Pasalnya, saat peliputan demo Omnibus Law yang berujung ricuh, salah satu jurnalis PRTV Cirebon mendapat intimidasi dari aparat kepolisian untuk menghapus rekaman video kericuhan saat demo berlangsung.
Selain itu, aksi Jurnalis di depan Mapolres Cirebon Kota, meminta Kapolres Cirebon Kota AKBP Syamsul Huda keluar dari ruangannya menemui massa aksi untuk mendatangani fakta integritas yang menjamin keselamatan jurnalis saat peliputan.
Namun, Kapolres yang mempunyai hobi touring motor gede ini, tetap tidak mau keluar ruangan untuk menempui para Jurnalis yang sejak pagi berorasi di depan Mapolres Cirebon Kota. Sikap dingin Kapolres tersebut membuat Jurnalis Cirebon memastikan akan memboikot seluruh kegiatan Polres Cirebon Kota.
Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Cirebon Raya, yang juga koordinator solidaritas Jurnalis Anti Kekerasan Faizal Nurathman mengatakan, aksi di depan Mapolres Cirebon kota untuk memastikan keamanan Jurnalis Cirebon saat melakukan peliputan dan meminta agar tidak terulang lagi kekerasan terhadap Jurnalis.
"Kedatangan Jurnalis Cirebon Anti Kekerasan, untuk bertemu Kapolres Cirebon Kota, dengan membawa fakta integritas yang poinnya menjamin keselamatan Jurnalis saat melakukan peliputan," tuturnya Senin (12/10/2020)
Faizal melanjutkan selain meminta jaminan keamanan, Jurnalis Cirebon juga meminta keterbukaan informasi publik, karena selama menjabat sebagai Kapolres Cirebon Kota AKBP Syamsul Huda terkesan menutup diri. Sehingga sulit untuk berkomunikasi dalam pengungkapan kasus yang seharusnya di ketahui publik.
"Selama dijabat AKBP Syamsul Huda, Polres Cirebon Kota sangat tertutup, sehingga kami kesulitan mendapatkan informasi, kami sebagai Jurnalis dipandang sebelah mata," kata Faizal yang merupakan Jurnalis Metro TV
Disaat bersamaan Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Muslimin menambahkan ketidak perdulian Kapolres Cirebon Kota, terkesan tidak demokratis, dimana profesi Jurnalis di lindungi oleh Undang - Undang.
"Kapolres tidak perduli dengan Jurnalis, ditemui saja susah apalagi soal keterbukaan publik. Sementara masyarakat harus mengetahui kinerja kepolisian, yang dapat menjadi barometer keberhasilan polisi dalam menjalankan tugasnya, jadi masyarakat tahu Kota Cirebon ini aman atau tidak.
Hal senada juga disampaikan Jurnalis Harian Rakyat Cirebon Fajri yang menolak kekerasan terhadap profesi Jurnalis dan meminta Kapolres Cirebon Kota, bisa bersinergi dalam keterbukaan informasi publik di Kota Cirebon. Karena selama ini, selama kepemimpinan AKBP Syamsul Huda, Polres Cirebon baru satu kali melakukan ekspos kasus kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Cirebon Kota.
"Jelas kami menolak kekerasan terhadap Jurnalis, karena kami bertugas dilindungi UU, tapi disisi lain Kapolres yang tercinta ini terkesan alergi terhadap Jurnalis, sangat tertutup dan bisa dibilang menghambat tugas kami sebagai Jurnalus," ujarnya
Setelah berorasi di depan Mapolres Cirebon Kota, Jurnalis Cirebon melakukan aksi memunggungi Mapolres dan menaruh ID Card di bawah kaki polisi yang berjaga, sebagai simbol matinya kebebasan pers dan tidak ada jaminan kesalamatan saat melakukan peliputan (1c)
0 $type={blogger}:
Posting Komentar