31 Agu 2020

Tiga Raperda disahkan Diharapkan bisa dijalankan secara Optimal

Foto : Bupati bersama Ketua DPRD Kabupaten Cirebon usai Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon.


Indomedianewsc- Sebanyak tiga Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ) Kabupaten Cirebon, secara resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Cirebon.

Tiga perda yang disahkan yaitu, Perda tentang pengelolaan barang milik daerah, Perda tentang pencegahan penanggulangan bahaya kebakaran dan Perda tentang perubahan atas perda nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten cirebon. Senin (31/08)

Bupati Cirebon Drs H Imron, M.Ag menilai, pengesahan Perda pengelolaan barang milik daerah, nantinya akan mendukung, tertibnya perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pengamanan dan pemeliharan, serta hal lainnya.

"Perda ini juga nantinya akan memperjelas terkait pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan dan pengendalian barang milik   daerah," ujarnya,  lebih lanjut
Imron juga menanggapi terkait disahkannya Perda tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Menurutnya, Perda ini , merupakan salah satu solusi dari belum optimalnya penyelsaian kebakaran yang terjadi di Kabupaten Cirebon.

“ Dengan disahkannya Perda ini, diharapkan nantinya,  perangkat daerah yg membidangi sub urusan kebakaran, harus bisa menjalankan perannya secara optimal.
 karena sudah dilindungi oleh Perda," kata Imron.

Dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran ini, Imron juga berharap adanya perpan serta masyarakat, dalam mencegah musibah tersebut.

Sedangkan terkait Perda tentang perubahan atas perda nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten cirebon, Imron menuturkan, bahwa perda ini merupakan salah satu solusi, untuk pemulihan ekonomi akibat covid 19.

Dengan adanya pengesah Perda ini, diharapkan perangkat daerah makin cepat memberikan pelayanan dan percepatan pada masyarakat dan bisa meningkatkan pembangunan di Kabupaten cirebon.

" Terkait perda susunan perangkat daerah, akan dilaporkan juga kepada Gubernur Jawa Barat," pungkas Imron.  ( Ril Humas/ 2a )

0 $type={blogger}: