasus Covid 19 maupun di masyarakat itu sendiri, maka harus menjadi pertimbangan seluruh pihak.

 "Informasinya, daerah lain yang menyelenggarakan Pilwu, kasus Covid 19 meningkat, maka harus ada formula dari tingkat kabupaten untuk minimalisasi kasus Covid 19, apabila dilaksanakan. Jika Pilwu tahun ini ditunda, apakah siap ASN menjadi penjabat kuwu. Misalnya, satu kecamatan ada lima desa yang habis masa bakti bakti kuwu, maka lima orang dari kantor kecamatan yang menjadi penjabat kuwu. Kalau seperti ini, apakah efektif pelayanan di kecamatan dan di desa, bila satu orang menjabat dua jabatan (kuwu dan pegawai kecamatan,red)," tanya Ahud.

Masih dikatakan Ahud, Pilwu serentak yang akan dilaksanakan sekitar Nopember mendatang, sepertinya perlu kerja ekstra keras dari seluruh pihak, apabila jadi dilaksanakan. 

"Kerjasama yang baik seluruh pihak terkait, akan memudahkan tahapan Pilwu, meski waktu yang sangat mepet," ujarnya.

Dirinya mengharapkan ada solusi terbaik Pilwu serentak tahun ini. 

"Jika lebih banyak dampak buruk, lebih baik ditunda. Tapi bila lebih banyak kebaikan dan minim menimbulkan dampak Covid 19, ya dilaksanakan," harapnya. (1c)


26 Jul 2021

OPTIMALKAH PPKM DARURAT?

oleh 
Daddy Rohanady
Anggota DPRD Provinsi Jabar


ANTARA PERUT DAN MAUT 

hampir semua pedagang kini meradang
mereka merasa bernasib sama
otak mereka diperas
agar tabungan dan isi rumah tidak terkuras
repotnya yang tak punya tabungan
bantuan yang ada pasti tak cukup
apalagi kalau larangan diperpanjang 
bagaimana menyambung hidup kalau dagang dilarang?
memang tidak boleh putus asa
Jika tak ada jalan keluar? 
solusi seakan buntu
dilarang berkerumun dan semua dibatasi 
tapi perut harus diisi
mereka butuh makan
maka tetap harus ada jalan
jangan menunggu amuk rakyat
kalau itu terjadi, birokrasi tak lagi punya arti 
karena pilihannya antara hidup dan mati
kalau terus dibiarkan 
rakyat tak lagi punya pilihan
mereka bisa turun ke jalan 
tapi bukan jalan-jalan 
mereka jadi demonstran
semoga cobaan berat ini segera berlalu
sampai kapan bisa bertahan juga tak ada yang tahu
kalau sudah berkaitan dengan perut
semua tak lagi takut maut


Itulah sekilas gambaran situasi yang berkembang belakangan ini. PPKM Darurat memang sudah berakhir pada 20 Juli 2021 lalu berbarengan dengan Idul Adha 1442 H. Penerapan kebijakan tersebut di satu sisi sukses mencegah pergerakan masyarakat yang semula dikhawatirkan akan pulang kampung. 

Banyak pejabat sudah menyatakan bahwa PPKM Darurat berhasil menekan angka peningkatan jumlah terkonfirmasi covid-19. Angka-angka yang dipublikasikan memang mendukung semua itu. Belum lagi persentase angka keterisian tempat tidur di setiap rumah sakit yang terus turun. Semua itu memperkuat argumentasi keberhasilan PPKM Darurat. 

Kini era berganti. Presiden Jokowi mengubahnya menjadi PPKM berlevel. Mayoritas wilayah pun menerapkan kebijakan wilayahnya di level 4. Sebenarnya, tidak terlalu banyak perbedaannya antara PPKM Darurat dengan PPKM level 4. Hanya ada beberapa bagian yang dilonggarkan. Pada intinya, tujuannya memang sama, yakni mengurangi kemungkinan penyebaran covid-19 secara lebih meluas. 

Di satu sisi tujuan kebijakan yang diambil pasti dipahami masyarakat. Namun, ada hal yang tak bisa kita abaikan pula. Itulah yang coba saya tuangkan dalam deretan kata di awal tulisan ini. Pada dasarnya manusia memang butuh sehat, tetapi dia juga butuh makan. 

Andai kemudian kebijakannya seratus persen tak boleh berjualan, saya khawatir ini menjadi kebijakan yang kontraproduktif. Di satu sisi kita ingin memperhatikan kesehatan, tanpa mengabaikan sisi recovery ekonomi. Namun, sekali lagi misalnya, andai dilakukan pelarangan berjualan secara total, pasti di sana sini akan banyak perlawanan. 

Betapa tidak, para pedagang asongan, misalnya, pasti tidak setuju dengan PPKM Darurat. Mereka mayoritas baru bisa makan dari hasil penjualan hari itu. Bagi mereka, makan tidaknya hari itu --atau maksimal besok-- sangat bergantung pada hasil penjualan hari ini. Lantas, apa yang akan terjadi jika mereka dilarang berjualan? 

Secara sederhana, kita bisa menjawab dengan mudah. Mereka akan melakukan penolakan. Mereka akan tetap berjualan. Itu semua mereka lakukan demi keluarganya. Bagaimana mungkin seseorang akan membiarkan keluarganya tidak makan? 

Bansos? Bukankah sudah dinyatakan bahwa besarannya Rp600.000 per keluarga per bulan. Andai suami-istri sebuah keluarga hanya satu yang jadi tulang punggung (mencari uang), berarti mereka berdua harus menggunakan dengan berhemat karena jatahnya Rp20.000 per hari. 

Lalu bagaimana, misalnya, kalau mereka harus membayar listrik dan PAM minimal. Apalagi kalau mereka mempunyai anak sekolah. Pulsa untuk anaknya harus dibayar pula. Berarti besaran biaya mekan mereka per hari menjadi jauh lebih kecil lagi. Itu untuk mereka yang mendapat bansos. 

Bagaimana dengan keluarga yang tidak mendapat bansos? Mereka bisa dipastikan akan tetap berdagang atau melakukan kegiatan lainnya yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Mereka juga pasti menyadari risiko yang harus ditanggung. Jadi, kebijakan kita harus dipikirkan secara matang. Karena, seperti akhir deretan kata-kata saya di awal tulisan ini, kalau sudah berkaitan dengan perut, semua tak lagi takut maut.

Dampak PPKM " Seniman mati suri"

Indomedianewsc- seniman teriak namun tak bisa berbuat  akibat  pemberlakuan  PPKM Darurat yang diterapkan Pemerintah dengan dalih memutus mata rantai penyebaran pandemi covid-19.

Kegelisahan tersebut disampaikan Pembina FKSB ( Forum Komunikasi Seni Burok Cirebon) H. Taufik, kepada IM. Senin 26/07/2021.

" penerapan PPKM Darurat ini tentu sangat berdampak pada kehidupan para seniman, bagaimana tidak, saat pandemi ini kami seakan mati suri karena tidak bisa mentas atau manggung akibat adanya larangan , sementara kami para seniman siap untuk melaksanakan aturan Pemerintah dalam hal ini penerapan Prokes" ujarnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa Seniman sangat mendukung apapun keputusan Pemerintah asalkan dilakukan dengen rasa keadilan.

" jika memang PPKM diterapkan dengan tegas dan adil.kami sangat mendukung, betapa kami merasa hidup kami dikekang, sementara pasar moderen dan pasar tradisional tetap bisa beropasi , bahkan hingga ibadah saja kami dibatasi, kalaupun diperbolehkan harus mengatur jarak, sementara di pertokoan atau pasar pasar, mereka kadang berdesakan, jadi kami meminta kepada pemerintah, jangan kebiri para seniman, karena kami butuh hidup dan kehidupan, intinya kami perlu adanya ketegasan yang adil " ungkapnya.

Saat disinggung apakah penerapan PPKM Darurat ini optimal, dirinya menegaskan

" sangat tidak optimal, PPKM Darurat ini hanya sebatas melakukan penyekatan dan membatasi terjadinya mobilitas, kalaupun ada tindakan hanya sebatas imbauan, jadi intinya apapun yang dilakukan jika tidak  dibarengi dengan ketegasan dan hanya bersifat imbauan semuanya tidak akan optimal, toh buktinya pasar pasar ataupun tempat tempat umum banyak  yang terjadi kerumunan, nasib kami saat ini hanya bergantung pada langkah bijak Pemerintah kepada kelangsungan hidup para seniman yang selama ini mati suri" pungkas H.Taufik (1c)


Kapolsek Susukanlebak " jangan mudah terprofokasi"

Indomedianewsc- Program vaksinasi masal dalam rangka HUT Bayangkara ke 75 tahap 2 dilaksanakan pada hari Sabtu, 24/07/2021.

Salah satunya adalah yang digelar oleh Jajaran Kepolisian Sektor Susukanlebak, Kecamatan Susukanlebak, Kabupaten Cirebon.

Dalam keterangan yang disampaikan Kapolsek Susukanlebak, AKP. Awan, saat memantau pelaksanaan Vaksinasi tahap kedua menjelaskan kepada IM.

" masih dalam rangka memperingati HUT Bayangkara, pelaksanaan vaksinasi masal ini merupakan  salah satu wujud dukungan kami terhadap Pemerintah dalam usaha memutus mata rantai penyebaran pandemi covid - 19 " tuturnya.

Lebih lanjut Awan , menjelaskan, saat ini Masyarakat semakin tinggi kesadarannya untuk mengikuti vaksin, hal.ini tentunya sangat positif bagi seluruh pihak, khususnya Warga Masyarakat yang sebelumnya merasa was-was atau takut untuk divaksin.

" Dengan adanya kebebasan dan kemudahan dalam memperoleh informasi , terkadang membuat kita tidak dapat membedakan mana berita yang benar dan mana yang salah, dengan adanya hal tersebut tentunya kami mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah terprofokasi oleh informasi yang tidak jelas. Yang pasti  vaksin ini aman, namun demikian prokes tetap harus dipatuhi" tegasnya. (1c)

Usaha Penyelundupan BBM Kembali Digagalkan Satgas Pamtas RI-RDT

Indomedianewsc- Personil Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat Yonarmed 6/3 Kostrad Pos Inbate dan Pos Nino sama-sama gagalkan penyelundupan BBM di daerah patroli Pos masing-masing di perbatasan RI-RDTL. Minggu (25/07/2021).

120 liter BBM yang terdiri dari 4 buah jerigen berukuran masing-masing 30 liter berhasil diamankan oleh anggota Pos Inbate dipimpin oleh Danpos Letda Arm Djoko H.P. Dalam kegitan patroli yang dilakukan oleh anggota Pos Inbate di sekitaran Patok provinsi No 43. Desa Inbate, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Sementara itu di tempat terpisah, personil Pos Nino dibawah pimpinan Danpos Sertu Muliadi melakukan patroli malam (ambush) jalan tikus dan berhasil menggagalkan usaha penyelundupan BBM sejumlah 45 liter dengan menggunakan 2 buah jerigen ukuran 20 liter dan 2 buah jerigen ukuran 5 liter.

Kedua usaha penyelundupan yang digagalkan anggota Satgas Pamtas Yonarmed 6/3 Kostrad tersebut diduga akan diselundupkan menuju wilayah RDTL dan sampai saat ini belum diketahui siapa pemilik dari barang bukti tersebut.

"Kami akan terus melakukan patroli untuk menggagalkan usaha penyelundupan ilegal baik dari RI menuju RDTL maupun sebaliknya", ucap Letda Arm Djoko H.P.

Sementara itu barang bukti saat ini telah diamankan di pos masing-masing untuk dilaporkan secara bertahap. (1b)

25 Jul 2021

Divif 2 Kostrad Laksanakan Program Kostrad Peduli Sesama

Indomedianewsc-Pendiv2 - Guna membantu masyarakat akibat wabah Covid-19, Satuan Divif 2 Kostrad melaksanakan program “Kostrad Peduli” di tengah Pandemi Covid-19 yang dilaksanakan secara serentak di jajaran Divif 2 Kostrad. Jumat (23/07).

Pembagian nasi kotak “Kostrad Peduli” ini merupakan inisiasi Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad),  Letjen TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M., dalam rangka membantu meringankan beban hidup masyarakat yang terdampak akibat wabah Covid-19.

Dalam hal ini, Satuan Divif 2 Kostrad membagikan nasi kotak sejumlah 47.419 box yang di bagikan kepada masyarakat yang kurang mampu di seluruh wilayah jajaran Satuan Divif 2 Kostrad.

Pada kesempatan ini, Pangdivif 2 Kostrad Mayjen TNI Andi Muhammad, S.H. menyampaikan, dengan adanya kegiatan "Kostrad Peduli" yang diinisiasi oleh Pangkostrad ini akan semakin memperkokoh kemanunggalan TNI dan Rakyat yang telah terjalin selama ini serta bagi masyarakat yang menerima bantuan dapat merasakan.

“Sebanyak 47.419 box nasi kotak kita bagikan kepada masyarakat pada hari ini di seluruh jajaran Satuan Divif 2 Kostrad, karena seperti kita ketahui bersama pandemi ini telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan khususnya perekonomian terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, semoga apa yang kita lakukan ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menerima bantuan,” ujarnya.

“Saya berharap, kegiatan ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua dalam hal kepedulian terhadap sesama serta mari kita bersama membantu pemerintah dalam percepatan penanganan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” pungkas Pangdivif 2 Kostrad. (1b)

24 Jul 2021

Vaksin tahap 2 " prokes tetap diutamakan"

Indomedianewsc- perlu kesadaran bersama untuk peduli kesehatan, khususnya dalam memutus mata rantai penyebaran pandemi covid-19.

Dalam penangan pandemi yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak adalah salah satunya melalui vaksinasi.

Hal ini diwujudkan oleh jajaran kepolisian Republik Indonesia, salah satunya adalah pelaksanaan vaksinasi tahap ke 2 kelanjutan dari HUT Bayangkara ke 75.

Dari keterangan yang disampaikan Kapolsek Lemahabang, Kompol Sunarko. Usai pelaksanaan vaksinasi yang bertempat di Puskesmas Sindanglaut, Sabtu, 24/07/2021 menuturkan

" salah satu usaha atau ikhtiar yang harus didukung oleh berbagai pihak adalah melalui vaksinasi, tentunya selain penerapan prokes, ini perlu dilakukan agar kita semua bisa benar-benar terhindar dari virus corona atau covid-19" ujarnya.

Lebih lanjut Kompol Sunarko, menjelaskan, dengan telah dilaksanakannya vaksin bukan berarti kita mengabaikan prokes

" kami mengimbau kepada semua warga Masyarakat , kalaupun sudah melaksanakan vaksin tetap harus melaksanakan protokol kesehatan, seperti membiasakan mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas jika tidak terlalu penting" tuturnya.

Selain untuk mematuhi prokes, hal yang perlu dilakukan adalah tetap menjaga pola hidup sehat dan bersih

" yang tidak kalah pentingnya adalah kita membiasakan hidup sehat dan bersih, selain tentunya dengan jangan hentinya kita memohon kepada Allah SWT agar pandemi ini segera berahir, pesan saya selaku kapolsek kepada warga Masyarakat, lebih baik dirumah dan bijaklah dalam memahami pandemi, jangan mudah  terpropokasi oleh kabar dan informasi yang belum tentu kebenarannya" pungkasnya (1c)

PBSPS direalisasikan " bentuk kepedulian Pemerintah "

Indomedianewsc- Beban dan dampak corona sangat dirasakan oleh hampir seluruh Rakyat Indonesia bahkan Dunia.
Bahkan yang sangat merasakan dampaknya adalah Masyarakat kalangan bawah termasuk para pedagang kecil maupun buruh yang hidupnya kian menyedihkan.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah menggulirkan program yang bernama PBSPS ( program bantuan sosial pangan sembako ) 

Salah satunya yang dilaksanakan Pemerintahan Desa Panongan Lor, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon.

Dari keterangan yang disampaikan Kuwu Desa Panongan Lor, Agus Syamsah, saat membagikan bantuan terhadap 330 keluarga penerima manfaat, Sabtu, 24/07/2021, menuturkan

" penyaluran  BPSPS ini sebagai bentuk kepedulian Pemerintah dalam meringankan beban Masyarakat akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih ada bahkan semakin menghawatirkan, dengan adanya program tersebut berupa pembagian paket sembako yang diserahkan dua bulan sekaligus kepada warga ( Agustus-September-red)  diharapkan benar-benar dapat dimanfaatkan sebaik -baiknya" ujarnya.

Lebih lanjut Agus, menjelaskan, BPSPS ini berupa beras sebanyak 20 Kg, telor ayam 2 Kg, daging sapi 1/2 kg dan buah-buahan.

" paket sembako yang disalurkan Pemerintah kepada warga Masyarakat kami sebanyak 330 KPM ini tentunya harus dibarengi dengan prilaku Masyarakat untuk tetap melaksanakan 5M, agar pandemi ini bisa diminimalisir dan kehidupan kembali normal seperti sediakala" ujarnya.

Sementara itu, Bhabinkamtibmas Panongan Lor, Brigadir Sento, menuturkan

" kami tidak hentinya untuk mengimbau kepada seluruh Warga Masyarakat untuk taati prokes, ini perlu dilakukan oleh semua pihak sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran pandemi covid-19" tuturnya.

Senada hal tersebut disampaikan Babinsa Panongan lor, Serda Gatot.

" apapun program Pemerintah yang digulirkan tidak akan maksimal tanpa adanya kerjasama dari semua pihak, termasuk dalam penanganan pandemi, kami dari jajaran kepolisian dan TNI tidak ada hentinya untuk selalu mengingatkan agar prokes dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang ditetapkan" tegasnya. (1c)

Pemdes Curugwetan " vaksinasi perlu kesadaran semua pihak"

Indomedianewsc- pantang menyerah untuk selalu mengingatkan warga Masyarakat dalam mematuhi anjuran pemerintah dalam hal penanganan pandemi Covid-19 yang hingga saat ini belum teratasi secara maksimal , dilakukan Pemerintah Desa Curug wetan, kecamatan Susukan lebak, Kabupaten Cirebon.

Salah satu bentuk keseriusan pemdes Curug wetan adalah melalui program vaksinasi .

Dituturkan Kuwu Desa Curug wetan, Jaenudin, saat pelaksanaan vaksinasi di Desa setempat, Jum'at 23/07/2021

" Pada awalnya sudah sejak lama kami melakukan imbauan dengan melibatkan berbagai pihak agar Warga Masyarakat mengikuti vaksinasi, pada mulanya warga yang mendaftar hanya sebanyak 20 Orang, namun Alkhamdulillah disaat pelaksanaan ternyata minat warga untuk mengikuti vaksin sesuai apa yang ditargetkan, yaitu sebanyak 60 Orang" tuturnya.

Jaenudin pun berharap kepada seluruh warga Masyarakatnya untuk tetap melaksanakan pola hidup sehat dan bersih dengan cara mematuhi protokol kesehatan

"Kami tidak hentinya untuk selalu mengimbau dan mengingatkan warga untuk patuhi perokes, seperti membiasakan mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas, selain dari itu tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah tetap mengutamakan saling kepedulian antar sesama, dan yang paling utama lagi untuk tidak hentinya memohon kepada Allah agar Pandemi ini segera berahir, karena dampak pandemi ini sangat berpengaruh kepada berbagai aspek kehidupan" pungkas Jaenudin. (1c)

Batalyon Armed 6/3 Kostrad Lakukan Program Kostrad Peduli

Indomedianewsc- Sebagai tindak lanjut dari program Pangkostrad untuk mewujudkan kepedulian terhadap kesulitan sesama warga masyarakat akibat wabah Covid-19, diadakannya program "Kostrad Peduli" dengan membagikan 1200 nasi kotak kepada warga masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dan masyarakat kurang mampu, dilaksanakan serentak di dua tempat yaitu Makassar dan NTT. Jumat (23/07/2021).

Kegiatan "Kostrad Peduli" ini merupakan tindak lanjut dari program Pangkostrad Letjen TNI Dudung Abdurachman, S.E., M.M., pada kegiatan ini Batalyon Armed 6/3 Kostrad menggelar kegiatan "Kostrad Peduli" di dua provinsi sekaligus yaitu Provinsi NTT dan Provinsi Sulawesi Selatan yang mana di Provinsi NTT kegiatan dilakukan oleh Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat Yonarmed 6/3 Kostrad dengan membagikan 1000 kotak nasi untuk warga di perbatasan RI-RDTL, sedangkan di Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Kota Makassar Personil Korum Yonarmed 6/3 Kostrad juga melaksanakan kegiatan serupa dengan membagikan 200 kotak nasi.

Letkol Arm Andang Radianto, S.A.P. selaku Komandan Batalyon Armed 6/3 Kostrad mengatakan bahwa dengan dilaksanakannya kegiatan "Kostrad Peduli" ini semoga bisa membantu meringankan kesusahan yang dirasakan oleh masyarakat yang terdampak dari pandemi Covid-19.

Selain membagikan nasi kotak, kegiatan "Kostrad Peduli" ini juga diisi dengan kegiatan pembagian masker gratis untuk masyarakat. (1b)

23 Jul 2021

Kuwu Panongan lor "Penanganan Pandemi perlu kemanunggalan semua pihak"

Indomedianewsc- kemanunggalan TNI, Polri, Nakes dan semua pihak sangat diperlukan dalam.usaha memutus mata rantai penyebaran pandemi covid-19.

Semua pihak dituntut untuk saling peduli dan serius menangani pandemi yang hingga saat ini belum teratasi secara maksimal.

Hal ini pula yang disampaikan Kuwu Desa Panongan Lor, Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon, Agus Syamsah , usai pelaksanaan Vaksinasi, Jum'at 23/07/2021.

"Penanganan Pandemi ini tidak bisa dilakukan hanya oleh beberapa pihak saja, termasuk Pemerintah, namun perlu adanya kemanunggalan semua pihak , karena pandemi ini tidak mengenal pada siapa dan apa jabatan seseorang, oleh karenanya berbagai upaya terus kami lakukan dalam meminimalisir terjadinya penyebaran pandemi, diantaranya adalah melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala dan pelaksanaan vaksinasi " tuturnya.

Lebih Lanjut Agus, menuturkan

"Imbauan terus kami lakukan dengan melibatkan hingga ke unsur RT, ini perlu digalakan agar masyarakat semakin sadar  pentingnya vaksinasi dan tetap menjaga pola hidup sehat, semoga dengan diterapkannya prokes dalam kehidupan sehari-hari pandemi ini segera berakhir, dan saya sebagai kuwu mengucapkan terimakasih kepada warga yang telah mengikuti vaksinasi, mari kita bekerja sama dan jangan henti untuk berdoa kepada Allah, agar kehidupan kita kembali normal seperti sedia kala" pungkasnya (1c)






Pemdes Bringin " vaksin dan do'a harus diutamakan"

Indomedianewsc- usia muda dan lansia menjadi sasaran utama pelaksanaan vaksimasi yang dilaksanakan Pemerintah Desa Beringin, Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, Kamis, 22/07/2021.

Dalam keterangannya, Kuwu Desa Beringin, Agung Gunawan , menawarkan, bahwa pelaksanaan vaksinasi ini memprioritaskan yang berusia 18 Tahun keatas

" sasaran vaksinasi kali ini adalah mereka yang berusia 18 Tahun keatas dengan target keseluruhan sebanyak 200 Orang, dan Alkhamdulillah, warga kami sangat antusias mengikuti vaksinasi "tuturnya.

Lebih lanjut Agung, menuturkan, dengan semakin tingginya kesadaran Masyarakat untuk di vaksin, diharapkan mampu memutus mata rantai penyebaran pandemi Covid-19

" Vaksinasi ini bukan merupakan obat untuk tidak tertular corona, namum sebagai upaya pencegahan agar tidak terkena corona, oleh karenanya walau sudah divaksin tetap harus mematuhi prokes, Membiasakan mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas jika memang tidak terlalu penting, dan yang paling utama.adalah tetap mendekatkan diri pada Allah SWT" pungkasnya (1c)


SMK Muhammadiyah " Idul qurban momentum untuk berbagi"

Indomedianewsc- SMK Muhammadiyah Lemahabang Kabupaten Cirebon, terus tanamkan kepedulian pada anak didiknya. Salah satunya saat momentum Idul Adha 1442 Hijriah.

Kepala SMK Muhammadiyah Lemahabang, Muhammad Ruspandi mengatakan, momentum Idul Adha ini sebagai bentuk kepedulian guru dan para siswa untuk berbagi dengan sesama, khususnya yang sangat membutuhkan.

 "Tahun ini  Alkhamdulillah  walau di tengah pandemi terkumpul sapi satu ekor dan 20 ekor kambing," katanya, Kamis (22/7/2021).

Pria berkacamata ini menceritakan, Idul Adha menjadi momentum untuk saling berbagi di tengah negeri ini menghadapi pandemi Covid 19 yang hingga kini belum dapat teratasi secara maksimal.

"Kita semua sudah sepatutnya untuk saling peduli dengan sesama dan Idul Adha ini merupakan salah satu momen yang terbaik, dengan harapan melalui qurban dan doa, pandemi ini segera berakhir," ceritanya.

Masih dikatakan Ruspandi, hewan qurban yang disembelih langsung dibagikan pada warga sekitar dan para siswa, agar keberadaan sekolah tidak hanya mendidik anak-anak, namun dapat berkontribusi dalam bidang kemanuksiaan.

 "Ribuan bungkus daging qurban telah didistribusikan pada yang berhak, termasuk warga sekitar," ujarnya.

Ruspandi mengucapkan terima kasih, pada para guru dan siswa yang berpartisipasi saat kegiatan Idul Adha. 

"Mari kita bantu sesama yang saat ini sedang membutuhkan, mengingat pandemi Covid 19 yang belum berakhir dan sekolah kami tetap terapkan protokol kesehatan (prokes) dalam berbagai kegiatan, termasuk pembagian.daging qurban," pungkasnya. (1c)

22 Jul 2021

TNI-Polri "Maksimalkan PPKM"

Indomedianewsc- Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat Bersama Dengan Polri dan Pemerintah Oepoli Tegakan PPKM di Perbatasan.

Personil Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat Pos Oepoli Tengah dipimpin oleh Lettu Arm Kurnia Ostra D. Yang tergabung dalam Satgas Covid-19 tegakan PPKM darurat di jalan Poros Oepoli, Kp Oepoli, Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT. Kamis (22/7/2021).

Personil gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, Pihak Kesehatan dan Aparatur Desa setempat bersinergi memantau langsung jalannya PPKM darurat di lapangan, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah memberikan himbauan kepatuhan protokol kesehatan kepada setiap warga yang melintas di Pos Patroli Covid-19.

Selain memberikan himbauan kepada masyarakat, Satgas Covid-19 juga mengadakan pendeteksi suhu kepada setiap orang yang beraktivitas di luar rumah dalam upaya pencegahan Covid-19 dan mendeteksi aktifitas masyarakat lainnya.

"Satgas Pamtas Yonarmed 6/3 Kostrad bersama dengan Polri, Satpol PP dan aparatur desa setempat akan terus gencar perketat penerapan PPKM di daerah Oepoli sampai adanya pencabutan peraturan PPKM darurat oleh Pemerintah", ucap Lettu Arm Kurnia Ostra D. (1b)

21 Jul 2021

RTRW JABAR DIKEJAR DEADLINE

Oleh
Daddy Rohanady
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 

Banyak konsekuensi logis atas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja. Undang-undang yang lebih dikenal sebagai Omnibus Law dan kerap disingkat menjadi UUCK tersebut di Provinsi Jawa Barat sangat luas pengaruhnya. 

Menjelang pemberlakuan UUCK Pemprov Jabar telah merancang Perda Omnibus Investasi dan Kemudahan Berusaha. Di tingkat Provinsi Jawa Barat, penerapan UUCK setidaknya berkonsekuensi logis pada 49 peraturan daerah. Sebanyak 29 perda harus diubah, 4 perda harus dicabut, 2 perda harus diintegrasikan, dan harus dibuat 14 perda baru. Itu berdasarkan kajian kawan-kawan di Biro Hukum Pemprop Jabar. 

Pemberlakuan UUCK memang berdampak sangat luas. Bahkan, di tingkat kabupaten/kota pengaruhnya lebih luas lagi. Di Kota Bogor misalnya, meskipun masih berdasarkan kajian sementara, pemberlakuan UUCK berdampak pada sekitar 110 perda yang ada. Demikian juga dengan sekian banyak perda di kabupaten/kota lainnya yang pasti terdampak. 

Terkait rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat ada hal yang menarik. Hingga hari ini Jawa Barat masih berpegang pada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029. Sebenarnya sudah ada dua kali panitia khusus yang dibentuk di DPRD Provinsi Jabar untuk melakukan perubahan perda tersebut. 

Pertama, tahun 2017. Waktu itu pansus hanya bekerja dalam waktu 3 hari. Awalnya pansus ini hanya diberi tugas membahas satu pasal, yakni pengalihan lokasi pelabuhan dari Cilamaya (Kabupaten Karawang) ke Patimban (Kabupaten Subang). Memang lokasi kedua daerah itu masih sama-sama di wilayah pantura. Akan tetapi, banyak hal yang menjadi dampak ikutannya. 

Meskipun demikian, pansus tetap menyelesaikan tugasnya. Sekali lagi, saya perlu tegaskan, hanya dalam 3 hari. Kemudian sejak akhir tahun 2019 hingga mendekati penghujung 2019 ada lagi pansus di DPRD yang juga membahas Raperda tentang Perubahan RTRW Provinsi Jabar Tahun 2009-2029. 

Pansus sudah menyelesaikan tugasnya. Sayangnya, hingga masa jabatan DPRD periode 2014-2019 berakhir, evaluasi di Pusat tak kunjung usai. Pada tahun 2020 tupoksi penanganan RTRW dialihkan dari Bappeda ke Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jabar. Namun, proses akselerasi pun berjalan seret. 

Kini ada UUCK yang salah satu amanatnya adalah menggabungkan Perda RTRW dan Perda Nomor Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Perda RZWP3K mengatur rencana zonasi wilayah laut dari bibir pantai hingga 12 mil laut. Memang perda tersebut sudah ditetapkan menjadi lembaran daerah. Namun, kini UUCK harus melebur kedua perda tersebut. 

Beberapa poin rencana perubahan substansi dalam Ranperda RTRW Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.
1. Penetapan menjadi Perda RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2021–2041.2. Perubahan sistematika batang tubuh dan indikasi program sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana Rata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.3. Penggunaan basis data dalam penyajian peta yang tersinkronisasi antara raperda dan album peta sesuai Permen sesuai Permen ATR/BPN No. 14/2021 tentang Basis Data.4. Ruang lingkup mencakup wilayah ruang darat dan laut (integrasi dengan RZWP3K).5. Rencana Struktur Ruang:a. Sistem perkotaan: penambahan 1 PKW (PKW Patimban) dan 3 PKL (PKL Cipunegara, PKL Pabuaran, PKL Patrol).b. Sistem jaringan prasarana : mencakup muatan jaringan prasarana di wilayah darat dan laut, mengakomodir infrastruktur strategis sesuai dengan peraturan dan keputusan kementrian terkait.6. Rencana Pola Ruang:a. Kawasan lindung:- Kawasan lindung dengan spesifikasi hutan sesuai SK penetapan kawasan hutan terbaru yaitu SK KLHK No.9404 Thn 2019- Kawasan Rawan Bencana dan Resapan Air tidak lagi menjadi pola ruang Kawasan Lindung, melainkan merupakan ketentuan khusus (sesuai Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Basis Data).
b. Kawasan Budidaya:- KP2B dalam peta rencana pola ruang merupakan bagian dari Kawasan Pertanian, bersama dengan kawasan perkebunan dan kawasan pertanian non KP2B. Luasan KP2B tercantum dalam Ketentuan Khusus seluas 722.042 hektare, sesuai Berita Acara kesepakatan dengan kabupaten/kota pada November 2020.- Kesepakatan Bersama antara rencana pengembangan dan rencana Kabupaten/Kota untuk KPI dan KP2B.7. Kawasan Strategis Provinsi:Menggabungkan KSP Patimban, KSP Mundu-Losari, dan KSP Kertajati Aerocity menjadi KSP Jawa Barat Bagian Utara.8. Arahan Muatan Pemanfaatan dan Pengendalian disesuaikan dengan UU No.mor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.Memuat aturan tentang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR): (a) KKPR darat mengacu pada PP 21/2021 (b) KKPR laut memuat aturan RZWP3K.9. Perubahan nomenklatur TKPRD menjadi forum penataan ruang sesuai PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Itulah sekelumit gambaran apa saja yang akan diubah terkait RTRW Provinsi Jawa Barat dalam waktu dekat. Jika dalam waktu 2-3 bulan tidak ada kesepakatan antara Pemprov Jabar dan DPRD Jabar dalam menetapkan perda RTRW yang baru, Pusat akan mengambil alih penyelesaiannya. Artinya, kebijakan Provinsi Jabar terkait penggabungan RTRW dan RZWP3K ditentukan oleh Pusat dan harus ditandatangani oleh kepala daerah, yakni Gubernur Ridwan Kamil. 

Andai saja yang terjadi kemudian adalah Pusat mengambil alih revisi perda penggabungan perda RTRW dan RZWP3K, tidakkah itu berarti bahwa pemerintahan Jawa Barat (Gubernur dan DPRD Provinsi Jabar) dianggap tidak mampu menyerap kebijakan Pusat? Padahal perda Provinsi Jawa Barat akan menjadi rujukan untuk perda-perda di tingkat kabupaten/kota. 

Apakah hal tersebut juga menjadi simbol pengambilalihan --kalau tak boleh dibilang amputasi-- fungsi legislasi DPRD Provinsi Jabar? Padahal sejak 2020, fungsi penyusunan anggaran (budgeting) DPRD sudah pula teramputasi dengan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang hasilnya baru diinformasikan kemudian. 

Bila itu terjadi, maka ada benarnya jika ada kawan yang meplesetkankan DPRD = Dinas Perwakilan Rakyat Daerah.

PILWU 2021 DITUNDA "Daddy Rohanady: E-Voting"

Indomedianewsc- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan surat nomor 141/3170/BPD tertanggal 5 Juli 2021 yang ditujukan kepada Bupati/Wali Kota Se-Jawa dan Bali. Kemendagri meminta penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Antara Waktu (PAW) se-Jawa dan Bali. 

"Itu keputusan yang tepat," ujar Anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady menanggapi instruksi tersebut. Ia menyampaikan tanggapannya ketika ditanya media pada Selasa (20/07/2021). 

Surat tersebut menegaskan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa  dan Bali. Pada diktum kelima dinyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Wali Kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan". 

Diingatkan pula ada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 merupakan Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021. Pada diktum kesepuluh huruf a dinyatakan bahwa jika tidak melaksanakan instruksi tersebut, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67--Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Instruksi lainnya adalah agar
a. Menunda pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa, baik serentak maupun Pemilihan Antar Waktu, yang berpotensi menimbulkan kerumunan dalam rentang waktu penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. 

b. Proses dapat dilaksanakan kembali dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ tanggal 10 Desember 2020 dan tetap memperhatikan angka penurunan kasus penyebaran Covid-19 di masing-masing daerah. 

c. Memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan, serta mengoptimalkan proses vaksinasi bagi masyarakat di wilayah masing-masing. 

d. Mendorong Pemerintah Desa untuk terus aktif melakukan pemantauan maupun kondisi penyebaran Covid-19 di masing-masing desa melalui pengoptimalisasian fungsi posko desa, serta tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah. 

Dengan demikian resmilah keputusan bahwa pemilihan kepala desa yang selama ini menjadi dilematis karena adanya PPKM. Para pelaksana pemilihan kini tak terbebani lagi secara sosial kepada warga dan calon kepala desa. 

Selain itu, mereka juga terbebas dari dilematisnnya melaksanakan tugas tersebut. Di satu sisi panitia ingin segera terpilih kepala desa baru. Di sisi lain, mereka juga khawatir disangkakan melanggar protokol kesehatan di masa PPKM. 

Masalahnya, jika pemilihan kepala desa dilaksanakan secara normal, kerumunan masa tak mungkin dihindari. Jika itu terjadi, bisa jadi jumlah warga yang terpapar covid-19 akan bertambah. Itu berarti, bahaya untuk semua warga desa tersebut. Sementara itu, sampai hari ini Indonesia belum memungkinkan pelaksanaan pemilihan, apapun itu, secara elektronik (e-voting). 

Semoga saja pandemi berakhir sebelum masa jabatan para kades berakhir. Dengan demikian, pemilihan dapat dilaksanakan secara normal. Namun, kiranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mesti mulai memikirkan implementasi pemilihan secara elektronik (e-voting). 

Langkah ini banyak manfaatnya. Selain menghindari kerumunan yang pasti menghindarkan penularan, biaya pun pasti jauh lebih murah. Memang ada hal yang harus diwaspadai, yakni "penjarahan" elektronik. (1b)





20 Jul 2021

Lewat Qurban dan Do'a " berharap pandemi segera berakhir"

Indomedianewsc- Idul adha menjadi momentum untuk saling berbagi ditengah terpuruknya Negeri dalam menghadapi pandemi yang hingga kini belum dapat teratasi secara maksimal.

Ditengah mewabahnya pandemi covid-19 tidak menghalangi niat sesuai ajaran Nabi Ismail dan Ibrahim sebagai salah satu norma yang tetap terjaga tanpa mengenal waktu dan keadaan.

Hal ini pula yang dilakukan keluarga besar Salah seorang Anggota DPRD kabupaten Cirebon, Fraksi Gerindra, Nana Kencanawati.

Sebagai salah satu wujud kepeduliannya dalam berbagi, dirinya melaksanakan qurban berupa 1 ekor sapi dan 2 ekor kambing, Selasa 20/07/2021.

Dalam keterangannya Nana Kencana wati, menuturkan

" Idul qurban ini kita jadikan sebagai momentun untuk saling peduli dan saling berbagi pada semua warga, khususnya dalam melaksanakan salah satu Sunnah sebagai seorang Muslim dimana salah satunya adalah dengan berqurban, dimana  makna qurban sendiri adalah sebagai wujud berpasrahnya kita kepada Allah SWT" tuturnya.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa ditengah pandemi jangan menjadi sebuah penghalang untuk tetap tidak berbuat sesuatu yang sedikitnya bisa untuk saling berbagi kebahagiaan

" kita semua sudah sepatutnya untuk saling peduli dengan sesama, dan Idul Adha ini merupakan salah satu momen yang terbaik, dengan harapan melalui qurban dan doa, pandemi ini segera berakhir" pungkasnya.

Dari pantauan IM, pelaksanaan Qurban yang dilaksanakan tetap melaksanakan prokes, termasuk daging qurban yang dibagikan pun langsung diberikan kepada warga secara langsung ( dari rumah kerumah) hal ini dilakukan agar tidak terjadi kerumunan yang bisa menimbulkan terjadinya penyebaran pandemi. (1c)

Realita idul adha " ditengah Pandemi"

Indomedianewsc- Saat pemerintah berupaya memutus mata rantai penyebaran pandemi dengan menerapkan berbagai program, salah satunya melalui penyelenggaraan PPKM Darurat, nyatanya hal tersebut banyak diabaikan oleh Masyarakat, terlebih saat Idul Adha tiba.

Salah satunya seperti yang terlihat di sebuah area pemakaman umum Desa Mertapada wetan, kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Selasa, 20/07/2021.

Nampak jelas Masyarakat yang memadati area pemakaman tersebut abai dengan penerapan prokes, terlebih di Area Pemakaman tersebut dipenuhi oleh para pedagang dan pengunjung yang hendak melaksanakan ziarah kubur.

Memang tradisi di pemakaman tersebut sejak dahulu selalu dipenuhi oleh para pedagang musiman yang mengais rejeki ditengah pelaksanaan Hari Raya.

Salah seorang pengunjung atau peziarah, yang tidak bersedia dicantumkan identitasnya menuturkan kepada IM.

" Hari Raya merupakan momen yang sangat pas untuk melakukan ziarah, selain memang acara tahunan dimana kami dapat berkumpul bersama keluarga, sekaligus menjadi ajang silaturahmi dengan teman atau sahabat yang memang jarang bertemu" ujarnya.

Saat ditanya apakah tidak takut berkerumun ditengah situasi Pandemi, dirinya menjelaskan

" bukannya kami tidak peduli dengan corona, tetapi mungkin salah satu penangkal corona adalah fikiran yang tidak stres, dan ini pula yang kami lakukan saat ini, bertemu dengan handai tolan diharap sebagai salah satu obat paling mujarab dalam menghadapi Corona, toh jika memang kita harus meninggal dunia tidak ada satu kekuatanpun yang mampu untuk menghalanginya, pada dasarnya kami percaya corona itu ada, namun kami pun yakin akan adanya takdir dan kekuasaan Allah, yang penting kita jaga pola makan dan hindari stres, InsyaAllah semuanya dapat teratasi, jadi jangan selalu kita dihantui oleh berbagai infornasi tentang pandemi hingga membuat kita memutus silaturahmi" pungkasnya. (1c)

19 Jul 2021

RS COVID KERTAJATI?

oleh:
Daddy Rohanady
Wakil Ketua Fraksi Gerindra
DPRD Provinsi Jawa Barat


Andai jumlah terpapar covid-19 terus meningkat, dibutuhkan banyak tempat untuk pasien dirawat. Andai rumah sakit sudah tak lagi bisa menampung, dibutuhkan tempat yang lebih luas agar rakyat tak lagi bingung. 

Menurut saya, dalam situasi seperti sekarang ini, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati bisa dijadikan pilihan. Bukankah selama ini Jabar seolah kehilangan arah tentang fungsi BIJB Kertajati? Sekarang ada kesempatan yang bisa dijadikan pilihan. 

Mau digarap sendiri tak cukup modal, mau dikelola sendiri tak punya otoritas. Jadilah bandara di Kabupaten Majalengka itu mati suri. Ada hadiah hiburan yang diperoleh, yakni adanya penerbangan pesawat kargo. Itu pun hanya seminggu sekali. 

Pertanyaannya kemudian, apa manfaatnya sekarang untuk masyarakat Jabar, khususnya masyarakat sekitarnya? Soal rencana untuk pemberangkatan haji dan umroh tak lagi terdengar. Tercapaikah mewujudkan BIJB Kertajati sebagai satu-satunya bandara komersial di Jabar? Lalu, kapan BIJB Kertajati benar-benar akan menjadi salah satu pengungkit roda perekonomian seperti yang dipikirkan para pendahulu? 

Soal rencana dijadikan tempat maintenance, repair, dan overhaul (MRO) pesawat TNI dan Polri juga masih butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya. Apalagi, pengalihan PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad. Memidahkan kedua perusahaan itu bukan hal sederhana. Sekali lagi, butuh waktu yang tidak sebentar. 

Saat ini ada persoalan di depan mata. Jika benar butuh tempat untuk mereka yang terpapar, saya kira, BIJB Kertajati bisa dimanfaatkan. Memang, andai hal itu disetujui semua pihak terkait, pasti cukup banyak pasien dari kabupaten seputar Kertajati bisa dilayani. Sebut misalnya, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, bahkan Kabupaten dan Kota Cirebon. Bahkan, mungkin untuk pasien se-Jawa Barat. 

Akses dari dan ke BIJB Kertajati relatif mudah, bisa lewat Tol Cipali, bisa pula lewat jalan arteri Kadipaten-Jatibarang. Hal lainnya, jika perawatan dilakukan di sana, pasti jauh dari menularkan kepada masyarakat awam. 

Jika melihat luasnya areal yang ada, BIJB Kertajati tidak kalah luas dibanding banyak bandara lain yang ada di tanah air. Dengan luas eksisting 1.040 hektare (dari total rencana 1.800 hektare), BIJB Kertajati hanya dikalahkan Bandara Soekarno Hatta. 

Dengan lahan seluas itu, BIJB Kertajadi bisa disulap menjadi rumah sakit terluas di Indonesia. Luas lahan seperti itu memang jauh melebihi luas RSUP manapun kalau toh mau dikembangkan. Bahkan masih sangat leluasa jika di salah satu sudutnya dijadikan tempat pemakaman umum (TPU). 

Daripada mubazir hanya untuk tempat swafoto atau rekreasi, mungkin ini bisa jadi pilihan, tinggal support obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan. Memang kedengarannya tak masuk akal, tapi ini dunia yang memungkinkan segala sesuatu bisa terjadi. 

Sebenarnya bukan tak masuk akal, tapi pasti terasa berat. Biasanya memang berat untuk melangkah ke arah perubahan. Namun, gagasan ini juga bukan satu-satunya pilihan. Saya hanya mencoba menawarkan pilihan. Itu pun juka memungkinkan. Karena ada konsekuensi yang menyertainya, memang dibutuhkan kajian lebih dahulu. 

Konsekuensinya, andai pilihan itu disetujui, nanti kita tidak akan lagi mengenal Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati tetapi Rumah Sakit Jawa Barat (RSJB) atau Rumah Sakit Penyakit Menular (RSPM) atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kertajati. Yang lebih penting, tinggal kebijakan dan keikhlasan. Siapkah kita?

17 Jul 2021

Melalui Anjangsana, Satgas Yonif 512/QY Himbau Masyarakat Perbatasan Patuhi Prokes.

Indomedianewsc- Meningkatnya angka Penyebaran Virus Covid-19 beberapa pekan terakhir diseluruh tanah air mendorong Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis 512/QY untuk terjun langsung ke tengah masyarakat dengan tujuan memberikan himbauan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah di anjurkan pemerintah.

Seperti yang dilakukan oleh Letda Inf Catur dari Pos Kotis yang berkunjung ke Kampung Wonorejo Pir IV Distrik Mannem, dalam kunjunganya Letda Catur mengajak masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh dinas kesehatan.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Dansatgas Letkol Inf Taufik Hidayat ketika di konfirmasi melalui telepon saat berada di Pos Kotis Distrik Mannem. Kamis (16/07/2021)

Dansatgas mengungkapkan bahwa pencegahan Virus Covid-19 harus dimulai dari diri sendiri, "Apabila masyarakat tertib mematuhi protokol kesehatan, resiko terpapar Virus Covid-19 akan dapat dicegah" ungkapnya.

Lanjut Danstgas "Memang tugas pokok kami adalah menjaga dan mengamankan patok batas negara yang ada di wilayah NKRI, akan tetapi kami juga berkewajiban untuk membantu pemerintah setempat dalam segala bidang, seperti yang kami lakukan saat ini adalah upaya untuk membantu dinas kesehatan setempat" terangnya.

Selain itu, anggota Pos Kotis juga memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat serta mengajak masyarakat untuk berolah raga sehingga daya tahan tubuh selalu terjaga agar terhindar dari penyakit.

Masyarakat menyambut baik kedatangan anggota Pos tersebut, masyarakat yang ditemui oleh anggota pos juga berjanji bahwa dirinya akan mematuhi anjuran yang diberikan oleh anggota Pos Kotis.

Sebelum kembali ke Pos, Letda Catur berpesan kepada masyarakat agar selalu mentaati protokol kesehatan, selalu menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah dan juga menghindari kegiatan-kegiatan berkerumun yang melibatkan banyak orang (1b)

16 Jul 2021

EVALUASI PPKM DARURAT,JANGAN TUNGGU NAKES MUNDUR

Indomedianewsc-Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady membunyikan alarm bahaya atas situasi penanganan pasien covid-19. Hal itu disampaikan pada hari Jumat (16/07/2021) kepada media melalui telefon genggamnya. 

"Bahaya," ujarnya singkat ketika ditanya situasi terkini terkait pandemi. "Tidak sedikit tenaga kerja kesehatan (nakes) diberitakan mengundurkan diri. Mereka kelelahan karena melayani pasien sejak setahun lalu. Di sisi lain, gelombang pasien yang masuk sudah mengantre. Padahal, ruang perawatan yang ada sudah kewalahan," lanjut Wakil Ketua Fraksi Gerindra itu. 

Ketersediaan oksigen mulai diantisipasi. Oabat-obatan mulai dipasok. APD mungkin masih harus ditambah. Ruang perawatan di beberapa wilayah diusahakan juga untuk ditambah, entah dengan tenda darurat atau bahkan ada yang menggunakan kontainer. 

"Urusan nakes tak bisa diabaikan. Katakanlah semua tersedia, semisal obat, oksigen, APD, ruang rawat. Kalau nakesnya tidak ada atau sangat tidak mencukupi, apa jadinya?" tanya Daddy retoris. 

Memang sempat ada kesepakatan bersama di tingkat pusat untuk menenggulangi ketersediaan nakes. Namun, hingga kini hal itu belum dieksekusi. Padahal, situasi sudah begitu mendesak. 

Betapa tidak, setelah setahun lebih bergelut, pasti para nakes mulai kelelahan. Manusiawi sekali. Selain itu, mereka juga ada yang terpapar sehingga ada yang harus isolasi mandiri atau dirawat. Bahkan, tidak sedikit yang kemudian meninggal dunia. Beban berat pekerjaan seperti itu pasti memberi tekanan yang tidak ringan kepada nakes secara pribadi maupun keluarganya. Jangan sampai mereka masih harus memikirkan urusan yang tidak perlu mereka pikirkan. 

Ujung-ujungnya, tidak aneh kalau lantas banyak pasien yang dinilai lambat tertangani. Bahkan, instalasi gawat darurat (IGD) beberapa rumah sakit terlihat membludak. Akhirnya, pasien lebih memilih isolasi mandiri. Pihak rumah sakit bukan menolak pasien, tetapi hanya karena jumlah pasien yang membludak. 

Daddy menyatakan ini sudah situasi darurat. Namun, para nakes harus diselamatkan. Jangan sampai mereka justru lantas mengundurkan diri. 

"Ini butuh langkah luar biasa, termasuk kebijakannya, karena keadaannya pun luar biasa. Selain itu, evaluasi pula PPKM darurat, karena grafik pasien terpapar tidak melandai," pungkas anggota DPRD dari daerah pemilihan Cirebon-Indramayu tersebut. (3a)

Kuwu Desa Sampih" Vaksin dan do'a harus sejalan"

Indomedianewsc- Upaya psncegahan penyebaran pandemi covid-19 terus dilakukan oleh berbagai Instansi baik Swasta maupun Pemerintah.
Salah satunya yang dilakukan Pemerintah Desa Sampih, Kecamatan Susukan lebak, Kabupaten Cirebon.

Hal tersebut disampaikan Kuwu Desa Sampih, Suherman, saat pelaksanaan Paksin , Jum'at 16/07/2021.

" kami dari pihak Pemdes dengan melibatkan berbagai unsur, termasuk didalamnya satgas covid, saling bahu membahu dalam upaya pencegahan terjadinya penyebaran pandemi covid-19, diantaranya melalui pelaksanaan vaksinasi dan penyemprotan disinfektan secara berkesinambungan " ujarnya.

Lebih lanjut , Suherman, menuturkan, vaksinasi tahap pertam ini targetnya 20 0rang, namun saat pelaksanaan Masyarakat sangat antusias

"Alkhamdulillah, Masyarakat sangat antusias mengikuti vaksin, dan sasaran untuk vaksin tahap pertama ini mereka yang berusia antara 18 sampai 52 Tahun, termasuk didalamnya adalah para penerima program PKH yang diwajibkan untuk mengikuti Vaksin, InsyaAllah,  langkah yang dillakukan ini mampu memutus mata rantai penyebaran Pandemi, namun demikian kami tetap mengimbau kepada seluruh warga Masyarakat untuk tetap mematuhi prokes dan terus mendekatkan diri pada Allah SWT"

Sementara itu, Bhabinkamtibmas Desa Sampih, Bripka Bambang,  didampingi Bhabinsa Serda Rusmadi, menuturkan

"Kami meminta Masyarakat untuk tidak takut di vaksin, dan yang terpenting Masyarakat tidak mudah terpropokasi oleh berita atau informasi yang belum tentu kebenarannya" tegasnya. (1c)

15 Jul 2021

Kuwu Panambangan ajak semua pihak perangi Covid-19

Indomedianewsc- Masyarakat Desa Panambangan Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon, antusias ikuti vaksinasi Covid 19.

Kuwu Desa Panambangan, Dadang Suhendar mengatakan, vaksinasi perdana bagi masyarakat ini sebagai upaya pemerintah desa untuk mencegah Covid 19.

 "Ditargetkan 100 orang yang vaksin, akan tetapi warga sangat antusias, sehingga melebihi target yang ditentukan," katanya disela kegiatan di balai desa setempat, Kamis (17/7/2021).

 menjelaskan, berbagai upaya dilakukan pemerintah desa untuk pencegahan dan penanganan Covid 19. 

"Setelah vaksinasi bagi kuwu dan perangkat desa, kini giliran masyarakat. Selain itu, penyemprotan disinfektan di fasilitas umum dan tempat yang sering orang berkerumun terus kami lakukan, Namun demikian  aksi itu akan tidak berarti, bila tanpa kesadaran masyarakat dalam turut melakukan pencegahan  Covid 19," jelasnya.

Masih dikatakan Dadang, warga sangat antusias sehingga terlaksana dengan sukses.

 "Meski sudah divaksin, harus tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam keseharian, minimal memakai masker saat berada di laur rumah," pintanya.

Dirinya mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak, khususnya masyarakat yang vaksinasi massal di balai desa. 

"Mari kita bersama saling mengingatkan untuk melaksanakan anjuran pemerintah, salah satunya menerapkan 5M yakni, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi kegiatan di luar rumah," ajak Dadang. 

Sebagai upaya pencegahan, selain melakukan penyemprotan disinfektan secara berkesinambungan, pihak pemdes memaksimalkan peran satgas covid-19 hingga ketingkat RT

" tugas RT sangatlah berperan dalam memberikan imbauan kepada warga untuk patuhi prokes, oleh sebab itu saya tegaskan untuk melibatkan semua pihak agar secara bersama-sama tangani corona dengan patuhi aturan yang telah ditetapkan" pungkas Dadang(1c)

14 Jul 2021

Vaksinasi Pemdes Ciawi japura dapat Apresiasi Kapolsek Susukan lebak

Indomedianewsc- Mewajibkan vaksinasi bagi calon panitia pilwu dan penerima Bansos dilakukan Pemdes Ciawi japura, Kecamatan Susukanlebak , Kabupaten Cirebon,Rabu, 14/07/2021.

Hal ini sebagai upaya agar Warga Masyarakat antusias untuk mengikuti Vaksinasi sebagai upaya menghindari terjadinya penularan virus corona

" kami dari pihak Pemdes terus berupaya meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk mengikuti Vaksinasi, dan Alkhamdulillah kesadaran Masyarakat saat ini semakin tinggi, terbukti dari kehadiran Masyarakat yang antusias mendaftarkan diri sebagai penerima vaksin" ujar Kuwu Ciawi japura Maman Suherman.

Selain itu dirinya menuturkan, bahwa sasaran vaksinasi bukan hanya kepada calon panitia pilwu dan penerima Bansos maupun para lansia, namun para muda mudi pun menjadi sasaran penerima vaksin

" kami harap semua warga tanpa terkecuali untuk mengikuti vaksin, ini sebagai upaya agar kita semua terhindar dari adanya penyebaran virus corona atau pandemi covid-19" punkas Maman Suherman.

Sementara itu, Kapolsek Susukan lebak , AKP Awan, yang turun langsung memantau pelaksanaan Vaksinasi , mengapresiasi langkah yang dulakukan Kuwu Ciawijapura

" apa yang dilakukan kuwu guna menarik minat warga untuk mengikuti vaksin perlu diapresiasi, mudah -mudahan kedepannya semua warga Masyarakat semakin tinggi kesadarannya dalam mengikuti vaksinasi yang dilakukan Pemerintah baik melalui Desa maupun Dinas terkait lainnya, ini perlu terus kita tingkatkan sebagai  salah satu upaya pencegahan terjadinya penyebaran virus corona, namun jangan lupa, upaya sebagai manusia harus tetap dibarengi dengan berdoa dan berserah diri pada Allah" tutur AKP Awan. (1c)


Duduki jabatan Baru " Yuyun siap lanjutkan Program "

Indomedianewsc- Menduduki jabatan baru sebagai Camat Sedong, Kabupaten Cirebon, menjadikan Yuyun Kusumawati yang sebelumnya menduduki jabatan sebagai Sekmat Greged, bertekad untuk melanjutkan program Camat terdahulu, Sun Dewi yang harus berpindah menjadi Camat Depok.

Usai pelaksanaan sertijab, diruang kerjanya, Rabu,14/07/2021, Yuyun , menuturkan

" Saya  akan berusaha semaksimal mungkin untuk melanjutkan program Camat yang terdahulu dengan harapan tentunya didukung oleh seluruh unsur terkait, termasuk para Kuwu dan Masyarakat setempat " tuturnya

Lebih lanjut Yuyun , menuturkan, ditengah pandemi ini pihaknya akan memprioritaskan pelaksanaan PPKM Darurat

" saat ini kita dari seluruh unsur dituntut untuk secara bersama -sama bagaimana caranya memutus mata rantai penyebaran Pandemi, salah satunya adalah dengan mematuhi prokes, seperti  mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan  dan mengurangi mobilitas" lanjutnya.

Saat disinggung terkait adanya toko moderen yang diduga perijinannya tidak sesuai aturan, dirinya menegaskan

" saya coba kordinasi dan komunikasi dengan kasi trantrib, apa dan bagaimana langkah yang harus ditempuh, yang pasti  saya berusaha untuk melaksanakan sesuatunya sesuai mekanisme yang ada, dan tentunya lebih mengedepankan kearifan lokal, termasuk didalamnya dalam pelaksanaan penerapan PPKM Darurat" pungkas Yuyun. (1c)

PANDEMI TERUS MENYEBAR,NAKES IKUT TERPAPAR

Indomedianewsc- Butuh langkah cepat tangani pandemi . Hal ini disampaikan anggota DPRD Provinsi Jabar Daddy Rohanady terkait pandemi yang terus menyebar. Ia menanggapi perkembangan terakhir situasi terkini pandemi covid-19 pada Rabu (15/07/2021). 

Menurut Daddy, Ketika pandemi terus menyebar, bahkan banyak tenaga kesehatan ikut terpapar, dibutuhkan langkah penanggulangan secepatnya.

Kasus harian virus corona-19 secara nasional memang sangat mengkhawatirkan. Betapa tidak, hingga Selasa (13/07/2021) tercatat sebanyak 47.899 kasus baru yang terkonfirmasi. Jumlah tersebut memecahkan rekor sebagai kasus harian tertinggi semenjak pandemi. Dengan tambahan ini, total kasus hingga saat ini mencapai 2.615.529 kasus. 

Sementara itu, total 2.139.601 orang telah sembuh dari covid-19. Sementara itu, kasus kematian tercatat turun menjadi 864 dari sehari sebelumnya 891 orang. Secara keseluruhan, sebanyak 68.219 orang meninggal akibat covid-19. 

Melihat perkembangan pada minggu pertama Juli 2021, pada 1 Juli tercatat ada penambahan 24.836 kasus baru covid-19 dalam 24 jam. Selanjutnya, jumlah kasus baru kembali mencapai rekor setelah bertambah 25.830 pada 2 Juli. Lalu pada 3 Juli jumlah kasus baru kembali mencatatkan angka tertinggi, yakni bertambah sebanyak 27.913. Pada 5 Juli rekor kembali tercatat setelah ada penambahan 29.745 kasus. Berikutnya pada 6 Juli rekor kembali tercatat dengan penambahan sebanyak 31.189 kasus. Itu data di tingkat nasional. 

Di Jawa Barat Jabar secara total terkonfirmasi positif 459.949 orang dengan kasus baru sebanyak 7.842, total yang meninggal 6.616 dengan kasus baru sebanyak 175. 

Baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, semua menunjukkan angka yang mengkhawatirkan.  perkembangan terkini yang ada di Kabupaten Cirebon. Total warga yang terpapar di Kabupaten Cirebon adalah 3.583. Dari 40 kecamatan yang ada, 35 tergolong zona merah. Inilah tiga kecamatan dengan jumlah terkonfirmasi terbanyak, yakni Kecamatan Sumber 270, Talun 255, dan Plumbon 167. 

Dengan jumlah terpapar yang terus bertambah, perlu diambil langkah-langkah penanggulangan secepatnya. Beberapa daerah sudah menambah ruang rawat khusus untuk pasien covid-19. Ada yang menggunakan sekolah karena proses pembelajaran tidak memungkinkan untuk tatap muka. Ada yang menggunakan tenda. Bahkan, ada pula yang menggunakan kontainer. Itu semua tergantung pada pilihan rumah sakit dan wilayah masing-masing.
Langkah-langkah tersebut dilakukan karena naiknya secara pesat jumlah masyarakat yang terpapar covid-19. 

"Masalahnya kemudian bukan hanya pada ketersediaan ruangan. Banyak dampak ikutan yang harus dipenuhi, semisal obat-obatan, APD, dan oksigen beserta tabungnya yang belakangan ini ramai diperbincangkan," terang Daddy. 

Ada hal yang tidak kalah penting, yakni ketersediaan tenaga kesehatan (nakes). Mereka telah bekerja siang dan malam menghadapi pandemi selama setahun lebih. Padahal, mereka juga manusia. Bisa jadi mereka kelelahan sehingga tingkat imunnya menurun. 

Lalu, para nakes banyak pula yang terpapar, bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Akhirnya, tidak mengherankan jika cukup banyak IGD rumah sakit yang menolak pasien baru karena pasien yang ada saja belum tertangani secara optimal. 

"Terlepas dari pro dan kontra soal kebijakan yang diambil dalam penanganan pandemi, fakta di lapangan masih banyak warga yang meninggal dunia. Lahan yang disediakan beberapa daerah untuk tempat pemakaman umum menunjukkan hal itu. Butuh langkah cepat untuk menanggulanginya, tapi tetap harus sabar," pungkas anggota DPRD dari dapil Cirebon-Indramayu tersebut.(1b)